PERBAN

Peraturan Badan Nomor 10-pojk-05-2019 Tahun 2019 tentang PENYELENGGARAAN USAHA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

PERBAN Nomor 10-pojk-05-2019 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan: 1. Perusahaan Syariah adalah perusahaan pembiayaan syariah dan unit usaha syariah. 2. Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan barang dan/atau jasa. 3. Perusahaan Pembiayaan Syariah adalah Perusahaan Pembiayaan yang seluruh kegiatan usahanya melakukan pembiayaan syariah. 4. Pembiayaan Syariah adalah penyaluran pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah yang disalurkan oleh Perusahaan Syariah. 5. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit kerja dari kantor pusat Perusahaan Pembiayaan yang melaksanakan Pembiayaan Syariah dan/atau berfungsi sebagai kantor induk dari kantor yang melaksanakan Pembiayaan Syariah. 6. Prinsip Syariah adalah ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama INDONESIA. 7. Perjanjian Pembiayaan Syariah adalah kesepakatan tertulis antara Perusahaan Syariah dengan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing- masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah. 8. Pembiayaan Jual Beli adalah pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang melalui transaksi jual beli sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Syariah yang disepakati oleh para pihak. 9. Pembiayaan Investasi adalah pembiayaan dalam bentuk penyediaan modal dengan jangka waktu tertentu untuk kegiatan usaha produktif dengan pembagian keuntungan sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Syariah yang disepakati oleh para pihak. 10. Pembiayaan Jasa adalah pemberian/penyediaan jasa baik dalam bentuk pemberian manfaat atas suatu barang, pemberian pinjaman, dan/atau pemberian pelayanan dengan dan/atau tanpa pembayaran imbal jasa sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Syariah yang disepakati oleh para pihak. 11. Murabahah adalah jual beli suatu barang dengan menegaskan harga beli atau harga perolehan kepada pembeli dan pembeli membayar dengan harga lebih atau margin sebagai laba sesuai dengan kesepakatan para pihak. 12. Salam adalah jual beli suatu barang dengan pemesanan sesuai dengan syarat tertentu dan pembayaran harga barang terlebih dahulu secara penuh. 13. Istishna’ adalah jual beli suatu barang dengan pemesanan pembuatan barang sesuai dengan kriteria dan persyaratan tertentu dan pembayaran harga barang sesuai dengan kesepakatan oleh para pihak. 14. Mudharabah adalah akad kerja sama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal (shahib mal), sedang pihak kedua bertindak selaku pengelola dana (mudharib), dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan para pihak. 15. Musyarakah adalah pembiayaan berdasarkan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan para pihak. 16. Mudharabah Musytarakah adalah bentuk Mudharabah di mana pengelola dana (mudharib) turut menyertakan modal dalam kerja sama di mana keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan para pihak. 17. Musyarakah Mutanaqisah adalah Musyarakah atau syirkah yang kepemilikan aset (barang) atau modal salah satu pihak (syarik) berkurang disebabkan pembelian porsi kepemilikan (hishshah) secara bertahap oleh pihak lainnya. 18. Ijarah adalah pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. 19. Ijarah Muntahiyah Bittamlik adalah Ijarah yang disertai dengan janji pemindahan kepemilikan (wa’d) setelah masa Ijarah selesai. 20. Hawalah adalah pengalihan utang dari satu pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggung pembayarannya. 21. Hawalah bil Ujrah adalah Hawalah dengan pengenaan imbal jasa. 22. Wakalah adalah pemberian kuasa dari pemberi kuasa (muwakkil) kepada penerima kuasa (wakil) dalam hal yang boleh diwakilkan, di mana penerima kuasa (wakil) tidak menanggung risiko terhadap apa yang diwakilkan, kecuali karena kecerobohan atau wanprestasi. 23. Wakalah bil Ujrah adalah Wakalah dengan pengenaan imbal jasa. 24. Kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafiil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (makfuul ‘anhu, ashil). 25. Kafalah bil ujrah adalah Kafalah dengan pengenaan imbal jasa. 26. Ju’alah adalah janji atau komitmen (iltizam) untuk memberikan imbalan (reward/’iwadh/ju’l) tertentu atas pencapaian hasil (natijah) yang ditentukan dari suatu pekerjaan. 27. Qardh adalah pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. 28. Konsumen adalah badan usaha atau orang perseorangan yang melakukan Perjanjian Pembiayaan Syariah dengan Perusahaan Syariah terkait dengan kegiatan usaha Perusahaan Syariah. 29. Uang Muka Pembiayaan Syariah Kendaraan Bermotor adalah pembayaran di muka atau uang muka secara tunai yang sumber dananya berasal dari Konsumen untuk pengadaan kendaraan bermotor dengan menggunakan mekanisme Pembiayaan Jual Beli. 30. Saldo Aset Produktif (Outstanding Principal) adalah total tagihan, investasi, tagihan jasa, dan/atau aset persediaan untuk Pembiayaan Syariah dikurangi dengan: a. pendapatan yang ditangguhkan (unearned revenue); dan b. pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi. 31. Aset Produktif Bermasalah Neto adalah aset produktif dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet atas Pembiayaan Syariah, setelah dikurangi cadangan penyisihan penghapusan aset produktif untuk aset produktif yang terdiri dari aset produktif dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet. 32. Rasio Aset Produktif Bermasalah Neto adalah perbandingan antara Aset Produktif Bermasalah Neto dengan total aset produktif. 33. Tingkat Kesehatan Keuangan adalah hasil penilaian kondisi permodalan, kualitas aset produktif, likuiditas, dan kinerja Perusahaan Syariah. 34. Modal Disetor adalah modal disetor bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau simpanan pokok dan simpanan wajib bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah yang berbentuk badan hukum koperasi. 35. Ekuitas adalah ekuitas berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di INDONESIA bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah atau selisih antara jumlah aset dengan penjumlahan antara liabilitas dan pendanaan bersifat temporer bagi UUS. 36. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi Perusahaan Pembiayaan berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau pengurus sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perkoperasian bagi Perusahaan Pembiayaan berbentuk badan hukum koperasi. 37. Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi bagi Perusahaan Pembiayaan berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perkoperasian bagi Perusahaan Pembiayaan berbentuk badan hukum koperasi. 38. Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan Syariah yang selanjutnya disingkat BMPPS adalah batasan tertentu dalam penyaluran Pembiayaan Syariah yang diperkenankan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. 39. Lembaga Sertifikasi Profesi adalah lembaga pelaksana kegiatan sertifikasi profesi yang memperoleh lisensi dari lembaga negara yang berwenang memberikan lisensi terhadap lembaga sertifikasi profesi di INDONESIA.

