PERBAN

Peraturan Badan Nomor 18-pojk-03-2014 Tahun 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan

PERBAN Nomor 18-pojk-03-2014 Tahun 2014

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan: 1. Lembaga Jasa Keuangan yang selanjutnya disebut LJK adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar www.djpp.kemenkumham.go.id modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai Otoritas Jasa Keuangan. 2. Konglomerasi Keuangan adalah LJK yang berada dalam satu grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian. 3. Entitas Utama adalah LJK induk dari Konglomerasi Keuangan atau LJK yang ditunjuk oleh pemegang saham pengendali Konglomerasi Keuangan. 4. Tata Kelola adalah suatu tata kelola dalam LJK yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency) atau profesional (professional), dan kewajaran (fairness). 5. Tata Kelola Terintegrasi adalah suatu tata kelola yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency) atau profesional (professional), dan kewajaran (fairness) secara terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan. 6. Direksi adalah: a. bagi LJK berbadan hukum Perseroan Terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai Perseroan Terbatas; b. bagi LJK berbadan hukum Perusahaan Daerah adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai Perusahaan Daerah; c. bagi LJK berbadan hukum Koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai Perkoperasian; d. bagi LJK yang berbadan hukum Usaha Bersama adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar perusahaan; e. bagi LJK yang berstatus sebagai kantor cabang dari entitas yang berkedudukan di luar negeri adalah pemimpin kantor cabang dan pejabat satu tingkat di bawah pemimpin kantor cabang. 7. Dewan Komisaris adalah: a. bagi LJK berbadan hukum Perseroan Terbatas adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai Perseroan Terbatas; www.djpp.kemenkumham.go.id b. bagi LJK berbadan hukum Perusahaan Daerah adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai Perusahaan Daerah; c. bagi LJK berbadan hukum Koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai Perkoperasian; d. bagi LJK yang berbadan hukum Usaha Bersama adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar perusahaan; e. bagi LJK yang berstatus sebagai kantor cabang dari entitas yang berkedudukan di luar negeri adalah pihak yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB II

DIREKSI ENTITAS UTAMA, DEWAN KOMISARIS ENTITAS UTAMA, DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH ENTITAS UTAMA

Pasal 9

Koreksi

Calon anggota Direksi Entitas Utama dan calon Dewan Komisaris Entitas Utama harus memiliki pengetahuan mengenai Entitas Utama dan pengetahuan mengenai LJK dalam Konglomerasi Keuangan.

Pasal 10

Koreksi

(1) Direksi Entitas Utama wajib memastikan penerapan Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan. (2) Tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama dalam rangka memastikan penerapan Tata Kelola Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit: a. menyusun Pedoman Tata Kelola Terintegrasi; b. mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi; dan www.djpp.kemenkumham.go.id c. menindaklanjuti arahan atau nasihat Dewan Komisaris Entitas Utama dalam rangka penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.

Pasal 11

Direksi Entitas Utama wajib memastikan bahwa temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern terintegrasi, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain telah ditindaklanjuti oleh LJK dalam Konglomerasi Keuangan.

Pasal 12

(1) Dewan Komisaris Entitas Utama wajib melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi. (2) Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Entitas Utama dalam rangka melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit: a. mengawasi penerapan Tata Kelola pada masing-masing LJK agar sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi; b. mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama, serta memberikan arahan atau nasihat kepada Direksi Entitas Utama atas pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi; dan c. mengevaluasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dan mengarahkan dalam rangka penyempurnaan.

Pasal 13

(1) Dewan Komisaris Entitas Utama wajib menyelenggarakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester. (2) Rapat Dewan Komisaris Entitas Utama dapat dilaksanakan melalui video conference. (3) Hasil rapat Dewan Komisaris Entitas Utama dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik. (4) Perbedaan pendapat (dissenting opinion) yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris Entitas Utama dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat.

Pasal 14

(1) Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris Entitas Utama wajib membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Dalam hal Entitas Utama telah memiliki Komite Tata Kelola, fungsi Komite Tata Kelola Terintegrasi dapat dilakukan oleh Komite Tata Kelola yang telah ada dengan menyesuaikan keanggotaan, fungsi dan tanggung jawab.

Pasal 15

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama dan/atau Dewan Komisaris Entitas Utama tidak diperhitungkan sebagai rangkap jabatan.

Pasal 16

Dalam hal Entitas Utama melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, Dewan Pengawas Syariah pada Entitas Utama harus memastikan penerapan Tata Kelola Terintegrasi tidak bertentangan dengan prinsip- prinsip syariah.

