Peraturan Badan Nomor 17-pojk-05-2017 Tahun 2017 tentang TENTANG Prosedur dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Perasuransian dan Pemblokiran Kekayaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah
PERBAN Nomor 17-pojk-05-2017 Tahun 2017
Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.
Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:
1. Perusahaan Perasuransian adalah perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, perusahaan reasuransi syariah, perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi.
2. Pialang Asuransi adalah orang yang bekerja pada perusahaan pialang asuransi dan memenuhi persyaratan untuk memberi rekomendasi atau mewakili pemegang polis, tertanggung, atau peserta dalam melakukan penutupan asuransi atau asuransi syariah dan/atau penyelesaian klaim.
3. Pialang Reasuransi adalah orang yang bekerja pada perusahaan pialang reasuransi dan memenuhi persyaratan untuk memberi rekomendasi atau mewakili perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan penjaminan, perusahaan penjaminan syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah dalam melakukan penutupan
reasuransi atau reasuransi syariah dan/atau penyelesaian klaim.
4. Agen Asuransi adalah orang yang bekerja sendiri atau bekerja pada badan usaha, yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah dan memenuhi persyaratan untuk mewakili perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah.
5. Konsultan Aktuaria adalah aktuaris yang bekerja pada kantor konsultan aktuaria dan memberikan jasa bagi Perusahaan Perasuransian.
6. Akuntan Publik adalah akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik dan memberikan jasa bagi Perusahaan Perasuransian.
7. Penilai adalah seseorang yang dengan keahliannya menjalankan kegiatan penilaian aset dan memberikan jasa bagi Perusahaan Perasuransian.
8. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah bagian dari organ perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan usaha perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah agar sesuai dengan prinsip syariah.
9. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
10. Kekayaan adalah kekayaan yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah.
11. Pemblokiran adalah tindakan penghentian aktivitas apapun yang antara lain berupa pengurangan nilai, pengalihan, penukaran, penempatan, pembagian,
dan/atau pencairan atas sebagian atau seluruh Kekayaan dalam jangka waktu tertentu.
BAB II
JENIS SANKSI ADMINISTRATIF DI BIDANG PERASURANSIAN
(1) Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif kepada Setiap Orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam UNDANG-UNDANG Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan peraturan pelaksanaannya.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berupa:
a. peringatan tertulis;
b. pembatasan kegiatan usaha, untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
c. larangan untuk memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah untuk lini usaha tertentu;
d. pencabutan izin usaha;
e. pembatalan pernyataan pendaftaran bagi Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi, dan Agen Asuransi;
f. pembatalan pernyataan pendaftaran bagi Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, Penilai, atau pihak lain yang memberikan jasa bagi Perusahaan Perasuransian;
g. pembatalan persetujuan bagi lembaga mediasi atau asosiasi;
h. denda administratif; dan/atau
i. larangan menjadi pemegang saham, pengendali, direksi, dewan komisaris, DPS, atau menduduki jabatan eksekutif di bawah direksi, atau yang setara dengan jabatan eksekutif di bawah direksi pada Perusahaan Perasuransian.
(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan dan disampaikan Otoritas Jasa Keuangan secara tertulis.
BAB III
PROSEDUR DAN TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF
(1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dikenakan kepada Perusahaan Perasuransian secara bertahap yang diawali dengan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, kecuali diatur berbeda.
(2) Pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut atas setiap pelanggaran yaitu sanksi administratif berupa peringatan tertulis pertama, peringatan tertulis kedua, dan peringatan tertulis ketiga atau terakhir.
(3) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis pertama dan peringatan tertulis kedua dapat dikenakan sebagai sanksi administratif berupa peringatan tertulis terakhir apabila Perusahaan Perasuransian:
a. pernah melakukan pelanggaran yang sama dalam 1 (satu) tahun terakhir sebelum tanggal pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis;
b. sedang dikenai sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha karena pelanggaran yang lain; dan/atau
c. berdasarkan pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan sanksi peringatan tertulis berikutnya tidak diperlukan.
(4) Jangka waktu pemberlakuan sanksi administratif berupa peringatan tertulis bagi Perusahaan Perasuransian masing-masing paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya sanksi administratif tersebut.
(5) Jangka waktu pemberlakuan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberlakukan lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menilai bahwa jenis pelanggaran yang dilakukan tidak mungkin dapat diatasi dalam jangka waktu tersebut, yaitu menjadi:
a. paling lama 6 (enam) bulan, dalam hal:
1. perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah dikenai sanksi administratif karena tidak terpenuhinya ketentuan minimum tingkat solvabilitas dan/atau ekuitas minimum; atau
2. perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, atau perusahaan penilai kerugian asuransi dikenai sanksi administratif karena tidak terpenuhinya ketentuan ekuitas minimum; atau
b. paling lama 3 (tiga) bulan, dalam hal penyebab pengenaan sanksi administratif selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
Pasal 4
(1) Perusahaan Perasuransian dikenai sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha apabila Perusahaan Perasuransian tidak dapat mengatasi pelanggaran yang merupakan penyebab terbitnya sanksi peringatan tertulis terakhir sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) atau ayat (5).
(2) Sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha.
(3) Otoritas Jasa Keuangan dapat mengenakan sanksi pembatasan kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha kepada Perusahaan Perasuransian tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dalam hal kondisi kesehatan keuangan Perusahaan Perasuransian memburuk dan/atau Perusahaan Perasuransian dinilai membahayakan kepentingan pemegang polis, tertanggung, atau peserta.
(4) Perusahaan Perasuransian yang sedang dikenai sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) tetap dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis apabila melakukan pelanggaran baru selain yang telah menjadi dasar pengenaan sanksi pembatasan kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha.
(5) Jangka waktu pemberlakuan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha bagi Perusahaan Perasuransian adalah:
a. paling lama 1 (satu) tahun untuk pembatasan kegiatan usaha untuk sebagian kegiatan usaha;
atau
b. paling lama 3 (tiga) bulan untuk pembatasan kegiatan usaha untuk seluruh kegiatan usaha, sejak ditetapkannya sanksi administratif tersebut.