BAB II

KEGIATAN PEMBIAYAAN SYARIAH

Pasal 2

Koreksi

Penyelenggaraan kegiatan Pembiayaan Syariah wajib memenuhi prinsip keadilan (‘adl), keseimbangan (tawazun), kemaslahatan (maslahah), dan universalisme (alamiyah) serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zhulm, risywah, dan objek haram.

Pasal 3

Koreksi

(1) Perusahaan Syariah wajib memenuhi Prinsip Syariah dalam melaksanakan kegiatan usaha dan di dalam penggunaan akad. (2) Pemenuhan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penggunaan akad harus didukung: a. fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama INDONESIA atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama INDONESIA yang menjadi dasar penggunaan akad; dan b. opini dari dewan pengawas syariah Perusahaan Syariah atas penggunaan akad tertentu untuk kegiatan usaha Pembiayaan Syariah. (3) Perusahaan Syariah wajib memastikan dewan pengawas syariah melakukan evaluasi pemenuhan Prinsip Syariah paling sedikit meliputi: a. kegiatan pendanaan dan Pembiayaan Syariah; b. evaluasi prosedur operasional standar; c. praktik pemasaran Pembiayaan Syariah yang dilakukan oleh Perusahaan Syariah; dan d. penerapan akuntansi.

