PERBAN

Peraturan Badan Nomor 3 Tahun 2024 tentang PENYELENGGARAAN INOVASI TEKNOLOGI SEKTOR KEUANGAN

PERBAN Nomor 3 Tahun 2024

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

PENYELENGGARAAN ITSK

Pasal 2

Koreksi

Ruang lingkup ITSK meliputi: a. penyelesaian transaksi surat berharga; b. penghimpunan modal; c. pengelolaan investasi; d. pengelolaan risiko; e. penghimpunan dan/atau penyaluran dana; f. pendukung pasar; g. aktivitas terkait aset keuangan digital, termasuk aset kripto; dan h. aktivitas jasa keuangan digital lainnya.

Pasal 3

Koreksi

(1) Pihak yang menyelenggarakan ITSK terdiri atas: a. LJK; dan/atau b. pihak lain yang melakukan kegiatan di sektor keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Penyelenggara ITSK berbentuk: a. badan hukum perseroan terbatas; atau b. badan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Penyelenggara ITSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menerapkan prinsip: a. tata kelola; b. manajemen risiko; c. keamanan dan keandalan sistem informasi, termasuk ketahanan siber; d. Pelindungan Konsumen dan pelindungan data pribadi; dan e. pemenuhan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 4

(1) Penyelenggara ITSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib memenuhi ketentuan perizinan yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan. (2) Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan ITSK sesuai dengan ruang lingkup kewenangan Otoritas Jasa Keuangan. (3) Pengaturan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan ITSK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan prinsip: a. keseimbangan antara upaya dalam mendorong inovasi dengan mitigasi risiko; b. integrasi ekonomi dan keuangan digital; c. efisiensi dan praktik bisnis yang sehat; d. Pelindungan Konsumen; dan e. koordinasi pengaturan dan pengawasan antarotoritas. (4) Ruang lingkup pengaturan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan ITSK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup: a. penyediaan ruang dan/atau fasilitasi uji coba/pengembangan inovasi (sandbox); b. perizinan; c. pemantauan dan evaluasi; d. edukasi keuangan; e. Pelindungan Konsumen; f. pelindungan data pribadi Konsumen; g. aspek kelembagaan; dan h. penyelenggaraan ITSK, termasuk aktivitas yang dilakukan oleh pihak ketiga yang menunjang penyelenggaraan ITSK.

Pasal 5

(1) ITSK dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan ekonomi dan keuangan termasuk yang dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah. (2) Kegiatan ekonomi dan keuangan yang menggunakan ITSK berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti Prinsip Syariah yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

BAB III

SANDBOX

Pasal 6

Koreksi

Tujuan penyediaan Sandbox untuk memastikan inovasi dan pengembangan teknologi di sektor keuangan dilakukan secara bertanggung jawab dengan pengelolaan risiko yang baik.

Pasal 7

Koreksi

Ruang lingkup Sandbox meliputi: a. pemberian fasilitas untuk melakukan uji coba yang dilakukan dalam jangka waktu dan lingkungan terbatas; b. pemberian fasilitas untuk mendapatkan penjelasan atas ketentuan yang berlaku di sektor jasa keuangan; c. pemberian fasilitas untuk melakukan pengembangan ITSK pada tahap awal; dan d. pemberian fasilitas lainnya dalam rangka uji coba dan pengembangan ITSK.

Pasal 8

(1) Peserta terdiri atas: a. LJK; dan/atau b. pihak lain yang bermaksud untuk melakukan kegiatan di sektor keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Peserta berbentuk: a. badan hukum perseroan terbatas; atau b. badan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menerapkan prinsip: a. tata kelola; b. manajemen risiko; c. keamanan dan keandalan sistem informasi, termasuk ketahanan siber; d. Pelindungan Konsumen dan pelindungan data pribadi; dan e. pemenuhan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 9

