Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:
1. Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan oleh penjamin atas pemenuhan kewajiban finansial terjamin kepada penerima jaminan sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.
2. Penjaminan Syariah adalah kegiatan pemberian jaminan oleh penjamin atas pemenuhan kewajiban finansial terjamin kepada penerima jaminan berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.
3. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan penjaminan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.
4. Penjaminan Ulang adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial perusahaan Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.
5. Penjaminan Ulang Syariah adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial perusahaan Penjaminan Syariah dan unit usaha syariah sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.
6. Lembaga Penjamin adalah perusahaan Penjaminan, perusahaan Penjaminan Syariah, perusahaan
Penjaminan Ulang, dan perusahaan Penjaminan Ulang Syariah yang menjalankan kegiatan Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.
7. Perusahaan Penjaminan adalah badan hukum yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha utama melakukan Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.
8. Perusahaan Penjaminan Syariah adalah badan hukum yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha utama melakukan Penjaminan Syariah sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.
9. Perusahaan Penjaminan Ulang adalah badan hukum yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha melakukan Penjaminan Ulang sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.
10. Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah adalah badan hukum yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha melakukan Penjaminan Ulang Syariah sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.
11. Penjamin adalah pihak yang melakukan penjaminan sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.
12. Penerima Jaminan adalah lembaga keuangan atau di luar lembaga keuangan yang telah memberikan kredit, pembiayaan, pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau kontrak jasa kepada Terjamin sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.
13. Terjamin adalah pihak yang telah memperoleh kredit, pembiayaan, pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, atau kontrak jasa dari lembaga keuangan atau di luar lembaga keuangan yang dijamin oleh Perusahaan
Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.
14. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam, yang dibuat oleh bank atau koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.
15. Pembiayaan adalah penyediaan fasilitas finansial atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan, yang dibuat oleh lembaga Pembiayaan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.
16. Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah adalah Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai perbankan syariah.
17. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disebut UUS adalah unit kerja dari Perusahaan Penjaminan yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha Penjaminan berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.
18. Usaha Produktif adalah kegiatan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang memberikan nilai tambah dan meningkatkan pendapatan bagi Terjamin.
19. Gearing Ratio adalah perbandingan antara total nilai penjaminan yang ditanggung sendiri dengan ekuitas Lembaga Penjamin pada waktu tertentu.
20. Lembaga Keuangan adalah bank dan Lembaga Keuangan bukan bank.
21. Kantor Cabang adalah kantor Lembaga Penjamin yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat dan/atau kantor lain yang ditunjuk oleh kantor pusat.
22. Sertifikat Penjaminan adalah bukti persetujuan Penjaminan dari Perusahaan Penjaminan kepada Penerima Jaminan atas kewajiban finansial Terjamin sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.
23. Sertifikat Kafalah adalah bukti persetujuan Penjaminan Syariah dari Perusahaan Penjaminan Syariah dan UUS kepada Penerima Jaminan atas kewajiban finansial Terjamin sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.
24. Imbal Jasa Penjaminan yang selanjutnya disingkat IJP adalah sejumlah uang yang diterima oleh Perusahaan Penjaminan dari Terjamin dalam rangka kegiatan Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.
25. Imbal Jasa Kafalah yang selanjutnya disingkat IJK adalah sejumlah uang yang diterima oleh Perusahaan Penjaminan Syariah dan UUS dari Terjamin dalam rangka kegiatan Penjaminan Syariah sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.
26. Imbal Jasa Penjaminan Ulang yang selanjutnya disingkat IJPU adalah sejumlah uang yang diterima oleh Perusahaan Penjaminan Ulang dari Perusahaan Penjaminan dalam rangka kegiatan Penjaminan Ulang sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.
27. Imbal Jasa Kafalah Ulang yang selanjutnya disingkat IJKU adalah sejumlah uang yang diterima oleh Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah dari Perusahaan Penjaminan Syariah dan UUS dalam rangka kegiatan Penjaminan Ulang Syariah sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.
28. Klaim adalah tuntutan pembayaran oleh Penerima Jaminan kepada Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah diakibatkan Terjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian atau tuntutan pembayaran Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah kepada Perusahaan Penjaminan Ulang atau Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, yang telah membayar kewajiban finansial Terjamin kepada Penerima Jaminan.
29. Ekuitas adalah ekuitas berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di INDONESIA.
30. Direksi adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagi Lembaga Penjamin yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Direksi bagi Lembaga Penjamin yang berbentuk badan hukum perusahaan umum atau koperasi.
31. Dewan Komisaris adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagi Lembaga Penjamin yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Dewan Komisaris bagi Lembaga Penjamin yang berbentuk badan hukum perusahaan umum atau koperasi.
(1) Usaha Penjaminan meliputi:
a. penjaminan Kredit, Pembiayaan, atau Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah yang diberikan oleh
Lembaga Keuangan;
b. penjaminan pinjaman yang disalurkan oleh koperasi simpan pinjam atau koperasi yang mempunyai unit usaha simpan pinjam kepada anggotanya; dan
c. penjaminan Kredit dan/atau pinjaman program kemitraan yang disalurkan oleh badan usaha milik negara dalam rangka program kemitraan dan bina lingkungan.
(2) Selain usaha Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perusahaan Penjaminan dapat melakukan:
a. penjaminan atas surat utang;
b. penjaminan pembelian barang secara angsuran;
c. penjaminan transaksi dagang;
d. penjaminan pengadaan barang dan/atau jasa (surety bond);
e. penjaminan bank garansi (kontra bank garansi);
f. penjaminan surat kredit berdokumen dalam negeri;
g. penjaminan letter of credit;
h. penjaminan kepabeanan (customs bond);
i. penjaminan cukai;
j. pemberian jasa konsultasi manajemen terkait dengan kegiatan usaha Penjaminan; dan
k. kegiatan usaha lainnya setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
(3) Usaha Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang dilakukan oleh Perusahaan Penjaminan Syariah harus berdasarkan Prinsip Syariah.
(4) Dalam melakukan usaha Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) sampai dengan ayat
(3), Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Syariah harus memprioritaskan penjaminan untuk mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah serta koperasi.
(5) Untuk mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah serta koperasi, dan/atau program pemerintah, pemerintah dapat menunjuk atau menugaskan Lembaga Penjamin milik pemerintah.
Pasal 3
(1) Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah yang akan melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf j, wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan format 1 dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan melampirkan dokumen yang berisi uraian paling sedikit mengenai produk, manfaat, mekanisme Klaim, serta hak dan kewajiban para pihak.
(2) Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan surat pencatatan pelaporan kegiatan usaha paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima secara lengkap.
(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan tidak menerbitkan surat pencatatan pelaporan kegiatan usaha, Lembaga Penjamin dapat melaksanakan kegiatan usaha tersebut.
Pasal 4
BAB Kesatu
Ruang Lingkup Usaha Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Syariah
(1) Usaha Penjaminan meliputi:
a. penjaminan Kredit, Pembiayaan, atau Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah yang diberikan oleh
Lembaga Keuangan;
b. penjaminan pinjaman yang disalurkan oleh koperasi simpan pinjam atau koperasi yang mempunyai unit usaha simpan pinjam kepada anggotanya; dan
c. penjaminan Kredit dan/atau pinjaman program kemitraan yang disalurkan oleh badan usaha milik negara dalam rangka program kemitraan dan bina lingkungan.
(2) Selain usaha Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perusahaan Penjaminan dapat melakukan:
a. penjaminan atas surat utang;
b. penjaminan pembelian barang secara angsuran;
c. penjaminan transaksi dagang;
d. penjaminan pengadaan barang dan/atau jasa (surety bond);
e. penjaminan bank garansi (kontra bank garansi);
f. penjaminan surat kredit berdokumen dalam negeri;
g. penjaminan letter of credit;
h. penjaminan kepabeanan (customs bond);
i. penjaminan cukai;
j. pemberian jasa konsultasi manajemen terkait dengan kegiatan usaha Penjaminan; dan
k. kegiatan usaha lainnya setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
(3) Usaha Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang dilakukan oleh Perusahaan Penjaminan Syariah harus berdasarkan Prinsip Syariah.
(4) Dalam melakukan usaha Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) sampai dengan ayat
(3), Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Syariah harus memprioritaskan penjaminan untuk mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah serta koperasi.
(5) Untuk mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah serta koperasi, dan/atau program pemerintah, pemerintah dapat menunjuk atau menugaskan Lembaga Penjamin milik pemerintah.
Pasal 3
(1) Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah yang akan melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf j, wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan format 1 dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan melampirkan dokumen yang berisi uraian paling sedikit mengenai produk, manfaat, mekanisme Klaim, serta hak dan kewajiban para pihak.
(2) Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan surat pencatatan pelaporan kegiatan usaha paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima secara lengkap.
(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan tidak menerbitkan surat pencatatan pelaporan kegiatan usaha, Lembaga Penjamin dapat melaksanakan kegiatan usaha tersebut.
BAB Kedua
Kegiatan Usaha Lainnya bagi Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Syariah
(1) Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah yang akan melakukan kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf k, wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
(2) Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah yang akan melakukan kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. memenuhi ketentuan tingkat kesehatan; dan
b. tidak sedang dikenakan sanksi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(3) Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah harus mengajukan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan format 2 dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan melampirkan dokumen yang berisi uraian paling sedikit mengenai:
a. kegiatan usaha yang akan dilaksanakan;
b. analisis prospek usaha; dan
c. contoh perjanjian kegiatan usaha yang akan digunakan untuk operasional.
(4) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan, permintaan kelengkapan dokumen, atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
(5) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4), Otoritas Jasa Keuangan melakukan:
a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan
b. kelayakan analisis prospek usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.
(6) Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah harus menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen dari Otoritas Jasa Keuangan.
(7) Dalam hal Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah telah menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(8) Apabila dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen
sebagaimana dimaksud pada ayat
(4), Otoritas Jasa Keuangan belum menerima tanggapan atas permintaan kelengkapan dokumen dimaksud, Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah dianggap membatalkan permohonan.
(9) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penolakan harus dilakukan secara tertulis dengan disertai alasannya.
(10) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan surat persetujuan.
(11) Dalam hal kegiatan usaha lainnya yang dilakukan oleh Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah berupa pemasaran produk jasa keuangan, proses permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan bersamaan dengan permohonan perizinan/persetujuan/pendaftaran pemasaran produk jasa keuangan dimaksud.
(1) Kegiatan Penjaminan dan Penjaminan Syariah melibatkan 3 (tiga) pihak, yaitu Penerima Jaminan, Terjamin, dan Penjamin.
(2) Penjamin memiliki hak tagih atas pemenuhan kewajiban finansial Terjamin apabila Penjamin telah menunaikan kewajibannya untuk memenuhi hak finansial Penerima Jaminan jika Terjamin gagal memenuhi kewajibannya.
(3) Kegiatan Penjaminan dan Penjaminan Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dituangkan dalam Sertifikat Penjaminan atau Sertifikat Kafalah.
Pasal 6
(1) Sertifikat Penjaminan atau Sertifikat Kafalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) harus memuat paling sedikit ketentuan mengenai:
a. nama dan alamat Lembaga Penjamin, Penerima Jaminan, dan Terjamin;
b. uraian manfaat Penjaminan;
c. jenis Penjaminan;
d. nilai Penjaminan;
e. nilai IJP atau IJK; dan
f. jangka waktu penjaminan.
(2) Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sertifikat Kafalah harus memuat hal-hal sebagai berikut:
a. objek yang dijamin dapat seluruh atau sebagian dari:
1. kewajiban bayar (dayn) yang timbul dari transaksi syariah; dan
2. hal lain yang dapat dijamin berdasarkan Prinsip Syariah; dan
b. pernyataan ijab dan qabul yang harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
(3) Sertifikat Penjaminan atau Sertifikat Kafalah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat disertai dengan lampiran yang berisi dokumen pendukung dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Sertifikat Penjaminan atau Sertifikat Kafalah.
(4) Setiap Sertifikat Penjaminan atau Sertifikat Kafalah yang diterbitkan dan dipasarkan di wilayah hukum INDONESIA harus dibuat dalam bahasa INDONESIA.
(5) Dalam hal diperlukan, Sertifikat Penjaminan atau Sertifikat Kafalah dapat diterbitkan dalam bahasa asing atau bahasa daerah berdampingan dengan bahasa INDONESIA.
Pasal 7
(1) Sertifikat Penjaminan atau Sertifikat Kafalah dapat diterbitkan dalam bentuk hardcopy atau digital/elektronik.
(2) Dalam hal Lembaga Penjamin akan melaksanakan kegiatan usaha dengan menerbitkan Sertifikat Penjaminan atau Sertifikat Kafalah dalam bentuk digital atau elektronik, Lembaga Penjamin wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
a. contoh format Sertifikat Penjaminan atau Sertifikat Kafalah;
b. prosedur operasional standar (standard operating procedure) penerbitan Sertifikat Penjaminan atau Sertifikat Kafalah; dan
c. verifikasi dan pembuktian keaslian (authentification) tanda tangan digital.
Pasal 8
Pasal 9
(1) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c harus memuat paling sedikit:
a. nama dan alamat Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah, dan Penerima Jaminan;
b. uraian manfaat Penjaminan atau Penjaminan Syariah;
c. hak dan kewajiban Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah, Penerima Jaminan, dan Terjamin;
d. cara pembayaran IJP atau IJK;
e. waktu yang diakui sebagai saat diterimanya pembayaran IJP atau IJK;
f. pembatalan kontrak perjanjian kerja sama, baik dari pihak Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah maupun Penerima Jaminan, termasuk syarat dan penyebabnya;
g. syarat, dasar perhitungan Klaim, dan tata cara pengajuan Klaim, termasuk bukti pendukung yang diperlukan dalam pengajuan Klaim;
h. tata cara pelaksanaan peralihan hak tagih setelah Klaim dibayar oleh Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah;
i. pemilihan tempat penyelesaian perselisihan; dan
j. bahasa yang dijadikan acuan dalam hal terjadi sengketa atau beda pendapat untuk Sertifikat Penjaminan atau Sertifikat Kafalah yang dicetak dalam 2 (dua) bahasa atau lebih.
