PERBAN

Peraturan Badan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Tata Cara Mengadili Gugatan Yang Diajukan Oleh Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Upaya Pelindungan Konsumen

PERBAN Nomor 4 Tahun 2025

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan: 1. Pengadilan adalah pengadilan niaga dan pengadilan agama. 2. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG. 3. Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat PUJK adalah: a. lembaga jasa keuangan dan/atau pihak yang melakukan kegiatan usaha penghimpunan dana, penyaluran dana, dan/atau pengelolaan dana di sektor jasa keuangan; dan b. pelaku usaha jasa keuangan lainnya, baik yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di sektor jasa keuangan. 4. Konsumen adalah setiap orang yang memiliki dan/atau memanfaatkan produk dan/atau layanan yang disediakan oleh PUJK. 5. Setiap Orang adalah orang perseorangan, korporasi atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum, atau badan lainnya. 6. Gugatan adalah tuntutan hak yang diajukan ke Pengadilan oleh OJK dalam hal terjadi sengketa yang berdasarkan penilaian OJK terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh suatu pihak terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan yang mengakibatkan kerugian materi bagi Konsumen, dan/atau lembaga jasa keuangan untuk mendapat putusan Pengadilan. 7. Pelindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan Pelindungan kepada Konsumen. 8. Tindakan Pengawasan adalah pemberian sanksi administratif, memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu, perintah tertulis, dan/atau tindak lanjut hasil pengawasan OJK lainnya. 9. Hari adalah hari kalender.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

PENGAJUAN GUGATAN

Pasal 6

Koreksi

Gugatan diajukan secara elektronik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Koreksi

(1) OJK berdasarkan penilaiannya dapat mengajukan Gugatan. (2) OJK dapat mengajukan Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tanpa memerlukan surat kuasa khusus dari Konsumen. (3) Dalam mengajukan Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK memberikan surat tugas kepada pegawainya atau memberikan surat kuasa khusus kepada pihak lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dapat menjadi kuasa dalam mengajukan gugatan perdata.

Pasal 8

(1) Gugatan diajukan OJK setelah mengumumkan daftar Konsumen yang akan dicantumkan dalam gugatan. (2) Pengumuman daftar Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. hak Konsumen untuk menyatakan keluar dari Gugatan; dan b. jangka waktu pengajuan pernyataan keluar. (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling sedikit melalui: a. situs dan media sosial resmi OJK; b. surat kabar nasional; dan c. papan pengumuman di kantor OJK. (4) Pernyataan keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diajukan kepada OJK. (5) Konsumen yang menyatakan keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dimasukkan dalam daftar Konsumen di dalam gugatan.

Pasal 9

(1) Konsumen yang mengajukan pernyataan keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dapat mengajukan gugatan tersendiri sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku. (2) Konsumen yang tidak mengajukan pernyataan keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) serta tercantum dalam putusan yang berkekuatan hukum tetap, tidak dapat mengajukan gugatan kembali.

Pasal 10

(1) Pihak yang menjadi tergugat dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yaitu: a. PUJK yang memiliki izin atau pernah memiliki izin; dan/atau b. pihak lain dengan iktikad tidak baik yang menyebabkan kerugian. (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pendaftaran, pencatatan, persetujuan, penetapan, dan/atau pemberian izin.

Pasal 11

(1) Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diajukan setelah OJK melakukan Tindakan Pengawasan kepada PUJK. (2) Dalam hal Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diajukan OJK kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, tidak diperlukan Tindakan Pengawasan.

Pasal 12

(1) Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) paling sedikit memuat: a. Tindakan Pengawasan yang telah dilakukan OJK terhadap PUJK; b. daftar konsumen; c. jumlah kerugian; dan d. mekanisme distribusi pembayaran ganti kerugian. (2) Mekanisme pembayaran ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit memuat cara pembagian baik pro rata, pari passu, maupun cara lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) Dalam hal Gugatan diajukan kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, Gugatan juga harus memuat peristiwa hukum antara pihak lain dengan PUJK yang menyebabkan kerugian.

Pasal 13

(1) Proses likuidasi atas PUJK dan/atau pihak lain yang terafiliasi tidak menghalangi kewenangan OJK untuk mengajukan Gugatan. (2) Dalam hal PUJK: a. dalam program restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh lembaga yang menyelenggarakan program penjaminan simpanan dan program penjaminan polis, OJK hanya dapat mengajukan Gugatan terhadap aset selain aset bank peserta program restrukturisasi perbankan; b. merupakan bank dalam resolusi yang dilaksanakan oleh lembaga yang menyelenggarakan program penjaminan simpanan dan program penjaminan polis, OJK hanya dapat mengajukan Gugatan terhadap aset selain aset bank dalam resolusi; c. dalam proses likuidasi yang dilaksanakan oleh lembaga yang menyelenggarakan program penjaminan simpanan dan program penjaminan polis, OJK hanya dapat mengajukan Gugatan terhadap aset selain aset likuidasi; atau d. merupakan bank yang menerima pinjaman atau pembiayaan likuiditas jangka pendek dari Bank INDONESIA, OJK hanya dapat mengajukan Gugatan terhadap aset bank yang tidak dijadikan agunan atas pinjaman atau pembiayaan tersebut. (3) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat disertai dengan daftar harta kekayaan milik pihak yang dirugikan yang berada di bawah penguasaan tergugat.

Pasal 14

(1) Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diajukan di Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum tergugat. (2) Dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih tergugat yang terdiri dari PUJK dan pihak lain, gugatan diajukan di Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu tergugat yang merupakan PUJK. (3) Dalam hal tergugat berkedudukan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA, Gugatan diajukan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat atau Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Peraturan Badan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Tata Cara Mengadili Gugatan Yang Diajukan Oleh Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Upaya Pelindungan Konsumen

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB II

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB III

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB IV

Pasal 21

BAB V

Pasal 22

Pasal 23

BAB VI

Pasal 24

Pasal 25

BAB VII

Pasal 26

Pasal 27

BAB VIII

Pasal 28

Pasal 29