Pasal 10

(1) Kriteria kelayakan inovasi untuk mengikuti Sandbox meliputi: a. inovasi yang memiliki cakupan ruang lingkup pada sektor jasa keuangan yang akan digunakan oleh Konsumen, mitra, dan/atau masyarakat di INDONESIA; b. inovasi yang memenuhi unsur kebaruan dan/atau memiliki unsur pembeda signifikan dengan yang telah dilakukan sebelumnya di sektor keuangan; c. inovasi yang memberikan manfaat, meningkatkan pelayanan, dan memberikan nilai tambah kepada Konsumen, masyarakat, dan/atau ekosistem sektor keuangan; d. inovasi yang telah siap untuk dilakukan pengujian dan pengembangan; e. inovasi yang memerlukan dukungan uji coba dan pengembangan, serta belum dilakukan pengaturan dan pengawasan sebelumnya dalam ketentuan yang berlaku di sektor keuangan; dan f. kriteria lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. (2) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan permohonan menjadi Peserta dengan memerhatikan kriteria kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Rencana Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) serta pertimbangan lain dari Otoritas Jasa Keuangan. (3) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) diterima dengan lengkap. (4) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada calon Peserta melalui surat yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. (5) Persetujuan untuk mengikuti Sandbox bukan merupakan izin usaha untuk melakukan operasional bisnis secara penuh di sektor jasa keuangan. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria kelayakan dan persetujuan menjadi Peserta ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 11

(1) Proses uji coba dan pengembangan inovasi dalam Sandbox dimulai sejak diberikannya persetujuan menjadi Peserta oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2). (2) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan uji coba dan pengembangan inovasi sesuai Rencana Pengujian yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan. (3) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan: a. memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap terdapat perubahan yang terkait dengan ITSK dan Peserta; b. membuka setiap informasi dan/atau dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan Sandbox kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan c. mengikuti setiap kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan Sandbox. (4) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat: a. mengikuti setiap pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan otoritas, kementerian, lembaga, dan pihak lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Sandbox; dan b. melakukan koordinasi dan/atau kerja sama dengan LJK dan/atau pihak lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Sandbox di bawah koordinasi Otoritas Jasa Keuangan. (5) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan uji coba dan pengembangan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara berkala dan/atau sewaktu-waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan. (6) Otoritas Jasa Keuangan melakukan pemantauan atas laporan yang disampaikan oleh Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (5). (7) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan secara: a. tidak langsung; b. langsung; dan/atau c. metode pemantauan lainnya. (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian laporan hasil pelaksanaan uji coba dan pengembangan inovasi secara berkala dan/atau sewaktu-waktu ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 12

(1) Atas permohonan Peserta, Otoritas Jasa Keuangan berwenang memberikan pengecualian sementara dari peraturan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tertentu kepada Peserta yang sedang dalam proses Sandbox. (2) Pengecualian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang memenuhi: a. selama Peserta berada di dalam Sandbox; dan b. mendapat persetujuan satuan kerja pengawas terkait di Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 13

(1) Pelaksanaan uji coba dan pengembangan inovasi dalam Sandbox dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak persetujuan diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2). (2) Otoritas Jasa Keuangan berwenang MENETAPKAN jangka waktu uji coba dan pengembangan inovasi yang berbeda dari jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Otoritas Jasa Keuangan berwenang menghentikan proses uji coba dan pengembangan inovasi sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berakhir, apabila terdapat ketidaksesuaian dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1). (4) Peserta wajib menyampaikan laporan akhir pelaksanaan uji coba dan pengembangan inovasi paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sebelum jangka waktu uji coba dan pengembangan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) berakhir. (5) Laporan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit mencakup: a. hasil uji coba dan pengembangan atas skenario uji coba dan pengembangan inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf h; b. pemenuhan indikator kinerja utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf i; c. identifikasi atas uji coba dan pengembangan inovasi yang gagal dan insiden yang terjadi selama uji coba dan pengembangan; d. asesmen kepatuhan Peserta atas ketentuan peraturan perundang-undangan; dan e. rencana tindak lanjut Peserta setelah berakhirnya jangka waktu uji coba dan pengembangan. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan akhir pelaksanaan uji coba dan pengembangan inovasi ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 14

(1) Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan evaluasi dan/atau tindak lanjut hasil Sandbox. (2) Otoritas Jasa Keuangan menyatakan hasil Sandbox: a. lulus; atau b. tidak lulus.

