Koreksi Pasal 26

(1) LJKNB wajib memuat rencana penggunaan pihak penyedia jasa Teknologi Informasi dalam penyelenggaraan Pusat Data, Pusat Pemulihan Bencana, dan/atau Pemrosesan Transaksi Berbasis Teknologi Informasi dalam rencana pengembangan Teknologi Informasi LJKNB. (2) Realisasi rencana penyelenggaraan Pusat Data, Pusat Pemulihan Bencana, dan/atau Pemrosesan Berbasis Teknologi Informasi oleh pihak penyedia jasa Teknologi Informasi wajib dilaporkan sebagai bagian dari laporan realisasi rencana bisnis. (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berlaku bagi LJKNB yang wajib menyampaikan laporan realisasi rencana bisnis kepada Otoritas Jasa Keuangan.