Pasal 5
(1) Perusahaan Perasuransian dikenai sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha untuk seluruh kegiatan usaha apabila Perusahaan Perasuransian tidak dapat mengatasi pelanggaran yang merupakan penyebab terbitnya sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha untuk sebagian kegiatan usaha sampai dengan jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf a.
(2) Dalam hal Perusahaan Perasuransian yang sedang dikenai sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan untuk seluruh kegiatan usaha dikenai sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha baru karena pelanggaran baru maka:
a. pelanggaran baru tersebut menjadi dasar tambahan atas pengenaan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha untuk seluruh kegiatan usaha; dan
b. jangka waktu pemberlakuan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha mengikuti batas waktu pemberlakuan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha untuk seluruh kegiatan usaha yang telah dikenakan kepada Perusahaan Perasuransian sebelumnya.
(3) Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan kepada masyarakat mengenai pengenaan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha melalui situs web resmi Otoritas Jasa Keuangan dan/atau media cetak berskala nasional.
Pasal 6
(1) Perusahaan Perasuransian dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha apabila Perusahaan Perasuransian tidak dapat mengatasi pelanggaran yang merupakan penyebab terbitnya sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha untuk seluruh kegiatan usaha sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf b.
(2) Otoritas Jasa Keuangan dapat mengenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha kepada Perusahaan Perasuransian tanpa didahului pengenaan sanksi administratif yang lain, dalam hal:
a. kondisi keuangan Perusahaan Perasuransian memburuk secara drastis;
b. pemegang saham Perusahaan Perasuransian tidak kooperatif;
c. direksi, dewan komisaris, atau yang setara, atau DPS pada Perusahaan Perasuransian tidak memiliki jalan keluar untuk mengatasi permasalahan yang membahayakan kepentingan pemegang polis, tertanggung, atau peserta;
d. diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang perasuransian; dan/atau
e. kondisi lain yang menurut penilaian Otoritas Jasa Keuangan dapat membahayakan kepentingan pemegang polis, tertanggung, atau peserta.
(3) Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan kepada masyarakat mengenai pengenaan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha melalui situs web resmi Otoritas Jasa Keuangan dan/atau media cetak berskala nasional.
Pasal 7
(1) Perusahaan Perasuransian dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan untuk memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah untuk lini usaha tertentu.
(2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan terhadap Perusahaan Perasuransian yang sedang dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
(3) Jangka waktu pemberlakuan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya sanksi administratif tersebut.
(4) Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan kepada masyarakat mengenai pengenaan sanksi administratif berupa larangan untuk memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah untuk lini usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui situs web resmi Otoritas Jasa Keuangan dan/atau media cetak berskala nasional.
Pasal 8
(1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dikenakan kepada Konsultan Aktuaria, Penilai, atau pihak lain yang merupakan profesi penyedia jasa bagi Perusahaan Perasuransian secara bertahap yang diawali dengan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, kecuali diatur berbeda.
(2) Pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut atas setiap pelanggaran yaitu sanksi administratif berupa peringatan tertulis pertama, peringatan tertulis kedua, dan peringatan tertulis ketiga atau terakhir.
(3) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis pertama atau peringatan tertulis kedua dapat dikenakan sebagai sanksi administratif berupa peringatan tertulis terakhir apabila Konsultan Aktuaria, Penilai, atau pihak lain yang merupakan profesi penyedia jasa bagi Perusahaan Perasuransian:
a. pernah melakukan pelanggaran yang sama dalam 1 (satu) tahun terakhir sebelum tanggal pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis;
b. sedang dikenai sanksi administratif berupa sanksi pembatasan seluruh kegiatan usaha karena pelanggaran yang lain; dan/atau
c. berdasarkan pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan sanksi administratif berupa peringatan tertulis berikutnya tidak diperlukan.
(4) Jangka waktu pemberlakuan sanksi administratif berupa peringatan tertulis bagi Konsultan Aktuaria, Penilai, atau pihak lain yang merupakan profesi penyedia jasa bagi
Perusahaan Perasuransian masing-masing paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya sanksi administratif tersebut.
Pasal 9
(1) Konsultan Aktuaria, Penilai, atau pihak lain yang merupakan profesi penyedia jasa bagi Perusahaan Perasuransian dikenai sanksi administratif berupa pembatasan seluruh kegiatan usaha apabila yang bersangkutan tidak dapat mengatasi pelanggaran yang merupakan penyebab terbitnya sanksi administratif berupa peringatan tertulis terakhir sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(4).
(2) Jangka waktu pemberlakuan sanksi administratif berupa pembatasan seluruh kegiatan usaha bagi Konsultan Aktuaria, Penilai, atau pihak lain yang merupakan profesi penyedia jasa bagi Perusahaan Perasuransian adalah paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkan sanksi administratif tersebut.
(3) Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan kepada masyarakat mengenai pengenaan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha melalui situs web resmi Otoritas Jasa Keuangan dan/atau media cetak berskala nasional.
Pasal 10
(1) Konsultan Aktuaria, Penilai, atau pihak lain yang merupakan profesi penyedia jasa bagi Perusahaan Perasuransian dikenai sanksi administratif berupa pembatalan pernyataan pendaftaran apabila yang bersangkutan tidak dapat mengatasi pelanggaran yang merupakan penyebab terbitnya sanksi administratif berupa pembatasan seluruh kegiatan usaha sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
(2) Prosedur dan tata cara pengenaan sanksi administratif bagi Akuntan Publik mengacu pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa Akuntan Publik dan kantor Akuntan Publik dalam kegiatan jasa keuangan.
(3) Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan kepada masyarakat mengenai pengenaan sanksi administratif berupa pembatalan pernyataan pendaftaran Konsultan Aktuaria, Penilai, atau pihak lain yang merupakan profesi penyedia jasa bagi Perusahaan Perasuransian melalui situs web resmi Otoritas Jasa Keuangan dan/atau media cetak berskala nasional.
Pasal 11
(1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dikenakan kepada Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi, Agen Asuransi, atau pihak lain yang bukan merupakan profesi penyedia jasa bagi Perusahaan Perasuransian secara bertahap yang diawali dengan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, kecuali diatur berbeda.
(2) Pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut atas setiap pelanggaran.
