Peraturan Badan Nomor 38-pojk-04-2018 Tahun 2018 tentang ...

Pasal 2

Perusahaan Pemeringkat Efek dapat melakukan Pemeringkatan atas objek Pemeringkatan sebagai berikut: a. pihak sebagai entitas; dan/atau b. efek bersifat utang, sukuk, efek beragun aset, atau efek lain yang dapat diberikan Peringkat.

Pasal 3

Koreksi

Perusahaan Pemeringkat Efek wajib menginformasikan bahwa Peringkat dimaksud bukan merupakan rekomendasi bagi pemodal untuk mengambil keputusan investasi dan/atau opini atas nilai kewajaran efek dan/atau nilai entitas yang diberikan Peringkat.

Pasal 4

Koreksi

Perseroan yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perusahaan Pemeringkat Efek wajib memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 5

Koreksi

(1) Permohonan untuk memperoleh izin usaha Perusahaan Pemeringkat Efek diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan format Permohonan Izin Usaha Sebagai Perusahaan Pemeringkat Efek tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. (2) Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai dokumen dan informasi sebagai berikut: a. identitas perseroan; b. surat keterangan domisili perseroan; c. fotokopi akta pendirian perseroan yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, berikut anggaran dasar terakhir yang telah memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang, atau telah diterbitkannya surat penerimaan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang; d. bukti penyetoran yang sah dari modal disetor; e. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak perseroan; f. struktur organisasi perseroan yang memisahkan bagian yang berfungsi atas Pemeringkatan, riset, pemasaran, dan kepatuhan; dan g. data anggota direksi, anggota dewan komisaris, pejabat satu tingkat di bawah direksi, dan Analis, meliputi: 1. daftar nama; 2. daftar riwayat hidup yang telah ditandatangani; 3. fotokopi ijazah pendidikan formal terakhir yang telah dilegalisasi; 4. fotokopi sertifikat keahlian di bidang Pemeringkatan efek, jika memiliki sertifikat keahlian di bidang Pemeringkatan efek; 5. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Paspor yang masih berlaku; 6. pasfoto berwarna terbaru berukuran 4x6 cm dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 2 (dua) lembar; dan 7. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak bagi anggota direksi, anggota dewan komisaris, pejabat satu tingkat di bawah direksi, dan Analis yang diwajibkan mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; h. daftar nama dan data pemegang saham, meliputi: 1. orang-perseorangan, meliputi: a) daftar riwayat hidup; dan b) fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Paspor yang masih berlaku; 2. badan hukum, meliputi: a) daftar nama badan hukum, alamat, dan bidang usaha; b) fotokopi akta pendirian perseroan atau badan hukum yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, berikut perubahan anggaran dasar terakhir; c) fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak bagi badan hukum INDONESIA; d) keterangan mengenai pemegang saham pengendali baik langsung maupun tidak langsung; e) laporan keuangan terakhir; f) daftar nama dan data anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan/atau pengurus, meliputi: 1) daftar riwayat hidup yang telah ditandatangani; dan 2) Kartu Tanda Penduduk atau Paspor yang masih berlaku; g) daftar nama dan data pemegang saham: 1) orang perseorangan, meliputi daftar riwayat hidup dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Paspor yang masih berlaku; dan 2) badan hukum, meliputi anggaran dasar dan laporan keuangan terakhir; i. fotokopi