(2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(3) huruf c dilarang memuat suatu ketentuan yang dapat ditafsirkan:
a. bahwa Penerima Jaminan atau Terjamin tidak dapat melakukan upaya hukum sehingga Penerima Jaminan atau Terjamin harus menerima penolakan pembayaran Klaim; dan/atau
b. sebagai pembatasan upaya hukum bagi para pihak dalam hal terjadi perselisihan mengenai ketentuan perjanjian kerja sama.
Pasal 10
(1) Penjaminan, Penjaminan Syariah, Penjaminan Ulang, dan Penjaminan Ulang Syariah bersifat mengikat dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak.
(2) Penjaminan dan Penjaminan Syariah dapat dibatalkan dan dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila:
a. Penerima Jaminan dan/atau Terjamin terbukti memberikan informasi, data, atau dokumen palsu;
b. Penerima Jaminan dan/atau Terjamin terbukti menyembunyikan informasi, data atau dokumen yang tidak sesuai dengan ketentuan Penjaminan atau Penjaminan Syariah; dan/atau
c. terbukti adanya itikad buruk dari Penerima Jaminan dan/atau Terjamin.
(3) Penjaminan Ulang dan Penjaminan Ulang Syariah dapat dibatalkan dalam hal terjadi pembatalan Penjaminan atau Penjaminan Syariah yang disebabkan terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
Pasal 11
Pasal 12
(1) Lembaga Penjamin dapat melakukan kerja sama pemasaran dengan Lembaga Keuangan.
(2) Kerja sama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) wajib dilaksanakan sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usaha Lembaga Penjamin dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Lembaga Penjamin yang akan melakukan kegiatan kerja sama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan format 4 dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan melampirkan dokumen:
a. uraian mengenai mekanisme kerja sama pemasaran yang akan dilaksanakan;
b. uraian mengenai calon Penerima Jaminan, Lembaga Penjamin, dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), serta ruang lingkup tanggung jawab masing-masing pihak;
c. analisis prospek usaha; dan
d. rancangan perjanjian kerja sama pemasaran.
(4) Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan surat pencatatan pelaporan kegiatan kerja sama pemasaran paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima secara lengkap.
(5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Otoritas Jasa Keuangan tidak menerbitkan surat pencatatan pelaporan kegiatan kerja sama pemasaran, Lembaga Penjamin dapat melaksanakan kegiatan kerja sama pemasaran tersebut.
Pasal 13
Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, dan UUS wajib menerapkan prinsip dasar
sebagai berikut:
a. dipenuhinya prinsip keadilan ('adl), dapat dipercaya (amanah), keseimbangan (tawazun), kemaslahatan (maslahah), dan keuniversalan (syumul); dan
b. tidak mengandung hal-hal yang diharamkan, seperti riba, maisir, gharar, zalim, risywah, maksiat, dan objek haram.
Pasal 14
Perjanjian Penjaminan Syariah dan perjanjian Penjaminan Ulang Syariah wajib menggunakan akad kafalah bil ujrah.
Pasal 15
Perusahaan Penjaminan dapat menyelenggarakan sebagian kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dengan membentuk UUS.
Pasal 16
(1) Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Syariah wajib melakukan mitigasi risiko dengan menjaminulangkan penjaminannya.
(2) Penjaminan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memenuhi kewajiban finansial Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah dalam hal:
a. Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah telah memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan; atau
b. Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah tidak dapat memenuhi kewajibannya.
(3) Penjaminan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perusahaan Penjaminan Ulang atau Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah.
(4) Dalam hal dukungan penjaminan ulang dari Perusahaan Penjaminan ulang atau Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) tidak diperoleh, mitigasi risiko Perusahaan Penjamin dan Perusahaan Penjamin Syariah diperoleh dari perusahaan reasuransi.
(1) Kegiatan Penjaminan dan Penjaminan Syariah melibatkan 3 (tiga) pihak, yaitu Penerima Jaminan, Terjamin, dan Penjamin.
(2) Penjamin memiliki hak tagih atas pemenuhan kewajiban finansial Terjamin apabila Penjamin telah menunaikan kewajibannya untuk memenuhi hak finansial Penerima Jaminan jika Terjamin gagal memenuhi kewajibannya.
(3) Kegiatan Penjaminan dan Penjaminan Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dituangkan dalam Sertifikat Penjaminan atau Sertifikat Kafalah.
(1) Sertifikat Penjaminan atau Sertifikat Kafalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) harus memuat paling sedikit ketentuan mengenai:
a. nama dan alamat Lembaga Penjamin, Penerima Jaminan, dan Terjamin;
b. uraian manfaat Penjaminan;
c. jenis Penjaminan;
d. nilai Penjaminan;
e. nilai IJP atau IJK; dan
f. jangka waktu penjaminan.
(2) Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sertifikat Kafalah harus memuat hal-hal sebagai berikut:
a. objek yang dijamin dapat seluruh atau sebagian dari:
1. kewajiban bayar (dayn) yang timbul dari transaksi syariah; dan
2. hal lain yang dapat dijamin berdasarkan Prinsip Syariah; dan
b. pernyataan ijab dan qabul yang harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
(3) Sertifikat Penjaminan atau Sertifikat Kafalah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat disertai dengan lampiran yang berisi dokumen pendukung dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Sertifikat Penjaminan atau Sertifikat Kafalah.
(4) Setiap Sertifikat Penjaminan atau Sertifikat Kafalah yang diterbitkan dan dipasarkan di wilayah hukum INDONESIA harus dibuat dalam bahasa INDONESIA.
(5) Dalam hal diperlukan, Sertifikat Penjaminan atau Sertifikat Kafalah dapat diterbitkan dalam bahasa asing atau bahasa daerah berdampingan dengan bahasa INDONESIA.
Pasal 7
(1) Sertifikat Penjaminan atau Sertifikat Kafalah dapat diterbitkan dalam bentuk hardcopy atau digital/elektronik.
(2) Dalam hal Lembaga Penjamin akan melaksanakan kegiatan usaha dengan menerbitkan Sertifikat Penjaminan atau Sertifikat Kafalah dalam bentuk digital atau elektronik, Lembaga Penjamin wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
a. contoh format Sertifikat Penjaminan atau Sertifikat Kafalah;
b. prosedur operasional standar (standard operating procedure) penerbitan Sertifikat Penjaminan atau Sertifikat Kafalah; dan
c. verifikasi dan pembuktian keaslian (authentification) tanda tangan digital.
(1) Penjaminan dan Penjaminan Syariah dilakukan dengan cara:
a. penjaminan langsung; atau
b. penjaminan tidak langsung.
(2) Penjaminan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a harus memenuhi persyaratan paling sedikit sebagai berikut:
a. terdapat permohonan Penjaminan atau Penjaminan Syariah dari calon Terjamin kepada Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah;
b. terdapat konfirmasi kepada Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah dari calon Penerima Jaminan atas permintaan Penjaminan atau Penjaminan Syariah;
c. telah dilakukan analisis kelayakan calon Terjamin yang dilakukan oleh Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah;
d. telah dilakukan pembayaran IJP atau IJK kepada Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah; dan
e. telah diterbitkan Sertifikat Penjaminan atau Sertifikat Kafalah.
(3) Penjaminan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan paling sedikit sebagai berikut:
a. terdapat permohonan Penjaminan atau Penjaminan Syariah dari calon Terjamin melalui calon Penerima Jaminan;
b. telah dilakukan analisis kelayakan calon Terjamin yang dilakukan oleh calon Penerima Jaminan;
c. terdapat perjanjian kerja sama antara calon Penerima Jaminan dan Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah;
d. telah dilakukan pembayaran IJP atau IJK kepada Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah; dan
e. telah diterbitkan Sertifikat Penjaminan atau Sertifikat Kafalah.
(4) Dalam pelaksanaan pemberian penjaminan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Lembaga Penjamin tetap dapat melakukan analisis kelayakan calon Terjamin.
(5) Ketentuan mengenai konfirmasi permintaan Penjaminan atau Penjaminan Syariah dari calon Penerima Jaminan kepada Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikecualikan bagi kegiatan usaha:
a. penjaminan pengadaan barang dan/atau jasa (surety bond) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d;
b. penjaminan kepabeanan (customs bond) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf h; dan
c. penjaminan cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf i.
Pasal 9
(1) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c harus memuat paling sedikit:
a. nama dan alamat Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah, dan Penerima Jaminan;
b. uraian manfaat Penjaminan atau Penjaminan Syariah;
c. hak dan kewajiban Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah, Penerima Jaminan, dan Terjamin;
d. cara pembayaran IJP atau IJK;
e. waktu yang diakui sebagai saat diterimanya pembayaran IJP atau IJK;
f. pembatalan kontrak perjanjian kerja sama, baik dari pihak Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah maupun Penerima Jaminan, termasuk syarat dan penyebabnya;
g. syarat, dasar perhitungan Klaim, dan tata cara pengajuan Klaim, termasuk bukti pendukung yang diperlukan dalam pengajuan Klaim;
h. tata cara pelaksanaan peralihan hak tagih setelah Klaim dibayar oleh Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah;
i. pemilihan tempat penyelesaian perselisihan; dan
j. bahasa yang dijadikan acuan dalam hal terjadi sengketa atau beda pendapat untuk Sertifikat Penjaminan atau Sertifikat Kafalah yang dicetak dalam 2 (dua) bahasa atau lebih.
(2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(3) huruf c dilarang memuat suatu ketentuan yang dapat ditafsirkan:
a. bahwa Penerima Jaminan atau Terjamin tidak dapat melakukan upaya hukum sehingga Penerima Jaminan atau Terjamin harus menerima penolakan pembayaran Klaim; dan/atau
b. sebagai pembatasan upaya hukum bagi para pihak dalam hal terjadi perselisihan mengenai ketentuan perjanjian kerja sama.
Pasal 10
(1) Penjaminan, Penjaminan Syariah, Penjaminan Ulang, dan Penjaminan Ulang Syariah bersifat mengikat dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak.
(2) Penjaminan dan Penjaminan Syariah dapat dibatalkan dan dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila:
a. Penerima Jaminan dan/atau Terjamin terbukti memberikan informasi, data, atau dokumen palsu;
b. Penerima Jaminan dan/atau Terjamin terbukti menyembunyikan informasi, data atau dokumen yang tidak sesuai dengan ketentuan Penjaminan atau Penjaminan Syariah; dan/atau
c. terbukti adanya itikad buruk dari Penerima Jaminan dan/atau Terjamin.
(3) Penjaminan Ulang dan Penjaminan Ulang Syariah dapat dibatalkan dalam hal terjadi pembatalan Penjaminan atau Penjaminan Syariah yang disebabkan terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(1) Penjaminan dan Penjaminan Syariah dapat dilakukan dalam bentuk penjaminan bersama.
(2) Penjaminan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan bentuk kegiatan Penjaminan atau Penjaminan Syariah yang dilakukan oleh 2 (dua) atau
lebih Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah untuk melakukan kegiatan Penjaminan atau Penjaminan Syariah atas kewajiban finansial Terjamin.
(3) Dalam hal kegiatan penjaminan bersama dilaksanakan berdasarkan Prinsip Syariah, ketua (leader) dan anggota (member) merupakan Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS.
(4) Penjaminan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. Sertifikat Penjaminan atau Sertifikat Kafalah mencantumkan nama Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah dan porsi pertanggungan dari setiap anggota penjaminan bersama dan status keanggotaannya;
b. penerbitan Sertifikat Penjaminan atau Sertifikat Kafalah dilakukan oleh ketua (leader); dan
c. ketua (leader) bertanggung jawab sepenuhnya kepada Penerima Jaminan dan Terjamin atas penjaminan bersama.
(5) Mekanisme penjaminan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dituangkan dalam perjanjian antara para pihak sebagai Penjamin, yang paling sedikit memuat:
a. identitas para pihak sebagai Penjamin, dimana ada yang bertindak sebagai ketua (leader) dan anggota (member);
b. ketua (leader) menanggung porsi penjaminan terbesar;
c. ketua (leader) bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan penjaminan bersama;
d. proporsi pendapatan IJP atau IJK antara pihak selaku Penjamin;
e. cara pembayaran IJP atau IJK oleh Terjamin;
f. prosedur penerimaan dan penerusan IJP atau IJK antara pihak selaku Penjamin;
g. proses pembayaran Klaim dilakukan oleh ketua (leader) atau atas persetujuan ketua (leader) dapat dilakukan oleh anggota (member) lain;
h. proporsi Klaim yang harus dibayarkan kepada Penerima Jaminan antara pihak selaku Penjamin dalam hal terjadi Klaim;
i. tanggung jawab dan kewajiban masing-masing pihak dalam proses persetujuan Penjaminan atau Penjaminan Syariah; dan
j. tanggung jawab dan kewajiban masing-masing pihak dalam proses verifikasi atas pengajuan Klaim dari Penerima Jaminan.
(6) Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah yang akan melakukan kegiatan penjaminan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan format 3 dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan melampirkan dokumen:
a. uraian mengenai kegiatan penjaminan bersama yang akan dilaksanakan;
b. uraian mengenai calon Penerima Jaminan, ketua (leader), dan anggota (member) serta porsi pertanggungan dari setiap anggota penjaminan bersama;
c. analisis prospek usaha; dan
d. rancangan perjanjian kerja sama.
