PERBAN

Peraturan Badan Nomor 14 Tahun 2010 tentang PEDOMAN GELAR JARINGAN KOMUNIKASI SANDI

PERBAN Nomor 14 Tahun 2010

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB III

GELAR JKS EKSTERNAL

Pasal 4

Instansi Pemerintah yang akan menggelar JKS Eksternal wajib menyampaikan surat permohonan Gelar JKS Eksternal kepada Lemsaneg.

Pasal 5

Koreksi

(1) Lemsaneg bersama Instansi Pemerintah yang akan terhubung dengan JKS Eksternal melakukan inventarisasi sumber daya di Instansi Pemerintah terkait. (2) Inventarisasi sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kelembagaan yang melaksanakan fungsi persandian; b. peraturan di bidang pengamanan informasi; c. pengguna persandian; d. sarana komunikasi antar pengguna persandian; e. sumber daya manusia sandi; f. peralatan sandi; g. media transmisi; dan h. anggaran. (3) Lemsaneg menggunakan hasil inventarisasi sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan analisis kebutuhan dalam perencanaan Gelar JKS Eksternal. (4) Perencanaan Gelar JKS Eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: a. desain JKS Eksternal; b. manajemen kunci sistem sandi; dan c. kebutuhan anggaran. (5) Desain JKS Eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, terdiri dari: a. topologi komunikasi Pengguna Persandian; b. Peralatan Sandi yang digunakan; dan c. infrastruktur telekomunikasi yang digunakan. (6) Lemsaneg menyusun perencanaan Gelar JKS Eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam bentuk proposal rencana Gelar JKS Eksternal. (7) Instansi Pemerintah yang akan menggelar JKS Eksternal menyusun kerangka acuan kerja dan rincian anggaran biaya Gelar JKS berdasarkan proposal rencana Gelar JKS Eksternal yang telah disusun Lemsaneg.

Pasal 6

Lemsaneg bersama Instansi Pemerintah melaksanakan implementasi Gelar JKS Eksternal berdasarkan proposal rencana Gelar JKS Eksternal yang telah disusun.

Pasal 7

Implementasi Gelar JKS Eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi kegiatan: a. penyiapan infrastruktur telekomunikasi yang digunakan; b. penyiapan kunci sistem sandi; c. penyiapan Peralatan Sandi; dan d. operasional Gelar JKS Eksternal.

Pasal 8

Instansi Pemerintah melakukan penyiapan infrastruktur telekomunikasi yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a menggunakan infrastruktur yang telah ada atau membangun infrastruktur baru.

Pasal 9

Dalam hal infrastruktur telekomunikasi yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a menggunakan infrastruktur yang telah ada maka ketentuan penggunaannya adalah khusus untuk kepentingan JKS Eksternal.

Pasal 10

Dalam hal infrastruktur telekomunikasi yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a membangun infrastruktur baru maka harus memenuhi persyaratan: a. memperhatikan topologi komunikasi Pengguna Persandian; b. sesuai dengan jenis Peralatan Sandi yang digunakan; c. memperhatikan faktor keamanan jaringan.

Pasal 11

Lemsaneg melakukan penyiapan kunci sistem sandi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b yang terdiri dari kegiatan: a. pembuatan kunci sistem sandi berdasarkan manajemen kunci sistem sandi yang telah dibuat; dan b. administrasi kunci sistem sandi meliputi pencatatan, penggandaan, distribusi, dan pemusnahan kunci sistem sandi.

Pasal 12

Lemsaneg melakukan penyiapan Peralatan Sandi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c yang terdiri dari kegiatan: a. penentuan Peralatan Sandi yang digunakan; b. uji coba Peralatan Sandi; dan c. melakukan setting parameter Peralatan Sandi.

Pasal 13

Operasional Gelar JKS Eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d merupakan kegiatan implementasi perencanaan Gelar JKS Eksternal sampai dengan siap dioperasikan.