(3) Jangka waktu pemberlakuan sanksi administratif berupa peringatan tertulis untuk Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi, Agen Asuransi, atau pihak lain yang bukan merupakan profesi penyedia jasa bagi Perusahaan Perasuransian masing-masing paling lama 30 (tiga
puluh) hari sejak ditetapkannya sanksi administratif tersebut.
Pasal 12
(1) Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi, Agen Asuransi, atau pihak lain yang bukan merupakan profesi penyedia jasa bagi Perusahaan Perasuransian dikenai sanksi administratif berupa pembatalan pernyataan pendaftaran apabila yang bersangkutan tidak dapat mengatasi pelanggaran yang merupakan penyebab terbitnya sanksi administratif berupa peringatan tertulis sampai dengan jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).
(2) Otoritas Jasa Keuangan dapat mengenakan sanksi administratif berupa pembatalan pernyataan pendaftaran kepada Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi, Agen Asuransi, atau pihak lain yang bukan merupakan profesi penyedia jasa bagi Perusahaan Perasuransian tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), dalam hal terdapat pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian yang dinilai membahayakan kepentingan pemegang polis, tertanggung, atau peserta.
(3) Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan kepada masyarakat mengenai pengenaan sanksi administratif berupa pembatalan pernyataan pendaftaran Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi, Agen Asuransi, atau pihak lain yang bukan merupakan profesi penyedia jasa bagi Perusahaan Perasuransian melalui situs web resmi Otoritas Jasa Keuangan dan/atau media cetak berskala nasional.
Pasal 13
(1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(2) dikenakan kepada pemegang saham, pengendali, direksi, dewan komisaris, atau DPS dari Perusahaan Perasuransian secara bertahap yang diawali dengan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, kecuali diatur berbeda.
(2) Pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut atas setiap pelanggarannya yaitu sanksi administratif berupa peringatan tertulis pertama, peringatan tertulis kedua, dan peringatan tertulis ketiga atau terakhir.
(3) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis pertama dan peringatan tertulis kedua dapat dikenakan sebagai sanksi administratif berupa peringatan tertulis terakhir apabila pemegang saham, pengendali, direksi, dewan komisaris, atau DPS pernah melakukan pelanggaran yang sama dalam 1 (satu) tahun terakhir sebelum tanggal pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis atau berdasarkan pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan sanksi administratif berupa peringatan tertulis berikutnya tidak diperlukan.
(4) Jangka waktu pemberlakuan sanksi administratif berupa peringatan tertulis bagi pemegang saham, pengendali, direksi, dewan komisaris, atau DPS masing-masing paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya sanksi administratif tersebut.
Pasal 14
Pasal 15
(1) Pemegang saham atau pengendali dari Perusahaan Perasuransian yang dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dapat diberi masa penyesuaian paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya sanksi administratif berupa larangan menjadi pemegang saham atau pengendali.
(2) Masa penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
(3) Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang saham atau pengendali harus mengajukan permohonan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat ketetapan sanksi administratif.
(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
a. latar belakang atau alasan permohonan masa penyesuaian;
b. jangka waktu penyesuaian yang diusulkan; dan
c. langkah yang akan ditempuh selama masa penyesuaian.
BAB Kesatu
Prosedur dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif bagi Perusahaan Perasuransian
(1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dikenakan kepada Perusahaan Perasuransian secara bertahap yang diawali dengan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, kecuali diatur berbeda.
(2) Pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut atas setiap pelanggaran yaitu sanksi administratif berupa peringatan tertulis pertama, peringatan tertulis kedua, dan peringatan tertulis ketiga atau terakhir.
(3) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis pertama dan peringatan tertulis kedua dapat dikenakan sebagai sanksi administratif berupa peringatan tertulis terakhir apabila Perusahaan Perasuransian:
a. pernah melakukan pelanggaran yang sama dalam 1 (satu) tahun terakhir sebelum tanggal pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis;
b. sedang dikenai sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha karena pelanggaran yang lain; dan/atau
c. berdasarkan pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan sanksi peringatan tertulis berikutnya tidak diperlukan.
(4) Jangka waktu pemberlakuan sanksi administratif berupa peringatan tertulis bagi Perusahaan Perasuransian masing-masing paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya sanksi administratif tersebut.
(5) Jangka waktu pemberlakuan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberlakukan lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menilai bahwa jenis pelanggaran yang dilakukan tidak mungkin dapat diatasi dalam jangka waktu tersebut, yaitu menjadi:
a. paling lama 6 (enam) bulan, dalam hal:
1. perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah dikenai sanksi administratif karena tidak terpenuhinya ketentuan minimum tingkat solvabilitas dan/atau ekuitas minimum; atau
2. perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, atau perusahaan penilai kerugian asuransi dikenai sanksi administratif karena tidak terpenuhinya ketentuan ekuitas minimum; atau
b. paling lama 3 (tiga) bulan, dalam hal penyebab pengenaan sanksi administratif selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
Pasal 4
(1) Perusahaan Perasuransian dikenai sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha apabila Perusahaan Perasuransian tidak dapat mengatasi pelanggaran yang merupakan penyebab terbitnya sanksi peringatan tertulis terakhir sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) atau ayat (5).
(2) Sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha.
(3) Otoritas Jasa Keuangan dapat mengenakan sanksi pembatasan kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha kepada Perusahaan Perasuransian tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dalam hal kondisi kesehatan keuangan Perusahaan Perasuransian memburuk dan/atau Perusahaan Perasuransian dinilai membahayakan kepentingan pemegang polis, tertanggung, atau peserta.
(4) Perusahaan Perasuransian yang sedang dikenai sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) tetap dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis apabila melakukan pelanggaran baru selain yang telah menjadi dasar pengenaan sanksi pembatasan kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha.
(5) Jangka waktu pemberlakuan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha bagi Perusahaan Perasuransian adalah:
a. paling lama 1 (satu) tahun untuk pembatasan kegiatan usaha untuk sebagian kegiatan usaha;
atau
b. paling lama 3 (tiga) bulan untuk pembatasan kegiatan usaha untuk seluruh kegiatan usaha, sejak ditetapkannya sanksi administratif tersebut.
Pasal 5
(1) Perusahaan Perasuransian dikenai sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha untuk seluruh kegiatan usaha apabila Perusahaan Perasuransian tidak dapat mengatasi pelanggaran yang merupakan penyebab terbitnya sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha untuk sebagian kegiatan usaha sampai dengan jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf a.
