PERBAN

Peraturan Badan Nomor 40 Tahun 2025 tentang Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

PERBAN Nomor 40 Tahun 2025

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan: 1. Efek adalah surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di pasar modal. 2. Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum. 3. Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UNDANG-UNDANG Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan peraturan pelaksanaannya. 4. Sukuk adalah Efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi (syuyu’/undivided share), atas aset yang mendasarinya. 5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana yang selanjutnya disingkat LRPD adalah laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum yang disampaikan oleh Emiten yang pernyataan pendaftarannya telah efektif. 6. Perusahaan Terbuka adalah Emiten yang melakukan Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas atau perusahaan publik. 7. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perusahaan Terbuka yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi dan dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai perseroan terbatas dan/atau anggaran dasar Perusahaan Terbuka. 8. Direksi adalah organ perusahaan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan serta mewakili perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perusahaan. 9. Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi perusahaan. 10. Pihak adalah orang perseorangan, badan hukum, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi. 11. Prospektus adalah dokumen tertulis yang memuat informasi Emiten dan informasi lain sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek.

BAB II

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Pasal 2

Koreksi

(1) Emiten yang telah melakukan Penawaran Umum wajib: a. menyampaikan LRPD kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan b. mengumumkan LRPD kepada masyarakat, terhitung sejak periode perolehan dana dari Penawaran Umum sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum direalisasikan. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi dana hasil konversi Efek yang memberi hak untuk membeli saham pada masa tertentu yang melekat pada Penawaran Umum saham atau Efek bersifat utang yang dapat atau wajib dikonversi menjadi saham.

Pasal 3

Koreksi

(1) LRPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember. (2) LRPD untuk pertama kali wajib dibuat pada tanggal laporan terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah: a. tanggal penyerahan Efek untuk Penawaran Umum saham, Efek bersifat utang dan/atau Sukuk; b. tanggal penjatahan untuk Penawaran Umum dalam rangka penambahan modal dengan memberikan hak memesan Efek terlebih dahulu; atau c. tanggal pelaksanaan Efek yang memberikan hak untuk membeli saham yang melekat pada Penawaran Umum saham, atau Efek bersifat utang yang dapat atau wajib dikonversi menjadi saham.

Pasal 4

(1) Dalam hal penggunaan dana hasil Penawaran Umum belum seluruhnya direalisasikan dan Emiten akan melakukan Penawaran Umum selanjutnya, Emiten harus memberikan penjelasan mengenai alasan pelaksanaan Penawaran Umum beserta dokumen pendukung. (2) Penjelasan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dokumen kelengkapan pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum. (3) Dalam hal Emiten akan melakukan Penawaran Umum dengan rencana penggunaan dana yang sama dengan rencana penggunaan dana Penawaran Umum sebelumnya yang dananya masih tersisa, Emiten wajib merealisasikan sisa dana hasil Penawaran Umum sebelumnya paling lambat 12 (dua belas) bulan terhitung sejak efektifnya pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum.

Pasal 5

(1) Penyampaian dan pengumuman LRPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib dilakukan paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah tanggal laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. (2) Dalam hal Emiten telah menggunakan seluruh dana hasil Penawaran Umum sebelum tanggal laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Emiten dapat menyampaikan dan mengumumkan LRPD terakhir lebih awal dari batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Dalam hal tanggal 15 (lima belas) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, LRPD wajib disampaikan dan diumumkan paling lambat pada 1 (satu) hari kerja berikutnya. (4) Apabila Emiten menyampaikan dan mengumumkan LRPD melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penghitungan jumlah hari keterlambatan atas penyampaian dan pengumuman LRPD dihitung sejak hari pertama setelah batas akhir waktu penyampaian dan pengumuman LRPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Penyampaian LRPD wajib dilakukan secara elektronik melalui sistem pelaporan elektronik dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyampaian laporan melalui sistem pelaporan elektronik Emiten atau perusahaan publik.

Pasal 6

(1) LRPD harus memuat paling sedikit informasi mengenai: a. jenis Penawaran Umum; b. jumlah seluruh dana yang telah diperoleh; c. jumlah biaya yang telah dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum; d. rencana penggunaan dana, sesuai dengan level penggunaan dana berdasarkan Prospektus yang diungkapkan dalam bentuk nilai nominal disertai persentase terhadap seluruh dana hasil Penawaran Umum setelah dikurangi biaya-biaya; e. dana yang telah direalisasikan dan peruntukannya sesuai dengan level realisasi penggunaan dana yang diungkapkan dalam bentuk nilai nominal disertai persentase terhadap seluruh dana hasil Penawaran Umum setelah dikurangi biaya-biaya; f. dana yang masih tersisa dalam bentuk nilai nominal disertai persentase terhadap seluruh dana hasil Penawaran Umum setelah dikurangi biaya- biaya beserta alasan dana belum direalisasikan; g. penempatan dana yang belum terealisasi yang memuat informasi paling sedikit: 1. bentuk dan tempat dimana dana tersebut ditempatkan; 2. jangka waktu penempatan; 3. tingkat suku bunga atau imbal hasil yang diperoleh; dan 4. ada atau tidaknya hubungan afiliasi dan sifat hubungan afiliasi antara Emiten dengan pihak dimana dana tersebut ditempatkan. h. target waktu seluruh dana hasil Penawaran Umum dapat direalisasikan. (2) Dalam hal terdapat perubahan rencana penggunaan dana, informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus memuat informasi perubahan rencana penggunaan dana yang telah: a. disetujui RUPS, bagi Emiten yang melakukan Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas; b. disetujui rapat umum pemegang obligasi atau rapat umum pemegang Sukuk, bagi Emiten yang melakukan Penawaran Umum Efek bersifat utang dan/atau Sukuk; atau c. dimuat dalam keterbukaan informasi. (3) Dalam hal waktu realisasi penggunaan dana melewati target waktu penyelesaian penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h yang diungkapkan pada Prospektus dan/atau LRPD sebelumnya, Emiten harus menambahkan alasan target waktu realisasi melebihi dari target waktu yang diungkapkan pada Prospektus dan/atau LRPD sebelumnya. (4) Bentuk dan isi LRPD disusun sesuai dengan format Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 7

LRPD wajib ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) orang Direksi.

Pasal 8

(1) Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), ayat (2), Pasal 4 ayat (3), Pasal 5 ayat (1), ayat (3), ayat (5), dan/atau Pasal 7 dikenai sanksi administratif. (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai juga kepada Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa: a. peringatan tertulis; b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; c. pembatasan kegiatan usaha; d. pembekuan kegiatan usaha; e. pencabutan izin usaha; f. pembatalan persetujuan; g. pembatalan pendaftaran; h. pencabutan efektifnya pernyataan pendaftaran; dan/atau i. pencabutan izin orang perseorangan. (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, atau huruf i dapat dikenai dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a. (5) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dikenai secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, atau huruf i.

Peraturan Badan Nomor 40 Tahun 2025 tentang Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB III

BAB IV

Pasal 25

BAB V

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

BAB VI

Pasal 30

BAB VII

Pasal 31

Pasal 32