PERBAN

Peraturan Badan Nomor 11-pojk-03-2015 Tahun 2015 tentang Ketentuan Kehati Hatian Dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank Umum

PERBAN Nomor 11-pojk-03-2015 Tahun 2015

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

PERHITUNGAN ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) UNTUK RISIKO KREDIT DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN STANDAR

Pasal 3

Bobot risiko Kredit beragun rumah tinggal ditetapkan sebagai berikut: a. paling rendah 35% (tiga puluh lima perseratus) untuk Kredit konsumsi dalam rangka kepemilikan rumah tinggal atau apartemen atau Kredit konsumsi yang dijamin dengan agunan berupa rumah tinggal atau apartemen yang memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut: 1. diberikan kepada debitur perorangan; 2. agunan diikat dengan hak tanggungan atau fidusia sehingga memberikan kedudukan yang diutamakan (hak preferensi) kepada Bank; dan 3. Bank memiliki sistem dan prosedur yang memadai untuk menilai dan memantau nilai agunan secara berkala; b. paling rendah 20% (dua puluh perseratus) untuk Kredit konsumsi dalam rangka kepemilikan rumah tinggal yang merupakan program Pemerintah INDONESIA yang memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut: 1. dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan 2. dijamin 100% (seratus perseratus) oleh lembaga penjaminan atau asuransi Kredit berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memenuhi persyaratan garansi yang merupakan teknik mitigasi risiko kredit sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai pedoman perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit dengan menggunakan pendekatan standar.

Pasal 4

(1) Bobot risiko Kredit kepada UMKM yang dijamin oleh lembaga penjaminan atau asuransi Kredit berstatus BUMD ditetapkan sebesar 50% (lima puluh perseratus) sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan. (2) Persyaratan lembaga penjaminan atau asuransi Kredit berstatus BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut: a. memiliki peringkat dari lembaga pemeringkat yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan setara BBB-; atau b. mendapatkan rekomendasi dalam bentuk tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan program penjaminan. (3) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengakuan penjaminan atau asuransi Kredit, skema penjaminan atau asuransi Kredit, dan lembaga penjaminan atau asuransi Kredit berstatus BUMD, tetap memenuhi persyaratan: a. pengakuan garansi dalam teknik mitigasi Risiko Kredit; b. skema penjaminan atau asuransi Kredit; dan c. lembaga penjaminan atau asuransi Kredit berstatus bukan BUMN, sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai pedoman perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit dengan menggunakan pendekatan standar.

Pasal 5

Bobot risiko Kredit kepada UMKM yang dijamin oleh lembaga penjaminan atau asuransi Kredit berstatus BUMD yang: a. memiliki peringkat lebih tinggi dari BBB-; dan b. pengakuan penjaminan atau asuransi Kredit, skema penjaminan atau asuransi Kredit, dan lembaga penjaminan atau asuransi Kredit berstatus BUMD memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), didasarkan pada peringkat lembaga penjaminan atau asuransi Kredit berstatus BUMD sesuai kategori portofolio tagihan kepada entitas sektor publik sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai pedoman perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit dengan menggunakan pendekatan standar.

BAB III

PENILAIAN DAN PENETAPAN KUALITAS ASET BANK UMUM

Pasal 6

Koreksi

(1) Penetapan kualitas Kredit dan penyediaan dana lainnya dapat hanya didasarkan atas ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga, untuk: a. Kredit dan penyediaan dana lainnya yang diberikan oleh setiap Bank kepada 1 (satu) debitur atau 1 (satu) proyek dengan jumlah kurang dari atau sama dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); b. Kredit dan penyediaan dana lainnya yang diberikan oleh setiap Bank kepada debitur UMKM dengan jumlah: 1. Lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) bagi Bank yang memenuhi kriteria sebagai berikut: a) memiliki predikat penilaian kecukupan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) untuk Risiko Kredit sangat memadai; b) memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) paling rendah sesuai ketentuan yang berlaku; dan c) memiliki Peringkat Komposit tingkat kesehatan Bank paling rendah 3 (PK-3). 2. Lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) bagi Bank yang memenuhi kriteria sebagai berikut: a) memiliki predikat penilaian kecukupan KPMR untuk Risiko Kredit memadai; b) memiliki rasio KPMM paling rendah sesuai ketentuan yang berlaku; dan c) memiliki Peringkat Komposit tingkat kesehatan Bank paling rendah 3 (PK-3). (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak diberlakukan untuk Kredit dan penyediaan dana lainnya yang diberikan kepada 1 (satu) debitur UMKM dengan jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang merupakan: a. Kredit yang direstrukturisasi; dan/atau b. Penyediaan dana kepada 50 (lima puluh) debitur terbesar Bank.