(2) Dalam hal Perusahaan Perasuransian yang sedang dikenai sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan untuk seluruh kegiatan usaha dikenai sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha baru karena pelanggaran baru maka:
a. pelanggaran baru tersebut menjadi dasar tambahan atas pengenaan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha untuk seluruh kegiatan usaha; dan
b. jangka waktu pemberlakuan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha mengikuti batas waktu pemberlakuan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha untuk seluruh kegiatan usaha yang telah dikenakan kepada Perusahaan Perasuransian sebelumnya.
(3) Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan kepada masyarakat mengenai pengenaan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha melalui situs web resmi Otoritas Jasa Keuangan dan/atau media cetak berskala nasional.
Pasal 6
(1) Perusahaan Perasuransian dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha apabila Perusahaan Perasuransian tidak dapat mengatasi pelanggaran yang merupakan penyebab terbitnya sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha untuk seluruh kegiatan usaha sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf b.
(2) Otoritas Jasa Keuangan dapat mengenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha kepada Perusahaan Perasuransian tanpa didahului pengenaan sanksi administratif yang lain, dalam hal:
a. kondisi keuangan Perusahaan Perasuransian memburuk secara drastis;
b. pemegang saham Perusahaan Perasuransian tidak kooperatif;
c. direksi, dewan komisaris, atau yang setara, atau DPS pada Perusahaan Perasuransian tidak memiliki jalan keluar untuk mengatasi permasalahan yang membahayakan kepentingan pemegang polis, tertanggung, atau peserta;
d. diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang perasuransian; dan/atau
e. kondisi lain yang menurut penilaian Otoritas Jasa Keuangan dapat membahayakan kepentingan pemegang polis, tertanggung, atau peserta.
(3) Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan kepada masyarakat mengenai pengenaan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha melalui situs web resmi Otoritas Jasa Keuangan dan/atau media cetak berskala nasional.
Pasal 7
(1) Perusahaan Perasuransian dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan untuk memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah untuk lini usaha tertentu.
(2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan terhadap Perusahaan Perasuransian yang sedang dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
(3) Jangka waktu pemberlakuan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya sanksi administratif tersebut.
(4) Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan kepada masyarakat mengenai pengenaan sanksi administratif berupa larangan untuk memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah untuk lini usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui situs web resmi Otoritas Jasa Keuangan dan/atau media cetak berskala nasional.
BAB Kedua
Prosedur dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif bagi Konsultan Aktuaria, Penilai, Akuntan Publik, atau Pihak Lain yang Merupakan Profesi Penyedia Jasa bagi
(1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dikenakan kepada Konsultan Aktuaria, Penilai, atau pihak lain yang merupakan profesi penyedia jasa bagi Perusahaan Perasuransian secara bertahap yang diawali dengan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, kecuali diatur berbeda.
(2) Pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut atas setiap pelanggaran yaitu sanksi administratif berupa peringatan tertulis pertama, peringatan tertulis kedua, dan peringatan tertulis ketiga atau terakhir.
(3) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis pertama atau peringatan tertulis kedua dapat dikenakan sebagai sanksi administratif berupa peringatan tertulis terakhir apabila Konsultan Aktuaria, Penilai, atau pihak lain yang merupakan profesi penyedia jasa bagi Perusahaan Perasuransian:
a. pernah melakukan pelanggaran yang sama dalam 1 (satu) tahun terakhir sebelum tanggal pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis;
b. sedang dikenai sanksi administratif berupa sanksi pembatasan seluruh kegiatan usaha karena pelanggaran yang lain; dan/atau
c. berdasarkan pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan sanksi administratif berupa peringatan tertulis berikutnya tidak diperlukan.
(4) Jangka waktu pemberlakuan sanksi administratif berupa peringatan tertulis bagi Konsultan Aktuaria, Penilai, atau pihak lain yang merupakan profesi penyedia jasa bagi
Perusahaan Perasuransian masing-masing paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya sanksi administratif tersebut.
Pasal 9
(1) Konsultan Aktuaria, Penilai, atau pihak lain yang merupakan profesi penyedia jasa bagi Perusahaan Perasuransian dikenai sanksi administratif berupa pembatasan seluruh kegiatan usaha apabila yang bersangkutan tidak dapat mengatasi pelanggaran yang merupakan penyebab terbitnya sanksi administratif berupa peringatan tertulis terakhir sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(4).
(2) Jangka waktu pemberlakuan sanksi administratif berupa pembatasan seluruh kegiatan usaha bagi Konsultan Aktuaria, Penilai, atau pihak lain yang merupakan profesi penyedia jasa bagi Perusahaan Perasuransian adalah paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkan sanksi administratif tersebut.
(3) Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan kepada masyarakat mengenai pengenaan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha melalui situs web resmi Otoritas Jasa Keuangan dan/atau media cetak berskala nasional.
Pasal 10
(1) Konsultan Aktuaria, Penilai, atau pihak lain yang merupakan profesi penyedia jasa bagi Perusahaan Perasuransian dikenai sanksi administratif berupa pembatalan pernyataan pendaftaran apabila yang bersangkutan tidak dapat mengatasi pelanggaran yang merupakan penyebab terbitnya sanksi administratif berupa pembatasan seluruh kegiatan usaha sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
(2) Prosedur dan tata cara pengenaan sanksi administratif bagi Akuntan Publik mengacu pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa Akuntan Publik dan kantor Akuntan Publik dalam kegiatan jasa keuangan.
(3) Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan kepada masyarakat mengenai pengenaan sanksi administratif berupa pembatalan pernyataan pendaftaran Konsultan Aktuaria, Penilai, atau pihak lain yang merupakan profesi penyedia jasa bagi Perusahaan Perasuransian melalui situs web resmi Otoritas Jasa Keuangan dan/atau media cetak berskala nasional.
BAB Ketiga
Prosedur dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif bagi Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi, Agen Asuransi, atau Pihak Lain yang Bukan Merupakan Profesi Penyedia Jasa bagi
(1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dikenakan kepada Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi, Agen Asuransi, atau pihak lain yang bukan merupakan profesi penyedia jasa bagi Perusahaan Perasuransian secara bertahap yang diawali dengan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, kecuali diatur berbeda.
