PERBAN

Peraturan Badan Nomor 2 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEPANITERAAN DAN KESEKRETARIATAN PERADILAN

PERBAN Nomor 2 Tahun 2020

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 1532) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung: a. Nomor 1 Tahun 2017 (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2017 Nomor 312); b. Nomor 4 Tahun 2018 (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2018 Nomor 1338); diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 451 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 451

(1) Sejak berlakunya Peraturan Mahkamah Agung ini jumlah Pengadilan pada lingkungan Peradilan Umum yaitu sebanyak 412 (empat ratus dua belas) yang terdiri atas: a. 11 (sebelas) Pengadilan Tinggi tipe A; b. 19 (sembilan belas) Pengadilan Tinggi tipe B; c. 15 (lima belas) Pengadilan Negeri kelas I A khusus; d. 45 (empat puluh lima) Pengadilan Negeri kelas I A; e. 105 (seratus lima) Pengadilan Negeri kelas I B; dan f. 217 (dua ratus tujuh belas) Pengadilan Negeri kelas II. (2) Nama, kelas, tipe dan daerah hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terdapat pada lampiran ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung. 2. Ketentuan Pasal 452 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 452

(1) Sejak berlakunya Peraturan Mahkamah Agung ini jumlah Pengadilan pada lingkungan Peradilan Agama yaitu sebanyak 417 (empat ratus tujuh belas) yang terdiri atas: a. 28 (dua puluh delapan) Pengadilan Tinggi Agama; b. 81 (delapan puluh satu) Pengadilan Agama kelas I A; c. 104 (seratus empat) Pengadilan Agama kelas I B; dan d. 204 (dua ratus empat) Pengadilan Agama kelas II. (2) Nama, kelas, tipe dan daerah hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada lingkungan Peradilan Agama di bawah Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terdapat pada lampiran ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung.

Pasal II

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Mahkamah Agung ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Juli 2020 KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA, ttd MUHAMMAD SYARIFUDDIN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Agustus 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA