Koreksi Pasal 11

(1) LJKNB wajib memiliki kebijakan dan prosedur dalam melakukan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko penggunaan Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c. (2) LJKNB wajib melakukan identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko penggunaan Teknologi Informasi sesuai dengan kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko penggunaan Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit terhadap aspek terkait Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3). (4) Dalam hal LJKNB menggunakan pihak penyedia jasa Teknologi Informasi, LJKNB wajib memastikan pihak penyedia jasa Teknologi Informasi menerapkan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.