Koreksi Pasal 71

(1) Bagi: a. Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61 ayat (1), Pasal 63 ayat (1), ayat (3), Pasal 64 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 69; b. Direksi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) dan/atau ayat (5); dan/atau c. Dewan Komisaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) dan/atau ayat (4), dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. (2) Dalam hal: a. Bank, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 63 ayat (1), ayat (3), Pasal 64 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 69; atau b. belum dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan terdapat pelanggaran yang perlu dikenai sanksi segera, Bank dapat dikenai sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha tertentu. (3) Dalam hal: a. Bank, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 63 ayat (1), ayat (3), Pasal 64 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 69; atau b. belum dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) namun berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan terdapat pelanggaran yang perlu dikenai sanksi segera, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pejabat eksekutif Bank dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.