(7) Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan surat pencatatan pelaporan kegiatan penjaminan bersama paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diterima secara lengkap.
(8) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Otoritas Jasa Keuangan tidak menerbitkan surat pencatatan pelaporan kegiatan penjaminan bersama, Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah dapat melaksanakan kegiatan penjaminan bersama tersebut.
Pasal 12
(1) Lembaga Penjamin dapat melakukan kerja sama pemasaran dengan Lembaga Keuangan.
(2) Kerja sama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) wajib dilaksanakan sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usaha Lembaga Penjamin dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Lembaga Penjamin yang akan melakukan kegiatan kerja sama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan format 4 dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan melampirkan dokumen:
a. uraian mengenai mekanisme kerja sama pemasaran yang akan dilaksanakan;
b. uraian mengenai calon Penerima Jaminan, Lembaga Penjamin, dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), serta ruang lingkup tanggung jawab masing-masing pihak;
c. analisis prospek usaha; dan
d. rancangan perjanjian kerja sama pemasaran.
(4) Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan surat pencatatan pelaporan kegiatan kerja sama pemasaran paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima secara lengkap.
(5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Otoritas Jasa Keuangan tidak menerbitkan surat pencatatan pelaporan kegiatan kerja sama pemasaran, Lembaga Penjamin dapat melaksanakan kegiatan kerja sama pemasaran tersebut.
Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, dan UUS wajib menerapkan prinsip dasar
sebagai berikut:
a. dipenuhinya prinsip keadilan ('adl), dapat dipercaya (amanah), keseimbangan (tawazun), kemaslahatan (maslahah), dan keuniversalan (syumul); dan
b. tidak mengandung hal-hal yang diharamkan, seperti riba, maisir, gharar, zalim, risywah, maksiat, dan objek haram.
Pasal 14
Perjanjian Penjaminan Syariah dan perjanjian Penjaminan Ulang Syariah wajib menggunakan akad kafalah bil ujrah.
Pasal 15
Perusahaan Penjaminan dapat menyelenggarakan sebagian kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dengan membentuk UUS.
(1) Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Syariah wajib melakukan mitigasi risiko dengan menjaminulangkan penjaminannya.
(2) Penjaminan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memenuhi kewajiban finansial Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah dalam hal:
a. Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah telah memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan; atau
b. Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah tidak dapat memenuhi kewajibannya.
(3) Penjaminan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perusahaan Penjaminan Ulang atau Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah.
(4) Dalam hal dukungan penjaminan ulang dari Perusahaan Penjaminan ulang atau Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) tidak diperoleh, mitigasi risiko Perusahaan Penjamin dan Perusahaan Penjamin Syariah diperoleh dari perusahaan reasuransi.
(1) Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, Perusahaan Penjaminan menerima IJP.
(2) Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, Perusahaan Penjaminan Syariah dan UUS menerima IJK.
(3) Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, Perusahaan Penjaminan Ulang menerima IJPU.
(4) Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah menerima IJKU.
(1) Besarnya tarif IJP, IJK, IJPU, dan IJKU ditetapkan dengan pertimbangan paling sedikit:
a. risiko yang dijamin, yang paling sedikit dihitung berdasarkan:
1. rasio Klaim;
2. jenis Kredit atau Pembiayaan;
3. cakupan penjaminan; dan
4. jangka waktu penjaminan;
b. biaya administrasi umum, operasional, dan pemasaran; dan
c. keuntungan.
(2) Ketentuan mengenai IJP atau IJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penjaminan dan Penjaminan Syariah yang merupakan program pemerintah diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.
Pasal 19
Total pendapatan yang diperoleh Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah dari seluruh kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf k dilarang melebihi total pendapatan yang diperoleh Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah dari seluruh kegiatan usaha penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) huruf a sampai dengan huruf j.
Pasal 20
(1) Lembaga Penjamin hanya dapat memberikan biaya akuisisi yang berhubungan dengan perolehan bisnis.
(2) Lembaga Penjamin dilarang memberikan biaya akuisisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi 20% (dua puluh per seratus) dari nilai IJP, IJK, IJPU, atau IJKU yang diterima.
BAB V
CADANGAN, KLAIM, PEMBAYARAN KLAIM, DAN PERALIHAN HAK TAGIH
(1) Lembaga Penjamin wajib membentuk cadangan Klaim paling sedikit:
a. 0,01% (nol koma nol satu per seratus) dari nilai Penjaminan yang ditanggung sendiri; atau
b. penjumlahan dari 100% (seratus per seratus) dari nilai Penjaminan yang ditanggung sendiri pada saat Klaim dilaporkan, dengan Klaim yang sudah terjadi
tetapi belum dilaporkan (incurred but not reported), mana yang lebih banyak.
(2) Klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan (incurred but not reported) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dihitung berdasarkan rata-rata Klaim ditanggung sendiri yang telah dibayarkan pada 3 (tiga) bulan terakhir.
Pasal 23
(1) Lembaga Penjamin wajib menyisihkan cadangan umum paling sedikit 25% (dua puluh lima per seratus) dari laba bersih atau selisih hasil usaha pada tiap akhir periode laporan tahunan.
(2) Dalam hal akumulasi cadangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mencapai 50% (lima puluh per seratus) dari modal disetor, kebijakan untuk menyisihkan cadangan umum dapat mengikuti kebijakan rapat umum pemegang saham atau yang setara.
(3) Cadangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dipergunakan untuk menutup kerugian.
Pasal 24
(1) Pengajuan Klaim oleh Penerima Jaminan kepada Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah dapat dilakukan apabila Terjamin gagal memenuhi kewajiban finansial.
(2) Pengajuan Klaim oleh Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah kepada Perusahaan Penjaminan Ulang atau Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah dilakukan setelah Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah membayar kewajiban finansial Terjamin kepada Penerima Jaminan.
Pasal 25
(1) Lembaga Penjamin dilarang melakukan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran Klaim atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan yang dapat mengakibatkan kelambatan penyelesaian atau kelambatan pembayaran Klaim.
(2) Lembaga Penjamin wajib memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan pembayaran Klaim paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya secara lengkap permohonan pembayaran Klaim atau sesuai jangka waktu yang tercantum dalam Sertifikat Penjaminan, Sertifikat Kafalah, atau perjanjian kerja sama, mana yang lebih singkat.
(3) Lembaga Penjamin wajib membayar Klaim dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak adanya persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau sesuai jangka waktu yang tercantum dalam Sertifikat Penjaminan, Sertifikat Kafalah, atau perjanjian kerja sama, mana yang lebih singkat.
(4) Dalam hal permohonan pembayaran Klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan kesepakatan dari Terjamin, permohonan dimaksud harus dilengkapi dengan bukti kesepakatan dari Terjamin.
(5) Ketentuan mengenai jangka waktu persetujuan atau penolakan atas permohonan pembayaran Klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan jangka waktu pembayaran Klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi Lembaga Penjamin yang merupakan program pemerintah pusat atau pemerintah daerah diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.
Pasal 26
(1) Sejak Klaim dibayar oleh Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah, hak tagih Penerima Jaminan kepada Terjamin beralih menjadi hak tagih Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah.
(2) Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah dapat melepaskan hak tagih atas Penjaminan Kredit, Pembiayaan, atau Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah untuk tujuan selain Usaha Produktif.
(3) Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah dapat membuat perjanjian dengan Penerima Jaminan agar Penerima Jaminan melakukan upaya penagihan atas hak tagih Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) untuk dan atas nama Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah.
(4) Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah memperoleh hasil penagihan secara proporsional berdasarkan lingkup (coverage) Penjaminan, dengan mempertimbangkan biaya penagihan.
(1) Lembaga Penjamin wajib membentuk cadangan Klaim paling sedikit:
a. 0,01% (nol koma nol satu per seratus) dari nilai Penjaminan yang ditanggung sendiri; atau
b. penjumlahan dari 100% (seratus per seratus) dari nilai Penjaminan yang ditanggung sendiri pada saat Klaim dilaporkan, dengan Klaim yang sudah terjadi
tetapi belum dilaporkan (incurred but not reported), mana yang lebih banyak.
(2) Klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan (incurred but not reported) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dihitung berdasarkan rata-rata Klaim ditanggung sendiri yang telah dibayarkan pada 3 (tiga) bulan terakhir.
Pasal 23
(1) Lembaga Penjamin wajib menyisihkan cadangan umum paling sedikit 25% (dua puluh lima per seratus) dari laba bersih atau selisih hasil usaha pada tiap akhir periode laporan tahunan.
(2) Dalam hal akumulasi cadangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mencapai 50% (lima puluh per seratus) dari modal disetor, kebijakan untuk menyisihkan cadangan umum dapat mengikuti kebijakan rapat umum pemegang saham atau yang setara.
(3) Cadangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dipergunakan untuk menutup kerugian.
(1) Pengajuan Klaim oleh Penerima Jaminan kepada Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah dapat dilakukan apabila Terjamin gagal memenuhi kewajiban finansial.
(2) Pengajuan Klaim oleh Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah kepada Perusahaan Penjaminan Ulang atau Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah dilakukan setelah Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah membayar kewajiban finansial Terjamin kepada Penerima Jaminan.
(1) Lembaga Penjamin dilarang melakukan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran Klaim atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan yang dapat mengakibatkan kelambatan penyelesaian atau kelambatan pembayaran Klaim.
(2) Lembaga Penjamin wajib memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan pembayaran Klaim paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya secara lengkap permohonan pembayaran Klaim atau sesuai jangka waktu yang tercantum dalam Sertifikat Penjaminan, Sertifikat Kafalah, atau perjanjian kerja sama, mana yang lebih singkat.
(3) Lembaga Penjamin wajib membayar Klaim dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak adanya persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau sesuai jangka waktu yang tercantum dalam Sertifikat Penjaminan, Sertifikat Kafalah, atau perjanjian kerja sama, mana yang lebih singkat.
(4) Dalam hal permohonan pembayaran Klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan kesepakatan dari Terjamin, permohonan dimaksud harus dilengkapi dengan bukti kesepakatan dari Terjamin.
(5) Ketentuan mengenai jangka waktu persetujuan atau penolakan atas permohonan pembayaran Klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan jangka waktu pembayaran Klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi Lembaga Penjamin yang merupakan program pemerintah pusat atau pemerintah daerah diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.
(1) Sejak Klaim dibayar oleh Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah, hak tagih Penerima Jaminan kepada Terjamin beralih menjadi hak tagih Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah.
(2) Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah dapat melepaskan hak tagih atas Penjaminan Kredit, Pembiayaan, atau Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah untuk tujuan selain Usaha Produktif.
(3) Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah dapat membuat perjanjian dengan Penerima Jaminan agar Penerima Jaminan melakukan upaya penagihan atas hak tagih Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) untuk dan atas nama Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah.
(4) Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah memperoleh hasil penagihan secara proporsional berdasarkan lingkup (coverage) Penjaminan, dengan mempertimbangkan biaya penagihan.
(1) Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah wajib memiliki retensi sendiri untuk setiap penjaminan.
(2) Retensi sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didasarkan pada profil risiko dan kerugian (risk and loss profile) yang dibuat oleh Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah secara tertib, teratur, relevan, dan akurat.
(3) Ketentuan retensi sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. ketentuan retensi sendiri minimum; dan
b. ketentuan retensi sendiri maksimum.
(4) Ketentuan retensi sendiri minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah sebagai berikut:
a. untuk nilai Penjaminan atau Penjaminan Syariah sampai dengan kurang dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), wajib ditahan sendiri paling sedikit 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari nilai Penjaminan atau Penjaminan Syariah dimaksud;
b. untuk nilai Penjaminan atau Penjaminan Syariah dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan kurang dari Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), wajib ditahan sendiri paling sedikit sebesar jumlah paling banyak antara:
1. Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
atau
2. 15% (lima belas per seratus) dari nilai Penjaminan atau Penjaminan Syariah dimaksud;
c. untuk nilai Penjaminan atau Penjaminan Syariah dari Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), wajib ditahan sendiri paling sedikit sebesar jumlah paling banyak antara:
1. Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); atau
2. 10% (sepuluh per seratus) dari nilai Penjaminan atau Penjaminan Syariah dimaksud;
d. untuk nilai Penjaminan atau Penjaminan Syariah sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), wajib ditahan sendiri paling sedikit sebesar jumlah paling banyak antara:
1. Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); atau
2. 5% (lima per seratus) dari nilai Penjaminan atau Penjaminan Syariah dimaksud.
(5) Retensi sendiri maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b untuk masing-masing Terjamin dilarang
melebihi 10% (sepuluh per seratus) dari Ekuitas Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah.
(6) Dalam hal nilai retensi sendiri minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melebihi nilai retensi sendiri maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berlaku ketentuan retensi sendiri maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
BAB VII
KAPASITAS PENJAMINAN DAN NILAI PENJAMINAN BAGI USAHA PRODUKTIF
(1) Lembaga Penjamin wajib mengoptimalkan kapasitas penjaminan.
(2) Kapasitas penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diukur dengan Gearing Ratio.
(3) Lembaga Penjamin wajib menjaga Gearing Ratio untuk penjaminan bagi Usaha Produktif paling tinggi 20 (dua puluh) kali.
(4) Lembaga Penjamin wajib menjaga total Gearing Ratio paling tinggi 40 (empat puluh) kali.
Pasal 29
(1) Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Syariah wajib memiliki nilai penjaminan bagi Usaha Produktif paling sedikit 25% (dua puluh lima per seratus) dari total nilai penjaminan.
(2) Nilai penjaminan bagi Usaha Produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipenuhi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak mendapatkan izin usaha.
