Peraturan Badan Nomor 4 Tahun 2016 tentang PEMELIHARAAN D...

Pasal 2

Peraturan Kepala Lembaga ini dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi Instansi Pemerintah dalam melaksanakan Pemeliharaan dan Perbaikan Palsan dan APU Persandian.

Pasal 4

Koreksi

Pemeliharaan Palsan dan APU Persandian dilaksanakan bertujuan: a. memastikan Palsan dan APU persandian siap digunakan dan berfungsi sebagaimana mestinya; b. mengurangi risiko timbulnya kemungkinan kerusakan; c. monitoring fungsi Palsandan APU Persandian; dan d. mendeteksi permasalahan/kerusakan secara dini, sehingga tidak mengganggu operasional persandian di Instansi Pemerintah.

Pasal 5

Koreksi

(1) Pemeliharaan Palsan dilakukan di Instansi Pemerintah. (2) Pemeliharaan APU Persandian dilakukan di Lembaga Sandi Negara dan/atauInstansi Pemerintah. (3) Instansi Pemerintah melakukan Pemeliharaan Palsan dan APU Persandian dengan menerapkan prinsip kehati- hatian dan ketepatan.

Pasal 6

(1) Pemeliharaan Palsan dan/atau APU Persandian mencakup: a. memastikan Palsan dan APU Persandian bebas dari debu/kotoran atau benda lain yang memicu gangguan operasional Palsan dan APU Persandian; b. menjaga ketersediaan dan kestabilan arus listrik sesuai persyaratan pada Palsan dan APU Persandian; c. menjaga dan memonitor ketersediaan koneksi saluran telekomunikasipada Palsan; d. memastikan Palsan dan APU Persandian dapat berfungsi sebagaimana mestinya; e. menjaga kestabilan suhu ruangan tempat peletakkan Palsan dan APU Persandian; f. meletakkan Palsan dan APU Persandian pada tempat yang aman dari kemungkinan bencana, pencurian, dan kehilangan. g. memastikan kelengkapan perangkat; h. memastikan kelengkapan dokumen serah terima barang, berita acara serah terima dan/atau penarikan; dan i. kalibrasi APU Persandian. (2) Pemeliharaan Palsan dan/atau APU Persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hingga huruf h dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah. (3) Pemeliharaan APU Persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dilaksanakan oleh Lembaga Sandi Negara.

Pasal 7

(1) Kalibrasi APU Persandian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i dilaksanakan oleh Deputi Bidang Pengamanan Persandian Lembaga Sandi Negara c.q Direktorat Materiil Sandi. (2) Kalibrasi APU Persandian dilaksanakan paling sedikit satu kali dalam satu tahun.

Pasal 8

Koreksi

Perbaikan Palsan dan APU Persandian bertujuan mengembalikan fungsi Palsan dan APU Persandian.

Pasal 9

Koreksi

KategoriPerbaikan Palsan meliputi: a. perbaikan umum; b. perbaikan khusus. Pasal10 (1) Perbaikan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, merupakan perbaikan yang tidak berkaitan dengan aspek kriptografis Palsan. (2) Perbaikan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, merupakan perbaikan yang berkaitan dengan aspek kriptografis Palsan. Pasal11 Perbaikan APU Persandian hanya meliputi perbaikan yang bersifat umum.

Pasal 12

(1) Perbaikan umum Palsan dan APU Persandian dilakukan oleh Instansi Pemerintah. (2) Perbaikan khusus Palsan dilakukan oleh Lembaga Sandi Negara.

Pasal 13

(1) Instansi Pemohon melakukan konsultasi dengan Direktorat Materiil Sandi Lembaga Sandi Negara mengenai kronologis dan kondisi Palsan dan APU Persandianyang rusak melalui media komunikasi aman yang disediakan Lembaga Sandi Negara. (2) Lembaga Sandi Negara c.q. Direktorat Materiil Sandi memberikan asistensi guna menentukan kategori Perbaikan Palsan dan APU Persandian.

Pasal 14

(1) Dalam hal Perbaikan umum Palsan dan APU Persandian, Instansi Pemerintah mengajukan suratpemberitahuan kerusakan yang ditujukan kepada Kepala Lembaga Sandi Negara. (2) Surat pemberitahuan kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat keterangan mengenainama Palsan dan APU Persandian, nomor seri, deskripsi kerusakan dan pernyataan untuk diperbaiki oleh Instansi Pemerintah. (3) Dalam hal Instansi Pemerintah tidak dapat melaksanakan Perbaikan umumPalsan dan APU Persandian, Instansi Pemerintah mengajukan surat permohonan Perbaikan Palsan dan APU Persandian kepada Lembaga Sandi Negara. (4) Lembaga Sandi Negara memberikan jawaban atas surat permohonan perbaikan yang diajukan oleh Instansi Pemerintah kepada Lembaga Sandi Negara.

