PERBAN

Peraturan Badan Nomor 2 Tahun 2014 tentang SERTIFIKASI KOMPETENSI PEJABAT FUNGSIONAL SANDIMAN

PERBAN Nomor 2 Tahun 2014

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB III

PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI

Pasal 3

Koreksi

(1) Sertifikasi diperuntukkan bagi Pejabat Fungsional Sandiman yang akan naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi. (2) Pejabat Fungsional Sandiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disyaratkan telah 1 (satu) tahun memangku Jabfung Sandiman pada jenjangnya.

Pasal 4

Koreksi

Sertifikasi diselenggarakan oleh Deputi Pembinaan dan Pengendalian Persandian Lembaga Sandi Negara, melalui tahapan: a. perencanaan; b. pelaksanaan Uji Kompetensi; c. penilaian; dan d. penerbitan Sertifikat Kompetensi.

Pasal 5

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi penyiapan: a. administrasi persyaratan; b. materi Uji Kompetensi; c. tim penguji; d. tempat Uji Kompetensi; dan e. waktu Uji Kompetensi.

Pasal 6

Penyiapan administrasi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi dokumen dan/atau bukti tertulis lainnya yang dimiliki Pejabat Fungsional Sandiman sebagai persyaratan dalam mengikuti Uji Kompetensi, terdiri dari surat permohonan dan melampirkan fotokopi: www.djpp.kemenkumham.go.id a. ijazah lulusan pendidikan tinggi sandi atau surat tanda tamat mengikuti pendidikan dan pelatihan sandi; b. surat tanda tamat mengikuti pendidikan dan pelatihan Pejabat Fungsional Sandiman Ahli atau Pejabat Fungsional Sandiman Terampil; c. surat keputusan dari pejabat yang berwenang tentang pengangkatan pertama menjadi Pegawai Negeri Sipil; d. surat keputusan dari pejabat yang berwenang tentang pengangkatan pertama menjadi Pejabat Fungsional Sandiman; e. surat keputusan dari pejabat yang berwenang tentang pangkat/golongan terakhir Pegawai Negeri Sipil; f. surat keputusan dari pejabat yang berwenang tentang penugasan dalam bidang persandian; g. Sasaran Kinerja Pegawai pada 2 (dua) tahun terakhir; h. ijazah/sertifikat/surat tanda tamat mengikuti pendidikan dan pelatihan lainnya terkait dengan kompetensi Pejabat Fungsional Sandiman; i. penetapan angka kredit di pangkat terakhir; dan j. surat pengusulan untuk mengikuti Uji Kompetensi dari kepala unit kerja.

Pasal 7

(1) Materi Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan sekumpulan pertanyaan tertulis, pertanyaan lisan dan/atau praktek. (2) Materi Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh tim penguji berdasarkan standar kompetensi kerja. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai materi Uji Kompetensi diatur dengan Pedoman Kepala Lembaga Sandi Negara.

Pasal 8

(1) Tim penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dibentuk oleh Kepala Lembaga Sandi Negara. (2) Tim penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Kepala Lembaga Sandi Negara. (3) Susunan tim penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. ketua; b. sekretaris; dan c. anggota. www.djpp.kemenkumham.go.id (4) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dijabat oleh pejabat eselon II yang membidangi pembinaan persandian. (5) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dijabat oleh pejabat eselon III yang membidangi pembinaan persandian. (6) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c paling sedikit terdiri dari: a. 1 (satu) orang Assesor Kompetensi; dan b. 2 (dua) orang pejabat struktural dan/atau Pejabat Fungsional Sandiman.

Pasal 9

(1) Uji Kompetensi dilaksanakan di Lembaga Sandi Negara atau di tempat kerja Pejabat Fungsional Sandiman yang akan diuji. (2) Tempat Uji Kompetensi ditentukan oleh Lembaga Sandi Negara.

Pasal 10

Penyiapan waktu Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e merupakan penentuan jadwal uji oleh Lembaga Sandi Negara yang akan disampaikan secara tertulis kepada Pejabat Fungsional Sandiman yang akan diuji.

Pasal 11

(1) Uji Kompetensi Pejabat Fungsional Sandiman dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Uji Kompetensi diatur dengan Pedoman Kepala Lembaga Sandi Negara.