(1) Lembaga Penjamin dilarang:
a. memberikan pinjaman; atau
b. menerima pinjaman.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan bagi Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Syariah dalam rangka melakukan restrukturisasi penjaminan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah, serta koperasi.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan bagi Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Syariah yang menerima pinjaman dengan menerbitkan obligasi wajib konversi (mandatory convertible bonds).
(1) Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah lingkup kabupaten/kota wajib memiliki Ekuitas paling sedikit Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun setelah memperoleh izin usaha.
(2) Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah lingkup provinsi wajib memiliki Ekuitas paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun setelah memperoleh izin usaha.
(3) Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah lingkup nasional wajib memiliki Ekuitas paling sedikit Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun setelah memperoleh izin usaha.
(4) Perusahaan Penjaminan Ulang atau Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah wajib memiliki Ekuitas paling sedikit Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun setelah memperoleh izin usaha.
Pasal 32
(1) UUS Perusahaan Penjaminan dengan lingkup kabupaten/kota wajib memiliki Ekuitas paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun setelah memperoleh izin usaha.
(2) UUS Perusahaan Penjaminan dengan lingkup provinsi wajib memiliki Ekuitas paling sedikit Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun setelah memperoleh izin usaha.
(3) UUS Perusahaan Penjaminan dengan lingkup nasional wajib memiliki Ekuitas paling sedikit Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun setelah memperoleh izin usaha.
(1) Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang wajib menempatkan investasi pada jenis investasi sebagai berikut:
a. deposito pada bank;
b. surat berharga negara;
c. surat berharga yang diterbitkan oleh Bank INDONESIA;
d. obligasi korporasi;
e. saham yang tercatat di bursa efek INDONESIA;
f. efek beragun aset;
g. reksa dana;
h. medium term notes;
i. repurchase agreement;
j. dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif;
k. tanah dan bangunan; dan/atau
l. penyertaan langsung pada perusahaan di sektor jasa keuangan di INDONESIA.
(2) Jenis investasi yang dapat ditempatkan Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk juga jenis investasi yang menggunakan Prinsip Syariah.
Pasal 34
Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, dan UUS wajib menempatkan investasi pada jenis investasi sebagai berikut:
a. deposito pada bank umum syariah, unit usaha syariah pada bank umum, dan bank pembiayaan rakyat syariah;
b. surat berharga syariah negara;
c. surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Bank INDONESIA;
d. sukuk korporasi;
e. saham yang tercatat di bursa efek INDONESIA dan masuk dalam daftar efek syariah yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
f. efek beragun aset syariah;
g. reksa dana syariah;
h. medium term notes syariah;
i. repurchase agreement syariah;
j. dana investasi real estat syariah berbentuk kontrak investasi kolektif; dan/atau
k. penyertaan langsung pada perusahaan di sektor jasa keuangan syariah di INDONESIA.
Pasal 35
Pasal 36
Dalam hal perusahaan penerbit jenis investasi berupa obligasi korporasi dan/atau medium term notes merupakan lembaga jasa keuangan non-bank, ketentuan untuk memiliki peringkat investment grade dari perusahaan pemeringkat efek yang telah mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf c dapat dikecualikan sepanjang:
a. jenis investasi memiliki peringkat 1 (satu) tingkat di bawah investment grade; dan
b. lembaga jasa keuangan non-bank yang menerbitkan obligasi korporasi dan/atau medium term notes tersebut memenuhi ketentuan tingkat kesehatan keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga jasa keuangan non-bank.
Pasal 37
(1) Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang yang akan menempatkan investasi pada jenis investasi berupa tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat
(1) huruf k wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. memiliki lingkup wilayah operasional secara nasional;
dan
b. memiliki manajemen risiko yang memadai.
(2) Lembaga Penjamin yang akan menempatkan investasi pada jenis investasi berupa medium term notes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf h dan medium term notes syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf h, repurchase agreement sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf i dan repurchase agreement syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf i, dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf j, dan dana investasi real estat syariah berbentuk kontrak investasi kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf j wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. memiliki lingkup wilayah operasional secara nasional;
b. memiliki jumlah aset paling sedikit Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah); dan
c. memiliki manajemen risiko yang memadai.
Pasal 38
Pasal 39
(1) Jumlah seluruh penempatan Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang pada instrumen investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf e, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, dan huruf l dilarang melebihi 60% (enam puluh per seratus) dari jumlah investasi.
(2) Jumlah seluruh penempatan Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah pada instrumen investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf e, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, dan huruf k dilarang melebihi 60% (enam puluh per seratus) dari jumlah investasi.
Pasal 40
(1) Jumlah seluruh investasi Lembaga Penjamin yang ditempatkan pada pihak yang terafiliasi tidak termasuk penyertaan langsung, dilarang melebihi 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah investasi.
(2) Pihak yang terafiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah pihak yang memiliki hubungan dengan satu atau lebih pihak lain, sedemikian rupa sehingga salah satu pihak dapat mempengaruhi pengelolaan atau kebijakan dari pihak yang lain atau sebaliknya.
(3) Hubungan yang dapat mempengaruhi pengelolaan atau kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk:
a. salah satu pihak memiliki satu atau lebih direktur atau pejabat setingkat di bawah direktur atau komisaris, yang juga menjabat sebagai direktur atau pejabat setingkat di bawah direktur atau komisaris pada pihak lain;
b. salah satu pihak memiliki satu atau lebih direktur, komisaris, atau pemegang saham pengendali, yang memiliki hubungan keluarga karena perkawinan atau keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal yang menjabat sebagai direktur, komisaris, atau pemegang saham pengendali pada pihak lain;
c. salah satu pihak memiliki paling sedikit 25% (dua puluh lima per seratus) saham pihak lain;
d. salah satu pihak merupakan pemegang saham terbesar dari pihak lain;
e. para pihak dikendalikan oleh pengendali yang sama;
atau
f. salah satu pihak mempunyai hak suara pada pihak lain yang lebih dari 50% (lima puluh per seratus) berdasarkan suatu perjanjian.
(4) Penempatan investasi pada pihak yang terafiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk hubungan karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
Pasal 41
(1) Kesesuaian dengan batasan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 40 ditentukan pada saat dilakukan penempatan investasi.
(2) Direksi harus memastikan batasan investasi pada saat melakukan penempatan investasi telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 40.
(1) Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang wajib menempatkan investasi pada jenis investasi sebagai berikut:
a. deposito pada bank;
b. surat berharga negara;
c. surat berharga yang diterbitkan oleh Bank INDONESIA;
d. obligasi korporasi;
e. saham yang tercatat di bursa efek INDONESIA;
f. efek beragun aset;
g. reksa dana;
h. medium term notes;
i. repurchase agreement;
j. dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif;
k. tanah dan bangunan; dan/atau
l. penyertaan langsung pada perusahaan di sektor jasa keuangan di INDONESIA.
(2) Jenis investasi yang dapat ditempatkan Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk juga jenis investasi yang menggunakan Prinsip Syariah.
Pasal 34
Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, dan UUS wajib menempatkan investasi pada jenis investasi sebagai berikut:
a. deposito pada bank umum syariah, unit usaha syariah pada bank umum, dan bank pembiayaan rakyat syariah;
b. surat berharga syariah negara;
c. surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Bank INDONESIA;
d. sukuk korporasi;
e. saham yang tercatat di bursa efek INDONESIA dan masuk dalam daftar efek syariah yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
f. efek beragun aset syariah;
g. reksa dana syariah;
h. medium term notes syariah;
i. repurchase agreement syariah;
j. dana investasi real estat syariah berbentuk kontrak investasi kolektif; dan/atau
k. penyertaan langsung pada perusahaan di sektor jasa keuangan syariah di INDONESIA.
Pasal 35
Pasal 36
Dalam hal perusahaan penerbit jenis investasi berupa obligasi korporasi dan/atau medium term notes merupakan lembaga jasa keuangan non-bank, ketentuan untuk memiliki peringkat investment grade dari perusahaan pemeringkat efek yang telah mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf c dapat dikecualikan sepanjang:
a. jenis investasi memiliki peringkat 1 (satu) tingkat di bawah investment grade; dan
b. lembaga jasa keuangan non-bank yang menerbitkan obligasi korporasi dan/atau medium term notes tersebut memenuhi ketentuan tingkat kesehatan keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga jasa keuangan non-bank.
(1) Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang yang akan menempatkan investasi pada jenis investasi berupa tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat
(1) huruf k wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. memiliki lingkup wilayah operasional secara nasional;
dan
b. memiliki manajemen risiko yang memadai.
(2) Lembaga Penjamin yang akan menempatkan investasi pada jenis investasi berupa medium term notes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf h dan medium term notes syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf h, repurchase agreement sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf i dan repurchase agreement syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf i, dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf j, dan dana investasi real estat syariah berbentuk kontrak investasi kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf j wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. memiliki lingkup wilayah operasional secara nasional;
b. memiliki jumlah aset paling sedikit Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah); dan
c. memiliki manajemen risiko yang memadai.
Pasal 38
Pasal 39
(1) Jumlah seluruh penempatan Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang pada instrumen investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf e, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, dan huruf l dilarang melebihi 60% (enam puluh per seratus) dari jumlah investasi.
(2) Jumlah seluruh penempatan Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah pada instrumen investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf e, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, dan huruf k dilarang melebihi 60% (enam puluh per seratus) dari jumlah investasi.
Pasal 40
(1) Jumlah seluruh investasi Lembaga Penjamin yang ditempatkan pada pihak yang terafiliasi tidak termasuk penyertaan langsung, dilarang melebihi 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah investasi.
(2) Pihak yang terafiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah pihak yang memiliki hubungan dengan satu atau lebih pihak lain, sedemikian rupa sehingga salah satu pihak dapat mempengaruhi pengelolaan atau kebijakan dari pihak yang lain atau sebaliknya.
(3) Hubungan yang dapat mempengaruhi pengelolaan atau kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk:
a. salah satu pihak memiliki satu atau lebih direktur atau pejabat setingkat di bawah direktur atau komisaris, yang juga menjabat sebagai direktur atau pejabat setingkat di bawah direktur atau komisaris pada pihak lain;
b. salah satu pihak memiliki satu atau lebih direktur, komisaris, atau pemegang saham pengendali, yang memiliki hubungan keluarga karena perkawinan atau keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal yang menjabat sebagai direktur, komisaris, atau pemegang saham pengendali pada pihak lain;
c. salah satu pihak memiliki paling sedikit 25% (dua puluh lima per seratus) saham pihak lain;
d. salah satu pihak merupakan pemegang saham terbesar dari pihak lain;
e. para pihak dikendalikan oleh pengendali yang sama;
atau
f. salah satu pihak mempunyai hak suara pada pihak lain yang lebih dari 50% (lima puluh per seratus) berdasarkan suatu perjanjian.
(4) Penempatan investasi pada pihak yang terafiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk hubungan karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
Pasal 41
(1) Kesesuaian dengan batasan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 40 ditentukan pada saat dilakukan penempatan investasi.
(2) Direksi harus memastikan batasan investasi pada saat melakukan penempatan investasi telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 40.
(1) Lembaga Penjamin wajib menjaga kondisi kesehatan keuangannya.
(2) Pengukuran kesehatan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. rasio likuiditas;
b. Gearing Ratio;
c. rentabilitas; dan
d. penilaian sendiri (self assessment) tata kelola perusahaan yang baik bagi Lembaga Penjamin.
(3) Kewajiban pemenuhan kondisi kesehatan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi UUS dilakukan
secara terpisah dengan komponen rasio likuiditas dan rentabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c, dan komponen lain yang diatur dalam surat edaran Otoritas Jasa Keuangan.
(4) Ketentuan mengenai tata cara pengukuran kesehatan keuangan Lembaga Penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam surat edaran Otoritas Jasa Keuangan.
Pasal 43
(1) Lembaga Penjamin wajib menjaga tingkat likuiditasnya.
(2) Lembaga Penjamin wajib menjaga rasio likuiditas paling rendah 120% (seratus dua puluh per seratus).
(3) Rasio likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan menggunakan current ratio yaitu perbandingan antara aset lancar dengan utang lancar.
(4) Rentabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat
(2) huruf c merupakan kemampuan Lembaga Penjamin dalam menghasilkan laba.
(5) Penilaian terhadap faktor rentabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) meliputi penilaian terhadap kinerja aset dan efisiensi operasional.
(1) Lembaga Penjamin wajib menjaga kondisi kesehatan keuangannya.
(2) Pengukuran kesehatan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. rasio likuiditas;
b. Gearing Ratio;
c. rentabilitas; dan
d. penilaian sendiri (self assessment) tata kelola perusahaan yang baik bagi Lembaga Penjamin.
(3) Kewajiban pemenuhan kondisi kesehatan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi UUS dilakukan
secara terpisah dengan komponen rasio likuiditas dan rentabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c, dan komponen lain yang diatur dalam surat edaran Otoritas Jasa Keuangan.
(4) Ketentuan mengenai tata cara pengukuran kesehatan keuangan Lembaga Penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam surat edaran Otoritas Jasa Keuangan.
(1) Lembaga Penjamin wajib menjaga tingkat likuiditasnya.
(2) Lembaga Penjamin wajib menjaga rasio likuiditas paling rendah 120% (seratus dua puluh per seratus).
(3) Rasio likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan menggunakan current ratio yaitu perbandingan antara aset lancar dengan utang lancar.
(4) Rentabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat
(2) huruf c merupakan kemampuan Lembaga Penjamin dalam menghasilkan laba.
(5) Penilaian terhadap faktor rentabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) meliputi penilaian terhadap kinerja aset dan efisiensi operasional.
(1) Lembaga Penjamin dalam melaksanakan kegiatannya memanfaatkan teknologi informasi.
