PERBAN

Peraturan Badan Nomor 1-pojk-03-2019 Tahun 2019 tentang PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN PADA BANK UMUM

PERBAN Nomor 1-pojk-03-2019 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan: 1. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai perbankan, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, serta bank umum syariah dan unit usaha syariah sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai perbankan syariah. 2. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi Bank yang berbadan hukum perseroan terbatas atau pemimpin kantor cabang dan pejabat satu tingkat di bawah pemimpin kantor cabang bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri. 3. Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi bagi Bank yang berbadan hukum perseroan terbatas atau organ atau pihak yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi pengawasan bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri. 4. Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah. 5. Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. 6. Audit Intern adalah kegiatan pemberian keyakinan dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional Bank, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola Bank. 7. Standar Profesional Audit Intern adalah standar pelaksanaan audit intern secara profesional sebagaimana ditetapkan oleh asosiasi profesi audit intern, termasuk pedoman pelaksanaan standar. 8. Kode Etik Audit Intern adalah norma dan asas mengenai kepatutan dan kepantasan yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh auditor intern, yang paling sedikit mencakup kode etik pelaksanaan audit intern sebagaimana ditetapkan oleh asosiasi profesi audit intern. 9. Satuan Kerja Audit Intern yang selanjutnya disingkat SKAI adalah unit kerja dalam Bank yang menjalankan fungsi Audit Intern.

BAB IV

FUNGSI KEPALA SATUAN KERJA AUDIT INTERN

Pasal 6

Koreksi

(1) Kepala SKAI harus memiliki kompetensi dan kemampuan yang memadai dalam memimpin fungsi audit intern yang independen dan objektif. (2) Kepala SKAI bertanggung jawab untuk: a. memastikan pelaksanaan fungsi audit intern sesuai dengan Standar Profesional Audit Intern dan Kode Etik Audit Intern; b. memilih sumber daya manusia yang kompeten sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas SKAI; c. memastikan anggota SKAI mengikuti pengembangan profesional berkelanjutan serta pelatihan lain sesuai dengan perkembangan kompleksitas dan kegiatan usaha Bank; d. menyusun dan mengkaji piagam audit intern secara periodik; e. menyusun rencana audit tahunan dan alokasi anggaran untuk pelaksanaan fungsi audit intern; f. memastikan pelaksanaan audit intern sesuai dengan rencana audit intern; g. melaporkan temuan yang signifikan kepada Direksi untuk dilakukan tindakan perbaikan dalam waktu yang cepat; h. memantau tindakan perbaikan atas temuan yang signifikan; i. melaporkan hasil pemantauan tindak lanjut perbaikan atas temuan yang signifikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris, dengan tembusan kepada Komite Audit dan direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan; j. memastikan dalam hal terdapat penggunaan jasa pihak ekstern untuk aktivitas audit intern: 1. terselenggara transfer pengetahuan antara pihak ekstern kepada anggota SKAI mempertimbangkan penggunaan jasa ahli pihak ekstern bersifat sementara; 2. penggunaan jasa pihak ekstern tidak memengaruhi independensi dan objektivitas fungsi SKAI; dan 3. pihak ekstern mematuhi piagam audit intern Bank; dan k. bagi Bank yang merupakan perusahaan induk: 1. menentukan strategi pelaksanaan audit intern perusahaan anak; dan 2. merumuskan prinsip-prinsip audit intern yang mencakup metodologi audit dan langkah-langkah pelaksanaan pengendalian mutu. (3) Bagi bank umum syariah dan bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah, selain melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala SKAI bertanggung jawab menyampaikan temuan terkait pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah kepada Dewan Pengawas Syariah.