Pasal 4

Pembiayaan Syariah meliputi: a. Pembiayaan Jual Beli; b. Pembiayaan Investasi; dan/atau c. Pembiayaan Jasa.

Pasal 5

(1) Pembiayaan Jual Beli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan dengan menggunakan akad: a. Murabahah; b. Salam; dan/atau c. Istishna’. (2) Pembiayaan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan dengan menggunakan akad: a. Mudharabah; b. Musyarakah; c. Mudharabah Musytarakah; dan/atau d. Musyarakah Mutanaqishoh. (3) Pembiayaan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan dengan menggunakan akad: a. Ijarah; b. Ijarah Muntahiyah Bittamlik; c. Hawalah atau Hawalah bil Ujrah; d. Wakalah atau Wakalah bil Ujrah; e. Kafalah atau Kafalah bil Ujrah; f. Ju’alah; dan/atau g. Qardh. (4) Akad Kafalah atau Kafalah bil Ujrah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan Syariah melalui gabungan dari beberapa akad.

Pasal 6

Kegiatan usaha Pembiayaan Syariah dapat dilakukan dengan menggunakan: a. akad sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) sampai dengan ayat (3); atau b. akad selain akad sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) sampai dengan ayat (3).

Pasal 7

Perusahaan Syariah wajib terlebih dahulu melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan atas: a. setiap penggunaan akad sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a; dan/atau b. setiap perubahan fitur dari kegiatan usaha Pembiayaan Syariah yang dilakukan dengan menggunakan akad sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a yang sebelumnya telah dicatat oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 8

Perusahaan Syariah wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas: a. setiap penggunaan akad sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b; dan/atau b. setiap perubahan fitur dari kegiatan usaha Pembiayaan Syariah yang dilakukan dengan menggunakan akad sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b yang sebelumnya telah disetujui Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 9

(1) Perusahaan Syariah dapat menghentikan penggunaan akad sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dalam melakukan kegiatan usaha Pembiayaan Syariah. (2) Penghentian penggunaan akad tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara mutlak. (3) Penghentian penggunaan akad tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal dinyatakannya penghentian akad tertentu tersebut oleh Perusahaan Syariah.

Pasal 10

(1) Otoritas Jasa Keuangan dapat memerintahkan Perusahaan Syariah untuk menghentikan penggunaan akad tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 untuk melakukan kegiatan usaha Pembiayaan Syariah. (2) Penghentian penggunaan akad tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan Otoritas Jasa Keuangan dengan mempertimbangkan beberapa aspek meliputi: a. tidak memenuhi Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1); b. tidak terdapat evaluasi pemenuhan Prinsip Syariah oleh dewan pengawas syariah Perusahaan Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3); c. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. berpotensi menimbulkan kerugian keuangan Perusahaan Syariah; e. terindikasi merugikan kepentingan Konsumen; f. manajemen risiko yang belum memadai; dan/atau g. bertentangan dengan praktik yang berlaku secara umum dalam pelaksanaan Pembiayaan Syariah. (3) Penghentian penggunaan akad tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mutlak atau sebagian. (4) Perusahaan Syariah dapat menyampaikan permohonan keberlakuan kembali atas akad yang diberhentikan secara mutlak dan/atau sebagian apabila penyebab diberhentikannya penggunaan akad telah hilang atau tidak lagi menjadi material. (5) Perusahaan Syariah wajib melaksanakan perintah penghentian penggunaan akad tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 11

Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS wajib secara jelas mencantumkan kegiatan Pembiayaan Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dalam anggaran dasarnya.

