PERBAN

Peraturan Badan Nomor 3 Tahun 2021 tentang TATA CARA PENGAJUAN DAN PEMERIKSAAN KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DI PENGADILAN NIAGA

PERBAN Nomor 3 Tahun 2021

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan: 1. Pengadilan Niaga adalah pengadilan khusus pada pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Keberatan adalah permohonan pemeriksaan kepada Pengadilan Niaga yang diajukan oleh terlapor yang tidak menerima putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. 3. Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disingkat KPPU adalah komisi sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 4. Terlapor adalah pelaku usaha dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain yang dilaporkan ke KPPU dan/atau yang diperiksa atas inisiatif KPPU karena dugaan melakukan pelanggaran terhadap UNDANG-UNDANG Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 5. Pemohon Keberatan adalah Terlapor yang mengajukan Keberatan. 6. Sistem Informasi Pengadilan adalah seluruh sistem informasi yang disediakan oleh Mahkamah Agung untuk memberi pelayanan terhadap pencari keadilan yang meliputi administrasi, pelayanan perkara, dan persidangan secara elektronik. 7. Hari adalah hari kalender.

BAB II

KEBERATAN DAN TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN

Pasal 2

Koreksi

(1) Keberatan hanya dapat diajukan oleh Terlapor. (2) Keberatan diperiksa dan diputus oleh hakim majelis. (3) Dalam hal diajukan Keberatan, KPPU merupakan pihak termohon. (4) Dalam hal Keberatan diajukan oleh 1 (satu) Pemohon Keberatan atau lebih terhadap putusan KPPU yang sama dan terdapat Terlapor lain dalam putusan KPPU tersebut yang tidak mengajukan Keberatan, maka terhadap Terlapor tersebut putusan KPPU berkekuatan hukum tetap.

Pasal 3

(1) Keberatan diajukan paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung setelah tanggal pembacaan putusan KPPU jika Pemohon Keberatan hadir atau setelah tanggal pemberitahuan putusan KPPU jika Pemohon Keberatan tidak hadir dalam sidang pembacaan putusan. (2) Keberatan diajukan melalui kepaniteraan Pengadilan Niaga sesuai dengan tata cara pendaftaran Keberatan. (3) Dalam hal Keberatan diajukan oleh lebih dari 1 (satu) Pemohon Keberatan untuk putusan KPPU yang sama di Pengadilan Niaga yang sama, perkara tersebut didaftarkan dengan nomor yang sama.

Pasal 4

(1) Dalam pengajuan Keberatan, Pemohon Keberatan wajib menyerahkan: a. surat kuasa; b. permohonan Keberatan; c. salinan putusan KPPU; dan d. salinan jaminan bank yang dilegalisir. (2) Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib memuat alasan yang menjadi Keberatan dari Pemohon Keberatan. (3) Salinan jaminan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diserahkan dalam hal putusan KPPU memuat sanksi tindakan administratif berupa denda. (4) Panitera mendaftarkan berkas Pemohon Keberatan yang telah lengkap.

Pasal 5

(1) Keberatan dapat diajukan dengan menggunakan administrasi perkara elektronik sesuai dengan Sistem Informasi Pengadilan. (2) Dalam hal Keberatan diajukan melalui Sistem Informasi Pengadilan, proses pemanggilan atau pemberitahuan sidang, persidangan, pembacaan dan penyampaian putusan dilakukan secara elektronik. (3) Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memerlukan persetujuan KPPU.

Pasal 6

(1) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Keberatan terhadap putusan KPPU yang sama di Pengadilan Niaga yang sama tetapi terdaftar dengan nomor yang berbeda, Ketua Pengadilan Niaga menunjuk salah satu majelis hakim untuk menangani penggabungan Keberatan tersebut dan memberikan tembusan penunjukan kepada majelis hakim yang tidak menangani Keberatan. (2) Majelis hakim yang tidak menangani Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengeluarkan penetapan penghentian pemeriksaan perkara.

Pasal 7

(1) Setelah menerima Keberatan, dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari, Ketua Pengadilan Niaga menunjuk majelis hakim yang terdiri dari hakim bersertifikat persaingan usaha. (2) Dalam hal belum terdapat hakim bersertifikat persaingan usaha, Ketua Pengadilan Niaga menunjuk majelis hakim yang pernah memutus perkara Keberatan terhadap putusan KPPU. (3) Dalam hal belum terdapat hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), perkara Keberatan diperiksa oleh Ketua Pengadilan Niaga secara ex officio sebagai ketua majelis.

Pasal 8

(1) Dalam hal Keberatan diajukan oleh lebih dari 1 (satu) Pemohon Keberatan untuk putusan KPPU yang sama tetapi berbeda tempat kedudukan hukumnya, KPPU dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Ketua Mahkamah Agung untuk menunjuk salah satu Pengadilan Niaga disertai dengan usulan tempat Pengadilan Niaga yang akan memeriksa Keberatan tersebut. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan oleh KPPU kepada seluruh Ketua Pengadilan Niaga yang menerima permohonan Keberatan. (3) Pengadilan Niaga yang menerima tembusan permohonan tersebut harus menghentikan pemeriksaan dan menunggu penunjukan Mahkamah Agung. (4) Setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Agung dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari menunjuk Pengadilan Niaga yang memeriksa Keberatan tersebut. (5) Setelah menerima pemberitahuan dari Mahkamah Agung, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari Pengadilan Niaga yang tidak ditunjuk harus mengirimkan berkas perkara ke Pengadilan Niaga yang ditunjuk.

Pasal 9

(1) Setelah menerima pemberitahuan dari Mahkamah Agung, dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari setelah seluruh berkas perkara yang digabungkan diterima lengkap, Ketua Pengadilan Niaga yang ditunjuk menunjuk majelis hakim untuk memeriksa perkara penggabungan tersebut. (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah majelis hakim yang ditunjuk untuk menangani penggabungan Keberatan menerima seluruh berkas perkara dari majelis hakim yang tidak menangani Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan/atau dari Pengadilan Niaga lain yang tidak ditunjuk oleh Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5).

Pasal 10

(1) Dalam hal terdapat Keberatan, KPPU menyerahkan putusan dan berkas perkaranya kepada Pengadilan Niaga yang memeriksa perkara Keberatan pada Hari sidang pertama. (2) Dalam hal Keberatan diajukan oleh lebih dari 1 (satu) Pemohon Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) namun KPPU belum menyerahkan salinan putusan dan berkas perkaranya, KPPU menyerahkan putusan dan berkas perkaranya kepada Pengadilan Niaga yang ditunjuk Mahkamah Agung pada Hari sidang pertama.

Peraturan Badan Nomor 3 Tahun 2021 tentang TATA CARA PENGAJUAN DAN PEMERIKSAAN KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DI PENGADILAN NIAGA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB III

Pasal 11

BAB IV

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB V

Pasal 15

BAB VI

Pasal 16

BAB VII

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB VIII

Pasal 21

BAB VIII

Pasal 22

Pasal 23