(2) Lembaga Penjamin wajib memiliki manajemen risiko yang memadai terhadap pemanfaatan teknologi informasi yang paling sedikit mencakup:
a. kecukupan kebijakan dan prosedur penggunaan teknologi informasi;
b. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko pemanfaatan teknologi informasi; dan
c. sistem pengendalian intern atas penggunaan teknologi informasi.
Pasal 45
(1) Lembaga Penjamin wajib memiliki situs web.
(2) Situs web sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
a. izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan atau otoritas lain sebelum terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan;
b. struktur organisasi dan nama pejabat Lembaga Penjamin paling sedikit Dewan Komisaris, dewan pengawas syariah (jika ada), Direksi, dan pejabat satu tingkat di bawah Direksi;
c. alamat, jaringan kantor cabang, alamat surat elektronik, nomor telepon kantor, dan nama pejabat kantor cabang;
d. ringkasan informasi produk dari seluruh produk yang dipasarkan;
e. prosedur dan cara bertransaksi;
f. informasi tata cara pelayanan dan penyelesaian pengaduan;
g. daftar agen penjamin yang aktif;
h. penerapan tata kelola perusahaan yang termuat dalam laporan tahunan;
i. laporan keuangan tahunan yang telah diaudit;
j. informasi mengenai UUS dan Usaha Penjaminan Syariah bagi Perusahaan Penjaminan yang menjalankan usaha Penjaminan Syariah dan/atau memiliki UUS; dan
k. informasi lainnya baik yang telah diwajibkan oleh peraturan lainnya maupun kebutuhan dari Lembaga Penjamin.
(3) Lembaga Penjamin wajib melakukan pengkinian informasi yang disajikan dalam situs web sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah terjadi perubahan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
Pasal 46
(1) Lembaga Penjamin yang memiliki pusat data (data center) dan pusat pemulihan bencana (disaster recovery center) wajib menempatkan pusat data (data center) dan pusat pemulihan bencana (disaster recovery center) tersebut di wilayah INDONESIA untuk kepentingan penegakan hukum, perlindungan, dan penegakan kedaulatan negara terhadap data warga negaranya.
(2) Lembaga Penjamin yang memiliki pusat pemulihan bencana (disaster recovery center) wajib menempatkan pusat pemulihan bencana (disaster recovery center) tersebut pada lokasi yang terpisah dari kantor pusat.
(3) Ketentuan mengenai pusat data (data center) dan pusat pemulihan bencana (disaster recovery center) di wilayah INDONESIA mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggara sistem dan transaksi elektronik.
(1) Lembaga Penjamin dapat menggunakan jasa dari pemeringkat usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dalam menjalankan usahanya.
(2) Pemeringkat usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang digunakan, wajib telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
(3) Pemeringkat usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan
kegiatan pemeringkatan secara independen, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pemberian peringkat.
Pasal 48
(1) Kegiatan usaha yang dilakukan oleh pemeringkat usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi terdiri dari:
a. menghimpun data usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dan data lainnya; dan
b. mengolah data usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dan data lainnya untuk menghasilkan informasi pemeringkatan (rating).
(2) Data usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta data lainnya yang dihimpun dan diolah oleh pemeringkat usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk menghasilkan informasi pemeringkatan (rating).
(3) Informasi pemeringkatan (rating) yang dihasilkan oleh pemeringkat usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, baik yang bersifat individual maupun agregat, paling sedikit memuat:
a. kelayakan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi untuk memperoleh penyediaan dana;
b. rekam jejak reputasi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dalam memenuhi kewajiban penyediaan dana;
c. pemeringkatan untuk menilai kemampuan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi untuk memenuhi kewajiban penyediaan dana;
d. karakter usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi;
dan
e. informasi lainnya yang dapat digunakan untuk menilai kemampuan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
Pasal 49
(1) Pemeringkat usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi wajib:
a. menjaga akurasi, keterkinian, keamanan, dan kerahasiaan data;
b. memiliki sistem yang andal;
c. memiliki kebijakan dan prosedur operasional yang dituangkan dalam pedoman tertulis; dan
d. memiliki aturan main yang harus dipatuhi oleh setiap pihak yang menggunakan informasi pemeringkatan (rating).
(2) Kebijakan dan prosedur operasional kegiatan pemeringkatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) paling sedikit meliputi:
a. langkah-langkah kegiatan pengamanan data;
b. level akses;
c. prosedur pengubahan data;
d. pengamanan informasi;
e. business continuity plan;
f. end-user computing;
g. disaster recovery plan;
h. pemantauan terhadap operasional termasuk audit trail;
i. prosedur pemberian informasi pemeringkatan (rating);
dan
j. prosedur penanganan dan penyelesaian pengaduan.
Pasal 50
(1) Pemeringkat usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dapat menghimpun dan mengolah data usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, dan data lainnya.
(2) Dalam rangka memperluas dan memperkaya cakupan data usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, dan data lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), pemeringkat usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dapat melakukan kerja sama dengan:
a. kementerian dan/atau lembaga negara lainnya;
b. lembaga jasa keuangan; dan/atau
c. badan usaha lainnya.
(3) Pemeringkat usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dapat memperoleh data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara langsung berdasarkan perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 51
(1) Pengelolaan data usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dan data lainnya oleh pemeringkat usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi mencakup kegiatan penghimpunan, pengolahan, dan pendistribusian data.
(2) Dalam rangka pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), pemeringkat usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggara sistem informasi dan transaksi elektronik.
Pasal 52
(1) Dalam rangka pengelolaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), pemeringkat usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi wajib melakukan langkah- langkah pengamanan untuk menjaga akurasi, keterkinian, keamanan, dan kerahasiaan data.
(2) Dalam rangka menjaga akurasi, keterkinian, keamanan, dan kerahasiaan data sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), pemeringkat usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi wajib menempatkan server dan database di dalam wilayah Republik INDONESIA.
(3) Pemeringkat usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi wajib memiliki pusat pemulihan bencana (disaster recovery center) yang ditempatkan pada lokasi yang terpisah dari kantor pusat.
Pasal 53
(1) Pihak yang dapat memperoleh informasi pemeringkatan (rating) adalah:
a. lembaga jasa keuangan yang menjadi anggota dari pemeringkat usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi;
b. kementerian dan lembaga negara lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a yang menjadi sumber data pemeringkat usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang bersangkutan;
c. pemeringkat usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi lain;
d. usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi atas informasi pemeringkat (rating) yang bersangkutan;
dan/atau
e. pihak lain.
(2) Pemeringkat usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi wajib mengadministrasikan seluruh permintaan terhadap informasi pemeringkatan (rating) dari pihak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Pemeringkat usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dapat mengenakan biaya terhadap pemberian informasi pemeringkatan (rating) kepada pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Pasal 54
(1) Dalam rangka pelaksanaan tugasnya, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta data yang dikelola oleh pemeringkat usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi secara langsung.
(2) Atas permintaan data sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), pemeringkat usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi wajib memberikan akses kepada Otoritas Jasa Keuangan berupa keterangan dan data yang diminta, kesempatan untuk melihat semua pembukuan, dokumen, sarana fisik yang berkaitan dengan kegiatan
usahanya, dan hal-hal lain yang diperlukan.
Pasal 55
(1) Dalam melakukan kegiatan usahanya, Lembaga Penjamin dapat menggunakan jasa agen penjamin.
(2) Agen penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan pemasaran kegiatan usaha penjaminan untuk dan atas nama Lembaga Penjamin.
(3) Agen penjamin dilarang menggelapkan IJP, IJK, IJPU, dan/atau IJKU.
(4) Lembaga Penjamin wajib memiliki perjanjian keagenan dengan agen penjamin yang melakukan pemasaran untuk dan atas nama Lembaga Penjamin.
(5) Semua tindakan agen penjamin yang berkaitan dengan transaksi Penjaminan menjadi tanggung jawab Lembaga Penjamin yang diageni.
Pasal 56
(1) Broker merupakan pihak yang memberikan jasa konsultasi dan/atau keperantaraan dalam pemberian penjaminan serta penanganan penyelesaian klaimnya dengan bertindak untuk dan atas nama Terjamin.
(2) Broker wajib memberikan keterangan yang sejelas- jelasnya kepada Lembaga Penjamin tentang objek penjaminan yang dijaminkan.
(3) Broker wajib memberikan keterangan yang sejelas- jelasnya kepada Terjamin tentang ketentuan isi Sertifikat Penjaminan atau Sertifikat Kafalah, termasuk mengenai hak dan kewajiban Terjamin.
(4) Broker dilarang menerbitkan dokumen pemberian Penjaminan atau Penjaminan Syariah sementara dan/atau Sertifikat Penjaminan atau Sertifikat Kafalah.
Pasal 57
(1) Broker Penjaminan atau broker Penjaminan Syariah dapat menerima pembayaran IJP atau IJK dari Terjamin.
(2) Broker Penjaminan Ulang atau broker Penjaminan Ulang Syariah dapat menerima pembayaran IJPU atau IJKU dari Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah.
(3) Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah menerbitkan Sertifikat Penjaminan atau Sertifikat Kafalah setelah menerima pembayaran IJP atau IJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari broker Penjaminan atau broker Penjaminan Syariah.
BAB Kesatu
Pemeringkat Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi
(1) Lembaga Penjamin dapat menggunakan jasa dari pemeringkat usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dalam menjalankan usahanya.
(2) Pemeringkat usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang digunakan, wajib telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
(3) Pemeringkat usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan
kegiatan pemeringkatan secara independen, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pemberian peringkat.
Pasal 48
(1) Kegiatan usaha yang dilakukan oleh pemeringkat usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi terdiri dari:
a. menghimpun data usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dan data lainnya; dan
b. mengolah data usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dan data lainnya untuk menghasilkan informasi pemeringkatan (rating).
(2) Data usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta data lainnya yang dihimpun dan diolah oleh pemeringkat usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk menghasilkan informasi pemeringkatan (rating).
(3) Informasi pemeringkatan (rating) yang dihasilkan oleh pemeringkat usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, baik yang bersifat individual maupun agregat, paling sedikit memuat:
a. kelayakan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi untuk memperoleh penyediaan dana;
b. rekam jejak reputasi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dalam memenuhi kewajiban penyediaan dana;
c. pemeringkatan untuk menilai kemampuan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi untuk memenuhi kewajiban penyediaan dana;
d. karakter usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi;
dan
e. informasi lainnya yang dapat digunakan untuk menilai kemampuan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
Pasal 49
(1) Pemeringkat usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi wajib:
a. menjaga akurasi, keterkinian, keamanan, dan kerahasiaan data;
b. memiliki sistem yang andal;
c. memiliki kebijakan dan prosedur operasional yang dituangkan dalam pedoman tertulis; dan
d. memiliki aturan main yang harus dipatuhi oleh setiap pihak yang menggunakan informasi pemeringkatan (rating).
(2) Kebijakan dan prosedur operasional kegiatan pemeringkatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) paling sedikit meliputi:
a. langkah-langkah kegiatan pengamanan data;
b. level akses;
c. prosedur pengubahan data;
d. pengamanan informasi;
e. business continuity plan;
f. end-user computing;
g. disaster recovery plan;
h. pemantauan terhadap operasional termasuk audit trail;
i. prosedur pemberian informasi pemeringkatan (rating);
dan
j. prosedur penanganan dan penyelesaian pengaduan.
Pasal 50
(1) Pemeringkat usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dapat menghimpun dan mengolah data usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, dan data lainnya.
(2) Dalam rangka memperluas dan memperkaya cakupan data usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, dan data lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), pemeringkat usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dapat melakukan kerja sama dengan:
a. kementerian dan/atau lembaga negara lainnya;
b. lembaga jasa keuangan; dan/atau
c. badan usaha lainnya.
(3) Pemeringkat usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dapat memperoleh data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara langsung berdasarkan perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 51
(1) Pengelolaan data usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dan data lainnya oleh pemeringkat usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi mencakup kegiatan penghimpunan, pengolahan, dan pendistribusian data.
(2) Dalam rangka pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), pemeringkat usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggara sistem informasi dan transaksi elektronik.
Pasal 52
(1) Dalam rangka pengelolaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), pemeringkat usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi wajib melakukan langkah- langkah pengamanan untuk menjaga akurasi, keterkinian, keamanan, dan kerahasiaan data.
(2) Dalam rangka menjaga akurasi, keterkinian, keamanan, dan kerahasiaan data sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), pemeringkat usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi wajib menempatkan server dan database di dalam wilayah Republik INDONESIA.
(3) Pemeringkat usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi wajib memiliki pusat pemulihan bencana (disaster recovery center) yang ditempatkan pada lokasi yang terpisah dari kantor pusat.
Pasal 53
(1) Pihak yang dapat memperoleh informasi pemeringkatan (rating) adalah:
a. lembaga jasa keuangan yang menjadi anggota dari pemeringkat usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi;
b. kementerian dan lembaga negara lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a yang menjadi sumber data pemeringkat usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang bersangkutan;
c. pemeringkat usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi lain;
d. usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi atas informasi pemeringkat (rating) yang bersangkutan;
dan/atau
e. pihak lain.
(2) Pemeringkat usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi wajib mengadministrasikan seluruh permintaan terhadap informasi pemeringkatan (rating) dari pihak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Pemeringkat usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dapat mengenakan biaya terhadap pemberian informasi pemeringkatan (rating) kepada pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Pasal 54
(1) Dalam rangka pelaksanaan tugasnya, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta data yang dikelola oleh pemeringkat usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi secara langsung.
(2) Atas permintaan data sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), pemeringkat usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi wajib memberikan akses kepada Otoritas Jasa Keuangan berupa keterangan dan data yang diminta, kesempatan untuk melihat semua pembukuan, dokumen, sarana fisik yang berkaitan dengan kegiatan
usahanya, dan hal-hal lain yang diperlukan.
