PERBAN

Peraturan Badan Nomor 14-pojk-05-2014 Tahun 2014 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro

PERBAN Nomor 14-pojk-05-2014 Tahun 2014

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan: 1. Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. 2. Pinjaman adalah penyediaan dana oleh LKM kepada masyarakat yang harus dikembalikan sesuai dengan yang diperjanjikan. 3. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh LKM kepada masyarakat yang harus dikembalikan sesuai dengan yang diperjanjikan dengan prinsip syariah. 4. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada LKM dalam bentuk tabungan dan/atau deposito berdasarkan perjanjian penyimpanan dana. 5. Penyimpan adalah pihak yang menempatkan dananya pada LKM berdasarkan perjanjian. 6. Prinsip Syariah adalah ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama INDONESIA (DSN MUI). 7. Direksi: a. bagi LKM berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang- undangan mengenai perseroan terbatas; b. bagi LKM berbentuk badan hukum Koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perkoperasian. 8. Dewan Komisaris: a. bagi LKM berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas; www.djpp.kemenkumham.go.id b. bagi LKM berbentuk badan hukum Koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perkoperasian. 9. Pemeriksaan adalah rangkaian kegiatan mengumpulkan, mencari, mengolah, dan mengevaluasi data dan informasi mengenai kegiatan usaha LKM. 10. Pemeriksa adalah pegawai Otoritas Jasa Keuangan, pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau pihak lain yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan. 11. Surat Perintah Pemeriksaan adalah surat yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau pihak lain yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan, yang digunakan oleh Pemeriksa sebagai dasar untuk melakukan Pemeriksaan. 12. Surat Pemberitahuan Pemeriksaan adalah surat yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau pihak lain yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan, yang disampaikan kepada LKM yang akan diperiksa. 13. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai OJK.

BAB II

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 2

Koreksi

(1) Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan LKM dilakukan oleh OJK. (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, OJK melakukan koordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan koperasi dan Kementerian Dalam Negeri. (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. (4) Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota belum siap, OJK dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain yang ditunjuk.

Pasal 3

(1) Untuk dapat melaksanakan fungsi dan tugas pembinaan dan pengawasan LKM, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan persiapan sumber daya manusia dan infrastruktur. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Persiapan sumber daya manusia dan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain: a. menunjuk pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan fungsi dan tugas pembinaan dan pengawasan LKM; b. menugaskan pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh OJK; dan c. mempersiapkan sarana pendukung operasional pengawasan.

Pasal 4

Pihak lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalamPasal 2 ayat (4) paling kurang memenuhi persyaratan: a. Kesediaan untuk melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan LKM sesuai dengan UNDANG-UNDANG Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro dan peraturan pelaksanaannya; b. Mempunyai pengetahuan dan pemahaman tentang operasionalisasi LKM; dan c. Memiliki infrastruktur yang memadai yang dapat menunjang pelaksanaan pembinaan dan pengawasan LKM.

Pasal 5

(1) Pembinaan dan pengawasan yang didelegasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau pihak lain yang ditunjuk meliputi: a. Penerimaan laporan keuangan dan input data ke dalam sistem aplikasi; b. Pelaksanaan analisis laporan keuangan LKM; c. Penerimaan dan analisis laporan lain; d. Pelaksanaan tindak lanjut atas laporan lainnya; e. Penyusunan rencana kerja pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan, dan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan LKM; f. Pengenaan sanksi administratif kepada LKM selain pencabutan izin usaha dan denda; dan g. Pelaksanaan langkah-langkah penyehatan terhadap LKM yang mengalami kesulitan likuiditas dan solvabilitas yang membahayakan keberlangsungan usaha. (2) Perubahan pembinaan dan pengawasan yang didelegasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran OJK. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 6

Pembinaan dan pengawasan LKM dilaksanakan sesuai dengan UNDANG-UNDANG Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro dan peraturan pelaksanaannya serta pedoman yang ditetapkan oleh OJK.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pembinaan dan pengawasan LKM diatur dengan Surat Edaran Dewan Komisioner OJK.

BAB III

PEMERIKSAAN

Pasal 8

Koreksi

(1) Dalam rangka pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan, OJK melakukan Pemeriksaan terhadap LKM. (2) Pemeriksaan terhadap LKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota setempat di wilayah LKM beroperasi atau pihak lain yang ditunjuk oleh OJK. (3) Dalam hal diperlukan, OJK dapat melakukan Pemeriksaan langsung terhadap LKM baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau pihak lain yang ditunjuk. (4) Pemeriksaan bertujuan untuk: a. memperoleh keyakinan mengenai kondisi LKM yang sebenarnya; b. meneliti kesesuaian kondisi LKM dengan peraturan perundang- undangan dan praktik penyelenggaraan usaha LKM yang sehat; dan c. memastikan bahwa LKM telah melakukan upaya untuk dapat memenuhi kewajiban kepada nasabah.