Pasal 14

(1) Lemsaneg berwenang melakukan evaluasi terhadap implementasi Gelar JKS Eksternal. (2) Evaluasi Gelar JKS Eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan: a. penilaian kesesuaian antara implementasi dengan perencanaan Gelar JKS Eksternal; dan b. penilaian efisiensi dan efektifitas pemanfaatan JKS Eksternal.

BAB Kedua

Implementasi

Pasal 6

Koreksi

Lemsaneg bersama Instansi Pemerintah melaksanakan implementasi Gelar JKS Eksternal berdasarkan proposal rencana Gelar JKS Eksternal yang telah disusun.

Pasal 7

Koreksi

Implementasi Gelar JKS Eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi kegiatan: a. penyiapan infrastruktur telekomunikasi yang digunakan; b. penyiapan kunci sistem sandi; c. penyiapan Peralatan Sandi; dan d. operasional Gelar JKS Eksternal.

Pasal 8

Instansi Pemerintah melakukan penyiapan infrastruktur telekomunikasi yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a menggunakan infrastruktur yang telah ada atau membangun infrastruktur baru.

Pasal 9

Dalam hal infrastruktur telekomunikasi yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a menggunakan infrastruktur yang telah ada maka ketentuan penggunaannya adalah khusus untuk kepentingan JKS Eksternal.

Pasal 10

Dalam hal infrastruktur telekomunikasi yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a membangun infrastruktur baru maka harus memenuhi persyaratan: a. memperhatikan topologi komunikasi Pengguna Persandian; b. sesuai dengan jenis Peralatan Sandi yang digunakan; c. memperhatikan faktor keamanan jaringan.

Pasal 11

Lemsaneg melakukan penyiapan kunci sistem sandi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b yang terdiri dari kegiatan: a. pembuatan kunci sistem sandi berdasarkan manajemen kunci sistem sandi yang telah dibuat; dan b. administrasi kunci sistem sandi meliputi pencatatan, penggandaan, distribusi, dan pemusnahan kunci sistem sandi.

Pasal 12

Lemsaneg melakukan penyiapan Peralatan Sandi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c yang terdiri dari kegiatan: a. penentuan Peralatan Sandi yang digunakan; b. uji coba Peralatan Sandi; dan c. melakukan setting parameter Peralatan Sandi.

Pasal 13

Operasional Gelar JKS Eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d merupakan kegiatan implementasi perencanaan Gelar JKS Eksternal sampai dengan siap dioperasikan.

BAB IV

GELAR JKS INTERNAL

Pasal 15

Koreksi

(1) Instansi Pemerintah melakukan inventarisasi sumber daya yang ada di lingkungannya. (2) Inventarisasi sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sesuai dengan inventarisasi sumber daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2). (3) Instansi Pemerintah dapat mengkonsultasikan hasil inventarisasi sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Lemsaneg untuk mendapatkan rekomendasi Gelar JKS Internal. (4) Instansi Pemerintah dapat menggunakan rekomendasi Gelar JKS Internal dari Lemsaneg untuk menyusun perencanaan Gelar JKS Internal. (5) Perencanaan Gelar JKS Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi: a. desain JKS Internal; b. manajemen kunci sistem sandi; dan c. kebutuhan anggaran. (6) Desain JKS Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, terdiri dari: a. topologi komunikasi Pengguna Persandian; b. Peralatan Sandi yang digunakan; dan c. infrastruktur telekomunikasi yang digunakan. (7) Instansi Pemerintah menyusun kerangka acuan kerja dan rincian anggaran biaya Gelar JKS berdasarkan perencanaan Gelar JKS Internal yang telah disusun.

Pasal 16

Lemsaneg wajib memberikan asistensi yang dibutuhkan Instansi Pemerintah dalam Gelar JKS Internal.

Pasal 17

Instansi Pemerintah melaksanakan implementasi Gelar JKS Internal berdasarkan perencanaan Gelar JKS Internal yang telah disusun.