BAB VI

PIAGAM AUDIT INTERN

Pasal 10

Koreksi

(1) Bank wajib memiliki piagam audit intern yang memuat paling sedikit: a. struktur dan kedudukan SKAI; b. tugas dan tanggung jawab SKAI serta hubungan dengan unit kerja yang melakukan fungsi pengendalian lain; c. wewenang SKAI; d. Kode Etik Audit Intern; e. persyaratan auditor intern dalam SKAI; f. pertanggungjawaban SKAI; g. larangan perangkapan tugas dan jabatan auditor intern serta pelaksana dalam SKAI dari pelaksanaan kegiatan operasional Bank termasuk dalam perusahaan anak; h. kriteria penggunaan tenaga ahli ekstern dalam mendukung fungsi audit intern; i. syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh SKAI untuk menjaga independensi apabila diminta untuk memberikan layanan konsultasi atau tugas khusus lain; j. tanggung jawab dan akuntabilitas kepala SKAI; k. persyaratan untuk mematuhi Standar Profesional Audit Intern; l. prosedur dalam koordinasi fungsi audit intern dengan ahli hukum atau auditor ekstern; m. kebijakan pembatasan penugasan secara berkala dan masa tunggu (cooling-off period) penugasan yang memadai kepada anggota SKAI; dan n. kebijakan pembatasan penggunaan jasa dan masa tunggu (cooling-off period) yang memadai bagi pihak ekstern. (2) Piagam audit intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman pelaksanaan fungsi audit intern atas: a. pelaksanaan audit; b. inisiasi komunikasi dengan auditee pada Bank; c. pemeriksaan aktivitas Bank; dan d. kewenangan untuk mengakses catatan, dokumen, data, dan fisik aset Bank, termasuk sistem manajemen informasi dan risalah pertemuan manajemen. (3) Piagam audit intern ditetapkan oleh direktur utama setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit. (4) Piagam audit intern harus dapat diakses oleh: a. seluruh pemangku kepentingan intern Bank; dan b. pem angku kepentingan ekstern Bank melalui situs web Bank untuk Bank yang sahamnya dimiliki publik. (5) Piagam audit intern dikaji paling sedikit sekali dalam 3 (tiga) tahun.

BAB IX

TANGGUNG JAWAB DALAM PELAKSANAAN FUNGSI AUDIT INTERN

Pasal 13

Koreksi

(1) Dalam pelaksanaan fungsi audit intern, Direksi bertanggung jawab: a. mengembangkan kerangka pengendalian intern untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan semua risiko yang dihadapi Bank; b. memastikan SKAI memperoleh informasi terkait perkembangan yang terjadi, inisiatif, proyek, produk, dan perubahan operasional serta risiko yang telah diidentifikasi dan diantisipasi; c. memastikan telah dilakukan tindakan perbaikan yang tepat dalam waktu yang cepat terhadap semua temuan dan rekomendasi SKAI; dan d. memastikan kepala SKAI memiliki sumber daya serta anggaran yang diperlukan untuk menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan rencana audit tahunan. (2) Dalam pelaksanaan fungsi audit intern, Dewan Komisaris bertanggung jawab: a. memastikan Direksi menyusun dan memelihara sistem pengendalian intern yang memadai, efektif, dan efisien; b. mengkaji efektivitas dan efisiensi sistem pengendalian intern berdasarkan informasi yang diperoleh dari SKAI paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun; dan c. menunjuk pengendali mutu independen dari pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja SKAI, dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit. (3) Dalam pelaksanaan fungsi audit intern, Komite Audit bertanggung jawab: a. memantau dan mengkaji efektivitas pelaksanaan audit intern Bank; b. mengevaluasi kinerja SKAI; c. memastikan SKAI melakukan komunikasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah bagi bank umum syariah dan bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah, auditor ekstern, dan Otoritas Jasa Keuangan; d. memastikan SKAI bekerja secara independen; e. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penyusunan rencana audit, ruang lingkup, dan anggaran SKAI; f. meninjau laporan audit dan memastikan Direksi mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan secara cepat untuk mengatasi kelemahan pengendalian, fraud, masalah kepatuhan terhadap kebijakan, UNDANG-UNDANG, dan peraturan, atau masalah lain yang diidentifikasi dan dilaporkan oleh SKAI; g. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait pemberian remunerasi tahunan SKAI secara keseluruhan serta penghargaan kinerja; dan h. memastikan SKAI menjunjung tinggi integritas dalam pelaksanaan tugas.

BAB XIV

KEWAJIBAN PELAPORAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN

Pasal 18

Koreksi

Bank wajib menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tentang pelaksanaan fungsi audit intern, yaitu: a. laporan pengangkatan atau pemberhentian kepala SKAI; b. laporan khusus mengenai setiap temuan audit intern yang diperkirakan dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank; c. laporan hasil kaji ulang pihak ekstern yang independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c; dan d. laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern.

