PERBAN

Peraturan Badan Nomor 24-pojk-03-2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

PERBAN Nomor 24-pojk-03-2018 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan: 1. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disingkat BPRS adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 2. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. 3. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. 4. Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. 5. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain, dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan keuangan dan/atau kepemilikan saham dengan BPRS yang dapat memengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen. 6. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan BPRS agar sesuai dengan Prinsip Syariah. 7. Pihak Independen adalah pihak di luar BPRS yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan keuangan dan/atau kepemilikan saham dengan BPRS yang dapat memengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen. 8. Tata Kelola yang Baik adalah suatu tata cara pengelolaan BPRS yang menerapkan prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), profesional (professional), dan kewajaran (fairness). 9. Pemangku Kepentingan adalah seluruh pihak yang memiliki kepentingan secara langsung atau tidak langsung terhadap kegiatan usaha BPRS. 10. Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional BPRS, yaitu pemimpin kantor cabang, kepala divisi, kepala bagian, kepala satuan kerja audit intern atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern, kepala satuan kerja kepatuhan atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan, kepala satuan kerja manajemen risiko atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi manajemen risiko, manajer, dan/atau pejabat lain yang setara. 11. Remunerasi adalah imbalan yang ditetapkan dan diberikan kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan/atau pegawai baik yang bersifat tetap maupun variabel dalam bentuk tunai maupun tidak tunai sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. 12. Komite Audit adalah komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris terkait dengan audit intern dan audit ekstern. 13. Komite Pemantau Risiko adalah komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris terkait dengan penerapan manajemen risiko. 14. Komite Remunerasi dan Nominasi adalah komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris terkait dengan Remunerasi dan nominasi.

BAB II

DIREKSI

Pasal 4

Koreksi

(1) BPRS yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib memiliki paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Direksi. (2) BPRS yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi. (3) Seluruh anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib bertempat tinggal di dekat tempat kedudukan kantor pusat BPRS.

Pasal 5

(1) Mayoritas anggota Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan: a. anggota Direksi lainnya; dan/atau b. anggota Dewan Komisaris. (2) Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dilarang memiliki saham sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari modal disetor BPRS.

Pasal 6

(1) Bagi BPRS yang membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi, setiap usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota Direksi kepada rapat umum pemegang saham (RUPS) harus memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi. (2) Anggota Direksi harus memiliki pengetahuan dan pengalaman sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BPRS. (3) Setiap anggota Direksi harus memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Pasal 7

(1) Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, atau Pejabat Eksekutif pada lembaga keuangan, badan usaha, atau lembaga lain. (2) Tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal anggota Direksi menjabat sebagai pengurus organisasi atau lembaga nonprofit sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas sebagai Direksi BPRS.

Pasal 8

Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepada pihak lain.

Pasal 9

(1) Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPRS. (2) Direksi wajib melakukan pengelolaan BPRS sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab Direksi sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar BPRS dan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pengelolaan BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah.

Pasal 10

Direksi wajib menerapkan Tata Kelola yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dalam setiap kegiatan usaha BPRS pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Pasal 11

Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern BPRS, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

(1) Dalam menerapkan Tata Kelola yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10: a. Direksi pada BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), wajib membentuk paling sedikit: 1) satuan kerja audit intern; 2) satuan kerja manajemen risiko; dan 3) satuan kerja kepatuhan. b. Direksi pada BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib menunjuk Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan: 1) fungsi audit intern; 2) fungsi manajemen risiko; dan 3) fungsi kepatuhan. (2) Selain membentuk satuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Direksi pada BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) wajib membentuk komite manajemen risiko. (3) Satuan kerja manajemen risiko dan satuan kerja kepatuhan dapat digabungkan menjadi 1 (satu) satuan kerja yang melaksanakan fungsi manajemen risiko dan fungsi kepatuhan. (4) Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi manajemen risiko dapat merangkap sebagai Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan. (5) Pelaksanaan fungsi manajemen risiko termasuk pembentukan satuan kerja manajemen risiko dan komite manajemen risiko mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi BPRS.