Pasal 15

(1) Dalam hal Perbaikan khusus Palsan, Instansi Pemohon membuat surat permohonan perbaikanyang ditujukan kepada Kepala Lembaga Sandi Negara. (2) Surat permohonan perbaikansebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat keterangan mengenai nama Palsan, nomor seri, deskripsi kerusakan dan permohonan untuk diperbaiki oleh Lembaga Sandi Negara. (3) Lembaga Sandi Negara memberikan jawaban atas surat permohonan perbaikan yang diajukan oleh Instansi Pemerintah kepada Lembaga Sandi Negara. Pasal16 (1) Selama dilakukan perbaikan Palsan dan/atau APU Persandian Lembaga Sandi Negara memberikan peminjaman sementara kepada Instansi Pemohon. (2) Dalam hal kerusakan Palsan dan/atau APU Persandian tidak berfungsi yang menyebabkan tidak dapat diperbaiki kembali, Lembaga Sandi Negara dapat melakukan penggantian terhadap Palsan dan/atau APU Persandian tersebut. (3) Peminjaman sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan ketersediaan Palsan dan/atau APU Persandian cadangan.

Pasal 17

Koreksi

(1) Pemeliharaan dan Perbaikan Palsan dan APU Persandian oleh Instansi Pemerintah disertai dengan pengisian formulir riwayat Palsan dan APU Persandian. (2) Formulir riwayat Pemeliharaan dan Perbaikan Palsan dan APU Persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi secara rutin paling sedikit satu kali dalam satu bulan. (3) Formulir riwayat Pemeliharaan dan Perbaikan Palsan dan APU Persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi: a. waktu pemeliharaan dan/atau perbaikan, meliputi: hari, tanggal dan tahun; b. nama Palsan dan/atau APU Persandian; c. nomor seri peralatan, kode nomor urut pendaftaran Barang Milik Negara (BMN) dan tahun pengadaan; d. diagnosa kondisi terakhir peralatan; e. penanganan yang dilakukan; f. hasil pemeliharaan dan/atau perbaikan; dan g. personil sandi pelaksana pemeliharaan dan/atau perbaikan. (4) Contoh Format formulir riwayat Pemeliharaan dan Perbaikan Palsan dan APU Persandian tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Lembaga ini.

Pasal 18

(1) Formulir riwayat Pemeliharaan dan Perbaikan Palsan dan APU Persandian sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, didokumentasikan dan dihimpun menjadi buku riwayat Pemeliharaan dan Perbaikan Palsan dan APU Persandian. (2) Buku riwayat Pemeliharaan dan Perbaikan Palsan dan APU Persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan penyusunan laporan Pemeliharaan dan Perbaikan Palsan dan APU Persandian. (3) Laporan Pemeliharaan dan Perbaikan Palsan dan APU Persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Instansi Pemerintah dan merupakan bagian dari pengendalian penyelenggaraan persandian.

Pasal 19

Instansi Pemerintah melaporkan Pemeliharaan dan PerbaikanPalsan dan APU Persandian kepada Deputi Bidang Pembinaan dan Pengendalian Persandian Lembaga Sandi Negara c.q. Direktorat Pengendalian Persandian secara periodik, sekali dalamsatu tahun.

Pasal 20

Koreksi

Pembiayaan terhadap Pemeliharaan dan Perbaikan Palsan dan/atau APU Persandian dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negaraatau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 21

Koreksi

(1) Dalam hal pemenuhan kebutuhan Palsan dan/atau APU Persandian dilakukan oleh Instansi Pemerintah sendiri, maka Instansi Pemerintah tersebut secara mandiri melakukan kegiatan: a. Kalibrasi APU Persandian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1); b. Perbaikan umum Palsan dan/atau APU Persandian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1); c. Perbaikan khusus Palsansebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2). d. penggantian Palsan dan APU Persandian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2). (2) Dalam hal instansi Pemerintah melakukan secara mandiri Perbaikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Instansi Pemerintah membuat surat pemberitahuan yang ditujukan kepada Kepala Lembaga Sandi Negara. (3) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat keterangan mengenai nama Palsan, deskripsi kerusakan, dan hasil perbaikan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah. (4) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),merupakan bagian dari pengendalian penyelenggaraan persandian Instansi Pemerintah.