(1) Dalam melakukan kegiatan usahanya, Lembaga Penjamin dapat menggunakan jasa agen penjamin.
(2) Agen penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan pemasaran kegiatan usaha penjaminan untuk dan atas nama Lembaga Penjamin.
(3) Agen penjamin dilarang menggelapkan IJP, IJK, IJPU, dan/atau IJKU.
(4) Lembaga Penjamin wajib memiliki perjanjian keagenan dengan agen penjamin yang melakukan pemasaran untuk dan atas nama Lembaga Penjamin.
(5) Semua tindakan agen penjamin yang berkaitan dengan transaksi Penjaminan menjadi tanggung jawab Lembaga Penjamin yang diageni.
(1) Broker merupakan pihak yang memberikan jasa konsultasi dan/atau keperantaraan dalam pemberian penjaminan serta penanganan penyelesaian klaimnya dengan bertindak untuk dan atas nama Terjamin.
(2) Broker wajib memberikan keterangan yang sejelas- jelasnya kepada Lembaga Penjamin tentang objek penjaminan yang dijaminkan.
(3) Broker wajib memberikan keterangan yang sejelas- jelasnya kepada Terjamin tentang ketentuan isi Sertifikat Penjaminan atau Sertifikat Kafalah, termasuk mengenai hak dan kewajiban Terjamin.
(4) Broker dilarang menerbitkan dokumen pemberian Penjaminan atau Penjaminan Syariah sementara dan/atau Sertifikat Penjaminan atau Sertifikat Kafalah.
Pasal 57
(1) Broker Penjaminan atau broker Penjaminan Syariah dapat menerima pembayaran IJP atau IJK dari Terjamin.
(2) Broker Penjaminan Ulang atau broker Penjaminan Ulang Syariah dapat menerima pembayaran IJPU atau IJKU dari Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah.
(3) Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah menerbitkan Sertifikat Penjaminan atau Sertifikat Kafalah setelah menerima pembayaran IJP atau IJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari broker Penjaminan atau broker Penjaminan Syariah.
(1) Lembaga Penjamin wajib menyampaikan laporan bulanan secara lengkap kepada Otoritas Jasa Keuangan.
(2) Ketentuan mengenai bentuk, susunan, dan penyampaian laporan bulanan diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan bulanan industri keuangan non bank.
(1) Lembaga Penjamin wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik secara lengkap kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir.
(2) Tahun buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berdasarkan tahun takwim.
(3) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
a. disusun dalam mata uang Rupiah; dan
b. disampaikan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan alamat sebagaimana tertera pada laman resmi Otoritas Jasa Keuangan.
(4) Apabila batas akhir penyampaian laporan jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian laporan adalah hari kerja pertama berikutnya.
(5) Dalam hal Lembaga Penjamin memperoleh izin usaha kurang dari 6 (enam) bulan hingga tahun takwim berakhir, kewajiban penyampaian laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada tahun takwim berikutnya.
Pasal 60
Selain laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Lembaga Penjamin wajib menyampaikan laporan sewaktu-waktu bila diperlukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
Pasal 61
(1) Lembaga Penjamin wajib mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi singkat paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir, paling sedikit pada 1 (satu) surat kabar harian di INDONESIA yang memiliki peredaran luas di lingkup wilayah operasional Lembaga Penjamin.
(2) Lembaga Penjamin wajib melaporkan pelaksanaan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pelaksanaan pengumuman, dilampiri dengan bukti pengumuman.
(3) Apabila batas akhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian laporan adalah hari kerja pertama
berikutnya.
(1) Lembaga Penjamin wajib melakukan pencatatan atas kegiatan usahanya berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan yang relevan bagi Lembaga Penjamin dan pedoman akuntansi Lembaga Penjamin INDONESIA.
(2) Ketentuan mengenai pedoman akuntansi Lembaga Penjamin INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam surat edaran Otoritas Jasa Keuangan.
(1) Lembaga Penjamin yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 7 ayat (2), Pasal 12 ayat (3), Pasal 25 ayat
(2) dan ayat (3), Pasal 44 ayat (2), Pasal 45 ayat (1) dan ayat (3), dan/atau Pasal 55 ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diberikan surat pemberitahuan.
(2) Lembaga Penjamin yang mempunyai UUS yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 7 ayat (2), Pasal 12 ayat (3), Pasal 25 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 44 ayat (2), dan/atau Pasal 55 ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diberikan surat pemberitahuan.
(3) Lembaga Penjamin wajib melakukan pemenuhan atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan/atau ayat (2) paling lama 1 (satu) bulan sejak
tanggal surat pemberitahuan.
(1) Lembaga Penjamin yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 7 ayat (2), Pasal 12 ayat (3), Pasal 25 ayat
(2) dan ayat (3), Pasal 44 ayat (2), Pasal 45 ayat (1) dan ayat (3), dan/atau Pasal 55 ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diberikan surat pemberitahuan.
(2) Lembaga Penjamin yang mempunyai UUS yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 7 ayat (2), Pasal 12 ayat (3), Pasal 25 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 44 ayat (2), dan/atau Pasal 55 ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diberikan surat pemberitahuan.
(3) Lembaga Penjamin wajib melakukan pemenuhan atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan/atau ayat (2) paling lama 1 (satu) bulan sejak
tanggal surat pemberitahuan.
(1) Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) Lembaga Penjamin tidak juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat
(1) dan/atau ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, Lembaga Penjamin dikenai sanksi administratif secara bertahap berupa:
a. peringatan tertulis;
b. pembekuan kegiatan usaha dan/atau pembekuan kegiatan usaha UUS; atau
c. pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan izin UUS.
(2) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Otoritas Jasa Keuangan dapat memberikan sanksi tambahan berupa:
a. pembatasan kegiatan usaha tertentu;
b. pembatalan persetujuan; dan/atau
c. penilaian kembali kemampuan dan kepatutan.
(3) Lembaga Penjamin yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran tersebut telah diselesaikan, tetap dikenakan sanksi peringatan tertulis pertama yang berakhir dengan sendirinya.
(4) Sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan masa berlaku masing-masing paling lama 2 (dua) bulan.
(5) Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
Lembaga Penjamin telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dan/atau ayat
(2), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi peringatan tertulis.
(6) Dalam hal masa berlaku peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) berakhir dan Lembaga Penjamin tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dan/atau ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan mengenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha dan/atau sanksi pembekuan kegiatan usaha UUS.
(7) Sanksi pembekuan kegiatan usaha dan/atau sanksi pembekuan kegiatan usaha UUS diberikan secara tertulis dan berlaku sejak ditetapkan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
(8) Dalam hal masa berlaku sanksi peringatan tertulis, sanksi pembekuan kegiatan usaha, dan/atau sanksi pembekuan kegiatan usaha UUS berakhir pada hari libur, sanksi peringatan tertulis, sanksi pembekuan kegiatan usaha, dan/atau sanksi pembekuan kegiatan usaha UUS berlaku hingga hari kerja pertama berikutnya.
(9) Lembaga Penjamin yang dikenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha dan/atau sanksi pembekuan kegiatan usaha UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilarang melakukan kegiatan usaha.
(10) Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha dan/atau pembekuan kegiatan usaha UUS sebagaimana dimaksud pada ayat
(7) Lembaga Penjamin telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dan/atau ayat
(2), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi pembekuan kegiatan usaha dan/atau sanksi pembekuan kegiatan usaha UUS.
(11) Dalam hal sanksi pembekuan kegiatan usaha dan/atau sanksi pembekuan kegiatan usaha UUS masih berlaku dan Lembaga Penjamin tetap melakukan kegiatan usaha
Penjaminan, Otoritas Jasa Keuangan dapat langsung mengenakan sanksi pencabutan izin usaha dan/atau sanksi pencabutan izin UUS.
(12) Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(7) Lembaga Penjamin tidak juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat
(1) dan/atau ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha dan/atau izin UUS Lembaga Penjamin yang bersangkutan.
(13) Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan sanksi pembekuan kegiatan usaha dan/atau sanksi pembekuan kegiatan usaha UUS sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b, dan/atau sanksi pencabutan izin usaha dan/atau sanksi pencabutan izin UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c kepada masyarakat.
Pasal 66
Pasal 67
Pasal 68
(1) Lembaga Penjamin yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dikenai sanksi administratif tambahan berupa denda administratif.
(2) Besarnya denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
a. Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan; dan
b. paling banyak Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) untuk laporan keuangan tahunan yang terlambat disampaikan.
(1) Bagi Lembaga Penjamin yang telah mendapatkan izin usaha pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan dan telah melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf j dikecualikan dari ketentuan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
(2) Lembaga Penjamin yang telah memperoleh izin usaha pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan wajib memenuhi ketentuan mengenai pembentukan cadangan Klaim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.
(3) Lembaga Penjamin yang telah memperoleh izin usaha pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan wajib memenuhi ketentuan mengenai jangka waktu pembayaran Klaim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 25 ayat (3) paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.
(4) Lembaga Penjamin yang telah memperoleh izin usaha pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan wajib memenuhi ketentuan mengenai retensi sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.
(5) Lembaga Penjamin yang telah memperoleh izin usaha pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan wajib memenuhi ketentuan mengenai nilai Penjaminan bagi Usaha Produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.
(6) Lembaga Penjamin yang telah memperoleh izin usaha sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini
diundangkan harus memenuhi ketentuan mengenai Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2), paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.
(7) Lembaga Penjamin yang telah memperoleh izin usaha sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan harus memenuhi ketentuan mengenai Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) dan ayat (4), paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.
(8) UUS yang telah memperoleh izin usaha sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.
(9) Lembaga Penjamin yang telah memperoleh izin usaha pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan wajib memenuhi ketentuan mengenai kondisi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.
(10) Lembaga Penjamin yang telah memperoleh izin usaha pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan wajib memenuhi ketentuan mengenai pemanfaatan teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (3) paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.
(11) Lembaga Penjamin yang telah memperoleh izin usaha pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan wajib memenuhi ketentuan mengenai pemanfaatan teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.
Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, ketentuan mengenai penyelenggaraan usaha Lembaga Penjamin, tunduk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan (Lembaran Negara
Tahun 2014 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5528), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 73
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Januari 2017 KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, ttd MULIAMAN D. HADAD Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Januari 2017 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd.
YASONNA H. LAOLY
(1) Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah yang akan melakukan kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf k, wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
(2) Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah yang akan melakukan kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. memenuhi ketentuan tingkat kesehatan; dan
b. tidak sedang dikenakan sanksi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(3) Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah harus mengajukan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan format 2 dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan melampirkan dokumen yang berisi uraian paling sedikit mengenai:
a. kegiatan usaha yang akan dilaksanakan;
b. analisis prospek usaha; dan
c. contoh perjanjian kegiatan usaha yang akan digunakan untuk operasional.
(4) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan, permintaan kelengkapan dokumen, atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
(5) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4), Otoritas Jasa Keuangan melakukan:
a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan
b. kelayakan analisis prospek usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.
(6) Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah harus menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen dari Otoritas Jasa Keuangan.
(7) Dalam hal Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah telah menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(8) Apabila dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen
sebagaimana dimaksud pada ayat
(4), Otoritas Jasa Keuangan belum menerima tanggapan atas permintaan kelengkapan dokumen dimaksud, Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah dianggap membatalkan permohonan.
(9) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penolakan harus dilakukan secara tertulis dengan disertai alasannya.
(10) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan surat persetujuan.
(11) Dalam hal kegiatan usaha lainnya yang dilakukan oleh Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah berupa pemasaran produk jasa keuangan, proses permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan bersamaan dengan permohonan perizinan/persetujuan/pendaftaran pemasaran produk jasa keuangan dimaksud.
(1) Penjaminan dan Penjaminan Syariah dilakukan dengan cara:
a. penjaminan langsung; atau
b. penjaminan tidak langsung.
(2) Penjaminan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a harus memenuhi persyaratan paling sedikit sebagai berikut:
a. terdapat permohonan Penjaminan atau Penjaminan Syariah dari calon Terjamin kepada Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah;
b. terdapat konfirmasi kepada Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah dari calon Penerima Jaminan atas permintaan Penjaminan atau Penjaminan Syariah;
c. telah dilakukan analisis kelayakan calon Terjamin yang dilakukan oleh Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah;
d. telah dilakukan pembayaran IJP atau IJK kepada Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah; dan
e. telah diterbitkan Sertifikat Penjaminan atau Sertifikat Kafalah.
(3) Penjaminan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan paling sedikit sebagai berikut:
a. terdapat permohonan Penjaminan atau Penjaminan Syariah dari calon Terjamin melalui calon Penerima Jaminan;
b. telah dilakukan analisis kelayakan calon Terjamin yang dilakukan oleh calon Penerima Jaminan;
c. terdapat perjanjian kerja sama antara calon Penerima Jaminan dan Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah;
d. telah dilakukan pembayaran IJP atau IJK kepada Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah; dan
e. telah diterbitkan Sertifikat Penjaminan atau Sertifikat Kafalah.
(4) Dalam pelaksanaan pemberian penjaminan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Lembaga Penjamin tetap dapat melakukan analisis kelayakan calon Terjamin.
(5) Ketentuan mengenai konfirmasi permintaan Penjaminan atau Penjaminan Syariah dari calon Penerima Jaminan kepada Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikecualikan bagi kegiatan usaha:
a. penjaminan pengadaan barang dan/atau jasa (surety bond) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d;
b. penjaminan kepabeanan (customs bond) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf h; dan
c. penjaminan cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf i.
(1) Penjaminan dan Penjaminan Syariah dapat dilakukan dalam bentuk penjaminan bersama.
