PERBAN

Peraturan Badan Nomor 29-pojk-04-2016 Tahun 2016 tentang Laporan Tahunan Emiten Atau Perusahaan Publik

PERBAN Nomor 29-pojk-04-2016 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan: 1. Laporan Tahunan adalah laporan pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengurusan dan pengawasan terhadap Emiten atau Perusahan Publik dalam kurun waktu 1 (satu) tahun buku kepada Rapat Umum Pemegang Saham yang disusun berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. 2. Direksi: a. bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah Direksi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; dan b. bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum selain perseroan terbatas adalah organ yang melaksanakan pengurusan badan hukum tersebut sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai badan hukum tersebut. 3. Dewan Komisaris: a. bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; dan b. bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum selain perseroan terbatas adalah organ yang melakukan pengawasan badan hukum tersebut sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai badan hukum tersebut. 4. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS: a. bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; dan b. bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum selain perseroan terbatas adalah organ yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada organ yang melaksanakan fungsi pengurusan dan fungsi pengawasan, dalam batas yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar yang mengatur badan hukum tersebut.

BAB III

PENYAMPAIAN LAPORAN TAHUNAN

Pasal 7

Koreksi

(1) Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan Laporan Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir bulan keempat setelah tahun buku berakhir. (2) Dalam hal Laporan Tahunan telah tersedia bagi pemegang saham sebelum jangka waktu penyampaian Laporan Tahunan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Laporan Tahunan wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal yang sama dengan tersedianya Laporan Tahunan bagi pemegang saham. (3) Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik memperoleh pernyataan efektif untuk pertama kali dalam periode setelah tahun buku berakhir sampai dengan batas waktu penyampaian Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada tanggal pemanggilan RUPS tahunan (jika ada). (4) Laporan tahunan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat tidak mengikuti ketentuan bentuk dan isi Laporan Tahunan.

Pasal 8

Kewajiban penyampaian Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tidak berlaku bagi Emiten yang hanya menerbitkan Efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang telah menyelesaikan seluruh kewajiban kepada pemegang Efek bersifat utang dan/atau Sukuk sebelum berakhirnya batas waktu penyampaian Laporan Tahunan.

Pasal 9

Bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang Efeknya tercatat pada Bursa Efek di INDONESIA dan Bursa Efek di negara lain, berlaku ketentuan sebagai berikut: a. Batas waktu penyampaian Laporan Tahunan wajib sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; b. Penyampaian Laporan Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas pasar modal di negara lain dilakukan pada tanggal yang sama; dan c. Laporan Tahunan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas pasar modal di negara lain wajib memuat informasi yang sama dan paling sedikit memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 10

(1) Laporan Tahunan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib disampaikan dalam bentuk: a. dokumen cetak paling sedikit 2 (dua) eksemplar, 1 (satu) di antaranya dalam bentuk asli; dan b. salinan dokumen elektronik. (2) Laporan Tahunan yang disampaikan dalam bentuk salinan dokumen elektronik wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam Laporan Tahunan yang disampaikan dalam bentuk dokumen cetak. (3) Dalam hal terdapat perbedaan informasi yang disajikan dalam salinan dokumen elektronik dengan yang disajikan dalam dokumen cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Laporan Tahunan yang disampaikan dalam bentuk dokumen cetak dalam bentuk asli. (4) Laporan Tahunan dalam bentuk asli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib ditandatangani secara langsung oleh seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. (5) Salinan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib disampaikan melalui sistem pelaporan elektronik Otoritas Jasa Keuangan. (6) Dalam hal Laporan Tahunan dalam bentuk dokumen cetak dan dokumen elektronik disampaikan secara terpisah, penghitungan ketepatan waktu penyampaian Laporan Tahunan didasarkan pada Laporan Tahunan yang lebih dahulu diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan. (7) Dalam hal penyajian Laporan Tahunan dalam Bahasa INDONESIA dan bahasa asing disajikan dalam buku yang terpisah, Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan Laporan Tahunan dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. (8) Penyampaian Laporan Tahunan yang disajikan dalam buku terpisah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal yang sama.

Pasal 11

Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menyampaikan Laporan Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam periode penyampaian laporan keuangan tahunan, Emiten atau Perusahaan Publik dikecualikan dari kewajiban menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan, sepanjang Laporan Tahunan dalam bentuk asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a memuat laporan keuangan tahunan dalam bentuk asli.

Pasal 12

Dalam hal batas waktu penyampaian Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 9 jatuh pada hari libur, Laporan Tahunan wajib disampaikan paling lambat pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.

Pasal 13

Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menyampaikan Laporan Tahunan melewati batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, penghitungan jumlah hari keterlambatan atas penyampaian Laporan Tahunan dihitung sejak hari pertama setelah batas akhir waktu penyampaian Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Peraturan Badan Nomor 29-pojk-04-2016 Tahun 2016 tentang Laporan Tahunan Emiten Atau Perusahaan Publik

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB III

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB IV

Pasal 14

Pasal 15

BAB V

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB VI

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB VII

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24