Pasal 23

Koreksi

Pada saat Peraturan Kepala Lembaga ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 12 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeliharaan dan Perbaikan Peralatan Sandi dan Alat Pendukung Utama Persandian, dicabut dandinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Koreksi

Peraturan Kepala Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Lembaga ini dengan penempatanya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Juni 2016 KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA, ttd DJOKO SETIADI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Juni 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN PERATURAN KEPALA LEMABAGA SANDI NEGARA NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN PERALATAN SANDI DAN ALAT PENDUKUNG UTAMA PERSANDIAN FORMULIR RIWAYAT PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN PERALATAN SANDI DAN ALAT PENDUKUNG UTAMA PERSANDIAN UTP ...................... (1) Waktu Nomor Nama Palsan/A PU Diagnosa Tindakan Hasil Pelaksana No Seri Kode NUP Tahun (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) …….(12), …………(13) Mengetahui, ……………………..(14) Penanggungjawab Pengelolaan Palsan dan APU Persandian ………………….….(15) ......................................(16) ………………….….(17) ......................................(18) Keterangan : √ x 1. UTP Unit Teknis Persandian pada Instansi Pemerintah 2. Waktu pemeliharaan Waktu menunjukkan hari, tanggal dan tahun pelaksanaan pemeliharaan. 3. Nomor Nomor menunjukkan jumlah Palsan/APU Persandian yang dilakukan pemeliharaan. Mulai dari nomor satu sampai dengan seterusnya. 4. Nama Palsan dan/atau APU Nama menunjukkan identitas Palsan dan/atau APU Persandian yang tertera pada serah terima Palsan dan/atau APU Persandian. 5. Nomor Seri (NS) Berupa sekumpulan karakter unik alfanumerik menjadi penanda BMN sebagai perolehan aset. NS tertera pada Palsan dan APU Persandian. 6. Kode Nomor Urut Pendaftaran NUP BMN Berupa sekumpulan karakter unik numerik menjadi penanda BMN sebagai perolehan aset. NUP tertera pada Palsan dan APU Persandian. 7. Tahun Pengadaan Menunjukkan tahun pengadaan peralatan sandi dan/atau APU Persandian diketahui berdasarkan keterangan "Lemsaneg BMN 2016" pada stiker yang ditempelkan di peralatan sandi dan/atau APU Persandian dan pada BAST. 8. Diagnosa kondisi terakhir peralatan Diagnosa kondisi terakhir peralatan meliputi : a. memastikan Palsan dan APU Persandian bebas dari debu/kotoran atau benda lain yang memicu gangguan operasional Palsan dan APU Persandian dilakukan dengan cara melihat dan meraba secara fisik peralatan sandi dan APU Persandian. Jika kondisi bersih dan tidak terdapat debu/kotoran atau benda lain seperti tetesan air, magnet, alat pemancar, dan seterusnya yang memicu gangguan operasional berikan tanda (√) checklist disebelah kanan kriteria ini. Jika terdapat debu/kotoran atau benda lain yang memicu gangguan operasional berikan tanda (x) silang disebelah kanan kriteria ini. b. menjaga ketersediaan dan kestabilan arus listrik sesuai persyaratan pada Palsan dan APU Persandian dilakukan dengan cara memeriksa keluaran tegangan listrik dari sumber listrik. Pastikan kabel-kabel sudah terpasang pada slot yang sesuai. Hubungkan kabel power dengan sumber tegangan listrik lalu tekan tombol power. Jika Palsan dan/atau APU Persandian dapat bekerja berikan tanda (√) checklist disebelah kanan kriteria ini. Jika Palsan dan/ atau APU Persandian tidak bekerja atau tegangan terlihat tidak stabil lakukan pengukuran tegangan menggunakan alat pengukur. Jika hasil pengukuran tegangan tidak sesuai dengan prasyarat maka berikan tanda (x) disebelah kanan kriteria ini. c. menjaga dan memonitor ketersediaan koneksi saluran telekomunikasi pada Palsan dilakukan dengan cara memastikan dahulu ketersediaan saluran telekomunikasi misalkan line telepon, jaringan internet, atau channel radio. Pastikan media penghubung palsan dengan saluran telekomunikasi terkoneksi dengan baik (misalnya handphone dengan jaringan selularnya, fax atau telepon dengan jaringan