(2) Pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut atas setiap pelanggaran.
(3) Jangka waktu pemberlakuan sanksi administratif berupa peringatan tertulis untuk Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi, Agen Asuransi, atau pihak lain yang bukan merupakan profesi penyedia jasa bagi Perusahaan Perasuransian masing-masing paling lama 30 (tiga
puluh) hari sejak ditetapkannya sanksi administratif tersebut.
Pasal 12
(1) Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi, Agen Asuransi, atau pihak lain yang bukan merupakan profesi penyedia jasa bagi Perusahaan Perasuransian dikenai sanksi administratif berupa pembatalan pernyataan pendaftaran apabila yang bersangkutan tidak dapat mengatasi pelanggaran yang merupakan penyebab terbitnya sanksi administratif berupa peringatan tertulis sampai dengan jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).
(2) Otoritas Jasa Keuangan dapat mengenakan sanksi administratif berupa pembatalan pernyataan pendaftaran kepada Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi, Agen Asuransi, atau pihak lain yang bukan merupakan profesi penyedia jasa bagi Perusahaan Perasuransian tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), dalam hal terdapat pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian yang dinilai membahayakan kepentingan pemegang polis, tertanggung, atau peserta.
(3) Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan kepada masyarakat mengenai pengenaan sanksi administratif berupa pembatalan pernyataan pendaftaran Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi, Agen Asuransi, atau pihak lain yang bukan merupakan profesi penyedia jasa bagi Perusahaan Perasuransian melalui situs web resmi Otoritas Jasa Keuangan dan/atau media cetak berskala nasional.
BAB Keempat
Prosedur dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif bagi Pemegang Saham, Pengendali, Direksi, Dewan Komisaris, atau DPS
(1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(2) dikenakan kepada pemegang saham, pengendali, direksi, dewan komisaris, atau DPS dari Perusahaan Perasuransian secara bertahap yang diawali dengan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, kecuali diatur berbeda.
(2) Pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut atas setiap pelanggarannya yaitu sanksi administratif berupa peringatan tertulis pertama, peringatan tertulis kedua, dan peringatan tertulis ketiga atau terakhir.
(3) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis pertama dan peringatan tertulis kedua dapat dikenakan sebagai sanksi administratif berupa peringatan tertulis terakhir apabila pemegang saham, pengendali, direksi, dewan komisaris, atau DPS pernah melakukan pelanggaran yang sama dalam 1 (satu) tahun terakhir sebelum tanggal pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis atau berdasarkan pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan sanksi administratif berupa peringatan tertulis berikutnya tidak diperlukan.
(4) Jangka waktu pemberlakuan sanksi administratif berupa peringatan tertulis bagi pemegang saham, pengendali, direksi, dewan komisaris, atau DPS masing-masing paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya sanksi administratif tersebut.
Pasal 14
Pasal 15
(1) Pemegang saham atau pengendali dari Perusahaan Perasuransian yang dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dapat diberi masa penyesuaian paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya sanksi administratif berupa larangan menjadi pemegang saham atau pengendali.
(2) Masa penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
(3) Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang saham atau pengendali harus mengajukan permohonan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat ketetapan sanksi administratif.
(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
a. latar belakang atau alasan permohonan masa penyesuaian;
b. jangka waktu penyesuaian yang diusulkan; dan
c. langkah yang akan ditempuh selama masa penyesuaian.
(1) Setiap Orang dapat dikenai sanksi administratif berupa denda administratif.
(2) Pelanggaran yang menyebabkan timbulnya sanksi administratif berupa denda administratif dan besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang perasuransian.
(3) Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan memuat paling sedikit:
a. besaran denda administratif; dan
b. pelanggaran yang menyebabkan dikenakan denda administratif.
(4) Tata cara pembayaran sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) mengacu pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan
mengenai tata cara penagihan sanksi administratif berupa denda di sektor jasa keuangan.
BAB V
PROSEDUR DAN TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN ATAS SANKSI ADMINISTRATIF
(1) Setiap Orang yang dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat mengajukan keberatan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diajukan secara tertulis dalam bahasa INDONESIA dengan menyampaikan alasan yang kuat mengenai keberatan atas sanksi administratif yang dikenakan dan disertai dengan bukti yang mendukung.
(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat ketetapan sanksi administratif.
(4) Otoritas Jasa Keuangan mengabulkan atau menolak keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan atas sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(5) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dikabulkan, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan surat pembatalan pengenaan sanksi administratif.
(6) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditolak, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan surat penolakan atas keberatan yang diajukan yang disertai dengan alasan penolakan dan penegasan bahwa sanksi administratif tetap berlaku.
BAB VI
PROSEDUR DAN TATA CARA PENGAKHIRAN DAN PENCABUTAN SANKSI ADMINISTRATIF
(1) Sanksi administratif berakhir apabila Setiap Orang yang dikenai sanksi administratif menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan bahwa yang bersangkutan telah mengatasi pelanggaran yang merupakan penyebab terbitnya sanksi administratif dalam jangka waktu yang diberikan dan Otoritas Jasa Keuangan menilai bahwa yang bersangkutan telah mengatasi pelanggaran dimaksud.
(2) Pengakhiran sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Otoritas Jasa Keuangan dengan menerbitkan surat pencabutan sanksi administratif, kecuali apabila pada saat sanksi administratif diterbitkan, yang bersangkutan diketahui Otoritas Jasa Keuangan telah mengatasi pelanggaran yang merupakan penyebab terbitnya sanksi administratif dimaksud.
(3) Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan kepada masyarakat mengenai pengakhiran sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha, untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha, larangan untuk memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah untuk lini usaha tertentu melalui situs web resmi Otoritas Jasa Keuangan dan/atau media cetak berskala nasional.
BAB VII
PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBLOKIRAN KEKAYAAN PERUSAHAAN ASURANSI, PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, PERUSAHAAN REASURANSI, DAN PERUSAHAAN
(1) Otoritas Jasa Keuangan dapat memerintahkan untuk melakukan Pemblokiran atau meminta instansi yang berwenang untuk memblokir sebagian atau seluruh Kekayaan dari perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah yang sedang dikenai sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha karena tidak memenuhi ketentuan tingkat solvabilitas atau dicabut izin usahanya.
