PERBAN

Peraturan Badan Nomor 15-pojk-03-2015 Tahun 2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah Di Pasar Modal

PERBAN Nomor 15-pojk-03-2015 Tahun 2015

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan: 1. Akad Syariah adalah perjanjian atau kontrak tertulis antara para pihak yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal. 2. Prinsip Syariah di Pasar Modal adalah prinsip hukum Islam dalam Kegiatan Syariah di Pasar Modal berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama INDONESIA, sepanjang fatwa dimaksud tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan/atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan lainnya yang didasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama INDONESIA. 3. Efek Syariah adalah Efek sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang: a. akad, cara pengelolaan, kegiatan usaha; b. aset yang menjadi landasan akad, cara pengelolaan, kegiatan usaha; dan/atau c. aset yang terkait dengan Efek dimaksud dan penerbitnya, tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal. 4. Kegiatan Syariah di Pasar Modal adalah kegiatan yang terkait dengan Penawaran Umum Efek Syariah, perdagangan Efek Syariah, pengelolaan investasi syariah di Pasar Modal, dan Emiten atau Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek Syariah yang diterbitkannya, Perusahaan Efek yang sebagian atau seluruh usahanya berdasarkan prinsip syariah, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek Syariah. 5. Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang bertanggung jawab memberikan nasihat dan saran serta mengawasi pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal terhadap Pihak yang melakukan Kegiatan Syariah di Pasar Modal. 6. Ahli Syariah Pasar Modal yang selanjutnya disingkat ASPM adalah: a. orang perseorangan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah; atau b. badan usaha yang pengurus dan pegawainya memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah, yang memberikan nasihat dan/atau mengawasi pelaksanaan penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal dalam kegiatan usaha perusahaan dan/atau memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas produk atau jasa syariah di Pasar Modal.

BAB II

PIHAK YANG MELAKUKAN KEGIATAN SYARIAH DI PASAR MODAL

Pasal 4

Koreksi

Pihak yang melakukan Kegiatan Syariah di Pasar Modal meliputi: a. Pihak yang menyatakan kegiatan dan jenis usaha, dan/atau cara pengelolaannya, dan/atau jasa yang diberikannya berdasarkan Prinsip Syariah di Pasar Modal. b. Pihak yang tidak menyatakan kegiatan dan jenis usaha, dan/atau cara pengelolaannya, dan/atau jasa yang diberikannya berdasarkan Prinsip Syariah di Pasar Modal, namun: 1. pihak tersebut memiliki unit usaha syariah; 2. merupakan Manajer Investasi yang melakukan kegiatan pengelolaan investasi syariah; 3. merupakan Kustodian dari investasi syariah; 4. sebagian aktifitas operasional usaha Pihak tersebut dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah di Pasar Modal; dan/atau 5. memberikan jasa syariah lainnya. c. Pihak yang tidak menyatakan kegiatan dan jenis usaha, dan/atau cara pengelolaannya, dan/atau jasa yang diberikannya berdasarkan Prinsip Syariah di Pasar Modal, namun menerbitkan Efek Syariah dan/atau berperan membantu penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai jasa syariah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 5 diatur dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 6

Setiap Pihak yang melakukan Kegiatan Syariah di Pasar Modal wajib mematuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan peraturan perundang-undangan lain di sektor Pasar Modal.

Pasal 7

Setiap Pihak yang melakukan Kegiatan Syariah di Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a wajib: a. menyatakan dalam anggaran dasar atau dokumen sejenis bahwa kegiatan usahanya dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah di Pasar Modal; dan b. mempunyai Dewan Pengawas Syariah.

Pasal 8

Setiap Pihak yang melakukan Kegiatan Syariah di Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b wajib: a. mempunyai Dewan Pengawas Syariah, untuk Manajer Investasi yang melakukan kegiatan pengelolaan investasi syariah; atau b. mempunyai Dewan Pengawas Syariah atau paling sedikit 1 (satu) direktur atau penanggung jawab kegiatan yang diberi mandat oleh Direksi yang memiliki pengetahuan yang memadai dan/atau pengalaman di bidang keuangan syariah, untuk pihak yang melakukan kegiatan selain Manajer Investasi yang mengelola investasi syariah.

Pasal 9

(1) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dan Pasal 8 huruf a terdiri dari 1 (satu) anggota atau lebih yang diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, mekanisme lain yang setara dengan Rapat Umum Pemegang Saham, atau ditunjuk oleh Direksi. (2) Anggota Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merupakan orang perseorangan atau badan usaha yang mempunyai izin ASPM dari Otoritas Jasa Keuangan.

Peraturan Badan Nomor 15-pojk-03-2015 Tahun 2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah Di Pasar Modal

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB III

Pasal 10

Pasal 11

BAB IV

Pasal 12

BAB V

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB VI

Pasal 16

Pasal 17