(2) Penjaminan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan bentuk kegiatan Penjaminan atau Penjaminan Syariah yang dilakukan oleh 2 (dua) atau
lebih Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah untuk melakukan kegiatan Penjaminan atau Penjaminan Syariah atas kewajiban finansial Terjamin.
(3) Dalam hal kegiatan penjaminan bersama dilaksanakan berdasarkan Prinsip Syariah, ketua (leader) dan anggota (member) merupakan Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS.
(4) Penjaminan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. Sertifikat Penjaminan atau Sertifikat Kafalah mencantumkan nama Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah dan porsi pertanggungan dari setiap anggota penjaminan bersama dan status keanggotaannya;
b. penerbitan Sertifikat Penjaminan atau Sertifikat Kafalah dilakukan oleh ketua (leader); dan
c. ketua (leader) bertanggung jawab sepenuhnya kepada Penerima Jaminan dan Terjamin atas penjaminan bersama.
(5) Mekanisme penjaminan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dituangkan dalam perjanjian antara para pihak sebagai Penjamin, yang paling sedikit memuat:
a. identitas para pihak sebagai Penjamin, dimana ada yang bertindak sebagai ketua (leader) dan anggota (member);
b. ketua (leader) menanggung porsi penjaminan terbesar;
c. ketua (leader) bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan penjaminan bersama;
d. proporsi pendapatan IJP atau IJK antara pihak selaku Penjamin;
e. cara pembayaran IJP atau IJK oleh Terjamin;
f. prosedur penerimaan dan penerusan IJP atau IJK antara pihak selaku Penjamin;
g. proses pembayaran Klaim dilakukan oleh ketua (leader) atau atas persetujuan ketua (leader) dapat dilakukan oleh anggota (member) lain;
h. proporsi Klaim yang harus dibayarkan kepada Penerima Jaminan antara pihak selaku Penjamin dalam hal terjadi Klaim;
i. tanggung jawab dan kewajiban masing-masing pihak dalam proses persetujuan Penjaminan atau Penjaminan Syariah; dan
j. tanggung jawab dan kewajiban masing-masing pihak dalam proses verifikasi atas pengajuan Klaim dari Penerima Jaminan.
(6) Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah yang akan melakukan kegiatan penjaminan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan format 3 dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan melampirkan dokumen:
a. uraian mengenai kegiatan penjaminan bersama yang akan dilaksanakan;
b. uraian mengenai calon Penerima Jaminan, ketua (leader), dan anggota (member) serta porsi pertanggungan dari setiap anggota penjaminan bersama;
c. analisis prospek usaha; dan
d. rancangan perjanjian kerja sama.
(7) Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan surat pencatatan pelaporan kegiatan penjaminan bersama paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diterima secara lengkap.
(8) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Otoritas Jasa Keuangan tidak menerbitkan surat pencatatan pelaporan kegiatan penjaminan bersama, Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah dapat melaksanakan kegiatan penjaminan bersama tersebut.
(1) Investasi dalam bentuk obligasi korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf d dan sukuk korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. tercatat di bursa efek di INDONESIA; dan
b. memiliki peringkat investment grade dari perusahaan pemeringkat efek yang telah mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.
(2) Investasi dalam bentuk efek beragun aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf f dan efek beragun aset syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf f wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. tercatat di bursa efek INDONESIA;
b. memiliki peringkat investment grade dari perusahaan pemeringkat efek yang telah mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan; dan
c. dilakukan melalui penawaran umum sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang pasar modal.
(3) Investasi dalam bentuk medium term notes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf h dan medium term notes syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf h wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. terdaftar di Kustodian Sentral Efek INDONESIA;
b. memiliki agen monitoring yang terdaftar sebagai wali amanat di Otoritas Jasa Keuangan; dan
c. memiliki peringkat investment grade yang dikeluarkan oleh perusahaan pemeringkat efek yang telah mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.
(4) Investasi dalam bentuk repurchase agreement sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf i dan repurchase agreement syariah dalam Pasal 34 huruf i wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. setiap transaksi repurchase agreement dan repurchase agreement syariah mengakibatkan perubahan pada kepemilikan efek;
b. menggunakan kontrak perjanjian tertulis yang menerapkan Global Master Repurchase Agreement INDONESIA yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau pihak lain yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan;
c. jenis jaminan terbatas pada surat berharga negara, surat berharga yang diterbitkan oleh Bank INDONESIA, dan/atau obligasi korporasi yang memiliki peringkat investment grade yang dikeluarkan oleh perusahaan pemeringkat efek yang telah mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan;
d. transaksi repurchase agreement dan repurchase agreement syariah terdaftar di Kustodian Sentral Efek INDONESIA atau Bank INDONESIA Scriptless Securities Settlement System (BI-S4);
e. jangka waktu tidak melebihi 90 (sembilan puluh) hari;
dan
f. nilai repurchase agreement dan repurchase agreement syariah paling banyak 80% (delapan puluh per seratus) dari nilai pasar surat berharga yang dijaminkan.
(5) Investasi dalam bentuk dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf j dan dana investasi real estat syariah berbentuk kontrak investasi kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf j wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. telah mendapat pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan; dan
b. dilakukan melalui penawaran umum sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang pasar modal.
(6) Investasi dalam bentuk tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf k wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. dimiliki dan dikuasai oleh Lembaga Penjamin yang dibuktikan dengan sertipikat hak atas tanah
dan/atau bangunan atas nama Lembaga Penjamin;
b. memberikan penghasilan sewa dan penghasilan lainnya melalui transaksi yang didasarkan pada harga pasar yang berlaku; dan
c. tidak ditempatkan pada bangunan atau tanah dengan bangunan yang sedang diagunkan, dalam sengketa, dan/atau diblokir pihak lain.
(7) Investasi dalam bentuk penyertaan langsung pada perusahaan di sektor jasa keuangan di INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf l dan penyertaan langsung pada perusahaan di sektor jasa keuangan syariah di INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf k wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. penyertaan langsung dilakukan pada saham yang diterbitkan oleh perseroan terbatas; dan
b. dalam hal Lembaga Penjamin menjadi pemegang saham terbesar atau memiliki paling sedikit 25% (dua puluh lima per seratus) saham pada perseroan terbatas, Lembaga Penjamin memiliki dan menggunakan haknya untuk:
1. menempatkan perwakilan dalam keanggotaan Dewan Komisaris perseroan terbatas; dan
2. mendapatkan akses yang tidak terbatas atas seluruh informasi material terkait seluruh perusahaan.
(1) Investasi dalam bentuk deposito pada bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a dan deposito pada bank umum syariah, unit usaha syariah pada bank umum, dan bank pembiayaan rakyat syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. pada setiap bank umum atau bank umum syariah dilarang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah investasi; dan
b. pada setiap bank perkreditan rakyat atau bank pembiayaan rakyat syariah dilarang melebihi 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah investasi.
(2) Ketentuan batasan investasi dalam bentuk deposito pada bank dan deposito pada bank umum syariah, unit usaha syariah pada bank umum, dan bank pembiayaan rakyat syariah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dikecualikan bagi Lembaga Penjamin yang mendapatkan penugasan dari pemerintah yang dibuktikan dengan adanya bukti penugasan.
(3) Lembaga Penjamin yang mendapatkan penugasan dari pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menempatkan investasi dalam bentuk deposito pada bank, wajib ditempatkan pada deposito bank umum, unit usaha syariah pada bank umum, bank umum syariah, bank perkreditan rakyat, dan/atau bank pembiayaan rakyat syariah yang dimiliki oleh pemerintah dengan memperhatikan tingkat kesehatan bank dimaksud.
(4) Investasi dalam bentuk obligasi korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf d dan/atau sukuk korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 34 huruf d dilarang melebihi 10% (sepuluh per seratus) untuk setiap penerbit dan seluruhnya dilarang melebihi 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah investasi.
(5) Investasi dalam bentuk saham yang tercatat di bursa efek INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1)
huruf e dan Pasal 34 huruf e dilarang melebihi 5% (lima per seratus) dari jumlah investasi untuk setiap emiten dan seluruhnya dilarang melebihi 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah investasi.
(6) Investasi dalam bentuk efek beragun aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf f dan efek beragun aset syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf f dilarang melebihi 5% (lima per seratus) dari jumlah investasi untuk setiap manajer investasi atau penerbit dan seluruhnya dilarang melebihi 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah investasi.
(7) Investasi dalam bentuk reksa dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf g dan reksa dana syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf g dilarang melebihi 5% (lima per seratus) dari jumlah investasi untuk setiap manajer investasi dan seluruhnya dilarang melebihi 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah investasi kecuali investasi pada reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah investasi.
(8) Investasi dalam bentuk medium term notes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf h dan medium term notes syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf h harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. dilarang melebihi 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah investasi Lembaga Penjamin; dan
b. dilarang melebihi 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah emisi medium term notes.
(9) Investasi dalam bentuk repurchase agreement sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (1) huruf i dan repurchase agreement syariah Pasal 34 huruf i untuk setiap counterparty dilarang melebihi 2% (dua per seratus) dari jumlah investasi dan seluruhnya dilarang melebihi 5% (lima per seratus) dari jumlah investasi.
(10) Investasi dalam bentuk dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf j dan dana investasi real estat syariah berbentuk kontrak investasi kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf j dilarang melebihi 5% (lima per seratus) dari jumlah investasi untuk setiap manajer investasi dan seluruhnya dilarang melebihi 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah investasi.
(11) Investasi dalam bentuk tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf k dilarang melebihi 5% (lima per seratus) dari jumlah investasi.
(12) Investasi dalam bentuk penyertaan langsung pada perusahaan di sektor jasa keuangan di INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf l dan penyertaan langsung pada perusahaan di sektor jasa keuangan syariah di INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf k dilarang melebihi 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah investasi.
(13) Ketentuan batasan investasi dalam bentuk penyertaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(12) dikecualikan bagi Lembaga Penjamin yang mendapatkan penugasan dari pemerintah yang dibuktikan dengan adanya bukti penugasan.
(14) Lembaga Penjamin yang mendapatkan penugasan dari pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat
(13) dilarang menempatkan investasi dalam bentuk penyertaan langsung melebihi 15% (lima belas per seratus) dari jumlah investasi.
(1) Investasi dalam bentuk obligasi korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf d dan sukuk korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. tercatat di bursa efek di INDONESIA; dan
b. memiliki peringkat investment grade dari perusahaan pemeringkat efek yang telah mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.
(2) Investasi dalam bentuk efek beragun aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf f dan efek beragun aset syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf f wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. tercatat di bursa efek INDONESIA;
b. memiliki peringkat investment grade dari perusahaan pemeringkat efek yang telah mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan; dan
c. dilakukan melalui penawaran umum sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang pasar modal.
(3) Investasi dalam bentuk medium term notes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf h dan medium term notes syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf h wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. terdaftar di Kustodian Sentral Efek INDONESIA;
b. memiliki agen monitoring yang terdaftar sebagai wali amanat di Otoritas Jasa Keuangan; dan
c. memiliki peringkat investment grade yang dikeluarkan oleh perusahaan pemeringkat efek yang telah mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.
(4) Investasi dalam bentuk repurchase agreement sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf i dan repurchase agreement syariah dalam Pasal 34 huruf i wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. setiap transaksi repurchase agreement dan repurchase agreement syariah mengakibatkan perubahan pada kepemilikan efek;
b. menggunakan kontrak perjanjian tertulis yang menerapkan Global Master Repurchase Agreement INDONESIA yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau pihak lain yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan;
c. jenis jaminan terbatas pada surat berharga negara, surat berharga yang diterbitkan oleh Bank INDONESIA, dan/atau obligasi korporasi yang memiliki peringkat investment grade yang dikeluarkan oleh perusahaan pemeringkat efek yang telah mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan;
d. transaksi repurchase agreement dan repurchase agreement syariah terdaftar di Kustodian Sentral Efek INDONESIA atau Bank INDONESIA Scriptless Securities Settlement System (BI-S4);
e. jangka waktu tidak melebihi 90 (sembilan puluh) hari;
dan
f. nilai repurchase agreement dan repurchase agreement syariah paling banyak 80% (delapan puluh per seratus) dari nilai pasar surat berharga yang dijaminkan.
(5) Investasi dalam bentuk dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf j dan dana investasi real estat syariah berbentuk kontrak investasi kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf j wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. telah mendapat pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan; dan
b. dilakukan melalui penawaran umum sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang pasar modal.
(6) Investasi dalam bentuk tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf k wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. dimiliki dan dikuasai oleh Lembaga Penjamin yang dibuktikan dengan sertipikat hak atas tanah
dan/atau bangunan atas nama Lembaga Penjamin;
b. memberikan penghasilan sewa dan penghasilan lainnya melalui transaksi yang didasarkan pada harga pasar yang berlaku; dan
c. tidak ditempatkan pada bangunan atau tanah dengan bangunan yang sedang diagunkan, dalam sengketa, dan/atau diblokir pihak lain.
(7) Investasi dalam bentuk penyertaan langsung pada perusahaan di sektor jasa keuangan di INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf l dan penyertaan langsung pada perusahaan di sektor jasa keuangan syariah di INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf k wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. penyertaan langsung dilakukan pada saham yang diterbitkan oleh perseroan terbatas; dan
b. dalam hal Lembaga Penjamin menjadi pemegang saham terbesar atau memiliki paling sedikit 25% (dua puluh lima per seratus) saham pada perseroan terbatas, Lembaga Penjamin memiliki dan menggunakan haknya untuk:
1. menempatkan perwakilan dalam keanggotaan Dewan Komisaris perseroan terbatas; dan
2. mendapatkan akses yang tidak terbatas atas seluruh informasi material terkait seluruh perusahaan.
