PERBAN

Peraturan Badan Nomor 16-pojk-03-2017 Tahun 2017 tentang Bank Perantara

PERBAN Nomor 16-pojk-03-2017 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan: 1. Bank adalah Bank sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UNDANG-UNDANG Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan Bank Syariah sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 21 tentang Perbankan Syariah. 2. Bank Umum Konvensional adalah bank umum yang menjalankan kegiatan usaha secara konvensional dalam kegiatan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 3. Bank Umum Syariah adalah bank umum yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dalam kegiatan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 4. Bank Perantara adalah bank umum yang didirikan oleh Lembaga Penjamin Simpanan untuk digunakan sebagai sarana resolusi dengan menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban bank yang ditangani Lembaga Penjamin Simpanan, selanjutnya menjalankan kegiatan usaha perbankan, dan akan dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain. 5. Bank Asal adalah Bank yang sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajibannya dialihkan kepada Bank Perantara. 6. Unit Usaha Syariah adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. 7. Lembaga Penjamin Simpanan yang selanjutnya disingkat LPS adalah Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas UNDANG-UNDANG Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi UNDANG-UNDANG. 8. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

BAB II

PENDIRIAN BANK PERANTARA

Pasal 5

Koreksi

(1) Bank Perantara hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh LPS. (2) Dalam pendirian Bank Perantara oleh LPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku: a. ketentuan yang mewajibkan perseroan terbatas didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai perseroan terbatas; dan b. batas maksimum kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK mengenai kepemilikan saham bank umum.

Pasal 6

Pemberian izin Bank Perantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan melalui 2 (dua) tahap, yaitu: a. persetujuan prinsip untuk melakukan persiapan pendirian Bank Perantara; dan b. izin usaha untuk melakukan kegiatan usaha Bank Perantara setelah persiapan pendirian Bank Perantara sebagaimana dimaksud dalam huruf a selesai dilakukan. Bagian Pertama Persetujuan Prinsip

Pasal 7

Permohonan persetujuan prinsip pendirian Bank Perantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diajukan oleh LPS.

Pasal 8

(1) Modal dasar untuk mendapatkan persetujuan prinsip paling sedikit sebesar modal dasar untuk pendirian perseroan terbatas. (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluruhnya harus ditempatkan dan disetor penuh.

Pasal 9

Permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diajukan oleh LPS kepada OJK, disertai dengan dokumen: a. anggaran dasar yang paling sedikit memuat: 1. nama dan tempat kedudukan; 2. kegiatan usaha sebagai Bank; 3. permodalan; 4. kepemilikan; 5. wewenang, tanggung jawab, dan masa jabatan anggota direksi dan anggota dewan komisaris, serta anggota dewan pengawas syariah bagi Bank Perantara yang melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Umum Syariah; dan 6. persyaratan bahwa pengangkatan anggota direksi dan anggota dewan komisaris, serta anggota dewan pengawas syariah bagi Bank Perantara yang melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Umum Syariah harus memperoleh persetujuan OJK terlebih dahulu; b. bukti setoran modal; dan c. struktur organisasi dan sumber daya manusia, pedoman manajemen risiko, tata kelola perusahaan yang baik, prosedur kerja, rencana sistem teknologi informasi yang akan digunakan, rencana bisnis, dan proyeksi neraca, laba rugi, serta laporan arus kas bulanan.

Pasal 10

Persyaratan dokumen permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dapat diganti dengan surat pernyataan dari LPS yang menyatakan bahwa persyaratan dokumen akan dipenuhi dengan menggunakan data dan/atau dokumen calon Bank Asal yang akan dialihkan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban pada saat pengajuan permohonan izin usaha Bank Perantara.

Pasal 11

(1) Dalam rangka memberikan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, OJK melakukan penilaian atas kelengkapan dokumen. (2) Berdasarkan hasil penilaian atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK dapat meminta LPS untuk melengkapi dan/atau melakukan perbaikan dokumen permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip.

Pasal 12

Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diberikan oleh OJK paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah dokumen permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip diterima secara lengkap.

Pasal 13

Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berlaku paling lama sampai dengan persetujuan izin usaha diberikan oleh OJK.

Pasal 14

Bank Perantara hanya dapat melakukan kegiatan usaha setelah memperoleh izin usaha dari OJK.

Pasal 15

Pengajuan permohonan izin usaha pendirian Bank Perantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan dalam hal calon Bank Asal telah ditetapkan sebagai Bank dalam pengawasan khusus.

Pasal 16

(1) Modal disetor untuk mendapatkan izin usaha pendirian Bank Perantara adalah sebesar permodalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum. (2) Jumlah modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluruhnya harus ditempatkan dan disetor penuh pada saat pengajuan permohonan izin usaha Bank Perantara.