Pasal 13

Untuk mendukung penerapan Tata Kelola yang Baik, Direksi wajib memastikan pemenuhan jumlah sumber daya manusia yang memadai paling sedikit dengan adanya: a. pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, kegiatan operasional, dan kegiatan penunjang operasional; dan b. penunjukan Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern dan independen terhadap unit kerja lain.

Pasal 14

Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.

Pasal 15

Direksi wajib mengungkapkan kepada pegawai mengenai kebijakan BPRS yang bersifat strategis di bidang kepegawaian.

Pasal 16

(1) Direksi dilarang menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan. (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk penggunaan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan yang memenuhi persyaratan: a. untuk proyek bersifat khusus; b. didasarkan pada perjanjian yang jelas; dan c. konsultan merupakan Pihak Independen dan memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 17

Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris dan DPS.

Pasal 18

(1) Direksi wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi. (2) Pedoman dan tata tertib kerja Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan paling sedikit: a. pengaturan etika kerja; b. waktu kerja; dan c. pengaturan rapat.

Pasal 19

Seluruh tindakan anggota Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja atau anggaran dasar BPRS mengikat dan menjadi tanggung jawab anggota Direksi yang bersangkutan dan/atau anggota Direksi lainnya sesuai dengan anggaran dasar BPRS dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

(1) Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan dalam rapat Direksi. (2) Pengambilan keputusan rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. (3) Dalam hal mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, pengambilan keputusan rapat Direksi dilakukan berdasarkan anggaran dasar BPRS. (4) Direksi wajib membuat risalah rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat (dissenting opinions).

Pasal 21

Anggota Direksi wajib mengungkapkan: a. kepemilikan saham pada BPRS yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham BPRS, dalam laporan penerapan tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 22

(1) Anggota Direksi dilarang memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS. (2) Anggota Direksi dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPRS selain Remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dengan memperhatikan kewajaran dan/atau kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Anggota Direksi wajib mengungkapkan Remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam laporan penerapan tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

BAB Kesatu

Jumlah, Komposisi, Kriteria, dan Independensi Direksi

Pasal 4

Koreksi

(1) BPRS yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib memiliki paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Direksi. (2) BPRS yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi. (3) Seluruh anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib bertempat tinggal di dekat tempat kedudukan kantor pusat BPRS.

Pasal 5

(1) Mayoritas anggota Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan: a. anggota Direksi lainnya; dan/atau b. anggota Dewan Komisaris. (2) Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dilarang memiliki saham sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari modal disetor BPRS.

Pasal 6

(1) Bagi BPRS yang membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi, setiap usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota Direksi kepada rapat umum pemegang saham (RUPS) harus memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi. (2) Anggota Direksi harus memiliki pengetahuan dan pengalaman sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BPRS. (3) Setiap anggota Direksi harus memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Pasal 7

(1) Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, atau Pejabat Eksekutif pada lembaga keuangan, badan usaha, atau lembaga lain. (2) Tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal anggota Direksi menjabat sebagai pengurus organisasi atau lembaga nonprofit sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas sebagai Direksi BPRS.

Pasal 8

Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepada pihak lain.

BAB Kedua

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Pasal 9

Koreksi

(1) Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPRS. (2) Direksi wajib melakukan pengelolaan BPRS sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab Direksi sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar BPRS dan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pengelolaan BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah.