Pasal 12

(1) Perusahaan Syariah wajib membentuk komite produk dan pengembangan kegiatan usaha syariah. (2) Komite produk dan pengembangan kegiatan usaha syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan tugas dan fungsi paling sedikit: a. melakukan kajian dan analisis pengembangan produk atau kegiatan usaha baru yang akan dilakukan atau dipasarkan; b. melakukan evaluasi dan penyempurnaan atas setiap produk atau kegiatan usaha; c. memberikan rekomendasi, saran, dan masukan serta evaluasi atas aspek pemasaran dan pemenuhan prinsip syariah dan mitigasi risiko; dan d. merumuskan dan mengusulkan capaian kinerja bulanan dan tahunan untuk kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah. (3) Komite produk dan pengembangan kegiatan usaha syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh: a. direktur utama atau yang setara bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah; atau b. pimpinan UUS bagi UUS. (4) Komite produk dan pengembangan kegiatan usaha syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyelenggarakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan. (5) Pelaksanaan tugas komite sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan dalam pelaporan tata kelola sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata kelola yang baik bagi Perusahaan Pembiayaan.

BAB Kesatu

Jenis Kegiatan Usaha dan Cara Pembiayaan Syariah

Pasal 2

Koreksi

Pasal 3

Koreksi

Pasal 4

Pembiayaan Syariah meliputi: a. Pembiayaan Jual Beli; b. Pembiayaan Investasi; dan/atau c. Pembiayaan Jasa.

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS wajib secara jelas mencantumkan kegiatan Pembiayaan Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dalam anggaran dasarnya.

BAB IV

UANG MUKA PEMBIAYAAN SYARIAH KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 15

Koreksi

(1) Perusahaan Syariah yang memiliki Tingkat Kesehatan Keuangan dengan kondisi minimum sehat dan mempunyai nilai Rasio Aset Produktif Bermasalah Neto untuk Pembiayaan Syariah kendaraan bermotor lebih rendah atau sama dengan 1% (satu persen) dapat menerapkan ketentuan besaran Uang Muka Pembiayaan Syariah Kendaraan Bermotor kepada Konsumen sebagai berikut: a. bagi kendaraan bermotor roda dua atau tiga, paling rendah 0% (nol persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan; b. bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk tujuan produktif, paling rendah 0% (nol persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan; atau c. bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk tujuan non-produktif, paling rendah 0% (nol persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan. (2) Perusahaan Syariah yang memiliki Tingkat Kesehatan Keuangan dengan kondisi minimum sehat dan mempunyai nilai Rasio Aset Produktif Bermasalah Neto untuk Pembiayaan Syariah kendaraan bermotor lebih tinggi dari 1% (satu persen) dan lebih rendah atau sama dengan 3% (tiga persen) wajib menerapkan ketentuan besaran Uang Muka Pembiayaan Syariah Kendaraan Bermotor kepada Konsumen, sebagai berikut: a. bagi kendaraan bermotor roda dua atau tiga, paling rendah 5% (lima persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan; b. bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk tujuan produktif, paling rendah 5% (lima persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan; atau c. bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk tujuan non-produktif, paling rendah 10% (sepuluh persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan. (3) Perusahaan Syariah yang memiliki Tingkat Kesehatan Keuangan dengan kondisi minimum sehat dan mempunyai nilai Rasio Aset Produktif Bermasalah Neto untuk Pembiayaan Syariah kendaraan bermotor