Pasal 17

Permohonan untuk mendapatkan izin usaha Bank Perantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b diajukan oleh LPS kepada OJK, disertai dengan dokumen: a. bukti pelunasan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2); b. susunan direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas syariah bagi Bank Perantara yang melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Umum Syariah; c. rencana tindak (action plan) paling sedikit meliputi cara dan jadwal pengalihan, pemenuhan dan pengelolaan sumber daya manusia, serta migrasi infrastruktur Bank Perantara; d. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dalam hal dokumen belum dipenuhi pada saat permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; e. bukti kesiapan operasional; dan f. dokumen administratif yang diperlukan dalam rangka penilaian kemampuan dan kepatutan calon anggota direksi dan calon anggota dewan komisaris.

Pasal 18

(1) Dalam rangka memberikan persetujuan atas permohonan izin usaha, OJK melakukan: a. penilaian atas kelengkapan dokumen; dan b. penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon anggota direksi dan calon anggota dewan komisaris, serta wawancara terhadap calon anggota dewan pengawas syariah bagi Bank Perantara yang melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Umum Syariah. (2) Berdasarkan hasil penilaian atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK dapat meminta LPS untuk melengkapi dan/atau melakukan perbaikan dokumen, dan/atau mengajukan calon anggota direksi, calon anggota dewan komisaris dan/atau calon anggota dewan pengawas syariah bagi Bank Perantara yang melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Umum Syariah.

Pasal 19

OJK memberikan persetujuan atas permohonan izin usaha Bank Perantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 setelah terdapat keputusan yang MENETAPKAN penyelamatan Bank Asal dilakukan melalui pendirian Bank Perantara.

Pasal 20

(1) Bank Perantara yang telah mendapat izin usaha dari OJK harus melaksanakan kegiatan usaha perbankan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak izin usaha diberikan oleh OJK. (2) Pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan oleh direksi Bank Perantara kepada OJK paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan kegiatan operasional. (3) Berdasarkan permintaan LPS, OJK dapat memberikan persetujuan untuk memperpanjang jangka waktu pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 21

Dalam kondisi tertentu, LPS dapat mengajukan permohonan persetujuan prinsip dan izin usaha Bank Perantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 pada waktu yang sama.

Pasal 22

Permohonan persetujuan prinsip dan izin usaha Bank Perantara pada waktu yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 disertai dengan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dan huruf c, serta Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan huruf f.

Pasal 23

Pemberian persetujuan atas permohonan pendirian Bank Perantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diberikan oleh OJK berupa: a. persetujuan prinsip; dan b. izin usaha, yang diterbitkan secara bersamaan.

Pasal 24

Dalam rangka memberikan persetujuan atas permohonan pendirian Bank Perantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, OJK melakukan langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 18, dan Pasal 19.

BAB Kedua

Izin Usaha

Pasal 15

Koreksi

Pengajuan permohonan izin usaha pendirian Bank Perantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan dalam hal calon Bank Asal telah ditetapkan sebagai Bank dalam pengawasan khusus.

Pasal 16

Koreksi

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Dalam kondisi tertentu, LPS dapat mengajukan permohonan persetujuan prinsip dan izin usaha Bank Perantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 pada waktu yang sama.

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB III

KEGIATAN USAHA DAN JARINGAN KANTOR

Pasal 25

Koreksi

Bank Perantara dapat menggunakan sebagian atau seluruh sarana dan prasarana Bank Asal. Bagian Pertama Pengalihan Aset dan/atau Kewajiban

Pasal 26

Koreksi

(1) Bank Perantara menerima pengalihan aset dan/atau kewajiban dari 1 (satu) Bank Asal. (2) Dalam kondisi tertentu, 1 (satu) Bank Perantara dapat digunakan untuk menerima pengalihan aset dan/atau kewajiban lebih dari 1 (satu) Bank Asal.

Pasal 27

(1) Bank Perantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a: a. menerima pengalihan aset dan/atau kewajiban dari 1 (satu) atau lebih Bank Asal berupa Bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional; dan/atau b. menerima pengalihan aset dan/atau kewajiban selain aset dan/atau kewajiban Unit Usaha Syariah pada 1 (satu) atau lebih Bank Asal yang melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah. (2) Bank Perantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b: a. menerima pengalihan aset dan/atau kewajiban dari 1 (satu) atau lebih Bank Asal berupa Bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah; dan/atau b. menerima pengalihan aset dan/atau kewajiban Unit Usaha Syariah pada 1 (satu) atau lebih Bank Asal yang melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah.

Pasal 28

Bank Perantara hanya dapat menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank Asal yang memiliki kriteria tertentu.

