PERBAN

Peraturan Badan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya

PERBAN Nomor 10 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Penataan arsip kasus kerugian negara: (1) Dalam rangka menunjang kelancaran penyelesaian Kerugian negara, setiap satuan kerja baik tingkat pertama, tingkat banding maupun Unit Eselon I, wajib melaksanakan penatausahaan berkas kasus kerugian negara secara sistimatis, tertib, teratur dan kronologis. (2) Berkas-berkas dimaksud dalam kasus Tuntutan Ganti Rugi adalah sebagai berikut : a. surat pemberitahuan terjadinya kehilangan kepada Sekretaris Mahkamah Agung; b. surat Pernyataan Bertanggungjawab; c. informasi taksiran harga/nilai jual Barang Milik Negara dari Showroom/Internet/koran; d. Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak, Surat Keputusan Pembebanan dan Surat Kesanggupan Membayar; e. Surat Kuasa Pengalihan Hak; f. Surat Penyerahan jaminan; g. Surat Kuasa untuk Melelang; h. Surat Kuasa Pemotongan gaji; i. daftar kerugian negara Mahkamah Agung; j. surat penunjukan pemegang barang; k. surat tanda penerimaan laporan dari Kepolisian; l. Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian; m. gambar/denah tempat kejadian; n. Surat Penunjukan/Pembentukan Tim Pemeriksa dari satuan kerja; o. Berita Acara Pemeriksaan Tim Pemeriksa dari satuan kerja; p. fotocopy STNK dan BPKB khusus kendaraan dinas; dan q. fotocopy surat pembayaran kerugian negara berupa Bukti Penerimaan Negara dan Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dikeluarkan oleh Bank, dengan akun 423921 pendapatan pelunasan piutang non bendahara atau bukti pemotongan angsuran melalui SPM yang diterbitkan oleh bendahara pengeluaran melalui pemotongan gaji bila sudah ada pembayaran angsuran. (3) Kepala satuan kerja tempat terjadinya Kerugian negara wajib : a. membuat laporan Daftar Kerugian Negara dan melaporkan kepada Sekretaris Mahkamah Agung cq Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi atau Aplikasi Komdanas; dan b. menyimpan dan mengamankan semua berkas/ buku, dokumen/surat dan alat bukti lainnya yang terkait dengan peristiwa yang menimbulkan kerugian negara. (4) Penatausahaan dalam hal pegawai pindah domisili/ pindah tempat kerja, Kepala Satuan Kerja tempat terjadinya kerugian negara wajib : a. memberitahukan kepindahan tersebut kepada Kepala Satuan Kerja domisili yang baru dengan menggunakan Surat Pemberitahuan dan berkas- berkas lainnya dengan tembusan kepada : 1) Sekretaris Mahkamah Agung; 2) Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung; 3) Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung; dan 4) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat. b. mencatat kepindahan dimaksud pada butir a diatas dalam lajur keterangan pada Daftar Kerugian Negara. (5) Kewajiban Kepala Satuan Kerja domisili yang baru : a. membuat Daftar Kerugian Negara atas nama pegawai yang bersangkutan; b. mencatat tindak lanjut penyelesaian kerugian negara; c. melaporkan tindak lanjut penyelesaian kerugian Negara kepada : 1) Sekretaris Mahkamah Agung; 2) Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung; 3) Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung; 4) Kepala satuan kerja tempat terjadinya kerugian negara; dan 5) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat.

BAB Ketiga

Tim Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara

Pasal 44

(1) Pembentukan Tim Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara guna membantu Sekretaris Mahkamah Agung selaku Ketua Tim Penyelesaian Kerugian Negara dengan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik INDONESIA. (2) Organisasi dan Keanggotaan Tim Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara : a. Ketua : Kepala Biro Keuangan. b. Wakil : Kepala Biro Perlengkapan. c. Sekretaris : Kepala Bagian Verifikasi dan Tuntutan Ganti Rugi Biro Keuangan. d. Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Verifikasi dan Tuntutan Ganti Rugi. 2. Auditor Badan Pengawasan. 3. Pejabat lain yang ditunjuk (sesuai kebutuhan). 4. Staf bagian Verifikasi dan Tuntutan Ganti Rugi (3) Tugas Pokok Tim Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara adalah: a. melakukan koordinasi mengenai kasus kerugian negara berdasarkan ketentuan Tuntutan Ganti Rugi; b. memberikan pertimbangan mengenai jangka waktu dan besarnya angsuran kerugian negara; dan c. MENETAPKAN nilai kerugian negara. 4. Ketentuan ayat (2) Pasal 49 diubah, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 49

(1) Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi dilaksanakan oleh Sekretaris Mahkamah Agung dengan dikoordinasikan oleh Tim Penyelesaian Kerugian Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Tata cara penetapan nilai taksiran kerugian negara sebagai berikut : a. Tim Penyelesaian Kerugian Negara dalam MENETAPKAN nilai Barang Milik Negara yang hilang, nilai kerugiannya berdasarkan taksiran harga pasar; dan b. harga pasar yang dimaksud dalam huruf a yang menjadi bahan pertimbangan Tim Penyelesaian Kerugian Negara untuk menentukan nilai taksiran kerugian negara berasal dari harga showroom/internet/koran.

Pasal II

Peraturan Mahkamah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Mahkamah ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 September 2016 KETUA MAHKAMAH AGUNG ttd MUHAMMAD HATTA ALI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd` WIDODO EKATJAHJANA