izin mempekerjakan tenaga kerja asing dan izin kerja tenaga kerja asing yang masih berlaku bagi warga negara asing; j. neraca pembukaan atau laporan keuangan terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; k. daftar khusus perseroan dan daftar pemegang saham perseroan sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai perseroan terbatas; l. dokumen sistem pengendalian mutu; m. dokumen Metodologi Pemeringkatan; n. surat pernyataan dari pemegang saham pengendali Perusahaan Pemeringkat Efek baik secara langsung maupun tidak langsung yang menyatakan bahwa yang bersangkutan: 1. tidak akan mempengaruhi independensi dan objektivitas proses Pemeringkatan oleh Perusahaan Pemeringkat Efek, baik secara langsung maupun tidak langsung; 2. tidak menjadi pemegang saham langsung maupun tidak langsung pada lebih dari satu Perusahaan Pemeringkat Efek; 3. memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional perusahaan yang sehat; dan 4. akan senantiasa mematuhi peraturan perundang-undangan; sesuai dengan format Surat Pernyataan Pengendali/Pemegang Saham tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; o. surat pernyataan anggota direksi dan anggota dewan komisaris yang menyatakan terpenuhinya persyaratan sebagai berikut: 1. cakap melakukan perbuatan hukum; 2. mempunyai akhlak dan moral yang baik; 3. tidak pernah dinyatakan pailit; 4. tidak pernah menjadi pengurus atau pengawas perusahaan yang berdasarkan keputusan rapat umum pemegang saham atau organ lain yang setara dengan rapat umum pemegang saham, dinyatakan bertanggung jawab atas kepailitan perusahaan; 5. tidak pernah melakukan perbuatan tercela; 6. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan; 7. tidak pernah melakukan pelanggaran yang material atas ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal; 8. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan sesama anggota direksi, dengan sesama anggota dewan komisaris, dan/atau antara anggota direksi dengan anggota dewan komisaris; 9. mempunyai komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan 10. mempunyai komitmen terhadap pengembangan industri Pemeringkatan pada khususnya dan pasar modal pada umumnya; sesuai dengan format Surat Pernyataan Anggota Direksi/Dewan Komisaris tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; p. surat pernyataan anggota direksi yang menyatakan bahwa perseroan bertanggung jawab penuh terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan perusahaan yang dilakukan oleh direktur, pejabat, dan pihak lain yang bekerja untuk perseroan sesuai dengan format Surat Pernyataan Tanggung Jawab tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; q. surat pernyataan masing-masing anggota direksi yang menyatakan tidak bekerja rangkap dalam jabatan apapun pada perusahaan lain sesuai dengan format Surat Pernyataan Tidak Rangkap Jabatan Direksi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; r. surat pernyataan masing-masing anggota dewan komisaris yang menyatakan tidak bekerja rangkap dalam jabatan apapun pada perusahaan lain yang melakukan kegiatan usaha sebagai pemeringkat efek sesuai dengan format Surat Pernyataan Tidak Rangkap Jabatan Dewan Komisaris tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; dan s. surat pernyataan dari Analis dan pejabat satu tingkat di bawah direksi yang menyatakan bahwa Analis dan pejabat satu tingkat di bawah direksi tidak bekerja rangkap dalam jabatan apapun pada perusahaan lain dan berdomisili di INDONESIA sesuai dengan format Surat Pernyataan Analis/Pejabat Satu Tingkat di Bawah Direksi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 6

