PERBAN

Peraturan Badan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

PERBAN Nomor 1 Tahun 2024

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB III

TATA CARA MENGADILI PERKARA PIDANA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF

Pasal 6

(1) Hakim menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif apabila terpenuhi salah satu dari tindak pidana di bawah ini: a. tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian Korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat; b. tindak pidana merupakan delik aduan; c. tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun; d. tindak pidana dengan pelaku Anak yang diversinya tidak berhasil; atau e. tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan. (2) Hakim tidak berwenang menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal: a. Korban atau Terdakwa menolak untuk melakukan perdamaian; b. terdapat Relasi Kuasa; atau c. Terdakwa mengulangi tindak pidana sejenis dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sejak Terdakwa selesai menjalani putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 7

(1) Pada Hari sidang pertama, setelah kuasa Penuntut Umum atau Penuntut Umum membacakan berita acara pemeriksaan atau catatan dakwaan atau surat dakwaan dan Terdakwa menyatakan mengerti berita acara pemeriksaan atau catatan dakwaan atau isi dakwaan Penuntut Umum, Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk membenarkan atau tidak membenarkan perbuatan yang didakwakan kepadanya. (2) Pernyataan Terdakwa yang membenarkan seluruh perbuatan yang didakwakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai juga dengan tidak diajukannya nota keberatan oleh Terdakwa maka proses persidangan dapat langsung dilanjutkan disertai dengan mekanisme Keadilan Restoratif. (3) Dalam hal Terdakwa tidak membenarkan perbuatan yang didakwakan, membenarkan hanya sebagian, dan/atau mengajukan keberatan atas dakwaan yang diajukan, pemeriksaan perkara dilanjutkan sesuai dengan hukum acara.

Pasal 8

(1) Hakim menanyakan kepada Penuntut Umum perihal kehadiran Korban dalam persidangan. (2) Dalam hal Korban hadir dalam persidangan, Hakim memulai pemeriksaan keterangan Korban dengan terlebih dahulu menanyakan kepada Korban perihal: a. kronologis tindak pidana yang dialami oleh Korban; b. kerugian yang timbul dan/atau kebutuhan Korban sebagai akibat tindak pidana; c. ada atau tidak perdamaian antara Terdakwa dan Korban sebelum persidangan; dan d. pelaksanaan kesepakatan atau perjanjian yang timbul dari perdamaian tersebut, dalam hal telah ada perdamaian. (3) Apabila Korban tidak hadir di persidangan, Hakim menunda persidangan paling lama 7 (tujuh) Hari dan memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadirkan Korban serta alat bukti lain pada persidangan berikutnya. (4) Dalam hal Korban meninggal dunia, kepentingan Korban dalam persidangan diwakili oleh ahli waris Korban.

Pasal 9

(1) Dalam hal Korban menerangkan dalam persidangan telah terjadi perdamaian sebelum persidangan, Hakim berwenang memeriksa kesepakatan yang telah dibuat antara Terdakwa dan Korban. (2) Dalam hal telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan Korban atau ahli warisnya sebelum persidangan dan seluruh kesepakatan sudah dilaksanakan, Hakim dapat menjadikan hal tersebut sebagai pertimbangan dalam putusan dan melanjutkan proses pemeriksaan.

Pasal 10

(1) Dalam hal Korban menerangkan bahwa telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan Korban sebelum persidangan namun sebagian atau seluruh kesepakatan belum dilaksanakan oleh Terdakwa, Hakim menanyakan kepada Terdakwa alasan tidak dilaksanakannya kesepakatan tersebut. (2) Dalam hal Terdakwa menyatakan tidak sanggup melaksanakan kesepakatan, Hakim menanyakan kesediaan Korban untuk membuat kesepakatan baru yang sanggup dilaksanakan oleh Terdakwa. (3) Dalam hal Korban bersedia membuat kesepakatan baru dengan Terdakwa, Hakim mengupayakan tercapainya kesepakatan baru yang disanggupi oleh Terdakwa dan Korban.

Pasal 11

Dalam hal Terdakwa atau Korban merupakan penyandang disabilitas fisik, intelektual, mental, dan sensorik yang berdasarkan keterangan ahli dapat bertanggung jawab secara hukum, dapat didampingi oleh keluarga atau Pendamping Disabilitas atas permintaan Terdakwa atau Korban atau keluarganya.

Pasal 12

(1) Dalam mengupayakan tercapainya kesepakatan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), Hakim menggali informasi sebagai berikut: a. dampak tindak pidana terhadap Korban; b. kerugian ekonomi dan/atau kerugian lain yang timbul sebagai akibat tindak pidana; c. biaya perawatan medis dan/atau psikologis yang sudah dan akan dikeluarkan Korban; d. kemampuan Terdakwa untuk melaksanakan kesepakatan; e. ketersediaan layanan untuk membantu pemulihan Korban dan/atau Terdakwa; dan/atau f. informasi lain yang menurut Hakim perlu untuk diperiksa dan dipertimbangkan. (2) Hakim dalam mengupayakan tercapainya kesepakatan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), berwenang: a. memberikan kesempatan kepada Terdakwa dan Korban untuk menyampaikan permasalahan dan kebutuhan masing-masing; b. menganjurkan komunikasi yang konstruktif antara Terdakwa dan Korban sebagai upaya memulihkan hubungan Terdakwa dan Korban; c. memberikan saran kepada Terdakwa dan Korban; d. mengizinkan kehadiran tokoh agama, tokoh masyarakat, dan/atau tokoh adat atas usulan atau persetujuan para pihak; e. melakukan upaya persuasi kepada Terdakwa dan Korban untuk mencapai kesepakatan yang sanggup dilaksanakan oleh Terdakwa untuk pemenuhan tanggung jawab Terdakwa dan memenuhi kepentingan dan/atau kebutuhan Korban untuk pemulihan Korban; f. memerintahkan segala keterangan Terdakwa dan Korban untuk dicatat dalam berita acara persidangan; g. memerintahkan Korban dan Terdakwa untuk menyerahkan kesepakatan perdamaian kepada Penuntut Umum dan/atau penasihat hukum; h. menyarankan Penuntut Umum untuk mempertimbangkan kesepakatan antara Terdakwa dan Korban sebagai pertimbangan dalam surat tuntutan; dan/atau i. menyarankan penasihat hukum untuk mempertimbangkan kesepakatan antara Terdakwa dan Korban sebagai pertimbangan dalam nota pembelaan. (3) Dalam hal kesepakatan baru tercapai, kesepakatan baru tersebut menjadi pertimbangan dalam putusan Hakim.

