PERBAN

Peraturan Badan Nomor 4 Tahun 2014 tentang TANDA PENGHARGAAN BIDANG PERSANDIAN

PERBAN Nomor 4 Tahun 2014

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB IV

DEWANTANDA PENGHARGAAN PERSANDIAN

Pasal 8

(1) Dewan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Lembaga Sandi Negara. (2) Dewan dibentuk untuk memberikan pertimbangan kepada Kepala Lembaga Sandi Negara dalam pemberian dan pencabutan Tanda Penghargaan Persandian. (3) Dewan berkedudukan di Jakarta.

Pasal 9

(1) Tugas dan kewajiban Dewan meliputi: a. meneliti, membahas, memverifikasi, dan menilai usulan,serta berkewajiban untuk memberikan pertimbangan kepada Kepala Lembaga Sandi Negara mengenai pemberian Tanda PenghargaanPersandian; b. meneliti, membahas, memverifikasi, dan menilai usulan, serta berkewajiban untuk memberikan pertimbangan kepada Kepala Lembaga Sandi Negara mengenai pencabutan Tanda PenghargaanPersandian;dan c. merencanakan dan MENETAPKAN kegiatan dalam rangka pemberian atau pencabutan Tanda Penghargaan Persandian. (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, Dewan dapat berkoordinasi dengan unsur pimpinan Instansi Pemerintah dan pimpinan Organisasi Non Pemerintah terkaitusulan pemberian atau pencabutanTanda Penghargaan Persandian.

Pasal 10

Keanggotaan Dewan berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri dari: a. satu orang ketua merangkap anggota, yang merupakan pejabat eselon I yang membidangi pembinaan dan pengendalian persandian di Lembaga Sandi Negara; b. satu orang wakil ketua merangkap anggota, yang merupakan pejabat eselon II yang membidangi pembinaan atau pengendalian persandian di Lembaga Sandi Negara;dan c. limaorang anggota yang merupakan pejabat eselon II dan/atau eselon III di Lembaga Sandi Negara.

Pasal 11

Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan mempunyai masa jabatan satu tahun.

Pasal 12

(1) Untuk dapat diangkat menjadi ketua, seseorang harus memenuhi syarat: a. sehat jasmani dan rohani; b. memiliki integritas moral dan keteladanan; c. berpendidikan paling rendah S1 (strata satu);dan d. memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang Tanda Penghargaan Persandian; (2) Untuk dapat diangkat menjadi wakil ketua dan anggota, seseorang harus memenuhi syarat: a. sehat jasmani dan rohani; b.memiliki integritas moral dan keteladanan; c. berpendidikan paling rendah S1 (strata satu); d. memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang Tanda Penghargaan Persandian; dan e. minimal telah menerima Dharma Persandian 10 Tahun.

Pasal 13

(1) Ketua, wakil ketua, dan/atau anggota Dewan berhenti sebelum masa jabatannya berakhir apabila: a. meninggal dunia;atau b. diberhentikan. (2) Diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bapabila: a. berhalangan tetap yaitu menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya; atau b. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 14

(1) Dalam hal ketua, wakil ketua, dan/atau anggota Dewan berhenti sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, ketua atau wakil ketua atau para anggota mengajukan usulan penggantian kepada Kepala Lembaga Sandi Negara. (2) Penggantian ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12. (3) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan pengganti melanjutkan sisa masa jabatan yang digantikannya.

Pasal 15

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Dewan dibantu oleh sekretariat Dewan. (2) Sekretariat Dewan dilaksanakan oleh unit kerja di lingkungan Lembaga Sandi Negara yang membidangi pembinaan sumber daya manusia sandi. (3) Sekretariat Dewan mempunyai tugas memberikan dukungan teknis, operasional, dan administrasi kepada Dewan. (4) Sekretariat Dewan dipimpin oleh seorang sekretaris dari unsur Pegawai yang bertanggung jawab kepada Dewan, sedangkan secara administratif bertanggung jawab kepada kepala unit kerja yang membidangi pembinaan sumber daya manusia sandi.