BAB III

KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Pasal 17

Koreksi

(1) Komite Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit terdiri dari: a. seorang Komisaris Independen yang menjadi Ketua pada salah satu komite pada Entitas Utama, sebagai ketua merangkap anggota; b. Komisaris Independen yang mewakili dan ditunjuk dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan, sebagai anggota; c. seorang pihak independen, sebagai anggota; dan d. anggota Dewan Pengawas Syariah dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan, sebagai anggota. (2) Jumlah dan komposisi Komisaris Independen yang menjadi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disesuaikan dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan serta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi dengan memperhatikan paling sedikit keterwakilan masing-masing sektor jasa keuangan. (3) Keanggotaan Komisaris Independen pada Komite Tata Kelola Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa keanggotaan tetap atau tidak tetap, sesuai dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 18

Keanggotaan Komisaris Independen, pihak independen, dan anggota Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) pada Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan tidak diperhitungkan sebagai rangkap jabatan.

Pasal 19

Komite Tata Kelola Terintegrasi mempunyai tugas dan tanggung jawab paling sedikit: a. mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi; dan b. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama untuk penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.

Pasal 20

(1) Komite Tata Kelola Terintegrasi harus melaksanakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester. (2) Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi dapat dilaksanakan melalui video conference. (3) Hasil rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik. (4) Perbedaan pendapat (dissenting opinion) yang terjadi dalam rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat.

BAB VI

PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

Pasal 28

Koreksi

(1) Pedoman Tata Kelola Terintegrasi yang disusun oleh Direksi Entitas Utama dan disetujui oleh Dewan Komisaris Entitas Utama paling sedikit mencakup: www.djpp.kemenkumham.go.id a. kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi Entitas Utama; dan b. kerangka Tata Kelola bagi LJK dalam Konglomerasi Keuangan. (2) Penyusunan kerangka Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengacu pada peraturan ini dan ketentuan tata kelola yang berlaku bagi masing-masing LJK. (3) Direksi Entitas Utama menyampaikan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi kepada Direksi LJK dalam Konglomerasi Keuangan.

Pasal 29

Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi Entitas Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a memuat paling sedikit: a. persyaratan Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama; b. tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama; c. tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi; d. tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi; e. tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi; dan f. penerapan manajemen risiko terintegrasi.

Pasal 30

(1) Kerangka Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b memuat paling sedikit: a. persyaratan calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris; b. persyaratan calon anggota Dewan Pengawas Syariah; c. struktur Direksi dan Dewan Komisaris; d. struktur Dewan Pengawas Syariah; e. independensi tindakan Dewan Komisaris; f. pelaksanaan fungsi pengurusan LJK oleh Direksi; g. pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris; h. pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah; i. pelaksanaan fungsi kepatuhan, fungsi audit intern, dan pelaksanaan audit ekstern; j. pelaksanaan fungsi manajemen risiko; k. kebijakan remunerasi; dan l. pengelolaan benturan kepentingan. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Persyaratan, struktur dan fungsi pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf d, dan huruf h dicantumkan dalam kerangka Tata Kelola Terintegrasi apabila Konglomerasi Keuangan memiliki LJK yang melakukan kegiatan usaha berdasar prinsip Syariah.

Pasal 31

Persyaratan calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a, serta calon Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b paling sedikit memuat persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan.

Pasal 32

Struktur Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c, paling sedikit memuat: a. jumlah minimal dan maksimal anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; b. rangkap jabatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; dan c. jumlah dan komposisi Komisaris Independen.

Pasal 33

Struktur Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d paling sedikit memuat: a. jumlah minimal dan maksimal anggota Dewan Pengawas Syariah; dan b. rangkap jabatan anggota Dewan Pengawas Syariah.

Pasal 34

Independensi tindakan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf e paling sedikit memuat kriteria tindakan Dewan Komisaris yang dinyatakan independen.

Pasal 35

Pelaksanaan fungsi pengurusan LJK oleh Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf f paling sedikit memuat tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: a. melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola; b. menindaklanjuti hasil audit oleh pihak intern dan ekstern; c. menyusun tata tertib kerja; dan d. menyelenggarakan rapat Direksi yang paling sedikit mencakup tata cara pengambilan keputusan dan dokumentasi rapat. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 36

Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf g paling sedikit memuat tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris sebagai berikut: a. melakukan pengawasan terhadap penerapan tata kelola, tugas dan tanggung jawab Direksi dan tindak lanjut hasil audit dari pihak intern dan ekstern; b. membentuk komite atau menunjuk pihak untuk melaksanakan fungsi yang mendukung tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris paling sedikit komite atau fungsi pemantauan audit, dan komite atau fungsi pemantauan kepatuhan; c. menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris yang paling sedikit mencakup frekuensi, kehadiran dan tata cara pengambilan keputusan; dan d. menyusun tata tertib kerja Dewan Komisaris.

Pasal 37

Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf h memuat paling sedikit tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: a. memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan LJK agar sesuai dengan Prinsip Syariah; dan b. menyusun tata tertib kerja Dewan Pengawas Syariah.

