PERBAN

Peraturan Badan Nomor 7 Tahun 2013 tentang PEDOMAN PEMBINAAN MATERIIL SANDI DI INSTANSI PEMERINTAH

PERBAN Nomor 7 Tahun 2013

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, ASAS, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 4

(1) Maksud disusunnya peraturan ini sebagai acuan dalam pelaksanaan Pembinaan Matsan di lingkungan Instansi Pemerintah. (2) Tujuan disusunnya peraturan ini agar terwujud kesamaan pola pikir dan tindakan bagi pejabat dan/atau personil yang terkait dalam Pembinaan Matsan di lingkungan Instansi Pemerintah.

Pasal 5

Koreksi

(1) Pembinaan Matsan dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, manfaat, aman, utuh, efisien, efektif, dan akuntabel. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. asas fungsional diarahkan agar dalam Pembinaan Matsan dilakukan sesuai dengan tanggung jawab dan fungsi Pembina, Pembina Teknis, dan Pengguna; b. asas manfaat diarahkan agar dalam perencanaan dan pengadaan Matsan hanya berdasarkan kebutuhan nyata Pengguna, sehingga Matsan dapat dimanfaatkan secara optimal; c. asas aman diarahkan dalam pembinaan Matsan memperhatikan dan mengutamakan aspek keamanan, sehingga penyelenggaraan persandian dapat berjalan tertib, lancar dan aman serta mampu mendukung tugas pokok dan fungsi Instansi Pemerintah; d. asas utuh diarahkan agar dalam Pembinaan Matsan dilakukan secara menyeluruh, terus menerus, dan berkesinambungan mulai dari tahap perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan, pemeliharaan, dan pemusnahan yang diadministrasikan secara lengkap, baik, dan tertib; e. asas efisien dan efektif diarahkan agar dalam Pembinaan Matsan dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna serta mampu mendukung kelancaran dan keamanan penyelenggaraan Persandian pada Instansi Pemerintah; dan f. asas akuntabel diarahkan agar setiap tindakan dalam rangka Pembinaan Matsan dapat memenuhi akuntabilitas baik dari segi administratif maupun fisik sebagai bentuk pertanggung jawaban pengelolaan barang milik negara atau daerah.

Pasal 6

Ruang lingkup pembinaan materiil sandi meliputi kegiatan: a. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran; b. Pengadaan; c. Penyimpanan; d. Pendistribusian; e. Penggunaan; f. Pemeliharaan; g. Penghapusan; dan h. Pengawasan dan pengendalian. www.djpp.kemenkumham.go.id

BAB IV

PEMBINAAN MATSAN

Pasal 11

Koreksi

(1) Perencanaan kebutuhan Matsan dilaksanakan berdasarkan pertimbangan yang rasional, logis dan tepat sesuai analisis kebutuhan. (2) Perencanaan anggaran kebutuhan Matsan yang diusulkan mencakup anggaran pengadaan, operasional, pemeliharaan, dan aspek penyerta lainnya terkait materiil sandi yang dimaksud. (3) Perencanaan kebutuhan Matsan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Matsan yang telah direkomendasi oleh Pembina. (4) Anggaran kebutuhan Matsan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 12

(1) Pengadaan Matsan dilaksanakan oleh Lembaga Sandi Negara. (2) Pengadaan Matsan dilaksanakan berdasarkan: a. analisis kebutuhan; dan/atau b. permintaan Instansi Pemerintah. (3) Dalam hal tertentu Instansi Pemerintah dapat melaksanakan Pengadaan Matsan secara Mandiri. (4) Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 3 meliputi: www.djpp.kemenkumham.go.id a. Lemsaneg tidak dapat memenuhi pengadaan Matsan sesuai permintaan Instansi Pemerintah; dan b. Matsan yang diadakan secara Mandiri oleh Instansi Pemerintah telah disertifikasi oleh Lemsaneg.

Pasal 13

(1) Penyimpanan Matsan dilakukan oleh UTP pada tempat yang sesuai dan memenuhi syarat keamanan. (2) Tata cara penyimpanan Matsan dan bukti-bukti pemilikan diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 14