BAB Ketiga

SusunanAnggota Dewan

Pasal 10

Keanggotaan Dewan berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri dari: a. satu orang ketua merangkap anggota, yang merupakan pejabat eselon I yang membidangi pembinaan dan pengendalian persandian di Lembaga Sandi Negara; b. satu orang wakil ketua merangkap anggota, yang merupakan pejabat eselon II yang membidangi pembinaan atau pengendalian persandian di Lembaga Sandi Negara;dan c. limaorang anggota yang merupakan pejabat eselon II dan/atau eselon III di Lembaga Sandi Negara.

Pasal 11

Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan mempunyai masa jabatan satu tahun.

Pasal 12

(1) Untuk dapat diangkat menjadi ketua, seseorang harus memenuhi syarat: a. sehat jasmani dan rohani; b. memiliki integritas moral dan keteladanan; c. berpendidikan paling rendah S1 (strata satu);dan d. memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang Tanda Penghargaan Persandian; (2) Untuk dapat diangkat menjadi wakil ketua dan anggota, seseorang harus memenuhi syarat: a. sehat jasmani dan rohani; b.memiliki integritas moral dan keteladanan; c. berpendidikan paling rendah S1 (strata satu); d. memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang Tanda Penghargaan Persandian; dan e. minimal telah menerima Dharma Persandian 10 Tahun.

Pasal 13

(1) Ketua, wakil ketua, dan/atau anggota Dewan berhenti sebelum masa jabatannya berakhir apabila: a. meninggal dunia;atau b. diberhentikan. (2) Diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bapabila: a. berhalangan tetap yaitu menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya; atau b. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 14

(1) Dalam hal ketua, wakil ketua, dan/atau anggota Dewan berhenti sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, ketua atau wakil ketua atau para anggota mengajukan usulan penggantian kepada Kepala Lembaga Sandi Negara. (2) Penggantian ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12. (3) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan pengganti melanjutkan sisa masa jabatan yang digantikannya.

BAB V

TATA CARA MEMPEROLEH TANDA PENGHARGAAN PERSANDIAN

Pasal 16

Untuk memperoleh Tanda Penghargaan Persandian harus memenuhi syarat: a. umum;dan b. khusus.

Pasal 17

Syarat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a terdiri atas: a. WNI; b. memiliki integritas moral dan keteladanan; c. berjasa terhadap bangsa, negara, dan pemerintah di bidang Persandian; d. berkelakuan baik; e. setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara; dan f. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 18

Syarat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b terdiri atas: a. syarat khusus Dharma Persandian Utama bagi Pegawai; b. syarat khusus Dharma Persandian Utama bagi WNI bukanPegawai; dan c. syarat khusus Dharma Persandian.

Pasal 19

Syarat khusus Dharma Persandian Utama bagi Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a: a. berprestasi luar biasa dalam menemukan dan/atau mengembangkan modul kriptografi, kriptoanalisa, steganografi, dan steganalisis yang telah teruji, diterapkan,dan bermanfaat untuk kemajuan persandian secara nasional; atau b. berprestasi luar biasa dalam menemukankarya strategis persandian yang telah teruji, diterapkan, dan bermanfaat untuk kemajuan persandian secara nasional;atau c. berjasa luar biasa dalam tugas persandian pada operasi keamanan, operasi pemulihan keamanan di daerah bergejolak atau daerah konflik paling singkat 90 (sembilan puluh) hari secara terus menerus atau 120 (seratus dua puluh) hari secara akumulatif; atau d. bagi Pegawai di daerah perbatasan atau terpencil yang telah berprestasi dalam memajukan persandian;dan e. belum pernah menerima Dharma Persandian Utama.