PSTN, radio dengan frekuensi repeater, dan lain-lain). Jika Palsan berhasil terhubung ke dalam saluran telekomunikasi maka berikan tanda (√) checklist disebelah kanan kriteria ini. Jika tidak terhubung, maka berikan tanda (x) silang disebelah kanan kriteria ini. d. memastikan Palsan dan APU Persandian dapat berfungsi sebagaimana mestinya dilakukan dengan cara memastikan semua menu dan fitur pada Palsan dan APU Persandian dapat berfungsi dan menghasilkan output yang benar. Jika menu dan fitur Palsan dan APU Persandian dapat berfungsi maka berikan tanda (√) checklist disebelah kanan kriteria ini. Jika tidak, maka berikan tanda (x) silang disebelah kanan kriteria ini. e. menjaga kestabilan suhu ruangan tempat peletakkan Palsan dan APU Persandian dilakukan dengan memastikan ruangan tempat peletakkan Palsan dan APU Persandian memiliki sirkulasi udara yang baik atau memastikan alat pendingin ruangan berfungsi dengan baik untuk mencegah Palsan dan/atau APU mengalami overheat. Jika ruangan telah memiliki sirkulasi udara dan alat pendingin ruangan yang berfungsi dengan baik maka berikan tanda (√) checklist disebelah kanan kriteria ini. Jika tidak, maka berikan tanda (x) silang disebelah kanan kriteria ini. f. meletakkan Palsan dan APU Persandian pada tempat yang aman dari kemungkinan bencana, pencurian, dan kehilangan Jika telah menyimpan meletakkan sesuai tempat yang aman dari kemungkinan bencana, pencurian dan kehilangan, maka berikan tanda (√) checklist disebelah kanan kriteria ini. Jika tidak sesuai, maka berikan tanda (x) silang disebelah kanan kriteria ini. g. memastikan kelengkapan perangkat dilakukan dengan cara memastikan kelengkapan peralatan sandi dan APU Persandian sesuai dengan serah terima barang disertai kelengkapannya. Jika lengkap, maka berikan tanda (√) checklist disebelah kanan kriteria ini. Jika tidak lengkap, maka berikan tanda (x) silang disebelah kanan kriteria ini. h. memastikan kelengkapan dokumen serah terima barang, berita acara serah terima dan/atau penarikan dilakukan dengan cara melihat dokumen serah terima barang, berita acara serah terima dan/atau penarikan dicatat dan didata dengan lengkap, meliputi berita acara serah terima/BAST dan serah terima barang/sertibar. Jika lengkap, maka berikan tanda (√) checklist disebelah kanan kriteria ini. Jika tidak lengkap, maka berikan tanda (x) silang disebelah kanan kriteria ini. 9. Tindakan/penanganan yang dilakukan Penanganan/tindakan menunjukkan tindak lanjut yang dilakukan terhadap kriteria pemeliharaan yang tidak seharusnya/menyimpang dari ketentuan tata cara pemeliharaan. Diisi dengan cara menunjukkan solusi yang tepat untuk setiap kriteria pemeliharaan. 10. Hasil pemeliharaan Hasil pemeliharaan menunjukkan tiga kriteria yaitu : a. "BK" menyatakan baik secara keseluruhan yang dikenali tidak terbatas pada maksimal sepuluh kriteria. b. "BS" menyatakan baik sebagian yang dikenali tidak terbatas pada (maksimal tujuh kriteria baik secara keseluruhan terpenuhi). c. "TB" menyatakan tidak baik yang dikenali tidak terbatas pada (maksimal empat kriteria baik secara keseluruhan terpenuhi). 11. Nama personil sandi pelaksana pemeliharaan. 12. Nama Kota tempat dilakukannya pemeliharaan. 13. Tanggal, bulan dan tahun pengisian. 14. Jabatan Atasan Penangungjawab Pengelola Palsan dan APU Persandian 15. Tanda tangan Pejabat Atasan Penangungjawab Pengelola Palsan dan APU Persandian 16. Tanda tangan Penanggungjawab Pengelola Palsan dan APU Persandian 17. Nama Pejabat atasan Penanggungjawab Pengelola Palsan dan APU Persandian 18. Nama Penangungjawab Pengelola Palsan dan APU Persandian KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA, DJOKO SETIADI

Peraturan Badan Nomor 4 Tahun 2016 tentang PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN PERALATAN SANDI DAN ALAT PENDUKUNG UTAMA PERSANDIAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB IV

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB V

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB VI

Pasal 20

Pasal 21

BAB VII

Pasal 23

Pasal 24