(1) Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (4), Pasal 2 ayat (5), Pasal 2 ayat (6), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 8 ayat (2), Pasal 8 ayat (3), Pasal 8 ayat (4), Pasal 8 ayat (5), Pasal 8 ayat (6), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 15, Pasal 16 ayat (1), Pasal 16 ayat (2), Pasal 16 ayat (3), Pasal 16 ayat (4), Pasal 18 ayat (1), Pasal 18 ayat (2), Pasal 18 ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 26 ayat (1), Pasal 27, Pasal 28 ayat (1), Pasal 29, Pasal 30 ayat (1), Pasal 30 ayat (2), Pasal 30 ayat (3), Pasal 30 ayat (4), Pasal 31, Pasal 32 ayat (1), Pasal 33 ayat (2), Pasal 34 ayat
(1), Pasal 35, Pasal 37, Pasal 38 ayat (1), Pasal 40 ayat (1), Pasal 40 ayat (2), Pasal 40 ayat (3), Pasal 41, Pasal 42 ayat (1), Pasal 42 ayat www.djpp.kemenkumham.go.id
(2), Pasal 42 ayat (4), Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45 ayat (1), Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49 ayat (3), Pasal 49 ayat (5), Pasal 50 ayat
(1), Pasal 51 ayat (1), Pasal 52 ayat (1), Pasal 52 ayat (3), Pasal 52 ayat
(4), Pasal 53 ayat (2), Pasal 54 ayat (1), Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57 ayat (1), Pasal 58 ayat (1), Pasal 58 ayat (4), dan/atau Pasal 58 ayat
(6), Peraturan OJK ini, dikenakan sanksi administratif antara lain berupa:
a. peringatan; dan/atau
b. pelaksanaan penilaian kembali kemampuan dan kepatutan.
(2) Sanksi administratif berupa peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut- turut dengan masa berlaku paling lama masing-masing 2 (dua) bulan, yaitu:
a. peringatan pertama;
b. peringatan kedua; dan
c. peringatan ketiga.
(3) Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran tersebut telah diselesaikan, tetap dikenakan sanksi peringatan pertama yang berakhir dengan sendirinya.
(4) Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu peringatan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan tidak juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi, Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham pengendali dikenakan penilaian kembali kemampuan dan kepatutan.