lebih tinggi dari 3% (tiga persen) dan lebih rendah atau sama dengan 5% (lima persen) wajib menerapkan ketentuan besaran Uang Muka Pembiayaan Syariah Kendaraan Bermotor kepada Konsumen, sebagai berikut: a. bagi kendaraan bermotor roda dua atau tiga, paling rendah 10% (sepuluh persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan; b. bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk tujuan produktif, paling rendah 10% (sepuluh persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan; atau c. bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk tujuan non-produktif, paling rendah 15% (lima belas persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan. (4) Perusahaan Syariah yang tidak memenuhi Tingkat Kesehatan Keuangan dengan kondisi minimum sehat dan mempunyai nilai Rasio Aset Produktif Bermasalah Neto untuk Pembiayaan Syariah kendaraan bermotor lebih rendah atau sama dengan 5% (lima persen) wajib menerapkan ketentuan besaran Uang Muka Pembiayaan Syariah Kendaraan Bermotor kepada Konsumen, sebagai berikut: a. bagi kendaraan bermotor roda dua atau tiga, paling rendah 15% (lima belas persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan; b. bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk tujuan produktif, paling rendah 20% (dua puluh persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan; atau c. bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk tujuan non-produktif, paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan. (5) Perusahaan Syariah yang mempunyai nilai Rasio Aset Produktif Bermasalah Neto untuk Pembiayaan Syariah kendaraan bermotor lebih tinggi dari 5% (lima persen) wajib menerapkan ketentuan besaran Uang Muka Pembiayaan Syariah Kendaraan Bermotor kepada Konsumen, sebagai berikut: a. bagi kendaraan bermotor roda dua atau tiga, paling rendah 15% (lima belas persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan; b. bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk tujuan produktif, paling rendah 20% (dua puluh persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan; atau c. bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk tujuan non-produktif, paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan. (6) Kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk tujuan produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ayat (2) huruf b, ayat (3) huruf b, ayat 4 huruf (b), dan ayat (5) huruf b harus memenuhi kriteria paling sedikit sebagai berikut: a. merupakan kendaraan angkutan orang atau barang yang memiliki izin yang diterbitkan oleh pihak berwenang untuk melakukan kegiatan usaha tertentu; atau b. diajukan oleh orang perseorangan atau badan hukum yang memiliki izin usaha tertentu dari pihak berwenang dan digunakan untuk kegiatan usaha yang relevan dengan izin usaha yang dimiliki. (7) Pembiayaan Syariah kendaraan bermotor yang diberikan Perusahaan Syariah kepada Konsumen dalam program kepemilikan kendaraan bermotor dengan korporasi lain dikecualikan dari kewajiban menerapkan ketentuan besaran Uang Muka Pembiayaan Syariah Kendaraan Bermotor kepada Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5). (8) Program kepemilikan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus dituangkan dalam perjanjian kerja sama antara Perusahaan Syariah dengan korporasi lain tersebut yang dapat memberikan kepastian tertagihnya aset produktif Pembiayaan Syariah yang telah diberikan. (9) Kepastian tertagihnya aset produktif Pembiayaan Syariah yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat berupa adanya: a. pembayaran angsuran melalui mekanisme pemotongan gaji dari pegawai korporasi yang bersangkutan; dan b. penjaminan atas aset produktif Pembiayaan Syariah.