(1) Investasi dalam bentuk deposito pada bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a dan deposito pada bank umum syariah, unit usaha syariah pada bank umum, dan bank pembiayaan rakyat syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. pada setiap bank umum atau bank umum syariah dilarang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah investasi; dan
b. pada setiap bank perkreditan rakyat atau bank pembiayaan rakyat syariah dilarang melebihi 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah investasi.
(2) Ketentuan batasan investasi dalam bentuk deposito pada bank dan deposito pada bank umum syariah, unit usaha syariah pada bank umum, dan bank pembiayaan rakyat syariah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dikecualikan bagi Lembaga Penjamin yang mendapatkan penugasan dari pemerintah yang dibuktikan dengan adanya bukti penugasan.
(3) Lembaga Penjamin yang mendapatkan penugasan dari pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menempatkan investasi dalam bentuk deposito pada bank, wajib ditempatkan pada deposito bank umum, unit usaha syariah pada bank umum, bank umum syariah, bank perkreditan rakyat, dan/atau bank pembiayaan rakyat syariah yang dimiliki oleh pemerintah dengan memperhatikan tingkat kesehatan bank dimaksud.
(4) Investasi dalam bentuk obligasi korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf d dan/atau sukuk korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 34 huruf d dilarang melebihi 10% (sepuluh per seratus) untuk setiap penerbit dan seluruhnya dilarang melebihi 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah investasi.
(5) Investasi dalam bentuk saham yang tercatat di bursa efek INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1)
huruf e dan Pasal 34 huruf e dilarang melebihi 5% (lima per seratus) dari jumlah investasi untuk setiap emiten dan seluruhnya dilarang melebihi 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah investasi.
(6) Investasi dalam bentuk efek beragun aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf f dan efek beragun aset syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf f dilarang melebihi 5% (lima per seratus) dari jumlah investasi untuk setiap manajer investasi atau penerbit dan seluruhnya dilarang melebihi 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah investasi.
(7) Investasi dalam bentuk reksa dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf g dan reksa dana syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf g dilarang melebihi 5% (lima per seratus) dari jumlah investasi untuk setiap manajer investasi dan seluruhnya dilarang melebihi 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah investasi kecuali investasi pada reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah investasi.
(8) Investasi dalam bentuk medium term notes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf h dan medium term notes syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf h harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. dilarang melebihi 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah investasi Lembaga Penjamin; dan
b. dilarang melebihi 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah emisi medium term notes.
(9) Investasi dalam bentuk repurchase agreement sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (1) huruf i dan repurchase agreement syariah Pasal 34 huruf i untuk setiap counterparty dilarang melebihi 2% (dua per seratus) dari jumlah investasi dan seluruhnya dilarang melebihi 5% (lima per seratus) dari jumlah investasi.
(10) Investasi dalam bentuk dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf j dan dana investasi real estat syariah berbentuk kontrak investasi kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf j dilarang melebihi 5% (lima per seratus) dari jumlah investasi untuk setiap manajer investasi dan seluruhnya dilarang melebihi 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah investasi.
(11) Investasi dalam bentuk tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf k dilarang melebihi 5% (lima per seratus) dari jumlah investasi.
(12) Investasi dalam bentuk penyertaan langsung pada perusahaan di sektor jasa keuangan di INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf l dan penyertaan langsung pada perusahaan di sektor jasa keuangan syariah di INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf k dilarang melebihi 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah investasi.
(13) Ketentuan batasan investasi dalam bentuk penyertaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(12) dikecualikan bagi Lembaga Penjamin yang mendapatkan penugasan dari pemerintah yang dibuktikan dengan adanya bukti penugasan.
(14) Lembaga Penjamin yang mendapatkan penugasan dari pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat
(13) dilarang menempatkan investasi dalam bentuk penyertaan langsung melebihi 15% (lima belas per seratus) dari jumlah investasi.
(1) Lembaga Penjamin yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1), ayat (2), ayat (8), atau ayat (11) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dikenai sanksi administratif secara bertahap berupa:
a. peringatan tertulis;
b. pembekuan kegiatan usaha dan/atau pembekuan kegiatan usaha UUS; atau
c. pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan izin UUS.
(2) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Otoritas Jasa Keuangan dapat memberikan sanksi tambahan berupa:
a. pembatasan kegiatan usaha tertentu;
b. pembatalan persetujuan; dan/atau
c. penilaian kembali kemampuan dan kepatutan.
(3) Lembaga Penjamin yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran tersebut telah diselesaikan, tetap dikenakan sanksi peringatan tertulis pertama yang berakhir dengan
sendirinya.
(4) Sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan masa berlaku masing-masing paling lama 2 (dua) bulan.
(5) Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Lembaga Penjamin telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1), ayat (2), ayat
(8), atau ayat
(11), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi peringatan tertulis.
(6) Dalam hal masa berlaku peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) berakhir dan Lembaga Penjamin tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1), ayat (2), ayat
(8), atau ayat
(11), Otoritas Jasa Keuangan mengenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha dan/atau sanksi pembekuan kegiatan usaha UUS.
(7) Dalam hal Lembaga Penjamin tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1), ayat (2), ayat
(8), atau ayat
(11) sampai dengan berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Lembaga Penjamin dimaksud dikenakan sanksi pencabutan izin usaha dan/atau sanksi pencabutan izin UUS tanpa didahului sanksi pembekuan kegiatan usaha dan/atau sanksi pembekuan kegiatan usaha UUS sebagaimana dimaksud pada ayat
(6).
(8) Sanksi pembekuan kegiatan usaha dan/atau sanksi pembekuan kegiatan usaha UUS diberikan secara tertulis dan berlaku sejak ditetapkan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
(9) Dalam hal masa berlaku sanksi peringatan tertulis, sanksi pembekuan kegiatan usaha, dan/atau sanksi pembekuan kegiatan usaha UUS berakhir pada hari libur, sanksi peringatan tertulis, sanksi pembekuan kegiatan usaha, dan/atau sanksi pembekuan kegiatan
usaha UUS berlaku hingga hari kerja pertama berikutnya.
(10) Lembaga Penjamin yang dikenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha dan/atau sanksi pembekuan kegiatan usaha UUS sebagaimana dimaksud pada ayat
(6), dilarang melakukan kegiatan usaha.
(11) Selama masa berlaku sanksi pembekuan kegiatan usaha dan/atau sanksi pembekuan kegiatan usaha UUS sebagaimana dimaksud pada ayat
(8), Lembaga Penjaminan:
a. dilarang melakukan penjaminan; dan
b. tetap bertanggung jawab untuk menyelesaikan segala kewajiban termasuk kewajiban penjaminan yang telah dilakukan sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Penjaminan, Sertifikat Kafalah, dan/atau perjanjian kerja sama.
(12) Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha dan/atau sanksi pembekuan kegiatan usaha UUS sebagaimana dimaksud pada ayat
(8), Lembaga Penjamin telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1), ayat (2), ayat (8), dan ayat (11), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi pembekuan kegiatan usaha dan/atau sanksi pembekuan kegiatan usaha UUS.
(13) Dalam hal sanksi pembekuan kegiatan usaha dan/atau sanksi pembekuan kegiatan usaha UUS masih berlaku dan Lembaga Penjamin tetap melakukan kegiatan usaha penjaminan, Otoritas Jasa Keuangan dapat langsung mengenakan sanksi pencabutan izin usaha dan/atau sanksi pencabutan izin UUS.
(14) Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha dan/atau pembekuan kegiatan usaha UUS sebagaimana dimaksud pada ayat
(8), Lembaga Penjamin tidak juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1), ayat (2), ayat
(8), atau ayat
(11), Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha dan/atau izin UUS Lembaga
Penjamin yang bersangkutan.
(15) Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan sanksi pembekuan kegiatan usaha dan/atau sanksi pembekuan kegiatan usaha UUS sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b, dan/atau sanksi pencabutan izin usaha dan/atau sanksi pencabutan izin UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c kepada masyarakat.
(1) Lembaga Penjamin yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Pasal 11 ayat (4), Pasal 13, Pasal 14, Pasal 20 ayat (2), Pasal 25 ayat (1), Pasal 30 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), Pasal 34, Pasal 35, Pasal 37, Pasal 38 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), ayat
(11), ayat (12), dan ayat (14), Pasal 39, Pasal 40 ayat (1), Pasal 58 ayat (1), Pasal 59 ayat (1), Pasal 60, Pasal 61 ayat
(1) dan ayat
(2), dan/atau Pasal 62 ayat
(1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dikenai sanksi administratif secara bertahap berupa:
a. peringatan tertulis;
b. pembekuan kegiatan usaha; atau
c. pencabutan izin usaha.
(2) Perusahaan Penjaminan yang mempunyai UUS yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Pasal 11 ayat (4), Pasal 13, Pasal 14, Pasal 20 ayat (2), Pasal 25 ayat (1), Pasal 30 ayat (1), Pasal 34, Pasal 35, Pasal 37 ayat (2), Pasal 38 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat
(9), ayat (10), ayat (12), dan ayat (14), Pasal 39, Pasal 40 ayat (1), Pasal 58 ayat (1), Pasal 60, dan/atau Pasal 62 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dikenai sanksi administratif secara bertahap berupa:
a. peringatan tertulis;
b. pembekuan kegiatan usaha UUS; atau
c. pencabutan izin UUS.
(3) Lembaga Penjamin yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) namun pelanggaran tersebut telah diselesaikan, tetap dikenakan sanksi peringatan tertulis pertama yang berakhir dengan sendirinya.
(4) Sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a dan/atau ayat
(2) huruf a, dapat diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan masa berlaku masing-masing paling lama 2 (dua) bulan.
(5) Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Lembaga Penjamin telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi peringatan tertulis.
(6) Dalam hal masa berlaku peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) berakhir dan Lembaga Penjamin tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan mengenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha dan/atau sanksi pembekuan kegiatan usaha UUS.
(7) Sanksi pembekuan kegiatan usaha dan/atau sanksi pembekuan kegiatan usaha UUS diberikan secara tertulis dan berlaku sejak ditetapkan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
(8) Dalam hal masa berlaku sanksi peringatan tertulis, sanksi pembekuan kegiatan usaha, dan/atau sanksi pembekuan kegiatan usaha UUS berakhir pada hari libur, sanksi peringatan tertulis, sanksi pembekuan kegiatan usaha, dan/atau sanksi pembekuan kegiatan usaha UUS berlaku hingga hari kerja pertama berikutnya.
(9) Lembaga Penjamin yang dikenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha dan/atau sanksi pembekuan kegiatan usaha UUS sebagaimana dimaksud pada ayat
(6),
dilarang melakukan kegiatan usaha.
(10) Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha dan/atau pembekuan kegiatan usaha UUS sebagaimana dimaksud pada ayat
(7) Lembaga Penjamin telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi pembekuan kegiatan usaha dan/atau sanksi pembekuan kegiatan usaha UUS.
(11) Dalam hal sanksi pembekuan kegiatan usaha dan/atau sanksi pembekuan kegiatan usaha UUS masih berlaku dan Lembaga Penjamin tetap melakukan kegiatan usaha Penjaminan, Otoritas Jasa Keuangan dapat langsung mengenakan sanksi pencabutan izin usaha dan/atau sanksi pencabutan izin UUS.
(12) Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha dan/atau sanksi pembekuan kegiatan usaha UUS sebagaimana dimaksud pada ayat
(7) Lembaga Penjamin tidak juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha dan/atau izin UUS Lembaga Penjamin yang bersangkutan.
(13) Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan sanksi pembekuan kegiatan usaha dan/atau sanksi pembekuan kegiatan usaha UUS sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b dan/atau ayat (2) huruf b dan/atau sanksi pencabutan izin usaha dan/atau sanksi pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan/atau ayat (2) huruf c kepada masyarakat.
(1) Lembaga penunjang penjaminan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat
(2) dan ayat (3), Pasal 49 ayat (1), Pasal 51 ayat (2), Pasal 52, Pasal 53 ayat (2), Pasal 54 ayat (2), dan/atau Pasal 56 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dikenai sanksi administratif secara bertahap berupa:
a. peringatan tertulis;
b. pembekuan kegiatan usaha; atau
c. pembatalan pernyataan pendaftaran.
(2) Lembaga penunjang penjaminan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran tersebut telah diselesaikan, tetap dikenakan sanksi peringatan tertulis pertama yang berakhir dengan sendirinya.
(3) Sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan masa berlaku masing-masing paling lama 2 (dua) bulan.
(4) Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), lembaga penunjang penjaminan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi peringatan tertulis.
(5) Dalam hal masa berlaku peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) berakhir dan lembaga penunjang penjaminan tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas
Jasa Keuangan mengenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha.
(6) Sanksi pembekuan kegiatan usaha diberikan secara tertulis dan berlaku sejak ditetapkan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
(7) Dalam hal masa berlaku sanksi peringatan tertulis dan/atau sanksi pembekuan kegiatan usaha berakhir pada hari libur, sanksi peringatan dan/atau sanksi pembekuan kegiatan usaha berlaku hingga hari kerja pertama berikutnya.
(8) Lembaga penunjang penjaminan yang dikenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilarang melakukan kegiatan usaha.
(9) Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6), lembaga penunjang penjaminan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi pembekuan kegiatan usaha.
(10) Dalam hal sanksi pembekuan kegiatan usaha masih berlaku dan lembaga penunjang penjaminan tetap melakukan kegiatan usaha Penjaminan, Otoritas Jasa Keuangan dapat langsung mengenakan sanksi pembatalan pernyataan pendaftaran.
(11) Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(6), lembaga penunjang penjaminan tidak juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Otoritas Jasa Keuangan membatalkan pernyataan pendaftaran lembaga penunjang penjaminan yang bersangkutan.
(12) Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan/atau sanksi pembatalan pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c kepada masyarakat.