Pasal 12

(1) Tim penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas: a. menyusun materi Uji Kompetensi berdasarkan standar kompetensi kerja; b. melakukan Uji Kompetensi; dan c. menilai hasil Uji Kompetensi. (2) Penilaian Hasil Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan kepada Kepala Lembaga Sandi Negara.

Pasal 13

Penilaian hasil Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dinyatakan: a. kompeten; atau b. belum kompeten. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 14

(1) Penilaian kompeten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, Pejabat Fungsional Sandiman telah memiliki kompetensi yang sesuai dan/atau melebihi dari standar kompetensi kerja yang dipersyaratkan. (2) Penilaian belum kompeten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, Pejabat Fungsional Sandiman belum memiliki kompetensi yang sesuai dan/atau kurang dari standar kompetensi kerja yang dipersyaratkan.

Pasal 15

(1) Pejabat Fungsional Sandiman yang dinyatakan sudah kompeten dapat diusulkan untuk naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi. (2) Pejabat Fungsional Sandiman yang dinyatakan belum kompeten diberikan kesempatan untuk mengikuti Uji Kompetensi ulang paling banyak 3 (tiga) kali dalam waktu 2 (dua) tahun. (3) Apabila setelah mengikuti Uji Kompetensi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Fungsional Sandiman masih dinyatakan belum kompeten, Pejabat Fungsional Sandiman tidak dapat diusulkan untuk naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi.

Pasal 16

Kepala Lembaga Sandi Negara menerbitkan Sertifikat Kompetensi berdasarkan penilaian hasil Uji Kompetensi.

Pasal 17

(1) Pejabat Fungsional Sandiman yang dinilai sudah kompeten dibuktikan dengan Sertifikat Kompetensi. (2) Format Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini. (3) Pejabat Fungsional Sandiman yang dinilai belum kompeten diberikan surat pemberitahuan. (4) Format surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Koreksi

Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.djpp.kemenkumham.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 April 2014 KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA, DJOKO SETIADI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 April 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id www.djpp.kemenkumham.go.id LEMBAGA SANDI NEGARA JL. Harsono R.M. No. 70, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan12550 Telp. 7805814, Fax. 78844104 Nomor : T.233/ /LSN/D1/09/2011 Tempat, tanggal Klasifikasi : Biasa Hal : Pemberitahuan Hasil Uji Kompetensi pada Jenjang Sandiman Pertama Yth. (Nama Pejabat Fungsional Sandiman) di Tempat 1. Dasar: a. ... b. Hasil Uji Kompetensi Jenjang Sandiman Pertama pada tanggal ... 2. Merujuk dasar di atas, dengan hormat disampaikan bahwa : Nama : NIP : Pangkat/ Golongan : Jabatan : Instansi : Belum Kompeten pada Jenjang Sandiman Pertama berdasarkan Uji Kompetensi Jenjang Sandiman Pertama Tahun xxxx yang diselenggarakan oleh Deputi Bidang Pembinaan dan Pengendalian Persandian Lembaga Sandi Negara. Selanjutnya uji kompetensi ulang akan dilaksanakan pada tanggal … 3. Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Deputi Bidang Pembinaan dan Pengendalian Persandian, ttd Nama LAMPIRAN II PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG SERTIFIKASI KOMPETENSI PEJABAT FUNGSIONAL SANDIMAN www.djpp.kemenkumham.go.id LEMBAGA SANDI NEGARA JL. Harsono R.M. No. 70, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan12550 Telp. 7805814, Fax. 78844104 Daftar Unit Kompetensi yang belum terpenuhi J Deputi Bidang Pembinaan dan Pengendalian Persandian, ttd Nama KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA, DJOKO SETIADI NO Kode Unit Kompetensi Judul Unit Kompetensi 1 xxxx xxxx 2 apakah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 www.djpp.kemenkumham.go.id

Peraturan Badan Nomor 2 Tahun 2014 tentang SERTIFIKASI KOMPETENSI PEJABAT FUNGSIONAL SANDIMAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB IV

Pasal 18

BAB V

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB VI

Pasal 22

BAB VII

Pasal 23