Pasal 16

(1) Penerapan besaran Uang Muka Pembiayaan Syariah Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) sampai dengan ayat (5) dihitung berdasarkan laporan bulanan per 30 Juni dan 31 Desember. (2) Penerapan besaran Uang Muka Pembiayaan Syariah Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) sampai dengan ayat (5) mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus atau 1 Februari untuk jangka waktu 6 (enam) bulan berikutnya. (3) Perhitungan besaran Uang Muka Pembiayaan Syariah Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) sampai dengan ayat (5) dilakukan terhadap harga jual kendaraan setelah dikurangi potongan harga (discount) dan potongan lainnya. (4) Perhitungan besaran Uang Muka Pembiayaan Syariah Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) sampai dengan ayat (5) tidak termasuk angsuran pertama, biaya survei, provisi, asuransi syariah, penjaminan syariah, fidusia, notaris, dan/atau biaya lainnya. (5) Biaya insentif yang diberikan oleh Perusahaan Syariah kepada pihak ketiga terkait akuisisi Pembiayaan Syariah tidak dapat diperhitungkan dalam perhitungan besaran Uang Muka Pembiayaan Syariah Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) sampai dengan ayat (5).

BAB VI

BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN PEMBIAYAAN SYARIAH

Pasal 18

Koreksi

(1) Perusahaan Syariah wajib memenuhi ketentuan BMPPS kepada seluruh pihak terkait paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari Ekuitas Perusahaan Syariah. (2) Dasar perhitungan Ekuitas dalam menghitung BMPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Ekuitas dalam laporan bulanan terakhir Perusahaan Syariah sebelum penyaluran Pembiayaan Syariah dilakukan. (3) Apabila Perusahaan Pembiayaan Syariah memperoleh izin usaha kurang dari 1 (satu) bulan atau UUS memperoleh izin UUS kurang dari 1 (satu) bulan, dasar perhitungan Ekuitas dalam menghitung BMPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Ekuitas dalam laporan keuangan yang diajukan pada saat permohonan izin. (4) Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. orang perseorangan atau badan usaha yang merupakan pengendali Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS; b. badan usaha di mana Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS bertindak sebagai pengendali; c. orang perseorangan atau badan usaha yang bertindak sebagai pengendali dari badan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf b; d. badan usaha yang pengendaliannya dilakukan oleh: 1. orang perseorangan dan/atau badan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf a; atau 2. orang perseorangan dan/atau badan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf c; e. Dewan Komisaris atau Direksi, atau dewan komisaris atau direksi atau yang setara pada Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS; f. pihak yang mempunyai hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua, baik horizontal maupun vertikal: 1. dari orang perseorangan yang merupakan pengendali Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan/atau 2. dari Dewan Komisaris atau Direksi, atau dewan komisaris atau direksi atau yang setara pada Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS sebagaimana dimaksud dalam huruf e; g. dewan komisaris atau direksi pada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d; h. badan usaha yang dewan komisaris dan/atau direksi merupakan: 1. Dewan Komisaris atau Direksi, atau dewan komisaris atau direksi atau yang setara pada Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS; atau 2. dewan komisaris atau direksi pada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d; i. badan usaha di mana: 1. Dewan Komisaris atau Direksi, atau dewan komisaris atau direksi atau yang setara pada Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS sebagaimana dimaksud dalam huruf e bertindak sebagai pengendali; atau 2. dewan komisaris atau direksi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d bertindak sebagai pengendali; dan j. badan usaha yang memiliki ketergantungan keuangan (financial interdependence) dengan Perusahaan Syariah dan/atau pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf i. (5) Perusahaan Syariah wajib memiliki dan menatausahakan daftar rincian pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 19

(1) Perusahaan Syariah wajib memenuhi ketentuan BMPPS kepada 1 (satu) Konsumen yang bukan merupakan pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Ekuitas Perusahaan Syariah. (2) Perusahaan Syariah wajib memenuhi ketentuan BMPPS kepada 1 (satu) kelompok Konsumen yang bukan merupakan pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari Ekuitas Perusahaan Syariah. (3) Dasar perhitungan Ekuitas dalam menghitung BMPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah Ekuitas dalam laporan bulanan terakhir Perusahaan Syariah sebelum penyaluran Pembiayaan Syariah dilakukan. (4) Apabila Perusahaan Pembiayaan Syariah memperoleh izin usaha kurang dari 1 (satu) bulan atau UUS memperoleh izin UUS kurang dari 1 (satu) bulan, dasar perhitungan Ekuitas dalam menghitung BMPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah Ekuitas dalam laporan keuangan yang diajukan pada saat permohonan izin. (5) Konsumen digolongkan sebagai anggota suatu kelompok Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal Konsumen mempunyai hubungan pengendalian dengan Konsumen lain baik melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan/atau keuangan, yang meliputi: a. Konsumen merupakan pengendali Konsumen lain; b. 1 (satu) pihak yang sama merupakan pengendali dari beberapa Konsumen (common ownership); c. Konsumen memiliki ketergantungan keuangan (financial interdependence) dengan Konsumen lain; d. Konsumen menerbitkan jaminan (guarantee) untuk mengambil alih dan/atau melunasi sebagian atau seluruh kewajiban Konsumen lain dalam hal Konsumen lain tersebut gagal memenuhi kewajibannya (wanprestasi) kepada Perusahaan Syariah; dan/atau e. dewan komisaris dan/atau direksi Konsumen menjadi dewan komisaris dan/atau direksi pada Konsumen lain.

Pasal 20

Ketentuan BMPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), dan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan bagi Pembiayaan Syariah untuk pengadaan barang dan/atau jasa dalam program pemerintah.