Pasal 19

Bank wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan laporan pengangkatan atau pemberhentian kepala SKAI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a: a. disertai dengan surat keputusan direktur utama, surat persetujuan Dewan Komisaris, dan rekomendasi Komite Audit; b. ditandatangani oleh direktur utama dan komisaris utama; c. paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pengangkatan atau pemberhentian kepala SKAI; dan d. secara luring.

Pasal 20

Bank wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan laporan khusus mengenai setiap temuan audit intern yang diperkirakan dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b: a. ditandatangani oleh direktur utama dan komisaris independen yang menjadi ketua Komite Audit; b. paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah ditemukan; dan c. secara luring.

Pasal 21

(1) Bank wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan laporan hasil kaji ulang pihak ekstern yang independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c: a. dilakukan sekali dalam 3 (tiga) tahun yaitu untuk periode bulan Juli sampai dengan bulan Juni tahun ketiga berikutnya; b. mencakup paling sedikit: 1. pendapat tentang hasil kerja SKAI; 2. kepatuhan SKAI terhadap Standar Profesional Audit Intern; 3. penilaian terhadap aktivitas SKAI dalam melakukan evaluasi sistem pengendalian intern; 4. kesesuaian metodologi atau sistem SKAI dengan kondisi terkini dan kompleksitas usaha Bank; dan 5. usulan perbaikan; c. ditandatangani oleh direktur utama dan komisaris utama; d. paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode pengkajian berakhir; dan e. secara luring. (2) Bank dapat melakukan kegiatan kaji ulang pihak ekstern kurang dari 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan tetap memperhatikan periode akhir kaji ulang sampai dengan bulan Juni.

Pasal 22

Bank wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d: a. mencakup paling sedikit: 1. tujuan, ruang lingkup, dan waktu pelaksanaan audit; 2. temuan audit; 3. kesimpulan SKAI atas hasil audit; 4. pernyataan SKAI bahwa audit telah dilakukan sesuai dengan Standar Profesional Audit Intern; 5. rekomendasi SKAI terhadap hasil temuan audit; 6. tanggapan auditee terhadap hasil audit; 7. tindak lanjut auditee yang ditentukan oleh SKAI terhadap temuan audit; 8. komitmen auditee yang telah disepakati oleh SKAI; 9. hasil pemantauan komitmen auditee yang dilakukan oleh SKAI terhadap realisasi komitmen yang telah dijanjikan oleh auditee; dan 10. penggunaan jasa pihak ekstern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) selama periode tertentu beserta alasan penggunaan jasa pihak ekstern, apabila ada; b. ditandatangani oleh direktur utama dan komisaris independen yang menjadi ketua Komite Audit; c. secara semesteran paling lambat: 1. tanggal 31 Juli tahun berjalan untuk semester kesatu; 2. tanggal 31 Januari tahun berikutnya untuk semester kedua; dan 3. secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 23

Dalam hal penyampaian laporan secara daring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d belum dapat dilakukan, Bank wajib menyampaikan laporan secara luring kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 24

Dalam hal batas akhir waktu penyampaian laporan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara luring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d, Pasal 20 huruf c, Pasal 21 ayat (1) huruf e, dan/atau Pasal 23 jatuh pada hari libur nasional, laporan disampaikan paling lambat pada hari kerja berikut.

Pasal 25

Penyampaian laporan secara luring ditujukan kepada: 1. departemen pengawasan Bank terkait atau kantor regional Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; atau 2. kantor regional Otoritas Jasa Keuangan atau kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat sesuai dengan wilayah tempat kedudukan kantor pusat Bank, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Peraturan Badan Nomor 1-pojk-03-2019 Tahun 2019 tentang PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN PADA BANK UMUM

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB IV

Pasal 6

BAB V

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB VI

Pasal 10

BAB VII

Pasal 11

BAB VIII

Pasal 12

BAB IX

Pasal 13

BAB X

Pasal 14

BAB XI

Pasal 15

BAB XII

Pasal 16

BAB XIII

Pasal 17

BAB XIV

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB XV

Pasal 26

Pasal 27

BAB XVI

Pasal 28

Pasal 29

BAB XVII

Pasal 30

Pasal 31