Pasal 15

(1) Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan surat lulus kepada Peserta yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a. (2) Peserta yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a harus mengajukan izin usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam masa berlaku surat lulus. (3) Surat lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang berdasarkan pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan. (4) Peserta tetap dapat melakukan kegiatan operasional bisnis terbatas sebagaimana dalam batasan Sandbox selama masa berlaku surat lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Surat lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan izin usaha untuk melakukan operasional bisnis secara penuh di sektor jasa keuangan. (6) Dalam hal Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengajukan permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hingga melewati masa berlaku surat lulus dan tidak diperpanjang oleh Otoritas Jasa Keuangan, status lulus dengan sendirinya berakhir dan dinyatakan tidak berlaku. (7) Apabila masa berlaku surat lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah berakhir, dan Peserta belum mengajukan izin usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan, Peserta wajib: a. menghentikan kegiatan operasional bisnis, inovasi produk, aktivitas, dan layanan yang menggunakan model bisnis yang diuji coba dan dikembangkan dalam Sandbox; b. menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Konsumen dan pihak lainnya; dan c. menjalankan exit policy yang tercantum dalam Rencana Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf g, paling lama 3 (tiga) bulan sejak masa berlaku surat lulus berakhir.

Pasal 16

(1) Otoritas Jasa Keuangan dapat menentukan Peserta yang lulus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a untuk melakukan pendaftaran sebelum mengajukan izin usaha berdasarkan pertimbangan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. (2) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan dokumen paling sedikit terkait aspek: a. kelembagaan dan tata kelola; b. model bisnis; c. teknologi informasi; dan d. kemitraan. (3) Pihak yang memiliki jenis ITSK yang sama dengan jenis ITSK Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai hak yang sama untuk mengajukan permohonan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan. (4) Ketentuan mengenai mekanisme pendaftaran ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 17

(1) Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan surat tidak lulus kepada Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b. (2) Peserta yang dinyatakan tidak lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib: a. menghentikan kegiatan operasional bisnis, inovasi produk, aktivitas, dan layanan yang menggunakan model bisnis yang diuji coba dan dikembangkan dalam Sandbox; b. menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Konsumen dan pihak lainnya; dan c. menjalankan exit policy yang tercantum dalam Rencana Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf g, paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat tidak lulus disampaikan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 18

Dalam hal hasil uji coba dan pengembangan inovasi menunjukkan keterkaitan dengan kewenangan otoritas lain, Otoritas Jasa Keuangan berkoordinasi dengan otoritas tersebut.

Pasal 19

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), ayat (3), ayat (5), Pasal 13 ayat (4), Pasal 15 ayat (7), Pasal 16 ayat (2), dan/atau Pasal 17 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan termasuk pelaksanaan kerja sama; dan/atau c. pembatalan persetujuan. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

BAB Ketiga

Permohonan Menjadi Peserta

Pasal 9

Koreksi

(1) Calon Peserta yang akan melakukan kegiatan dalam ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan bermaksud mengikuti Sandbox harus mengajukan permohonan menjadi Peserta kepada Otoritas Jasa Keuangan. (2) Calon Peserta yang merupakan LJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a harus mendapatkan rekomendasi dari pengawas terkait di Otoritas Jasa Keuangan. (3) Otoritas Jasa Keuangan berwenang mewajibkan pihak yang menyelenggarakan ITSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) untuk mengajukan permohonan menjadi Peserta kepada Otoritas Jasa Keuangan. (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) harus disertai dengan formulir permohonan mengikuti Sandbox, Rencana Pengujian, dan dokumen pendukung. (5) Rencana Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit mencakup: a. penjelasan atas inovasi produk, aktivitas, layanan, dan/atau model bisnis yang akan diuji coba dan dikembangkan; b. identifikasi potensi risiko atas inovasi produk, aktivitas, layanan, dan/atau model bisnis yang akan diuji coba dan dikembangkan; c. rencana implementasi mitigasi risiko atas potensi risiko sebagaimana dimaksud dalam huruf b; d. batasan pelaksanaan uji coba dan pengembangan inovasi yang mencakup jangka waktu pengujian yang dibutuhkan, target dan profil Konsumen, jumlah Konsumen, mitra uji coba dan pengembangan, jumlah transaksi, dan batasan lainnya yang dapat diukur; e. kerangka Pelindungan Konsumen yang mencakup paling sedikit layanan pengaduan Konsumen dan mekanisme ganti rugi; f. kesiapan permodalan dan sumber daya untuk melakukan uji coba dan pengembangan inovasi; g. exit policy dan kebijakan transisi jika inovasi yang diuji coba dan dikembangkan tidak dapat dilanjutkan setelah proses Sandbox; h. skenario uji coba dan pengembangan inovasi produk, aktivitas, layanan, dan/atau model bisnis yang akan diuji coba dan dikembangkan; dan i. indikator kinerja utama atas skenario uji coba dan pengembangan inovasi sebagaimana dimaksud dalam huruf h. (6) Dalam hal berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan diperlukan perbaikan terhadap Rencana Pengujian, Peserta harus melakukan perbaikan dan menyampaikan kembali Rencana Pengujian yang telah diperbaiki kepada Otoritas Jasa Keuangan. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai permohonan menjadi Peserta ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