Pasal 10

Direksi wajib menerapkan Tata Kelola yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dalam setiap kegiatan usaha BPRS pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Pasal 11

Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern BPRS, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

(1) Dalam menerapkan Tata Kelola yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10: a. Direksi pada BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), wajib membentuk paling sedikit: 1) satuan kerja audit intern; 2) satuan kerja manajemen risiko; dan 3) satuan kerja kepatuhan. b. Direksi pada BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib menunjuk Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan: 1) fungsi audit intern; 2) fungsi manajemen risiko; dan 3) fungsi kepatuhan. (2) Selain membentuk satuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Direksi pada BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) wajib membentuk komite manajemen risiko. (3) Satuan kerja manajemen risiko dan satuan kerja kepatuhan dapat digabungkan menjadi 1 (satu) satuan kerja yang melaksanakan fungsi manajemen risiko dan fungsi kepatuhan. (4) Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi manajemen risiko dapat merangkap sebagai Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan. (5) Pelaksanaan fungsi manajemen risiko termasuk pembentukan satuan kerja manajemen risiko dan komite manajemen risiko mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi BPRS.

Pasal 13

Untuk mendukung penerapan Tata Kelola yang Baik, Direksi wajib memastikan pemenuhan jumlah sumber daya manusia yang memadai paling sedikit dengan adanya: a. pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, kegiatan operasional, dan kegiatan penunjang operasional; dan b. penunjukan Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern dan independen terhadap unit kerja lain.

Pasal 14

Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.

Pasal 15

Direksi wajib mengungkapkan kepada pegawai mengenai kebijakan BPRS yang bersifat strategis di bidang kepegawaian.

Pasal 16

(1) Direksi dilarang menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan. (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk penggunaan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan yang memenuhi persyaratan: a. untuk proyek bersifat khusus; b. didasarkan pada perjanjian yang jelas; dan c. konsultan merupakan Pihak Independen dan memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 17

Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris dan DPS.

Pasal 18

(1) Direksi wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi. (2) Pedoman dan tata tertib kerja Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan paling sedikit: a. pengaturan etika kerja; b. waktu kerja; dan c. pengaturan rapat.

Pasal 19

Seluruh tindakan anggota Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja atau anggaran dasar BPRS mengikat dan menjadi tanggung jawab anggota Direksi yang bersangkutan dan/atau anggota Direksi lainnya sesuai dengan anggaran dasar BPRS dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

DEWAN KOMISARIS

Pasal 23

Koreksi

(1) BPRS yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib memiliki paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi. (2) BPRS yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi. (3) Paling sedikit 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib bertempat tinggal di dekat tempat kedudukan kantor pusat BPRS.

Pasal 24

(1) BPRS yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) wajib memiliki Komisaris Independen paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris. (2) BPRS yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) orang Komisaris Independen. (3) Mantan anggota Direksi, Pejabat Eksekutif, atau pihak lain yang mempunyai hubungan dengan BPRS yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, tidak dapat menjadi Komisaris Independen pada BPRS yang bersangkutan sebelum menjalani masa tunggu (cooling off period) paling singkat 1 (satu) tahun. (4) Masa tunggu (cooling off period) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi: a. mantan anggota Direksi yang membawahkan fungsi pengawasan; atau b. Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan, yang menjabat paling singkat 1 (satu) tahun. (5) Permohonan untuk menjadi Komisaris Independen bagi mantan anggota Direksi, Pejabat Eksekutif, atau pihak lain yang mempunyai hubungan dengan BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling cepat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum masa tunggu (cooling off period) berakhir. (6) Pengangkatan, pemberhentian, dan/atau pengunduran diri Komisaris Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu pada pengangkatan, pemberhentian, dan/atau pengunduran diri anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BPRS.

Pasal 25

Peralihan dari komisaris nonindependen menjadi Komisaris Independen harus memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Pasal 26

(1) Bagi BPRS yang membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi, setiap usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi. (2) Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang memiliki benturan kepentingan (conflict of interest) dengan usulan yang direkomendasikan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dalam usulan yang direkomendasikan. (3) Setiap anggota Dewan Komisaris harus memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Pasal 27

(1) Anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan paling banyak pada 2 (dua) perusahaan lain sebagai berikut: a. anggota Dewan Komisaris bank perkreditan rakyat atau BPRS lain; dan/atau b. anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau Pejabat Eksekutif pada lembaga atau perusahaan nonbank. (2) Tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal anggota Dewan Komisaris menjabat sebagai pengurus organisasi atau lembaga nonprofit sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas sebagai Dewan Komisaris BPRS. (3) Anggota Dewan Komisaris dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi pada BPRS lain, bank perkreditan rakyat, dan/atau bank umum. (4) Mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan: a. anggota Dewan Komisaris lainnya; dan/atau b. anggota Direksi.