Pasal 18

Implementasi Gelar JKS Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, meliputi kegiatan: a. penyiapan infrastruktur telekomunikasi yang digunakan; b. penyiapan kunci sistem sandi; c. penyiapan Peralatan Sandi; dan d. operasional Gelar JKS Internal.

Pasal 19

Instansi Pemerintah melakukan penyiapan infrastruktur telekomunikasi yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a menggunakan infrastruktur yang telah ada atau membangun infrastruktur baru.

Pasal 20

Dalam hal infrastruktur telekomunikasi yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a menggunakan infrastruktur yang telah ada maka ketentuan penggunaannya adalah khusus untuk kepentingan JKS Internal.

Pasal 21

Dalam hal infrastruktur telekomunikasi yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a membangun infrastruktur baru maka harus memenuhi persyaratan: a. memperhatikan topologi komunikasi Pengguna Persandian; b. sesuai dengan jenis Peralatan Sandi yang digunakan; c. memperhatikan faktor keamanan jaringan.

Pasal 22

Instansi Pemerintah melakukan penyiapan kunci sistem sandi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dengan cara: a. Instansi Pemerintah mengajukan permintaan kunci sistem sandi kepada Lemsaneg;_atau b. Instansi Pemerintah melakukan penyiapan kunci sistem sandi secara mandiri.

Pasal 23

Dalam hal Instansi Pemerintah melakukan penyiapan kunci sistem sandi secara mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, Instansi Pemerintah harus melakukan kegiatan sebagai berikut: a. menyusun perencanaan pembuatan kunci sistem sandi dan mengkonsultasikan kepada Lemsaneg untuk pengujian; b. pembuatan kunci sistem sandi berdasarkan rekomendasi Lemsaneg; c. pencatatan, penggandaan, distribusi, dan pemusnahan kunci sistem sandi; dan d. menyusun rencana pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penggunaan kunci sistem sandi.

Pasal 24

Instansi Pemerintah melakukan penyiapan Peralatan Sandi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c terdiri dari kegiatan: a. penentuan Peralatan Sandi yang digunakan; b. uji coba Peralatan Sandi; dan c. melakukan setting parameter Peralatan Sandi.

Pasal 25

Operasional Gelar JKS Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d merupakan kegiatan implementasi perencanaan Gelar JKS Internal sampai dengan siap dioperasikan.

Pasal 26

(1) Instansi Pemerintah harus melakukan evaluasi terhadap implementasi Gelar JKS Internal dilingkungannya. (2) Evaluasi Gelar JKS Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan: a. penilaian kesesuaian antara implementasi dengan perencanaan Gelar JKS Internal; dan b. penilaian efisiensi dan efektifitas pemanfaatan JKS Internal.

BAB Kedua

Implementasi

Pasal 17

Koreksi

Instansi Pemerintah melaksanakan implementasi Gelar JKS Internal berdasarkan perencanaan Gelar JKS Internal yang telah disusun.

Pasal 18

Koreksi

Implementasi Gelar JKS Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, meliputi kegiatan: a. penyiapan infrastruktur telekomunikasi yang digunakan; b. penyiapan kunci sistem sandi; c. penyiapan Peralatan Sandi; dan d. operasional Gelar JKS Internal.

Pasal 19

Instansi Pemerintah melakukan penyiapan infrastruktur telekomunikasi yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a menggunakan infrastruktur yang telah ada atau membangun infrastruktur baru.

Pasal 20

Dalam hal infrastruktur telekomunikasi yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a menggunakan infrastruktur yang telah ada maka ketentuan penggunaannya adalah khusus untuk kepentingan JKS Internal.

Pasal 21

Dalam hal infrastruktur telekomunikasi yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a membangun infrastruktur baru maka harus memenuhi persyaratan: a. memperhatikan topologi komunikasi Pengguna Persandian; b. sesuai dengan jenis Peralatan Sandi yang digunakan; c. memperhatikan faktor keamanan jaringan.

