PERBAN

Peraturan Badan Nomor 3 Tahun 2019 tentang TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

PERBAN Nomor 3 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan: 1. Keberatan adalah permohonan pemeriksaan kepada Pengadilan Negeri yang diajukan oleh terlapor yang tidak menerima putusan KPPU. 2. Pengadilan Negeri adalah pengadilan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, di tempat kedudukan hukum usaha pelaku usaha. 3. Komisi Pengawas Persaingan Usaha selanjutnya disebut dengan KPPU adalah komisi sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 4. Terlapor adalah pelaku usaha dan/atau pihak lain yang dilaporkan ke KPPU dan/atau yang diperiksa atas inisiatif KPPU karena dugaan melakukan pelanggaran terhadap UNDANG-UNDANG Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 5. Hari adalah hari kerja.

BAB II

TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN

Pasal 4

Koreksi

(1) Keberatan diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung setelah tanggal pembacaan putusan KPPU jika Terlapor hadir, atau setelah tanggal pemberitahuan putusan KPPU jika Terlapor tidak hadir dalam sidang pembacaan putusan. (2) Keberatan diajukan melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri sesuai dengan tata cara pendaftaran perkara perdata dengan memberikan salinan Keberatan kepada KPPU. (3) Keberatan dapat diajukan dengan menggunakan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (4) Dalam hal Keberatan diajukan oleh lebih dari 1 (satu) Terlapor untuk putusan KPPU yang sama di Pengadilan Negeri yang sama, perkara tersebut didaftarkan dengan nomor yang sama.

Pasal 5

(1) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Keberatan terhadap putusan KPPU yang sama di Pengadilan Negeri yang sama tetapi terdaftar dengan nomor yang berbeda, Ketua Pengadilan Negeri menunjuk salah satu majelis hakim untuk menangani penggabungan Keberatan tersebut dan memberikan tembusan penunjukan kepada majelis hakim yang tidak menangani Keberatan. (2) Majelis hakim yang tidak menangani Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengeluarkan penetapan penghentian pemeriksaan perkara.

Pasal 6

(1) Dalam hal Keberatan diajukan oleh lebih dari 1 (satu) Terlapor untuk putusan KPPU yang sama tetapi berbeda tempat kedudukan hukumnya, KPPU dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Mahkamah Agung untuk menunjuk salah satu Pengadilan Negeri disertai usulan Pengadilan Negeri mana yang akan memeriksa Keberatan tersebut. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan oleh KPPU kepada seluruh Ketua Pengadilan Negeri yang menerima permohonan Keberatan. (3) Pengadilan Negeri yang menerima tembusan permohonan tersebut harus menghentikan pemeriksaan dan menunggu penunjukan Mahkamah Agung. (4) Setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Agung dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari menunjuk Pengadilan Negeri yang memeriksa Keberatan tersebut. (5) Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan dari Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri yang tidak ditunjuk harus mengirimkan berkas perkara beserta sisa panjar biaya perkara ke Pengadilan Negeri yang ditunjuk.

Pasal 7

(1) Pemohon Keberatan wajib menyerahkan surat kuasa, permohonan Keberatan, dan salinan putusan KPPU. (2) Panitera mengembalikan berkas kepada pemohon Keberatan yang tidak melengkapi berkas perkara sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

(1) Setelah menerima Keberatan, paling lama dalam waktu 3 (tiga) hari Ketua Pengadilan Negeri menunjuk Majelis Hakim yang mempunyai pengetahuan cukup dibidang hukum persaingan usaha. (2) Dalam hal terjadi penggabungan, Ketua Pengadilan Negeri yang ditunjuk dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari menunjuk majelis hakim untuk memeriksa perkara penggabungan tersebut, setelah seluruh berkas perkara yang digabungkan diterima lengkap. (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai paling lambat 7 (tujuh) hari setelah majelis hakim yang ditunjuk untuk menangani penggabungan Keberatan menerima seluruh berkas perkara dari majelis hakim yang tidak menangani keberatan dan/atau dari Pengadilan Negeri lain yang tidak ditunjuk oleh Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5). (4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di atas dilakukan paling lama 30 (tiga puluh hari) sejak dimulainya pemeriksaan Keberatan.

Pasal 9

(1) Dalam hal terdapat Keberatan, KPPU wajib menyerahkan putusan dan berkas perkaranya kepada Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara Keberatan pada hari sidang pertama. (2) Dalam hal terjadi penggabungan perkara, sebagaimana ketentuan pada ayat (1) tidak berlaku, kecuali KPPU belum menyerahkan putusan dan berkas perkaranya ke Pengadilan Negeri yang memeriksa.

Peraturan Badan Nomor 3 Tahun 2019 tentang TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB III

Pasal 10

BAB IV

Pasal 11

Pasal 12

BAB V

Pasal 13

BAB VI

Pasal 14

Pasal 15

BAB VIII

Pasal 16

Pasal 17

BAB VIII

Pasal 18