PERBAN

Peraturan Badan Nomor 28-pojk-03-2019 Tahun 2019 tentang SINERGI PERBANKAN DALAM SATU KEPEMILIKAN UNTUK PENGEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH

PERBAN Nomor 28-pojk-03-2019 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan: 1. Bank Umum adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan, dan/atau bentuk-bentuk lainnya sebagaimana diatur dalam UNDANG-UNDANG mengenai perbankan dan UNDANG-UNDANG mengenai perbankan syariah, dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 2. Bank Umum Konvensional yang selanjutnya disingkat BUK adalah Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional. 3. Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS adalah Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. 4. Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha yang selanjutnya disebut BUKU adalah pengelompokan Bank Umum berdasarkan kegiatan usaha yang disesuaikan dengan modal inti yang dimiliki. 5. Direksi adalah organ BUS yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan BUS untuk kepentingan BUS, sesuai dengan maksud dan tujuan BUS serta mewakili BUS, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. 6. Dewan Komisaris adalah organ BUS yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. 7. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan BUS agar sesuai dengan prinsip syariah. 8. Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional BUS. 9. Sinergi Perbankan adalah kerja sama antara BUS dan Bank Umum yang memiliki hubungan kepemilikan melalui pengoptimalan sumber daya Bank Umum untuk menunjang pelaksanaan kegiatan BUS yang memberikan nilai tambah bagi BUS dan Bank Umum. 10. Layanan Syariah Bank Umum yang selanjutnya disingkat LSBU adalah kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan, dan/atau pemberian jasa perbankan lainnya berdasarkan prinsip syariah yang dilakukan pada jaringan kantor Bank Umum untuk dan atas nama BUS. 11. Entitas Utama adalah lembaga jasa keuangan induk dari konglomerasi keuangan atau lembaga jasa keuangan yang ditunjuk oleh pemegang saham pengendali konglomerasi keuangan. 12. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

BAB III

PERSETUJUAN SINERGI PERBANKAN

Pasal 10

Koreksi

(1) BUS dan Bank Umum yang melaksanakan Sinergi Perbankan wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. (2) Dalam hal terdapat perubahan perjanjian kerja sama yang menyebabkan peningkatan profil risiko, BUS dan Bank Umum wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. (3) Untuk memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), BUS dan Bank Umum harus mencantumkan rencana Sinergi Perbankan dalam rencana bisnis BUS dan dalam rencana bisnis Bank Umum. (4) BUS menyampaikan permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Bank Umum disertai dengan dokumen pendukung. (5) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat: a. fotokopi perjanjian kerja sama antara BUS dan Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); b. standar prosedur operasional bagi BUS dan bagi Bank Umum untuk pelaksanaan Sinergi Perbankan; c. opini DPS terkait pelaksanaan Sinergi Perbankan; d. laporan kesiapan pelaksanaan Sinergi Perbankan; dan e. surat pernyataan direktur BUS yang membawahkan fungsi kepatuhan atas kelengkapan dan kebenaran dokumen pendukung pengajuan permohonan persetujuan. (6) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum pelaksanaan Sinergi Perbankan. (7) Persetujuan atau penolakan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah seluruh persyaratan dipenuhi dan dokumen permohonan diterima secara lengkap oleh Otoritas Jasa Keuangan. (8) Dalam hal diperlukan tambahan cakupan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan/atau penjelasan berkenaan dengan penelaahan permohonan persetujuan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, batas waktu 60 (enam puluh) hari dihitung sejak BUS melengkapi perjanjian kerja sama, dokumen pendukung, dan/atau memberikan penjelasan yang diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan. (9) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berlaku bagi BUS dan Bank Umum. (10) Dalam hal terdapat perubahan perjanjian kerja sama yang tidak menyebabkan peningkatan profil risiko, BUS wajib menyampaikan perubahan perjanjian kerja sama kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak perubahan perjanjian kerja sama.

Pasal 11

(1) BUS dan Bank Umum melaksanakan Sinergi Perbankan paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BUS dan Bank Umum belum melaksanakan Sinergi Perbankan, persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan yang telah diberikan dinyatakan batal dan menjadi tidak berlaku.

Pasal 12

BUS dan Bank Umum wajib melaporkan realisasi pelaksanaan Sinergi Perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dalam laporan realisasi rencana bisnis BUS dan dalam laporan realisasi rencana bisnis Bank Umum.

BAB VI

PENGAJUAN PERMOHONAN PERSETUJUAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN

Pasal 15

Koreksi

(1) BUS menyampaikan permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) dan rencana penghentian Sinergi Perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) secara daring melalui sistem perizinan dan registrasi terintegrasi Otoritas Jasa Keuangan. (2) Dalam hal penyampaian permohonan persetujuan dan rencana penghentian Sinergi Perbankan melalui sistem perizinan dan registrasi terintegrasi Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dilakukan, BUS menyampaikan permohonan persetujuan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) dan rencana penghentian Sinergi Perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) secara luring kepada: a. departemen pengawasan bank yang mengawasi BUS dengan tembusan kepada departemen pengawasan bank, Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan, atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan yang mengawasi Bank Umum, bagi BUS yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor pusat Otoritas Jasa Keuangan; atau b. Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan yang mengawasi BUS dengan tembusan kepada departemen pengawasan bank, Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan, atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan yang mengawasi Bank Umum, bagi BUS yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 16

(1) BUS menyampaikan perubahan perjanjian kerja sama yang tidak menyebabkan peningkatan profil risiko kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (10) secara luring kepada: a. departemen pengawasan bank yang mengawasi BUS dengan tembusan kepada departemen pengawasan bank, Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan, atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan yang mengawasi Bank Umum, bagi BUS yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor pusat Otoritas Jasa Keuangan; atau b. Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan yang mengawasi BUS dengan tembusan kepada departemen pengawasan bank, Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan, atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan yang mengawasi Bank Umum, bagi BUS yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan. (2) Entitas Utama menyampaikan laporan hasil pemantauan terhadap pelaksanaan Sinergi Perbankan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) secara luring kepada: a. departemen pengawasan yang mengawasi Entitas Utama dengan tembusan kepada departemen pengawasan bank, Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan, atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan yang mengawasi BUS, bagi Entitas Utama yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor pusat Otoritas Jasa Keuangan; atau b. Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau kantor Otoritas Jasa Keuangan yang mengawasi Entitas Utama dengan tembusan kepada departemen pengawasan bank, Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan, atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan yang mengawasi BUS, bagi Entitas Utama yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan.

Peraturan Badan Nomor 28-pojk-03-2019 Tahun 2019 tentang SINERGI PERBANKAN DALAM SATU KEPEMILIKAN UNTUK PENGEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB II

Pasal 8

Pasal 9

BAB III

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB IV

Pasal 13

BAB V

Pasal 14

BAB VI

Pasal 15

Pasal 16

BAB VII

Pasal 17

BAB VIII

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB IX

Pasal 21

Pasal 22

BAB X

Pasal 23

Pasal 24