Pasal 20

Syarat khusus Dharma Persandian Utama bagi WNI bukan Pegawai sebagaimana dimaksud dalamPasal 18 huruf b: a. berprestasi luar biasa dalam menemukan dan/atau mengembangkan modul kriptografi, kriptoanalisa, steganografi, steganalisis yang telah teruji, diterapkan,dan bermanfaat untuk kemajuan persandian secara nasional; atau b. berjasa luar biasa dalam membantu memfasilitasi, dan mendukung baikmoril maupun materiil terhadap pembangunan kemajuan persandian secara nasional.

Pasal 21

Syarat khusus Dharma Persandian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c: a. telah bekerja dengan kesetiaan, pengabdian yang tinggi, dan berprestasi pada bidang persandian secara terus menerus atau akumulatif paling singkat 10 tahun, 20 tahun, atau 30 tahun; b. dalam masa bekerja secara terus menerus atau akumulatif, Pegawai yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berdasarkan peraturan perundang-undangan; c. penghitungan masa kerja Pegawai dihitung sejak pertama kali bertugas di bidang persandian; d. penghitungan masa kerja bagi Pegawai yang pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat dimulai sejak diterbitkannya surat keputusan bahwa yang bersangkutan telah selesai menjalankan hukuman disiplin atau kembali bekerja di instansi; e. dalam hal anggota TNI/POLRI yang sebelumnya berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil dan bertugas di bidang persandian, maka masa kerja yang bersangkutan dihitung mulai menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil diakumulasikan dengan masa kerja sebagai anggota TNI/POLRI yang bekerja di bidang persandian.

Pasal 22

(1) Pengajuan usul calon penerima Tanda Penghargaan Persandian diajukan dalam bentuk surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala Lembaga Sandi Negara melalui Dewan. (2) Pengajuan usul calon penerima Tanda Penghargaan Persandian dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pemerintahatau Pimpinan Organisasi Non Pemerintah. (3) Usulan permohonan calon penerima Tanda Penghargaan Persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilengkapi paling sedikit: a. surat rekomendasi dari pejabat pembina kepegawaian; b. daftar riwayat hidup dan riwayat jabatan; c. fotokopi surat keputusan pengangkatan/penugasan pertama di bidang Persandian; d. fotokopi surat keputusan pangkat/golongan/jabatan terakhir; dan e. fotokopi Piagam Tanda Penghargaan Persandian bagi Pegawaiyang sudah memiliki. (4) Usulan permohonan calon penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Kepala Lembaga Sandi Negara paling lambat pada awal bulan Februari setiap tahunnya.

Pasal 23

(1) Pengajuan usul calon penerima Dharma Persandian Utama dapat diajukan oleh Dewan. (2) Usulan calon penerima Dharma Persandian Utama wajib melampirkan profil dan narasi prestasi di bidang persandian minimal 50 (lima puluh) kata.

Pasal 24

(1) Sebelum mengajukan usulan kepada Kepala Lembaga Sandi Negara,Dewan melakukan verifikasi atas permohonan usul Tanda Penghargaan Persandian. (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan meneliti dan menilai keabsahan dan kelayakan kelengkapan persyaratan setiap calon penerima Tanda Penghargaan Persandian. (3) Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pemerintahatau Pimpinan Organisasi Non Pemerintah harus memberikan data, dokumen, atau keterangan lainnya yang diperlukan atau diminta oleh Dewan.

Pasal 25

(1) Dalam hal Dewan menilai usul pemberian Tanda Penghargaan Persandian memenuhi persyaratan,maka usulan tersebut disampaikan kepada Kepala Lembaga Sandi Negara sebagai bahan pertimbangan pemberian Tanda Penghargaan Persandian. (2) Dalam hal Dewan menilai usul Tanda Penghargaan Persandian tidak memenuhi persyaratan, maka Dewan wajib memberikan penjelasan disertai alasan kepada Instansi Pemerintah atau Organisasi Non Pemerintah yang mengusulkan. (3) Pimpinan Instansi Pemerintah dan Organisasi Non Pemerintah yang mengusulkan Tanda Penghargaan Persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan kembali usulannya pada tahun berikutnya.