Pasal 29

(1) Dalam hal terdapat sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank Asal lain yang akan dialihkan kepada Bank Perantara yang telah melakukan kegiatan usaha, Bank Perantara paling sedikit harus menyampaikan perubahan: a. rencana bisnis; b. rencana tindak (action plan) paling sedikit meliputi cara dan jadwal pengalihan, pemenuhan dan pengelolaan sumber daya manusia, serta migrasi infrastruktur dari Bank Asal yang akan dialihkan kepada Bank Perantara; dan c. rencana kebutuhan modal, kepada OJK paling lama 5 (lima) hari sebelum peralihan dilakukan. (2) Dalam hal diperlukan peningkatan modal sebagai akibat penambahan pengalihan aset dari Bank Asal lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Perantara harus meningkatkan permodalan terlebih dahulu paling lambat pada saat pengalihan.

Pasal 30

OJK dapat meminta LPS untuk mengganti anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan/atau anggota dewan pengawas syariah Bank Perantara yang telah melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, dalam hal menurut OJK anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan/atau anggota dewan pengawas syariah Bank Perantara dimaksud dinilai tidak lagi memenuhi persyaratan kompetensi akibat penambahan pengalihan sebagian atau seluruh aset dan kewajiban.

Pasal 31

(1) Bank Perantara dapat menjalankan produk dan kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank Asal. (2) Perizinan untuk menjalankan produk dan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dimiliki oleh Bank Asal demi hukum beralih kepada Bank Perantara sejak akta pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban ditandatangani.

Pasal 32

Bank Perantara wajib memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Bank Umum Konvensional dan/atau Bank Umum Syariah kecuali diatur lain dalam Peraturan OJK ini.

Pasal 33

(1) Bank Perantara wajib memenuhi persyaratan modal inti sesuai dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank Perantara paling lama 1 (satu) tahun sejak Bank Perantara memulai kegiatan usaha. (2) Dalam hal Bank Perantara tidak dapat memenuhi persyaratan modal inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Perantara wajib menyesuaikan kegiatan usaha Bank sesuai dengan modal inti yang dimiliki, paling lama 1 (satu) tahun sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 34

(1) Bank Perantara dapat melakukan pembukaan jaringan kantor baru untuk mendukung operasional Bank Perantara. (2) Pembukaan jaringan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh ketersediaan alokasi modal inti. (3) Dalam menghitung ketersediaan alokasi modal inti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jaringan kantor yang berasal dari Bank Asal tidak termasuk dalam perhitungan ketersediaan alokasi modal inti.

BAB IV

PENGAKHIRAN BANK PERANTARA

Pasal 35

Koreksi

Bank Perantara sudah tidak lagi menjadi Bank Perantara dalam hal LPS: a. menjual saham Bank Perantara kepada pihak lain; atau b. setelah mengalihkan seluruh aset dan/atau kewajiban Bank Perantara kepada Bank atau pihak lain.

Pasal 36

Koreksi

(1) Dalam hal LPS melakukan penjualan saham Bank Perantara kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a: a. penjualan saham wajib memenuhi persyaratan jumlah pemegang saham sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; b. pihak yang membeli saham Bank Perantara yang telah dijual dapat memiliki saham Bank melebihi batas maksimum kepemilikan saham sebagaimana pemegang saham yang memiliki Bank dalam penanganan atau penyelamatan oleh LPS sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK mengenai kepemilikan saham bank umum; dan c. dalam hal pada saat beralihnya sebagian atau seluruh kepemilikan Bank Perantara dari LPS kepada pemegang saham baru masih terdapat kewajiban keuangan yang harus dipenuhi, kewajiban keuangan harus dipenuhi oleh pemegang saham baru pada saat kepemilikan Bank Perantara beralih. (2) Pihak yang membeli saham Bank Perantara yang melebihi batas maksimum kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat memiliki saham Bank melebihi batas maksimum kepemilikan saham paling lama 20 (dua puluh) tahun sejak pembelian saham Bank Perantara dari LPS.

Pasal 37

Dalam hal LPS mengalihkan seluruh aset dan/atau kewajiban Bank Perantara kepada Bank atau pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, pengalihan seluruh aset dan/atau kewajiban dapat dilakukan secara sekaligus atau secara bertahap.

Pasal 38

(1) LPS mengajukan permohonan pencabutan izin usaha Bank Perantara kepada OJK paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pengalihan seluruh aset dan/atau kewajiban kepada Bank atau pihak lain selesai dilakukan. (2) Tata cara pencabutan izin usaha Bank Perantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pencabutan izin usaha atas permintaan pemegang saham bank umum.

Pasal 39

LPS membubarkan badan hukum Bank Perantara setelah dilakukan pencabutan izin usaha oleh OJK.

Peraturan Badan Nomor 16-pojk-03-2017 Tahun 2017 tentang Bank Perantara

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB II

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB Kedua

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB III

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

BAB Kedua

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

BAB Ketiga

Pasal 34

BAB IV

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 39

BAB V

Pasal 40

Pasal 41

BAB VI

Pasal 42

BAB VII

Pasal 43