Dalam memproses permohonan izin usaha Perusahaan Pemeringkat Efek, Otoritas Jasa Keuangan: a. melakukan penelitian atas kelengkapan dokumen; b. dapat mengadakan wawancara; c. dapat meminta presentasi; d. dapat melakukan pemeriksaan di kantor pemohon; e. melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan atas pemegang saham pengendali dan anggota direksi serta anggota dewan komisaris Perusahaan Pemeringkat Efek sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan; dan/atau f. dapat meminta tambahan dokumen.

Pasal 7

Dalam hal permohonan izin Perusahaan Pemeringkat Efek memenuhi syarat, paling lama dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya permohonan secara lengkap, Otoritas Jasa Keuangan memberikan surat izin usaha Perusahaan Pemeringkat Efek kepada pemohon.

Pasal 8

(1) Dalam hal permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tidak memenuhi syarat, paling lama dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya permohonan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa: a. permohonannya tidak lengkap; atau b. permohonannya ditolak karena tidak memenuhi persyaratan. (2) Pemohon yang tidak melengkapi kekurangan dokumen yang dipersyaratkan dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah tanggal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dianggap membatalkan permohonan izin usaha yang sudah diajukan.

Pasal 5

Koreksi

Pasal 6

Koreksi

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Koreksi

Perusahaan Pemeringkat Efek wajib mempunyai modal disetor paling sedikit sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 10

Koreksi

Pemegang saham Perusahaan Pemeringkat Efek wajib memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional perusahaan yang sehat dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Setiap pihak dilarang menjadi pemegang saham langsung maupun tidak langsung pada lebih dari satu Perusahaan Pemeringkat Efek, kecuali kepemilikan atau penyertaan modal oleh Pemerintah.

Pasal 12

Pemegang saham Perusahaan Pemeringkat Efek dilarang mempengaruhi, baik secara langsung maupun tidak langsung, independensi dan objektivitas proses Pemeringkatan oleh Perusahaan Pemeringkat Efek.

Pasal 13

Rencana perubahan pemegang saham Perusahaan Pemeringkat Efek wajib terlebih dahulu disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memperoleh persetujuan guna memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11.

Pasal 14

Pengajuan rencana perubahan pemegang saham Perusahaan Pemeringkat Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib disertai dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf h.

Pasal 15

Dalam memberikan persetujuan atau penolakan atas rencana perubahan pemegang saham Perusahaan Pemeringkat Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Otoritas Jasa Keuangan: a. melakukan penelitian atas kelengkapan dokumen; b. dapat mengadakan wawancara; c. dapat meminta presentasi; d. melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan atas calon pemegang saham Perusahaan Pemeringkat Efek sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan; dan/atau; e. dapat meminta tambahan dokumen pendukung yang berkaitan dalam rangka pemenuhan atas ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11.

Pasal 9

Koreksi

Perusahaan Pemeringkat Efek wajib mempunyai modal disetor paling sedikit sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 10

Koreksi

Pemegang saham Perusahaan Pemeringkat Efek wajib memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional perusahaan yang sehat dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Koreksi

Setiap pihak dilarang menjadi pemegang saham langsung maupun tidak langsung pada lebih dari satu Perusahaan Pemeringkat Efek, kecuali kepemilikan atau penyertaan modal oleh Pemerintah.

Pasal 12

Pemegang saham Perusahaan Pemeringkat Efek dilarang mempengaruhi, baik secara langsung maupun tidak langsung, independensi dan objektivitas proses Pemeringkatan oleh Perusahaan Pemeringkat Efek.

Pasal 13

Pasal 14

Pengajuan rencana perubahan pemegang saham Perusahaan Pemeringkat Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib disertai dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf h.

Pasal 15

Pasal 16

Koreksi

(1) Perusahaan Pemeringkat Efek wajib mempunyai paling sedikit 3 (tiga) orang anggota direksi. (2) Anggota direksi Perusahaan Pemeringkat Efek wajib berdomisili di INDONESIA.