(2) Untuk melaksanakan Pemblokiran sebagian atau seluruh Kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Otoritas Jasa Keuangan MENETAPKAN surat perintah Pemblokiran atau mengajukan surat permintaan Pemblokiran kepada:
a. bank;
b. lembaga penyimpanan dan penyelesaian;
c. bank kustodian;
d. Badan Pertanahan Nasional; dan/atau
e. pihak lain yang berwenang melakukan Pemblokiran.
(3) Jenis Kekayaan yang dapat diblokir adalah:
a. deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan giro pada bank;
b. saham yang tercatat di bursa efek;
c. obligasi korporasi yang tercatat di bursa efek;
d. medium term notes;
e. surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik INDONESIA;
f. surat berharga yang diterbitkan oleh negara selain Negara Republik INDONESIA;
g. surat berharga yang diterbitkan oleh Bank INDONESIA;
h. unit penyertaan reksadana;
i. efek beragun aset;
j. unit penyertaan dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif;
k. transaksi surat berharga melalui repurchase agreement (REPO);
l. bangunan dengan hak strata (strata title);
m. tanah dengan bangunan;
n. tanah; dan/atau
o. Kekayaan lain.
Pasal 20
(1) Penyampaian perintah atau permintaan Pemblokiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(2) Perintah atau permintaan Pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh Otoritas Jasa Keuangan yang paling sedikit memuat informasi mengenai:
a. dasar hukum kewenangan Otoritas Jasa Keuangan untuk meminta Pemblokiran Kekayaan;
b. identitas pihak yang akan diblokir kekayaannya;
c. daftar Kekayaan yang akan diblokir; dan
d. jangka waktu Pemblokiran.
Pasal 21
(1) Atas perintah atau permintaan Pemblokiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, pihak yang melakukan Pemblokiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) membuat berita acara Pemblokiran yang paling sedikit memuat:
a. nomor dan tanggal surat permintaan Pemblokiran;
b. hari dan tanggal diterimanya surat permintaan Pemblokiran;
c. hari dan tanggal dilakukannya Pemblokiran; dan
d. identitas pihak yang diblokir kekayaannya.
(2) Berita acara Pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah yang diblokir kekayaannya paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak dilakukan Pemblokiran.
Pasal 22
(1) Otoritas Jasa Keuangan melakukan pencabutan blokir terhadap sebagian atau seluruh Kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) apabila:
a. kondisi yang menyebabkan Pemblokiran Kekayaan tidak terpenuhi lagi; dan/atau
b. Otoritas Jasa Keuangan menilai Pemblokiran tidak diperlukan lagi.
(2) Otoritas Jasa Keuangan melakukan pencabutan blokir pada ayat (1) dengan mengajukan surat perintah atau surat permintaan pencabutan blokir kepada pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).
Pasal 23
Atas perintah atau permintaan pencabutan blokir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), pihak yang melakukan Pemblokiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) menindaklanjuti perintah atau permintaan dimaksud dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya surat perintah atau surat permintaan pencabutan blokir.
Pasal 24
(1) Atas perintah atau permintaan pencabutan blokir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, pihak yang melakukan pencabutan blokir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) membuat berita acara pencabutan blokir yang paling sedikit memuat:
a. nomor dan tanggal surat permintaan pencabutan blokir;
b. hari dan tanggal diterimanya surat permintaan pencabutan blokir;
c. hari dan tanggal dilakukannya pencabutan blokir;
dan
d. identitas pihak yang dicabut blokir kekayaannya.
(2) Berita acara pencabutan blokir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah yang dicabut blokir kekayaannya paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak dilakukan pencabutan blokir.
(3) Pencabutan blokir dianggap efektif pada saat pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) menerbitkan berita acara pencabutan blokir.
(1) Otoritas Jasa Keuangan dapat memerintahkan untuk melakukan Pemblokiran atau meminta instansi yang berwenang untuk memblokir sebagian atau seluruh Kekayaan dari perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah yang sedang dikenai sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha karena tidak memenuhi ketentuan tingkat solvabilitas atau dicabut izin usahanya.
(2) Untuk melaksanakan Pemblokiran sebagian atau seluruh Kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Otoritas Jasa Keuangan MENETAPKAN surat perintah Pemblokiran atau mengajukan surat permintaan Pemblokiran kepada:
a. bank;
b. lembaga penyimpanan dan penyelesaian;
c. bank kustodian;
d. Badan Pertanahan Nasional; dan/atau
e. pihak lain yang berwenang melakukan Pemblokiran.
(3) Jenis Kekayaan yang dapat diblokir adalah:
a. deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan giro pada bank;
b. saham yang tercatat di bursa efek;
c. obligasi korporasi yang tercatat di bursa efek;
d. medium term notes;
e. surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik INDONESIA;
f. surat berharga yang diterbitkan oleh negara selain Negara Republik INDONESIA;
g. surat berharga yang diterbitkan oleh Bank INDONESIA;
h. unit penyertaan reksadana;
i. efek beragun aset;
j. unit penyertaan dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif;
k. transaksi surat berharga melalui repurchase agreement (REPO);
l. bangunan dengan hak strata (strata title);
m. tanah dengan bangunan;
n. tanah; dan/atau
o. Kekayaan lain.
Pasal 20
(1) Penyampaian perintah atau permintaan Pemblokiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(2) Perintah atau permintaan Pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh Otoritas Jasa Keuangan yang paling sedikit memuat informasi mengenai:
a. dasar hukum kewenangan Otoritas Jasa Keuangan untuk meminta Pemblokiran Kekayaan;
b. identitas pihak yang akan diblokir kekayaannya;
c. daftar Kekayaan yang akan diblokir; dan
d. jangka waktu Pemblokiran.
Pasal 21
(1) Atas perintah atau permintaan Pemblokiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, pihak yang melakukan Pemblokiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) membuat berita acara Pemblokiran yang paling sedikit memuat:
a. nomor dan tanggal surat permintaan Pemblokiran;
b. hari dan tanggal diterimanya surat permintaan Pemblokiran;
c. hari dan tanggal dilakukannya Pemblokiran; dan
d. identitas pihak yang diblokir kekayaannya.