Pasal 28

Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Tata Kelola yang Baik.

Pasal 29

(1) Dewan Komisaris wajib memastikan penerapan Tata Kelola yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terselenggara dalam setiap kegiatan usaha BPRS pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. (2) Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. (3) Dalam melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPRS. (4) Dalam melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan BPRS, kecuali terkait dengan: a. penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana BPRS; dan b. hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan bagian dari tugas pengawasan Dewan Komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan BPRS.

Pasal 30

Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern BPRS, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB Kesatu

Jumlah, Komposisi, Kriteria, dan Independensi Dewan Komisaris

Pasal 23

Koreksi

(1) BPRS yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib memiliki paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi. (2) BPRS yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi. (3) Paling sedikit 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib bertempat tinggal di dekat tempat kedudukan kantor pusat BPRS.

Pasal 24

(1) BPRS yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) wajib memiliki Komisaris Independen paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris. (2) BPRS yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) orang Komisaris Independen. (3) Mantan anggota Direksi, Pejabat Eksekutif, atau pihak lain yang mempunyai hubungan dengan BPRS yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, tidak dapat menjadi Komisaris Independen pada BPRS yang bersangkutan sebelum menjalani masa tunggu (cooling off period) paling singkat 1 (satu) tahun. (4) Masa tunggu (cooling off period) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi: a. mantan anggota Direksi yang membawahkan fungsi pengawasan; atau b. Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan, yang menjabat paling singkat 1 (satu) tahun. (5) Permohonan untuk menjadi Komisaris Independen bagi mantan anggota Direksi, Pejabat Eksekutif, atau pihak lain yang mempunyai hubungan dengan BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling cepat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum masa tunggu (cooling off period) berakhir. (6) Pengangkatan, pemberhentian, dan/atau pengunduran diri Komisaris Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu pada pengangkatan, pemberhentian, dan/atau pengunduran diri anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BPRS.

Pasal 25

Peralihan dari komisaris nonindependen menjadi Komisaris Independen harus memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Pasal 26

(1) Bagi BPRS yang membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi, setiap usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi. (2) Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang memiliki benturan kepentingan (conflict of interest) dengan usulan yang direkomendasikan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dalam usulan yang direkomendasikan. (3) Setiap anggota Dewan Komisaris harus memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Pasal 27

(1) Anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan paling banyak pada 2 (dua) perusahaan lain sebagai berikut: a. anggota Dewan Komisaris bank perkreditan rakyat atau BPRS lain; dan/atau b. anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau Pejabat Eksekutif pada lembaga atau perusahaan nonbank. (2) Tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal anggota Dewan Komisaris menjabat sebagai pengurus organisasi atau lembaga nonprofit sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas sebagai Dewan Komisaris BPRS. (3) Anggota Dewan Komisaris dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi pada BPRS lain, bank perkreditan rakyat, dan/atau bank umum. (4) Mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan: a. anggota Dewan Komisaris lainnya; dan/atau b. anggota Direksi.

Peraturan Badan Nomor 24-pojk-03-2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB Kesatu

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB Kedua

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB Ketiga

Pasal 20

BAB Keempat

Pasal 21

Pasal 22

BAB III

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB Kesatu

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB Kedua

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB Ketiga

BAB Keempat

BAB IV

BAB Kesatu

BAB Kedua

BAB Ketiga

BAB Keempat

BAB V

BAB Kesatu

BAB Kedua

BAB Ketiga