PERBAN

Peraturan Badan Nomor 4-pojk-04-2022 Tahun 2022 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 7/POJK.04/2021 TENTANG KEBIJAKAN DALAM MENJAGA KINERJA DAN STABILITAS PASAR MODAL AKIBAT PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

PERBAN Nomor 4-pojk-04-2022 Tahun 2022

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2021 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 6671) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Penerapan kebijakan dalam menjaga kinerja dan stabilitas Pasar Modal akibat penyebaran COVID- 19 berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2023. (2) Dalam hal sebelum tanggal 31 Maret 2023 pemerintah telah menyatakan berakhirnya penetapan bencana nonalam penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional, penerapan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang didasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini beserta ketentuan pelaksanaannya tetap berlaku sampai dengan 6 (enam) bulan terhitung sejak pemerintah menyatakan berakhirnya penetapan bencana nonalam penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional tersebut. 2. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 5A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

Kebijakan yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diubah atau dicabut.

Pasal II

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Maret 2022 KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd WIMBOH SANTOSO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Maret 2022 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd YASONNA H. LAOLY