BAB Kelima

Proses Uji Coba dan Pengembangan Inovasi

Pasal 11

Koreksi

Pasal 12

BAB Ketujuh

Hasil Sandbox

Pasal 14

Koreksi

(1) Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan evaluasi dan/atau tindak lanjut hasil Sandbox. (2) Otoritas Jasa Keuangan menyatakan hasil Sandbox: a. lulus; atau b. tidak lulus.

Pasal 15

Koreksi

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Dalam hal hasil uji coba dan pengembangan inovasi menunjukkan keterkaitan dengan kewenangan otoritas lain, Otoritas Jasa Keuangan berkoordinasi dengan otoritas tersebut.

Pasal 19

BAB VI

PENGAWASAN, EVALUASI, DAN PEMANTAUAN

Pasal 23

Koreksi

(1) Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengawasan terhadap Penyelenggara ITSK yang telah terdaftar dan/atau memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pengawasan tidak langsung dan pengawasan langsung. (3) Pengawasan ITSK mencakup prinsip: a. pengawasan berbasis risiko; dan b. pengawasan perilaku pasar. (4) Prinsip pengawasan berbasis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling sedikit: a. pendekatan yang berimbang antara aspek prudensial dengan dukungan terhadap inovasi; b. menekankan pada aspek tata kelola dan manajemen risiko yang andal dalam memanfaatkan teknologi dan mengendalikan ekosistem digitalnya; dan c. penerapan proses yang baik terkait pengenalan Konsumen, manajemen risiko, dan pengawasan operasional yang dilaksanakan oleh pihak ketiga. (5) Pengawasan perilaku pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan mengenai pengawasan perilaku pasar.

Pasal 24

Penyelenggara ITSK yang terdaftar dan/atau memperoleh izin usaha wajib memiliki perangkat yang dapat meningkatkan efisiensi dan kepatuhan atas proses pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 25

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dikenakan sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan termasuk pelaksanaan kerja sama; c. pembatalan persetujuan; d. pembatalan pendaftaran; dan/atau e. pencabutan izin. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

Pasal 26

Pasal 27

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan/atau ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan termasuk pelaksanaan kerja sama; c. pembatalan persetujuan; d. pembatalan pendaftaran; dan/atau e. pencabutan izin. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

Pasal 28

(1) Asosiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 MENETAPKAN standar dengan menggunakan pendekatan disiplin pasar yang paling sedikit: a. memastikan kepatuhan penyampaian pelaporan Otoritas Jasa Keuangan; b. merumuskan aturan operasional, standar industri, perilaku pasar, dan kode etik, berdasarkan karakteristik Penyelenggara ITSK; c. menerima dan meneruskan laporan serta menerima keluhan; d. menyusun statistik keuangan dan memantau risiko serta penelitian tentang isu makro dan mikro keuangan; e. melaksanakan perintah Otoritas Jasa Keuangan kepada Penyelenggara ITSK untuk mendukung fungsi pengaturan, pengawasan, serta diseminasi informasi; f. MENETAPKAN mekanisme asesmen mandiri, termasuk mekanisme pengenaan sanksi atas pelanggaran anggota terhadap aturan dan kode etik; g. melaksanakan pendidikan dan pelatihan; h. melaksanakan Pelindungan Konsumen; dan i. melaksanakan kerjasama domestik dan internasional. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai asosiasi Penyelenggara ITSK ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