Pasal 26

(1) Pemberian Tanda Penghargaan Persandian ditetapkan dengan Keputusan Kepala Lembaga Sandi Negara. (2) Pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap tahun dalam upacara peringatan Hari Ulang Tahun Persandian Republik INDONESIA yang diselenggarakan oleh Lembaga Sandi Negara atau Unit Teknis Persandian Instansi Pemerintah. (3) Pemberian Tanda Penghargaan Persandian dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung kepada penerima. (4) Pemberian secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Kepala Lembaga Sandi Negara dan/atau pejabat yang ditunjuk. (5) Pemberian secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan kepada penerima, melalui Unit Teknis Persandian Instansi Pemerintah atau kepada perwakilan/ahli warisnya bagi penerima yang sudah meninggal dunia.

BAB Kesatu

Syarat Memperoleh Tanda Penghargaan Persandian

Pasal 16

Untuk memperoleh Tanda Penghargaan Persandian harus memenuhi syarat: a. umum;dan b. khusus.

Pasal 17

Syarat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a terdiri atas: a. WNI; b. memiliki integritas moral dan keteladanan; c. berjasa terhadap bangsa, negara, dan pemerintah di bidang Persandian; d. berkelakuan baik; e. setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara; dan f. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 18

Syarat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b terdiri atas: a. syarat khusus Dharma Persandian Utama bagi Pegawai; b. syarat khusus Dharma Persandian Utama bagi WNI bukanPegawai; dan c. syarat khusus Dharma Persandian.

Pasal 19

Syarat khusus Dharma Persandian Utama bagi Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a: a. berprestasi luar biasa dalam menemukan dan/atau mengembangkan modul kriptografi, kriptoanalisa, steganografi, dan steganalisis yang telah teruji, diterapkan,dan bermanfaat untuk kemajuan persandian secara nasional; atau b. berprestasi luar biasa dalam menemukankarya strategis persandian yang telah teruji, diterapkan, dan bermanfaat untuk kemajuan persandian secara nasional;atau c. berjasa luar biasa dalam tugas persandian pada operasi keamanan, operasi pemulihan keamanan di daerah bergejolak atau daerah konflik paling singkat 90 (sembilan puluh) hari secara terus menerus atau 120 (seratus dua puluh) hari secara akumulatif; atau d. bagi Pegawai di daerah perbatasan atau terpencil yang telah berprestasi dalam memajukan persandian;dan e. belum pernah menerima Dharma Persandian Utama.

Pasal 20

Syarat khusus Dharma Persandian Utama bagi WNI bukan Pegawai sebagaimana dimaksud dalamPasal 18 huruf b: a. berprestasi luar biasa dalam menemukan dan/atau mengembangkan modul kriptografi, kriptoanalisa, steganografi, steganalisis yang telah teruji, diterapkan,dan bermanfaat untuk kemajuan persandian secara nasional; atau b. berjasa luar biasa dalam membantu memfasilitasi, dan mendukung baikmoril maupun materiil terhadap pembangunan kemajuan persandian secara nasional.

Pasal 21

Syarat khusus Dharma Persandian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c: a. telah bekerja dengan kesetiaan, pengabdian yang tinggi, dan berprestasi pada bidang persandian secara terus menerus atau akumulatif paling singkat 10 tahun, 20 tahun, atau 30 tahun; b. dalam masa bekerja secara terus menerus atau akumulatif, Pegawai yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berdasarkan peraturan perundang-undangan; c. penghitungan masa kerja Pegawai dihitung sejak pertama kali bertugas di bidang persandian; d. penghitungan masa kerja bagi Pegawai yang pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat dimulai sejak diterbitkannya surat keputusan bahwa yang bersangkutan telah selesai menjalankan hukuman disiplin atau kembali bekerja di instansi; e. dalam hal anggota TNI/POLRI yang sebelumnya berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil dan bertugas di bidang persandian, maka masa kerja yang bersangkutan dihitung mulai menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil diakumulasikan dengan masa kerja sebagai anggota TNI/POLRI yang bekerja di bidang persandian.