(2) Berita acara Pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah yang diblokir kekayaannya paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak dilakukan Pemblokiran.
(1) Otoritas Jasa Keuangan melakukan pencabutan blokir terhadap sebagian atau seluruh Kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) apabila:
a. kondisi yang menyebabkan Pemblokiran Kekayaan tidak terpenuhi lagi; dan/atau
b. Otoritas Jasa Keuangan menilai Pemblokiran tidak diperlukan lagi.
(2) Otoritas Jasa Keuangan melakukan pencabutan blokir pada ayat (1) dengan mengajukan surat perintah atau surat permintaan pencabutan blokir kepada pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).
Pasal 23
Atas perintah atau permintaan pencabutan blokir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), pihak yang melakukan Pemblokiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) menindaklanjuti perintah atau permintaan dimaksud dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya surat perintah atau surat permintaan pencabutan blokir.
Pasal 24
(1) Atas perintah atau permintaan pencabutan blokir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, pihak yang melakukan pencabutan blokir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) membuat berita acara pencabutan blokir yang paling sedikit memuat:
a. nomor dan tanggal surat permintaan pencabutan blokir;
b. hari dan tanggal diterimanya surat permintaan pencabutan blokir;
c. hari dan tanggal dilakukannya pencabutan blokir;
dan
d. identitas pihak yang dicabut blokir kekayaannya.
(2) Berita acara pencabutan blokir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah yang dicabut blokir kekayaannya paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak dilakukan pencabutan blokir.
(3) Pencabutan blokir dianggap efektif pada saat pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) menerbitkan berita acara pencabutan blokir.
(1) Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, sanksi administratif yang telah dikenakan kepada Perusahaan Perasuransian sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dinyatakan tetap berlaku.
(2) Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, sanksi administratif yang belum diterbitkan yang merupakan tahapan lanjutan dari sanksi
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, ketentuan mengenai prosedur dan tata cara pengenaan sanksi administratif di bidang perasuransian tunduk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 April 2017
KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,
ttd
MULIAMAN D. HADAD
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 April 2017
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
YASONNA H. LAOLY
(1) Pemegang saham, pengendali, direksi, dewan komisaris, atau DPS dikenai sanksi administratif berupa larangan
menjadi pemegang saham, pengendali, direksi, dewan komisaris, DPS, atau menduduki jabatan eksekutif di bawah direksi, atau yang setara dengan jabatan eksekutif di bawah direksi pada Perusahaan Perasuransian apabila yang bersangkutan tidak dapat mengatasi pelanggaran yang merupakan penyebab terbitnya sanksi administratif berupa peringatan tertulis terakhir dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4).
(2) Sanksi administratif berupa larangan menjadi pemegang saham, pengendali, direksi, dewan komisaris, DPS, atau menduduki jabatan eksekutif di bawah direksi, atau yang setara dengan jabatan eksekutif di bawah direksi pada Perusahaan Perasuransian dapat dikenakan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, 5 (lima) tahun, atau 20 (dua puluh) tahun.
(3) Sanksi administratif berupa larangan menjadi pemegang saham atau pengendali dikenakan untuk jangka waktu:
a. 3 (tiga) tahun, dalam hal pemegang saham atau pengendali:
1. mempengaruhi dan/atau menyuruh direksi, dewan komisaris, DPS, pejabat eksekutif, dan/atau pegawai untuk melakukan perbuatan yang melanggar prinsip kehati- hatian dan/atau asas usaha perasuransian yang sehat;
2. terbukti tidak melaksanakan perintah Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan dan/atau tidak melakukan sesuatu;
3. tidak mampu melakukan upaya yang diperlukan apabila Perusahaan Perasuransian mengalami kesulitan permodalan atau likuiditas; atau
4. terbukti menolak memberikan komitmen dan/atau tidak memenuhi komitmen yang
telah disepakati dengan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau pemerintah;
b. 5 (lima) tahun, dalam hal pemegang saham atau pengendali:
1. mempengaruhi dan/atau menyuruh direksi, dewan komisaris, DPS, pejabat eksekutif, dan/atau pegawai untuk mengaburkan pelanggaran ketentuan atau kondisi keuangan dan/atau transaksi;
2. mempengaruhi dan/atau menyuruh direksi, dewan komisaris, DPS, pejabat eksekutif, dan/atau pegawai untuk memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada pemegang saham, dewan komisaris, direksi, DPS, pejabat eksekutif, pegawai, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perusahaan Perasuransian; atau
3. melakukan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a secara berulang, lebih dari 1 (satu) pelanggaran, dan/atau terbukti menguntungkan diri sendiri maupun pihak lain; atau
c. 20 (dua puluh) tahun, dalam hal pemegang saham atau pengendali:
1. terbukti melakukan tindak pidana di sektor jasa keuangan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. terbukti menyebabkan Perusahaan Perasuransian mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha Perusahaan Perasuransian dan/atau dapat membahayakan industri perasuransian; atau
3. terbukti dinyatakan pailit dan/atau bersalah yang menyebabkan suatu Perusahaan Perasuransian dinyatakan pailit berdasarkan
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
(4) Sanksi administratif berupa larangan menjadi direksi, dewan komisaris, DPS, atau menduduki jabatan eksekutif di bawah direksi, atau yang setara dengan jabatan eksekutif di bawah direksi pada Perusahaan Perasuransian dikenakan untuk jangka waktu:
a. 3 (tiga) tahun, dalam hal direksi, dewan komisaris, atau DPS:
1. melanggar prinsip kehati-hatian di bidang perasuransian dan/atau asas usaha perasuransian yang sehat;
2. terbukti tidak melaksanakan perintah Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan dan/atau tidak melakukan sesuatu;
3. tidak mampu melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Perusahaan Perasuransian yang sehat; atau
4. terbukti menolak memberikan komitmen dan/atau tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau pemerintah;
b. 5 (lima) tahun, dalam hal direksi, dewan komisaris, atau DPS:
1. menyembunyikan dan/atau mengaburkan pelanggaran ketentuan atau kondisi keuangan dan/atau transaksi;
2. memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada pemegang saham, dewan komisaris, direksi, DPS, pejabat eksekutif, pegawai, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perusahaan Perasuransian; atau
3. melakukan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a secara berulang, lebih dari 1 (satu) pelanggaran, dan/atau terbukti
menguntungkan diri sendiri maupun pihak lain; atau
c. 20 (dua puluh) tahun, dalam hal direksi, dewan komisaris, atau DPS:
1. terbukti melakukan tindak pidana di sektor jasa keuangan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. terbukti menyebabkan Perusahaan Perasuransian mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha Perusahaan Perasuransian dan/atau dapat membahayakan industri perasuransian; atau
3. terbukti dinyatakan pailit dan/atau bersalah yang menyebabkan suatu Perusahaan Perasuransian dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
(5) Dalam hal kriteria pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang saham, pengendali, direksi, dewan komisaris, atau DPS berkaitan dengan integritas, Otoritas Jasa Keuangan dapat mengenakan sanksi administratif berupa larangan menjadi pemegang saham, pengendali, direksi, dewan komisaris, DPS, dan menduduki jabatan eksekutif di bawah direksi, atau yang setara dengan jabatan eksekutif di bawah direksi secara lintas jabatan.