Pasal 17

Koreksi

Anggota direksi dan anggota dewan komisaris Perusahaan Pemeringkat Efek wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. persyaratan integritas, yang meliputi: 1) cakap melakukan perbuatan hukum; 2) mempunyai akhlak dan moral yang baik; 3) tidak pernah dinyatakan pailit; 4) tidak pernah menjadi pengurus atau pengawas perusahaan yang berdasarkan keputusan rapat umum pemegang saham atau organ lain yang setara dengan rapat umum pemegang saham, dinyatakan bertanggung jawab atas kepailitan perusahaan; 5) tidak pernah melakukan perbuatan tercela; 6) tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan; 7) dalam 2 (dua) tahun terakhir sebelum dicalonkan sebagai anggota direksi dan anggota dewan komisaris, tidak pernah dikenakan sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan; 8) tidak pernah dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin orang perseorangan di bidang pasar modal atau menjadi anggota direksi atau anggota dewan komisaris yang bertanggung jawab atas sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan, dan/atau pembatalan pendaftaran dari pihak yang melakukan kegiatan di pasar modal; 9) tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan sesama anggota direksi, dengan sesama anggota dewan komisaris, dan/atau antara anggota direksi dengan anggota dewan komisaris; dan 10) mempunyai komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan pengembangan industri Pemeringkatan pada khususnya dan pasar modal pada umumnya; dan b. persyaratan kompetensi dan keahlian, yang meliputi: 1) bagi anggota direksi: a) memiliki pengetahuan di bidang pasar modal, bidang keuangan, dan/atau Pemeringkatan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; b) memiliki pengalaman di bidang pasar modal, bidang keuangan, dan/atau Pemeringkatan paling singkat 3 (tiga) tahun pada jabatan manajerial; dan c) memiliki pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan bidang keuangan; dan 2) bagi anggota dewan komisaris: a) memiliki pengetahuan yang memadai di bidang Pemeringkatan atau pasar modal atau memiliki pengalaman paling singkat 2 (dua) tahun pada perusahaan yang bergerak di bidang pasar modal dan/atau bidang keuangan; dan b) memiliki pengetahuan yang memadai mengenai prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Pasal 18

(1) Perusahaan Pemeringkat Efek wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota direksi yang memiliki keahlian di bidang pasar modal atau bidang keuangan. (2) Salah satu anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki pengalaman kerja di bidang Pemeringkatan paling singkat 3 (tiga) tahun.

Pasal 19

(1) Anggota direksi yang memiliki tugas dan wewenang terhadap fungsi Pemeringkatan hanya dapat merangkap tugas dan wewenang terhadap fungsi riset. (2) Anggota direksi yang memiliki tugas dan wewenang terhadap fungsi kepatuhan dilarang merangkap tugas dan wewenang terhadap fungsi Pemeringkatan, pemasaran, dan/atau riset.

Pasal 20

(1) Anggota direksi Perusahaan Pemeringkat Efek dilarang bekerja rangkap dalam jabatan apapun pada perusahaan lain. (2) Anggota dewan komisaris Perusahaan Pemeringkat Efek dilarang bekerja rangkap dalam jabatan apapun pada perusahaan lain yang melakukan kegiatan usaha sebagai pemeringkat efek.

Pasal 21

Dalam hal anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak adanya anggota direksi atau anggota dewan komisaris Perusahaan Pemeringkat Efek yang tidak memenuhi persyaratan dimaksud wajib dilaksanakan rapat umum pemegang saham untuk mengganti anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris tersebut.

Pasal 22

Rencana perubahan anggota direksi dan anggota dewan komisaris Perusahaan Pemeringkat Efek wajib terlebih dahulu disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memperoleh persetujuan guna memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 20.

Pasal 23

Dalam memberikan persetujuan atau penolakan atas rencana perubahan anggota direksi dan anggota dewan komisaris Perusahaan Pemeringkat Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Otoritas Jasa Keuangan: a. melakukan penelitian atas kelengkapan dokumen; b. dapat mengadakan wawancara; c. dapat meminta presentasi; d. melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan atas calon anggota direksi dan calon anggota dewan komisaris Perusahaan Pemeringkat Efek sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan; dan/atau e. dapat meminta tambahan dokumen.

