PERBAN

Peraturan Badan Nomor 30-pojk-03-2015 Tahun 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

PERBAN Nomor 30-pojk-03-2015 Tahun 2015

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB III

PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Pasal 6

(1) Perusahaan Terbuka wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPS tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan. (2) Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dijadikan sebagai salah satu mata acara dalam RUPS tahunan. (3) Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib paling sedikit mengungkapkan: a. seluruh dana yang telah diperoleh; b. jumlah biaya yang telah dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum; c. dana yang telah direalisasikan dan peruntukannya; dan d. dana yang masih tersisa dan alasan belum direalisasikan.

Pasal 7

(1) Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum pertama kali wajib dilakukan pada RUPS tahunan terdekat yang akan diselenggarakan meskipun realisasi penggunaan dana belum mencakup 1 (satu) tahun setelah tanggal penyerahan Efek atau setelah tanggal penjatahan. (2) Dalam hal seluruh dana hasil Penawaran Umum telah habis direalisasikan, pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana yang terakhir wajib disampaikan dalam RUPS tahunan terdekat yang akan diselenggarakan.

Pasal 8

Dalam hal Perusahaan Terbuka melakukan Penawaran Umum saham atau Efek bersifat utang yang dapat atau wajib dikonversi menjadi saham beserta Efek yang memberi hak untuk membeli saham pada masa tertentu yang melekat pada saham atau Efek bersifat utang dimaksud, Perusahaan Terbuka wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil penerbitan saham dari pelaksanaan Efek yang memberi hak untuk membeli saham tersebut dalam RUPS tahunan sampai dengan dana tersebut seluruhnya telah direalisasikan.

Pasal 9

(1) Emiten yang akan melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum saham wajib: a. menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan b. memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu. (2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan anggaran dasar Perusahaan Terbuka.

Pasal 10

(1) Emiten yang akan melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Efek bersifat utang atau Sukuk wajib: a. menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Efek bersifat utang atau Sukuk kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Efek bersifat utang atau Sukuk; dan b. memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Efek bersifat utang atau Sukuk. (2) Emiten harus menyampaikan hasil Rapat Umum Pemegang Efek bersifat utang atau Sukuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Efek bersifat utang atau Sukuk.

Pasal 11

Perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, mencakup: a. Perubahan yang material dari masing-masing unsur penggunaan dana; dan/atau b. Perubahan lokasi atas objek yang akan dibeli dari dana hasil Penawaran Umum yang memiliki dampak ekonomis.

Pasal 12

Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 tidak berlaku bagi Emiten yang menerbitkan Efek bersifat utang atau Sukuk sepanjang perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Efek bersifat utang atau Sukuk telah diatur dalam Kontrak Perwaliamanatan.

Pasal 13

Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum yang belum direalisasikan, Emiten wajib: a. menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid; b. mengungkapkan bentuk dan tempat dimana dana tersebut ditempatkan; c. mengungkapkan tingkat suku bunga atau imbal hasil yang diperoleh; dan d. mengungkapkan ada atau tidaknya hubungan Afiliasi dan sifat hubungan Afiliasi antara Emiten dengan pihak dimana dana tersebut ditempatkan.

Pasal 14

(1) Penempatan dana hasil Penawaran Umum yang belum direalisasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a wajib dilakukan atas nama Emiten. (2) Dana hasil Penawaran Umum yang belum direalisasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilarang untuk dijadikan jaminan utang.