Pasal 9

Pasal 10

(1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan oleh Pemeriksa berdasarkan surat tugas atau Surat Perintah Pemeriksaan dan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan. (2) Sebelum dilakukan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu disampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan kepada LKM. www.djpp.kemenkumham.go.id (3) Surat Pemberitahuan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan. (4) Penyampaian Surat Pemberitahuan Pemeriksaan terlebih dahulu tidak berlaku dalam hal penyampaian surat pemberitahuan tersebut dapat menyebabkan tindakan mengaburkan keadaan yang sebenarnya atau tindakan menyembunyikan data, keterangan, atau laporan yang diperlukan dalam pelaksanaan Pemeriksaan.

Pasal 11

(1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: a. persiapan Pemeriksaan; b. pelaksanaan Pemeriksaan; dan c. pelaporan hasil Pemeriksaan. (2) Persiapan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuat berdasarkan hasil analisis laporan berkala dan data lain yang mendukung. (3) Pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara Pemeriksaan di kantor LKM. (4) Untuk mendukung pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan konfirmasi kepada pihak ketiga yang terkait dengan LKM yang bersangkutan. (5) Pelaporan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus disusun berdasarkan data atau keterangan yang diperoleh selama proses pemeriksaan berlangsung yang dituangkan dalam kertas kerja Pemeriksaan.

Pasal 12

(1) Pada saat akan dimulai Pemeriksaan, Pemeriksa wajib menunjukkan surat tugas atau Surat Perintah Pemeriksaan. (2) Dalam hal Pemeriksa tidak dapat memenuhi ketentuan dalam ayat (1), LKM yang akan diperiksa dapat menolak dilakukannya Pemeriksaan.

Pasal 13

(1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan, LKM yang diperiksa wajib untuk: a. menerima pelaksanaan Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa; b. memenuhi permintaan Pemeriksa untuk memberikan atau meminjamkan buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk kelancaran Pemeriksaan; www.djpp.kemenkumham.go.id c. memberikan keterangan yang diperlukan secara tertulis dan/atau lisan; dan d. memberi akses kepada Pemeriksa untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu. (2) LKM dianggap menghambat kelancaran proses Pemeriksaan apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Pemeriksa wajib merahasiakan data dan/atau keterangan yang diperoleh selama Pemeriksaan terhadap pihak yang tidak berhak.

Pasal 14

(1) Pemeriksa wajib melakukan pembahasan atas hasil Pemeriksaan dengan LKM sebelum pelaksanaan Pemeriksaan berakhir. (2) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pihak Pemeriksa dan LKM sebagai dasar penyusunan laporan hasil Pemeriksaan. (3) Laporan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada LKM paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan hasil Pemeriksaan ditetapkan.

Pasal 15

Pemeriksaan LKM dilaksanakan berdasarkan Pedoman Pemeriksaan yang diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran OJK.

(1) Pelaksanaan Pemeriksaan terhadap LKM dilakukan berdasarkan: a. hasil analisis atas laporan berkala LKM, patut diduga bahwa penyelenggaraan kegiatan usaha LKM dimaksud menyimpang dari peraturan perundang-undangan di bidang LKM yang dapat menimbulkan risiko yang membahayakan keberlangsungan usaha LKM dan/atau kepentingan Penyimpan dalam kegiatan penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan dan pengelolaan Simpanan; atau www.djpp.kemenkumham.go.id b. pengaduan atau laporan yang disampaikan masyarakat, terdapat dugaan bahwa penyelenggaraan kegiatan usaha dari LKM menyimpang dari ketentuan peraturan perundangan yang berlaku mengenai LKM yang dapat menimbulkan kerugian pada masyarakat. (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pemeriksaan atas substansi laporan berkala dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang LKM. (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (3) dilakukan dalam hal terdapat dugaan adanya kondisi-kondisi: a. terjadinya penyalahgunaan keuangan LKM baik oleh Direksi, Komisaris maupun pegawai LKM; b. terjadinya kesulitan likuiditas dan solvabilitas yang mengarah pada kondisi yang membahayakan keberlangsungan usaha LKM; c. terdapat penyimpangan terhadap Prinsip Syariah bagi LKM yang menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah; d. tunggakan pengembalian Pinjaman atau Pembiayaan cukup besar sehingga dapat mempengaruhi kondisi keuangan LKM; e. adanya penyimpangan dalam bentuk pemberian Pinjaman atau Pembiayaan fiktif; f. terjadinya kesalahan dalam pencatatan dan/atau perhitungan pembukuan yang berakibat kerugian finansial bagi LKM; dan/atau g. terdapat kondisi-kondisi di luar ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan huruf f, yang berdasarkan pertimbangan dari OJK perlu untuk dilakukan Pemeriksaan secara langsung oleh OJK terhadap LKM. (4) Dalam pelaksanaan pemeriksaan LKM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), OJK berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau pihak lain yang ditunjuk.

Peraturan Badan Nomor 14-pojk-05-2014 Tahun 2014 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB III

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB IV

Pasal 16

BAB V

Pasal 17

BAB VI

Pasal 18