Pasal 38

Pelaksanaan fungsi kepatuhan, fungsi audit intern, dan pelaksanaan audit ekstern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf i paling sedikit memuat: a. pembentukan fungsi kepatuhan dan fungsi audit intern yang independen; b. pelaksanaan fungsi audit intern paling sedikit melaksanakan audit intern LJK; dan c. pelaksanaan fungsi audit ekstern oleh pihak eksternal terhadap laporan keuangan LJK.

Pasal 39

Pelaksanaan fungsi manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf j memuat paling sedikit kebijakan manajemen risiko secara komprehensif dan efektif dengan berpedoman pada ketentuan mengenai manajemen risiko yang berlaku bagi masing-masing LJK. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 40

Kebijakan remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf k memuat paling sedikit kebijakan remunerasi dengan memperhatikan profil risiko dan dalam rangka terwujudnya budaya kerja yang hati-hati.

Pasal 41

Pengelolaan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf l paling sedikit memuat kebijakan: a. untuk melakukan identifikasi, mitigasi, dan pengelolaan atas benturan kepentingan termasuk yang berasal dari transaksi dengan pihak afiliasi dan transaksi intra group; b. larangan bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan LJK; dan c. kewajiban mengungkapkan apabila terjadi benturan kepentingan dalam setiap pengambilan keputusan.

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 44

Koreksi

(1) Entitas Utama wajib menyampaikan laporan mengenai LJK yang menjadi Entitas Utama dan LJK yang menjadi anggota Konglomerasi Keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Entitas Utama wajib menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam hal terdapat: a. Konglomerasi Keuangan baru disertai penunjukkan Entitas Utama; b. perubahan Entitas Utama; c. perubahan anggota Konglomerasi Keuangan; dan/atau d. pembubaran Konglomerasi Keuangan. (3) Laporan disampaikan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak terjadinya kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang lain, laporan tersebut dianggap telah memenuhi kewajiban pelaporan. (5) Entitas Utama wajib menyampaikan laporan penyesuaian terhadap: a. LJK yang termasuk dalam Konglomerasi Keuangan; dan/atau b. LJK yang ditunjuk menjadi Entitas Utama, dalam hal diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7).

Pasal 45

(1) Entitas Utama wajib menyusun laporan penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi secara berkala. (2) Penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan menjadi 5 (lima) peringkat. (3) Laporan penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi disusun setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember. (4) Entitas Utama wajib menyampaikan laporan penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi kepada Otoritas Jasa Keuangan. (5) Laporan penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi disampaikan paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan kedua setelah berakhirnya bulan laporan yang bersangkutan. (6) Dalam hal tanggal 15 (lima belas) jatuh pada hari Sabtu/Minggu/libur, laporan penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi disampaikan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 46

(1) Entitas Utama wajib menyusun laporan tahunan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Laporan tahunan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) bulan sejak tahun buku berakhir. (3) Entitas Utama wajib mempublikasikan laporan tahunan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi dalam home page Entitas Utama paling lambat 5 (lima) bulan sejak tahun buku berakhir. (4) Laporan tahunan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi dapat menjadi bagian tersendiri dalam laporan tahunan Konglomerasi Keuangan atau diajukan secara terpisah dari laporan tahunan Konglomerasi Keuangan.

Pasal 47

(1) Entitas Utama dinyatakan terlambat menyampaikan laporan penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi apabila laporan diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (5). (2) Entitas Utama dinyatakan terlambat menyampaikan laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi apabila laporan diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2).

Pasal 48

Bagi Entitas Utama berupa Bank yang telah menyampaikan laporan penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi secara berkala, bank dianggap telah memenuhi kewajiban penyampaian laporan penilaian Tata Kelola Konsolidasi secara berkala sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai pelaksanaan good corporate governance bagi bank umum.

Pasal 49

Bagi Entitas Utama berupa Bank yang telah menyampaikan Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi secara berkala, bank dianggap telah memenuhi kewajiban penyampaian Laporan Pelaksanaan good corporate governance sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai pelaksanaan good corporate governance bagi bank umum.

Peraturan Badan Nomor 18-pojk-03-2014 Tahun 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB II

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB III

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB IV

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB V

Pasal 27

BAB VI

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 39

Pasal 40

Pasal 41

BAB VII

Pasal 42

Pasal 43

BAB VIII

Pasal 44

Pasal 45

Pasal 46

Pasal 47

Pasal 48

Pasal 49

BAB IX

Pasal 50

Pasal 51

Pasal 52

BAB X

Pasal 53

Pasal 54

Pasal 55

BAB XI

Pasal 56

Pasal 57

Pasal 58

BAB XII

Pasal 59

Pasal 60

Pasal 61