Pasal 7

(1) Kualitas Kredit setelah dilakukan restrukturisasi ditetapkan sebagai berikut: a. paling tinggi Kurang Lancar untuk Kredit yang sebelum dilakukan restrukturisasi tergolong Diragukan atau Macet; b. tetap atau tidak berubah untuk Kredit yang sebelum dilakukan restrukturisasi tergolong Lancar, Dalam Perhatian Khusus, atau Kurang Lancar. (2) Kualitas Kredit setelah dilakukan restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi Lancar, apabila tidak terdapat tunggakan selama 3 (tiga) kali periode pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga secara berturut-turut sesuai dengan perjanjian Restrukturisasi Kredit. (3) Dalam hal debitur tidak memenuhi kriteria dan/atau persyaratan dalam perjanjian Restrukturisasi Kredit penilaian kualitas Kredit ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku yang didasarkan atas: a. ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga untuk Kredit yang direstrukturisasi sampai dengan jumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); atau b. prospek usaha, kinerja (performance) debitur, dan kemampuan membayar untuk Kredit yang direstrukturisasi dengan jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (4) Dalam hal periode pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga kurang dari 1 (satu) bulan, peningkatan kualitas menjadi Lancar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan paling singkat 3 (tiga) bulan sejak dilakukan Restrukturisasi Kredit.

Pasal 8

Kualitas Kredit yang direstrukturisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a ditetapkan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 9

(1) Kredit yang direstrukturisasi dengan pemberian tenggang waktu pembayaran pokok ditetapkan memiliki kualitas sebagai berikut: a. paling tinggi Kurang Lancar untuk Kredit yang sebelum dilakukan restrukturisasi tergolong Diragukan atau Macet; b. tetap atau tidak berubah untuk Kredit yang sebelum dilakukan restrukturisasi tergolong Lancar, Dalam Perhatian Khusus, atau Kurang Lancar. (2) Kualitas Kredit selama masa pemberian tenggang waktu pembayaran pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat: a. menjadi Lancar, apabila tidak terdapat tunggakan pembayaran bunga selama 3 (tiga) kali periode pembayaran berturut-turut sesuai perjanjian Restrukturisasi Kredit; atau b. sesuai kualitas Kredit yang lebih buruk antara kualitas Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau kualitas Kredit yang sebenarnya, apabila terdapat tunggakan pembayaran bunga atau tidak memenuhi kriteria dan/atau persyaratan dalam perjanjian Restrukturisasi Kredit. (3) Kualitas Kredit setelah masa pemberian tenggang waktu pembayaran pokok didasarkan atas: a. ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga untuk Kredit yang direstrukturisasi sampai dengan jumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); atau b. prospek usaha, kinerja (performance) debitur, dan kemampuan membayar untuk Kredit yang direstrukturisasi dengan jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

BAB Kedua

Penetapan Kualitas Kredit yang Direstrukturisasi

Pasal 7

Koreksi

(1) Kualitas Kredit setelah dilakukan restrukturisasi ditetapkan sebagai berikut: a. paling tinggi Kurang Lancar untuk Kredit yang sebelum dilakukan restrukturisasi tergolong Diragukan atau Macet; b. tetap atau tidak berubah untuk Kredit yang sebelum dilakukan restrukturisasi tergolong Lancar, Dalam Perhatian Khusus, atau Kurang Lancar. (2) Kualitas Kredit setelah dilakukan restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi Lancar, apabila tidak terdapat tunggakan selama 3 (tiga) kali periode pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga secara berturut-turut sesuai dengan perjanjian Restrukturisasi Kredit. (3) Dalam hal debitur tidak memenuhi kriteria dan/atau persyaratan dalam perjanjian Restrukturisasi Kredit penilaian kualitas Kredit ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku yang didasarkan atas: a. ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga untuk Kredit yang direstrukturisasi sampai dengan jumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); atau b. prospek usaha, kinerja (performance) debitur, dan kemampuan membayar untuk Kredit yang direstrukturisasi dengan jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (4) Dalam hal periode pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga kurang dari 1 (satu) bulan, peningkatan kualitas menjadi Lancar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan paling singkat 3 (tiga) bulan sejak dilakukan Restrukturisasi Kredit.

Pasal 8

Kualitas Kredit yang direstrukturisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a ditetapkan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 9

(1) Kredit yang direstrukturisasi dengan pemberian tenggang waktu pembayaran pokok ditetapkan memiliki kualitas sebagai berikut: a. paling tinggi Kurang Lancar untuk Kredit yang sebelum dilakukan restrukturisasi tergolong Diragukan atau Macet; b. tetap atau tidak berubah untuk Kredit yang sebelum dilakukan restrukturisasi tergolong Lancar, Dalam Perhatian Khusus, atau Kurang Lancar. (2) Kualitas Kredit selama masa pemberian tenggang waktu pembayaran pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat: a. menjadi Lancar, apabila tidak terdapat tunggakan pembayaran bunga selama 3 (tiga) kali periode pembayaran berturut-turut sesuai perjanjian Restrukturisasi Kredit; atau b. sesuai kualitas Kredit yang lebih buruk antara kualitas Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau kualitas Kredit yang sebenarnya, apabila terdapat tunggakan pembayaran bunga atau tidak memenuhi kriteria dan/atau persyaratan dalam perjanjian Restrukturisasi Kredit. (3) Kualitas Kredit setelah masa pemberian tenggang waktu pembayaran pokok didasarkan atas: a. ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga untuk Kredit yang direstrukturisasi sampai dengan jumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); atau b. prospek usaha, kinerja (performance) debitur, dan kemampuan membayar untuk Kredit yang direstrukturisasi dengan jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Peraturan Badan Nomor 11-pojk-03-2015 Tahun 2015 tentang Ketentuan Kehati Hatian Dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank Umum

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB Kesatu

Pasal 3

BAB Kedua

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Kesatu

Pasal 6

BAB Kedua

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB IV

Pasal 10

BAB V

Pasal 11

Pasal 12

BAB VI

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15