Pasal 24

Koreksi

Perusahaan Pemeringkat Efek wajib: a. bertanggung jawab atas Peringkat yang diberikan; b. melakukan kegiatan Pemeringkatan secara independen, bebas dari pengaruh pihak yang memanfaatkan jasa Perusahaan Pemeringkat Efek, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan; c. berdomisili dan melakukan kegiatan operasional di INDONESIA; d. memiliki pedoman sistem pengendalian mutu; e. memiliki Metodologi Pemeringkatan yang dapat dipertanggungjawabkan, sistematis, dan telah melalui tahapan pengujian serta dilaksanakan secara konsisten dan bersifat transparan; f. memisahkan bagian yang berfungsi atas Pemeringkatan, riset, pemasaran, dan kepatuhan, pada struktur organisasi Perusahaan Pemeringkat Efek; g. memiliki komite pemeringkat dalam proses Pemeringkatan untuk memastikan adanya proses Pemeringkatan yang independen, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan; dan h. memiliki sarana dan infrastruktur yang memadai untuk melaksanakan kegiatan operasional.

Pasal 25

Pedoman sistem pengendalian mutu Perusahaan Pemeringkat Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf l dan Pasal 24 huruf d meliputi paling sedikit: a. penerimaan dan penolakan klien; b. pengendalian mutu pekerjaan Pemeringkatan; c. prosedur operasi standar Perusahaan Pemeringkat Efek tentang profesionalisme dan pencegahan potensi terjadinya benturan kepentingan; d. prosedur operasi standar tentang pejabat kepatuhan; e. prosedur operasi standar untuk mencegah penyalahgunaan informasi klien yang tidak dipublikasikan; f. prosedur operasi standar tentang pemantauan objek Pemeringkatan; g. kode etik yang telah disesuaikan dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan; h. persyaratan dan kualifikasi Analis; i. jumlah penugasan Pemeringkatan atau pemantauan hasil Peringkat yang diberikan kepada Analis; dan j. pertimbangan penentuan jumlah penugasan sebagaimana dimaksud pada huruf i.

Pasal 26

Koreksi

Izin usaha Perusahaan Pemeringkat Efek dapat dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan hal sebagai berikut: a. Izin usaha dikembalikan oleh Perusahaan Pemeringkat Efek yang bersangkutan kepada Otoritas Jasa Keuangan; atau b. Pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Pasal 27

Koreksi

Perusahaan Pemeringkat Efek dapat mengajukan permohonan pengembalian izin usaha sebagaimana dimaksud Pasal 26 huruf a dengan menyampaikan surat permohonan pengembalian izin usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan disertai dokumen sebagai berikut: a. keterangan mengenai alasan pengembalian izin usaha tersebut; b. hasil keputusan rapat umum pemegang saham tentang persetujuan atas rencana pengembalian izin usaha tersebut; c. surat izin usaha Perusahaan Pemeringkat Efek dari Otoritas Jasa Keuangan; d. usaha lain Perusahaan Pemeringkat Efek yang dimiliki; e. bukti pengumuman rencana pengembalian izin usaha pada paling sedikit 1 (satu) surat kabar berperedaran nasional dan situs web Perusahaan Pemeringkat Efek; dan f. laporan tentang penyelesaian hak dan kewajiban Perusahaan Pemeringkat Efek kepada pihak yang diperingkat diberikan Peringkat beserta dokumen pendukungnya.

Pasal 28

Koreksi

Anggota komite pemeringkat Perusahaan Pemeringkat Efek yang terlibat dalam proses Pemeringkatan wajib: a. berjumlah ganjil, paling sedikit 3 (tiga) orang anggota; b. terdiri atas paling sedikit: 1. 1 (satu) Analis yang terlibat secara langsung dalam proses Pemeringkatan; 2. direktur yang memiliki tugas dan wewenang terhadap fungsi Pemeringkatan; dan 3. 1 (satu) Analis yang memiliki pengalaman dan pengetahuan selain mengenai objek Pemeringkatan dan paling rendah pernah berkedudukan di posisi manajerial.

Pasal 29

(1) Perusahaan Pemeringkat Efek wajib memiliki jumlah Analis yang memadai dalam melaksanakan penugasan Pemeringkatan dan pemantauan atas Peringkat yang telah diberikan. (2) Perusahaan Pemeringkat Efek wajib memastikan bahwa jumlah penugasan Pemeringkatan dan pemantauan atas: a. pihak yang mengeluarkan efek yang diberikan Peringkat; atau b. pihak yang diberikan Peringkat, yang dilakukan oleh setiap Analis mempertimbangkan ukuran dan tingkat kompleksitas penugasan dan pemantauan, serta pengalaman dan keahlian Analis.

