PERBAN

Peraturan Badan Nomor 3-pojk-04-2019 Tahun 2019 tentang TATA CARA PEMBERIAN PERSETUJUAN ANGGARAN DASAR LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN

PERBAN Nomor 3-pojk-04-2019 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

ANGGARAN DASAR LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN

Pasal 2

Koreksi

Setiap anggaran dasar atau perubahan anggaran dasar Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebelum diajukan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, untuk memperoleh pengesahan, persetujuan, atau penyampaian pemberitahuan atas perubahan anggaran dasar.

Pasal 3

Koreksi

Anggaran dasar Lembaga Kliring dan Penjaminan paling sedikit memuat: a. maksud dan tujuan Perseroan menyelenggarakan kegiatan sebagai Lembaga Kliring dan Penjaminan; b. ketentuan mengenai Direksi dan Dewan Komisaris yang meliputi ketentuan sebagai berikut: 1. persyaratan calon Direksi dan Dewan Komisaris sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan; 2. jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris, masing-masing paling banyak 7 (tujuh) orang; 3. tata cara pengajuan calon Direksi dan Dewan Komisaris; 4. anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan; 5. berakhirnya masa jabatan Direksi wajib diatur berbeda dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan; dan 6. anggota Direksi tidak mempunyai jabatan rangkap sebagai anggota direksi, dewan komisaris, atau pegawai pada perusahaan lain. c. ketentuan mengenai saham yang meliputi ketentuan sebagai berikut: 1. saham Lembaga Kliring dan Penjaminan merupakan saham atas nama yang mempunyai nilai nominal dan hak suara yang sama; 2. saham Lembaga Kliring dan Penjaminan hanya dapat dimiliki oleh Bursa Efek, Perusahaan Efek, Biro Administrasi Efek, Bank Kustodian, atau Pihak lain atas persetujuan Otoritas Jasa Keuangan; dan 3. mayoritas saham Lembaga Kliring dan Penjaminan, harus dimiliki oleh Bursa Efek. d. ketentuan mengenai pemindahan hak atas saham Lembaga Kliring dan Penjaminan yang meliputi ketentuan sebagai berikut: 1. pemindahan hak atas saham Lembaga Kliring dan Penjaminan hanya dapat dilakukan kepada Bursa Efek, Perusahaan Efek, Biro Administrasi Efek, Bank Kustodian, atau Pihak lain yang memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan; 2. pemindahan hak atas saham Lembaga Kliring dan Penjaminan oleh Bursa Efek kepada Pihak yang bukan Bursa Efek hanya dapat dilakukan sepanjang Bursa Efek tetap memiliki mayoritas saham Lembaga Kliring dan Penjaminan; dan 3. dalam hal saham Lembaga Kliring dan Penjaminan dimiliki oleh Pihak yang tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai pemegang saham Lembaga Kliring dan Penjaminan, saham tersebut wajib dialihkan dalam waktu 6 (enam) bulan kepada Pihak yang memenuhi persyaratan. e. ketentuan bahwa Lembaga Kliring dan Penjaminan tidak membagikan dividen kepada pemegang saham.

BAB III

PERMOHONAN PERSETUJUAN ANGGARAN DASAR ATAU PERUBAHAN ANGGARAN DASAR LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN

Pasal 4

Koreksi

(1) Permohonan persetujuan anggaran dasar atau perubahan anggaran dasar Lembaga Kliring dan Penjaminan diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangkap 4 (empat) dengan menggunakan formulir tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan melampirkan dokumen sebagai berikut: a. anggaran dasar atau perubahan anggaran dasar yang dimintakan persetujuan; b. akta berita acara rapat umum pemegang saham yang dibuat oleh notaris; c. surat panggilan rapat umum pemegang saham; d. agenda rapat umum pemegang saham; dan e. daftar hadir rapat umum pemegang saham. (2) Dalam permohonan persetujuan anggaran dasar atau perubahan anggaran dasar Lembaga Kliring dan Penjaminan, dijelaskan alasan permohonan.

Pasal 5

Untuk memproses permohonan persetujuan anggaran dasar atau perubahan anggaran dasar Lembaga Kliring dan Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelaahan atas materi perubahannya anggaran dasar yang diajukan pemohon.

Pasal 6

Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya permohonan, Otoritas Jasa Keuangan memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa: a. permohonan tidak lengkap dengan menggunakan formulir tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; b. permohonan ditolak dengan menggunakan formulir tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; atau c. permohonan disetujui dengan menggunakan formulir tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 7

Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari Otoritas Jasa Keuangan tidak memberikan tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, permohonan pemberian persetujuan atas anggaran dasar dan perubahan dimaksud berlaku efektif.

Peraturan Badan Nomor 3-pojk-04-2019 Tahun 2019 tentang TATA CARA PEMBERIAN PERSETUJUAN ANGGARAN DASAR LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB IV

Pasal 8

Pasal 9

BAB V

Pasal 10

Pasal 11