Pasal 13

Hakim memastikan berdasarkan informasi kedua belah pihak bahwa upaya perdamaian dalam Peraturan Mahkamah Agung ini dicapai tanpa adanya kesesatan, paksaan, atau penipuan dari salah satu pihak.

Pasal 14

(1) Dalam hal perkara delik aduan, kesepakatan dapat berupa Terdakwa melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan dan Korban menarik pengaduannya sepanjang masih dalam tenggang waktu yang ditentukan UNDANG-UNDANG. (2) Kesepakatan penarikan pengaduan sebagaimana yang dirumuskan dalam perjanjian perdamaian secara hukum telah dianggap terlaksana saat perjanjian tersebut ditandatangani di depan Hakim, sehingga Hakim berwenang menyatakan penuntutan gugur atau tidak dapat diterima.

Pasal 15

(1) Dalam hal Korban menerangkan bahwa belum pernah melakukan perdamaian antara Terdakwa dan Korban, Hakim menganjurkan kepada Terdakwa dan Korban untuk menempuh atau membuat kesepakatan perdamaian. (2) Apabila Terdakwa dan Korban bersedia membuat kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Pasal 16

Hakim dengan penetapan berwenang memerintahkan Penuntut Umum untuk memanggil Pihak Lain yang Terkait ke persidangan untuk dimintai keterangannya.

Pasal 17

(1) Pelaksanaan dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 14 dilakukan dalam proses pemeriksaan perkara paling lama sebelum tuntutan pidana diajukan. (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 14 harus tetap memperhatikan masa penahanan Terdakwa dan jangka waktu penyelesaian perkara pidana.

Pasal 18

(1) Kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 13 dapat berupa: a. Terdakwa mengganti kerugian; b. Terdakwa melaksanakan suatu perbuatan; dan/atau c. Terdakwa tidak melaksanakan suatu perbuatan. (2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 13 dilarang memuat ketentuan yang: a. bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b. melanggar hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait hak asasi manusia; c. merugikan pihak ketiga; atau d. tidak dapat dilaksanakan.

Pasal 19

(1) Kesepakatan perdamaian dan/atau kesediaan Terdakwa untuk bertanggung jawab atas kerugian dan/atau kebutuhan Korban sebagai akibat tindak pidana menjadi alasan yang meringankan hukuman dan/atau menjadi pertimbangan untuk menjatuhkan pidana bersyarat/pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam menjatuhkan pidana bersyarat/pengawasan, Hakim dapat menerapkan dengan syarat umum dan/atau syarat khusus untuk: a. menjatuhkan alternatif pemidanaan selain pidana penjara terhadap Terdakwa; dan/atau b. menjamin terpenuhinya kesepakatan antara Terdakwa dan Korban serta memulihkan kerugian Korban. (3) Syarat umum dalam penjatuhan pidana bersyarat/pengawasan oleh Hakim dalam hal: a. tindak pidana yang dilakukan dapat diberikan pidana bersyarat/pengawasan dan Terdakwa layak untuk dipidana dengan pidana bersyarat/pengawasan; dan b. Terdakwa telah melaksanakan seluruh kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) atau Terdakwa sudah mencapai kesepakatan dengan Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3). (4) Syarat khusus dalam penjatuhan pidana bersyarat/pengawasan dapat dijatuhkan oleh Hakim dalam hal Terdakwa telah mencapai kesepakatan dengan Korban namun belum melaksanakan seluruh atau sebagian isi kesepakatan tersebut atau Terdakwa dan Korban tidak dapat mencapai kesepakatan perdamaian. (5) Syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijatuhkan untuk paling lama 3 (tiga) tahun. (6) Dalam penjatuhan syarat khusus sebagai bagian dari pidana bersyarat/pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Hakim dapat mengacu kepada sebagian atau seluruh isi kesepakatan yang belum dilaksanakan oleh Terdakwa.

Pasal 20

Dalam menjatuhkan putusan pemulihan kerugian Korban dan/atau pemenuhan kebutuhan Korban terhadap Terdakwa, Hakim menerapkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).

BAB Kedua

Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam Tindak Pidana yang Menimbulkan Korban

Pasal 7

Koreksi

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Hakim memastikan berdasarkan informasi kedua belah pihak bahwa upaya perdamaian dalam Peraturan Mahkamah Agung ini dicapai tanpa adanya kesesatan, paksaan, atau penipuan dari salah satu pihak.

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Hakim dengan penetapan berwenang memerintahkan Penuntut Umum untuk memanggil Pihak Lain yang Terkait ke persidangan untuk dimintai keterangannya.

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Dalam menjatuhkan putusan pemulihan kerugian Korban dan/atau pemenuhan kebutuhan Korban terhadap Terdakwa, Hakim menerapkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).

Peraturan Badan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB Kesatu

Pasal 6

BAB Kedua

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB IV

Pasal 21

Pasal 22

BAB V

Pasal 23