Pasal 30

(1) Jumlah Analis yang dimiliki oleh Perusahaan Pemeringkat Efek sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 paling sedikit 2 (dua) Analis, dengan ketentuan paling sedikit satu Analis untuk sektor finansial dan satu Analis untuk sektor nonfinansial. (2) Analis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan persyaratan sebagai berikut: a. persyaratan integritas, yang meliputi: 1. cakap melakukan perbuatan hukum; 2. mempunyai akhlak dan moral yang baik; 3. tidak pernah melakukan perbuatan tercela; 4. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan; dan 5. mempunyai komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan. b. Persyaratan kompetensi dan keahlian, paling sedikit: 1. memiliki pengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun dalam sektor finansial atau sektor nonfinansial; dan 2. memiliki pengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun dalam bidang credit assessment atau memiliki pengalaman paling singkat 2 (dua) tahun dalam bidang Pemeringkatan.

Pasal 31

Analis dan pejabat satu tingkat di bawah direksi Perusahaan Pemeringkat Efek wajib berdomisili di INDONESIA.

Pasal 28

Koreksi

Pasal 29

Koreksi

Pasal 30

Pasal 31

Analis dan pejabat satu tingkat di bawah direksi Perusahaan Pemeringkat Efek wajib berdomisili di INDONESIA.

Pasal 32

Koreksi

(1) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah menyediakan sistem elektronik, permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan/atau kewajiban laporan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan Perusahaan Pemeringkat Efek wajib disampaikan melalui sistem elektronik tersebut. (2) Dalam hal sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalami gangguan teknis atau terjadi keadaan kahar, permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan/atau kewajiban laporan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan Perusahaan Pemeringkat Efek dapat dilakukan dalam bentuk dokumen cetak.

Pasal 33

Koreksi

(1) Setiap pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 37 dikenakan sanksi administratif. (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijatuhkan oleh Otoritas jasa Keuangan. (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan tertulis; b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; c. pembatasan kegiatan usaha; d. pembekuan kegiatan usaha; e. pencabutan izin usaha; f. pembatalan persetujuan; dan/atau g. pembatalan pendaftaran. (5) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a. (7) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

Pasal 34

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 35

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 kepada masyarakat.

Pasal 36

Koreksi

Permohonan perizinan Perusahaan Pemeringkat Efek yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku dan masih dalam proses penyelesaian, tetap diproses berdasarkan ketentuan Peraturan Nomor V.C.2, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-151/BL/2009 tentang Perizinan Perusahaan Pemeringkat Efek.

Pasal 37

Perusahaan Pemeringkat Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan wajib menyesuaikan pedoman sistem pengendalian mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku.

Pasal 38

Koreksi

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-151/BL/2009 tanggal 22 Juni 2009 tentang Perizinan Perusahaan Pemeringkat Efek beserta Peraturan Nomor V.C.2 yang merupakan lampirannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Koreksi

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2018 KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN ttd WIMBOH SANTOSO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2018 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd YASONNA H. LAOLY

Peraturan Badan Nomor 38-pojk-04-2018 Tahun 2018 tentang Perizinan Perusahaan Pemeringkat Efek

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB II

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB Kesatu

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB III

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB Kesatu

Pasal 9

BAB Kedua

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB IV

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB V

Pasal 24

Pasal 25

BAB VI

Pasal 26

Pasal 27

BAB VII

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

BAB Kesatu

Pasal 28

BAB Kedua

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

BAB VIII

Pasal 32

BAB IX

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

BAB X

Pasal 36

Pasal 37

BAB XI

Pasal 38

Pasal 39