(1) Pemegang saham, pengendali, direksi, dewan komisaris, atau DPS dikenai sanksi administratif berupa larangan
menjadi pemegang saham, pengendali, direksi, dewan komisaris, DPS, atau menduduki jabatan eksekutif di bawah direksi, atau yang setara dengan jabatan eksekutif di bawah direksi pada Perusahaan Perasuransian apabila yang bersangkutan tidak dapat mengatasi pelanggaran yang merupakan penyebab terbitnya sanksi administratif berupa peringatan tertulis terakhir dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4).
(2) Sanksi administratif berupa larangan menjadi pemegang saham, pengendali, direksi, dewan komisaris, DPS, atau menduduki jabatan eksekutif di bawah direksi, atau yang setara dengan jabatan eksekutif di bawah direksi pada Perusahaan Perasuransian dapat dikenakan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, 5 (lima) tahun, atau 20 (dua puluh) tahun.
(3) Sanksi administratif berupa larangan menjadi pemegang saham atau pengendali dikenakan untuk jangka waktu:
a. 3 (tiga) tahun, dalam hal pemegang saham atau pengendali:
1. mempengaruhi dan/atau menyuruh direksi, dewan komisaris, DPS, pejabat eksekutif, dan/atau pegawai untuk melakukan perbuatan yang melanggar prinsip kehati- hatian dan/atau asas usaha perasuransian yang sehat;
2. terbukti tidak melaksanakan perintah Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan dan/atau tidak melakukan sesuatu;
3. tidak mampu melakukan upaya yang diperlukan apabila Perusahaan Perasuransian mengalami kesulitan permodalan atau likuiditas; atau
4. terbukti menolak memberikan komitmen dan/atau tidak memenuhi komitmen yang
telah disepakati dengan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau pemerintah;
b. 5 (lima) tahun, dalam hal pemegang saham atau pengendali:
1. mempengaruhi dan/atau menyuruh direksi, dewan komisaris, DPS, pejabat eksekutif, dan/atau pegawai untuk mengaburkan pelanggaran ketentuan atau kondisi keuangan dan/atau transaksi;
2. mempengaruhi dan/atau menyuruh direksi, dewan komisaris, DPS, pejabat eksekutif, dan/atau pegawai untuk memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada pemegang saham, dewan komisaris, direksi, DPS, pejabat eksekutif, pegawai, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perusahaan Perasuransian; atau
3. melakukan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a secara berulang, lebih dari 1 (satu) pelanggaran, dan/atau terbukti menguntungkan diri sendiri maupun pihak lain; atau
c. 20 (dua puluh) tahun, dalam hal pemegang saham atau pengendali:
1. terbukti melakukan tindak pidana di sektor jasa keuangan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. terbukti menyebabkan Perusahaan Perasuransian mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha Perusahaan Perasuransian dan/atau dapat membahayakan industri perasuransian; atau
3. terbukti dinyatakan pailit dan/atau bersalah yang menyebabkan suatu Perusahaan Perasuransian dinyatakan pailit berdasarkan
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
(4) Sanksi administratif berupa larangan menjadi direksi, dewan komisaris, DPS, atau menduduki jabatan eksekutif di bawah direksi, atau yang setara dengan jabatan eksekutif di bawah direksi pada Perusahaan Perasuransian dikenakan untuk jangka waktu:
a. 3 (tiga) tahun, dalam hal direksi, dewan komisaris, atau DPS:
1. melanggar prinsip kehati-hatian di bidang perasuransian dan/atau asas usaha perasuransian yang sehat;
2. terbukti tidak melaksanakan perintah Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan dan/atau tidak melakukan sesuatu;
3. tidak mampu melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Perusahaan Perasuransian yang sehat; atau
4. terbukti menolak memberikan komitmen dan/atau tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau pemerintah;
b. 5 (lima) tahun, dalam hal direksi, dewan komisaris, atau DPS:
1. menyembunyikan dan/atau mengaburkan pelanggaran ketentuan atau kondisi keuangan dan/atau transaksi;
2. memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada pemegang saham, dewan komisaris, direksi, DPS, pejabat eksekutif, pegawai, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perusahaan Perasuransian; atau
3. melakukan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a secara berulang, lebih dari 1 (satu) pelanggaran, dan/atau terbukti
menguntungkan diri sendiri maupun pihak lain; atau
c. 20 (dua puluh) tahun, dalam hal direksi, dewan komisaris, atau DPS:
1. terbukti melakukan tindak pidana di sektor jasa keuangan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. terbukti menyebabkan Perusahaan Perasuransian mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha Perusahaan Perasuransian dan/atau dapat membahayakan industri perasuransian; atau
3. terbukti dinyatakan pailit dan/atau bersalah yang menyebabkan suatu Perusahaan Perasuransian dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
(5) Dalam hal kriteria pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang saham, pengendali, direksi, dewan komisaris, atau DPS berkaitan dengan integritas, Otoritas Jasa Keuangan dapat mengenakan sanksi administratif berupa larangan menjadi pemegang saham, pengendali, direksi, dewan komisaris, DPS, dan menduduki jabatan eksekutif di bawah direksi, atau yang setara dengan jabatan eksekutif di bawah direksi secara lintas jabatan.