BAB VII

MITIGASI RISIKO PEMBIAYAAN SYARIAH

Pasal 21

Koreksi

(1) Perusahaan Syariah wajib melakukan mitigasi risiko Pembiayaan Syariah. (2) Mitigasi risiko Pembiayaan Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara: a. mengalihkan risiko Pembiayaan Syariah melalui mekanisme penjaminan syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. mengalihkan risiko atas agunan dari kegiatan Pembiayaan Syariah melalui mekanisme asuransi syariah; dan/atau c. melakukan pembebanan jaminan fidusia, hak tanggungan, atau hipotek atas agunan dari kegiatan Pembiayaan Syariah.

Pasal 22

(1) Perusahaan Syariah yang melakukan mitigasi risiko dengan cara pengalihan risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a wajib menggunakan lembaga penjamin syariah yang memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. telah mendapatkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan; dan b. tidak dalam pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha dari Otoritas Jasa Keuangan. (2) Jangka waktu penjaminan syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a paling singkat sama dengan jangka waktu Pembiayaan Syariah.

Pasal 23

(1) Perusahaan Syariah yang melakukan mitigasi risiko dengan cara pengalihan risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b wajib menggunakan perusahaan asuransi syariah atau unit syariah pada perusahaan asuransi yang memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. telah mendapatkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan; dan b. tidak dalam pengenaan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha dari Otoritas Jasa Keuangan. (2) Jangka waktu pertanggungan asuransi syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b paling singkat sama dengan jangka waktu Pembiayaan Syariah.

Pasal 24

(1) Perusahaan Syariah yang melakukan mitigasi risiko dengan cara penjaminan syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a dan/atau asuransi syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b, wajib memperhitungkan hasil klaim penjaminan syariah dan/atau klaim asuransi syariah atas agunan dalam pelunasan Pembiayaan Syariah. (2) Dalam hal terdapat kelebihan hasil klaim asuransi syariah terhadap kewajiban Konsumen, Perusahaan Syariah wajib mengembalikan uang kelebihan dari hasil klaim asuransi syariah kepada Konsumen dalam jangka waktu sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Syariah.

Pasal 25

(1) Perusahaan Syariah yang melakukan mitigasi risiko dengan cara pembebanan jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c wajib mendaftarkan jaminan fidusia dimaksud pada kantor pendaftaran fidusia, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jaminan fidusia. (2) Kewajiban pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Perusahaan Syariah yang melakukan Pembiayaan Jual Beli dengan pembebanan jaminan fidusia yang pembiayaannya menggunakan mekanisme kerja sama pembiayaan berupa pembiayaan penerusan (channeling) atau pembiayaan bersama (joint financing).

Pasal 26

Perusahaan Syariah yang melakukan Pembiayaan Syariah dengan pembebanan jaminan fidusia wajib mendaftarkan jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 pada kantor pendaftaran fidusia paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal Perjanjian Pembiayaan Syariah.

Pasal 27

Perusahaan Syariah yang melakukan mitigasi risiko dengan cara pembebanan hak tanggungan atau hipotek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c wajib memenuhi ketentuan mengenai pembebanan agunan dengan hak tanggungan dan hipotek sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai hak tanggungan dan hipotek.

Peraturan Badan Nomor 10-pojk-05-2019 Tahun 2019 tentang PENYELENGGARAAN USAHA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Kesatu

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kedua

Pasal 12

BAB III

Pasal 13

Pasal 14

BAB IV

Pasal 15

Pasal 16

BAB V

Pasal 17

BAB VI

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB VII

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB VIII

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB Kesatu

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB Kedua

BAB IX

BAB X

BAB XI

BAB XII

BAB Kesatu

BAB Kedua

BAB Ketiga

BAB XIII

BAB XIV

BAB XV

BAB XVI

BAB XVII

BAB XVIII

BAB XIX

BAB Kesatu

BAB Kedua

BAB Ketiga

BAB 1

BAB 2

BAB 3

BAB 4