(1) Pendistribusian Matsan merupakan pemindahan Matsan dari satu tempat atau lokasi ke tempat atau lokasi lain atau dari satu instansi ke instansi lain sesuai prosedur yang berlaku. (2) Setiap pendistribusian Matsan dilaksanakan dengan berita acara serah terima, dan untuk Matsan yang berstatus pinjam pakai harus dilengkapi dengan naskah perjanjian dan/atau kesepakatan yang ditandatangani oleh para pihak dari instansi terkait. (3) Pendistribusian Matsan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditangani dan ditatausahakan dengan baik, serta dijamin keamanan dan keutuhannya sampai di tempat tujuan. (4) Para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Pejabat Kuasa Pengguna Barang atau pejabat lain yang diberi wewenang untuk menyerahkan dan/atau menerima barang pada instansi masing- masing untuk bertindak sebagai: a. pihak pertama adalah pejabat yang mengatasnamakan sebagai Pihak yang menyerahkan; b. pihak kedua adalah pejabat yang mengatasnamakan sebagai Pihak yang menerima; dan/atau c. pihak yang mengetahui dan melegalisasi adalah pimpinan instansi yang menyerahkan. (5) Setiap Matsan yang didistribusikan harus dikemas dengan baik agar terhindar dari terjadinya kehilangan dan kerusakan. www.djpp.kemenkumham.go.id (6) Mesin sandi dan/atau modul enkripsi yang didistribusikan harus dalam keadaan netral atau non aktif (tidak terisi kunci sistem sandi), terjamin keutuhan, keamanan dan keselamatannya sampai di tempat tujuan dan dibawa Personil Sandi yang telah mendapat legitimasi Pembina atau Pembina Teknis. (7) Pendistribusian kunci sistem sandi dapat dilakukan oleh Personil Sandi dan/atau sistem pendistribusian online sesuai rekomendasi Pembina.

Pasal 15

(1) Pembina bertanggung jawab untuk MENETAPKAN kebijakan penggunaan Matsan, pelayanan sertifikasi Matsan, dan pencabutan sertifikasi dan label Matsan. (2) Matsan digunakan untuk kepentingan pengamanan informasi di lingkungan pemerintahan pusat atau daerah. (3) Penggunaan Matsan di instansi pemerintah, baik sebagai fasilitas JKS Nasional maupun di jalur komunikasi umum dilaksanakan menurut ketentuan yang berlaku.

Pasal 16

(1) Pemeliharaan merupakan usaha, pekerjaan, kegiatan dan tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk menjaga agar Matsan yang ada dapat terus berfungsi sebagaimana mestinya dan untuk mengatur atau mengendalikan biaya, baik untuk pencegahan maupun perbaikan jika terjadi kerusakan. (2) Pembina bertanggung jawab untuk MENETAPKAN manajemen kunci sandi dan algoritma. (3) Pembina Teknis bertanggung jawab atas pemeliharaan Matsan yang ada di bawah pembinaannya. (4) Pembina Teknis dapat menganggarkan biaya operasional, pemeliharaan dan perawatan Matsan yang ada di bawah pembinaannya. (5) Pengguna bertanggung jawab atas pemeliharaan fisik Matsan yang pengadaannya dilakukan oleh Pembina. (6) Pemeliharaan Matsan dilaksanakan secara bertingkat dengan berpedoman pada petunjuk pemeliharaan Matsan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 18

(1) Penghapusan Matsan dilakukan dengan tindakan : a. Penghapusan Matsan dari daftar barang; atau b. Penghapusan Matsan dengan tindak lanjut pemusnahan. (2) Pelaksanaan penghapusan Matsan diatur dengan peraturan tersendiri.

Pasal 19

(1) Pembina bertanggung jawab untuk melakukan audit dan penilaian penggunaan Matsan. (2) Dalam kegiatan pembinaan Matsan harus dilakukan pengawasan dan pengendalian secara menyeluruh, terus menerus dan berkesinambungan oleh Pembina Teknis pada instansi masing-masing sesuai dengan wewenang dan tanggungjawabnya. (3) Pembina Teknis harus membuat laporan rutin dan/atau insidentil tentang pelaksanaan pembinaan Matsan berdasarkan kewenangan dan tanggungjawab masing-masing. (4) Pembina berwenang melakukan pengawasan, pemeriksaan dan pengendalian terhadap penggunaan Matsan yang dipergunakan di lingkungan Instansi Pemerintah dan pelaksanaannya akan diatur dengan peraturan tersendiri.

Peraturan Badan Nomor 7 Tahun 2013 tentang PEDOMAN PEMBINAAN MATERIIL SANDI DI INSTANSI PEMERINTAH

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB Kedua

Pasal 5

BAB Ketiga

Pasal 6

BAB III

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB IV

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 18

Pasal 19

BAB Kesatu

Pasal 11

BAB Kedua

Pasal 12

BAB Ketiga

Pasal 13

BAB Keempat

Pasal 14

BAB Kelima

Pasal 15

BAB Keenam

Pasal 16

BAB Ketujuh

Pasal 18

BAB Kedelapan

Pasal 19

BAB V

Pasal 20

BAB VI

Pasal 22

BAB VII

Pasal 23

Pasal 24