BAB Kedua

Evaluasi secara Mandiri

Pasal 26

Koreksi

(1) Penyelenggara ITSK yang telah terdaftar dan/atau memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan wajib menerapkan evaluasi secara mandiri. (2) Evaluasi secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit: a. prinsip tata kelola teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Pelindungan Konsumen sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelindungan konsumen dan masyarakat sektor jasa keuangan; c. edukasi dan sosialisasi kepada Konsumen; d. kerahasiaan data dan/atau informasi Konsumen termasuk data dan/atau informasi transaksi; e. prinsip manajemen risiko dan kehati-hatian; f. prinsip anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan g. inklusif dan prinsip keterbukaan informasi. (3) Untuk melaksanakan evaluasi secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara ITSK yang telah terdaftar dan/atau memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan harus menginventarisasi risiko utama yang paling sedikit: a. risiko strategis; b. risiko operasional; c. risiko pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. risiko pelindungan data Konsumen; e. risiko penggunaan jasa pihak ketiga; dan f. risiko siber. (4) Penyelenggara ITSK yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan wajib menyampaikan evaluasi secara mandiri kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap 3 (tiga) bulan bersamaan dengan penyampaian laporan bulanan. (5) Kewajiban penyampaian evaluasi secara mandiri kepada Otoritas Jasa Keuangan bagi Penyelenggara ITSK yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan mengikuti ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perizinan dan pengawasan masing-masing jenis ITSK. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi secara mandiri bagi Penyelenggara ITSK yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 27

BAB XII

PELINDUNGAN DATA PRIBADI

Pasal 38

Koreksi

(1) Penyelenggara ITSK yang telah terdaftar dan/atau memperoleh izin usaha wajib menjaga keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan. (2) Penyelenggara ITSK yang telah terdaftar dan/atau memperoleh izin usaha wajib menjaga kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi Konsumen. (3) Kewajiban Penyelenggara ITSK yang telah terdaftar dan/atau memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan menerapkan pelindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelindungan data pribadi. (4) Dalam hal Penyelenggara ITSK yang telah terdaftar dan/atau memperoleh izin usaha bekerja sama dengan pihak lain untuk mengelola data dan/atau informasi Konsumen, Penyelenggara ITSK yang telah terdaftar dan/atau memperoleh izin usaha wajib memastikan pihak lain tersebut menjaga kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (5) Ketentuan pemanfaatan data dan informasi pengguna yang diperoleh Penyelenggara ITSK harus memenuhi persyaratan: a. memperoleh persetujuan dari pengguna; b. menyampaikan batasan pemanfaatan data dan informasi kepada Konsumen; c. menyampaikan setiap perubahan tujuan pemanfaatan data dan informasi kepada Konsumen dalam hal terdapat perubahan tujuan pemanfaatan data dan informasi; d. media dan metode yang dipergunakan dalam memperoleh data dan informasi terjamin kerahasiaan, keamanan, serta keutuhannya; dan e. ketentuan lainnya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan termasuk pelaksanaan kerja sama; c. pembatalan persetujuan; d. pembatalan pendaftaran; dan/atau e. pencabutan izin. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

BAB XIX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

Koreksi

(1) Penyelenggara inovasi keuangan digital yang sedang dalam proses permohonan pencatatan dan peserta regulatory sandbox yang masih dalam pelaksanaan regulatory sandbox sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan diberikan status: a. direkomendasikan dengan kewajiban melakukan pendaftaran atau izin usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan; b. direkomendasikan tanpa kewajiban melakukan pendaftaran atau izin usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan; atau c. tidak direkomendasikan, paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. (2) Peserta regulatory sandbox yang diberikan hasil berupa status direkomendasikan dengan kewajiban melakukan pendaftaran atau izin usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17. (3) Penyelenggara inovasi keuangan digital yang telah mengajukan permohonan pencatatan namun belum dilakukan proses pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, tunduk pada ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. (4) Pelanggaran atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan yang diketahui pada saat berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan. (5) Perusahaan yang dikenai sanksi administratif berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan dan belum dapat memperbaiki penyebab pelanggaran, dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. (6) Penunjukan asosiasi berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan, dinyatakan tetap berlaku.

Peraturan Badan Nomor 3 Tahun 2024 tentang PENYELENGGARAAN INOVASI TEKNOLOGI SEKTOR KEUANGAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB Kesatu

Pasal 6

Pasal 7

BAB Kedua

Pasal 8

BAB Ketiga

Pasal 9

BAB Keempat

Pasal 10

BAB Kelima

Pasal 11

Pasal 12

BAB Keenam

Pasal 13

BAB Ketujuh

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB IV

Pasal 20

BAB V

Pasal 21

Pasal 22

BAB VI

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

BAB Kesatu

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB Kedua

Pasal 26

Pasal 27

BAB Ketiga

Pasal 28

BAB VII

Pasal 29

Pasal 30

BAB VIII

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

BAB IX

Pasal 34

Pasal 35

BAB X

Pasal 36

BAB XI