PERBAN

Peraturan Badan Nomor 33-pojk-04-2019 Tahun 2019 tentang PENERBITAN DAN PERSYARATAN REKSA DANA SYARIAH

PERBAN Nomor 33-pojk-04-2019 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 14

(1) Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif wajib tunduk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, kecuali diatur khusus dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. (2) Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif wajib memuat: a. Manajer Investasi dan Bank Kustodian merupakan wakil (wakiliin) yang bertindak untuk kepentingan para pemegang Unit Penyertaan sebagai pihak yang diwakili (muwakil) dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif; b. akad, cara pengelolaan, dan portofolio Reksa Dana Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal; c. anggota Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi; d. anggota Dewan Pengawas Syariah, anggota direksi atau penanggung jawab kegiatan yang diberi mandat oleh direksi, yang memiliki pengetahuan yang memadai dan/atau pengalaman di bidang keuangan syariah, beserta tugas dan tanggung jawabnya, bagi Bank Kustodian; e. mekanisme pembersihan kekayaan Reksa Dana Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dari unsur yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal; f. kata “Syariah” pada nama Reksa Dana Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang diterbitkan; g. investasi Reksa Dana Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat berupa: 1. saham yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan diperdagangkan di bursa Efek di INDONESIA serta dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan; 2. hak memesan Efek terlebih dahulu syariah dan waran syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di bursa Efek di INDONESIA; 3. Sukuk yang ditawarkan di INDONESIA melalui Penawaran Umum; 4. saham yang diperdagangkan di bursa Efek luar negeri yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah; 5. Sukuk yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di bursa Efek luar negeri, yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah; 6. Efek beragun aset syariah dalam negeri yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan; 7. Sukuk yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan; 8. Efek Syariah yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik INDONESIA menjadi salah satu anggotanya; 9. instrumen pasar uang syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, baik dalam denominasi rupiah maupun denominasi mata uang lainnya; 10. hak memesan Efek terlebih dahulu syariah dan waran syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di bursa Efek luar negeri yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah; dan/atau 11. Efek Syariah lainnya yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan; h. mekanisme pembersihan kekayaan Reksa Dana Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dari bagian nonhalal pendapatan dividen yang diterima oleh Reksa Dana Syariah bagi yang memberlakukan kebijakan tersebut; dan i. kekhususan Reksa Dana Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dibentuk khusus bagi investor perseorangan secara tegas, dalam hal Reksa Dana Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dibentuk khusus bagi investor perseorangan. (3) Ketentuan yang harus dimuat dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dimuat sebagai informasi tambahan dalam prospektus Reksa Dana Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Peraturan Badan Nomor 33-pojk-04-2019 Tahun 2019 tentang PENERBITAN DAN PERSYARATAN REKSA DANA SYARIAH

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB II

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB III

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB IV

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB V

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

BAB Kesatu

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB Kedua

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

BAB VI

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

BAB VII

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 39

Pasal 40

Pasal 41

Pasal 42

Pasal 43

Pasal 44

Pasal 45

BAB VIII

Pasal 46

Pasal 47

Pasal 48

BAB IX

Pasal 49

Pasal 50

Pasal 51

Pasal 52

BAB X

Pasal 53

BAB XI

Pasal 54

Pasal 55

Pasal 56

Pasal 57