Pasal 22

Instansi Pemerintah melakukan penyiapan kunci sistem sandi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dengan cara: a. Instansi Pemerintah mengajukan permintaan kunci sistem sandi kepada Lemsaneg;_atau b. Instansi Pemerintah melakukan penyiapan kunci sistem sandi secara mandiri.

Pasal 23

Dalam hal Instansi Pemerintah melakukan penyiapan kunci sistem sandi secara mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, Instansi Pemerintah harus melakukan kegiatan sebagai berikut: a. menyusun perencanaan pembuatan kunci sistem sandi dan mengkonsultasikan kepada Lemsaneg untuk pengujian; b. pembuatan kunci sistem sandi berdasarkan rekomendasi Lemsaneg; c. pencatatan, penggandaan, distribusi, dan pemusnahan kunci sistem sandi; dan d. menyusun rencana pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penggunaan kunci sistem sandi.

Pasal 24

Instansi Pemerintah melakukan penyiapan Peralatan Sandi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c terdiri dari kegiatan: a. penentuan Peralatan Sandi yang digunakan; b. uji coba Peralatan Sandi; dan c. melakukan setting parameter Peralatan Sandi.

Pasal 25

Operasional Gelar JKS Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d merupakan kegiatan implementasi perencanaan Gelar JKS Internal sampai dengan siap dioperasikan.

BAB V

GELAR JKS KHUSUS

Pasal 27

Koreksi

(1) Instansi Pemerintah yang akan menggelar JKS Khusus wajib menyampaikan surat permohonan Gelar JKS Khusus kepada Lemsaneg. (2) Lemsaneg menyusun perencanaan Gelar JKS Khusus berdasarkan kebutuhan Instansi Pemerintah. (3) Perencanaan Gelar JKS Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. desain JKS Khusus; b. manajemen kunci sistem sandi; dan c. kebutuhan anggaran. (4) Desain JKS Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri dari: a. topologi komunikasi Pengguna Persandian; b. Peralatan Sandi yang digunakan; dan c. infrastruktur telekomunikasi yang digunakan. (5) Lemsaneg menyusun perencanaan Gelar JKS Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam bentuk proposal rencana Gelar JKS Khusus. (6) Instansi Pemerintah yang akan menggelar JKS Khusus menyusun kerangka acuan kerja dan rincian anggaran biaya Gelar JKS berdasarkan proposal rencana Gelar JKS Khusus yang telah disusun Lemsaneg.

Pasal 28

Lemsaneg bersama Instansi Pemerintah melaksanakan implementasi Gelar JKS Khusus berdasarkan proposal rencana Gelar JKS Khusus yang telah disusun.

Pasal 29

Implementasi Gelar JKS Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, meliputi kegiatan: a. penyiapan infrastruktur telekomunikasi yang digunakan; b. penyiapan kunci sistem sandi; c. penyiapan Peralatan Sandi; dan d. operasional Gelar JKS Khusus.

Pasal 30

(1) Instansi Pemerintah dan/atau Lemsaneg melakukan penyiapan infrastruktur telekomunikasi yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a. (2) Penyiapan infrastruktur telekomunikasi yang digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan infrastruktur yang telah ada atau membangun infrastruktur baru.

Pasal 31

Dalam hal infrastruktur telekomunikasi yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a menggunakan infrastruktur yang telah ada maka ketentuan penggunaannya adalah hanya untuk kepentingan JKS Khusus.

Pasal 32

Dalam hal infrastruktur telekomunikasi yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a membangun infrastruktur baru maka harus memenuhi persyaratan: a. memperhatikan topologi komunikasi Pengguna Persandian; b. sesuai dengan jenis Peralatan Sandi yang digunakan; c. memperhatikan faktor keamanan jaringan.

Pasal 33

Lemsaneg melakukan penyiapan kunci sistem sandi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b yang terdiri dari kegiatan: a. pembuatan kunci sistem sandi berdasarkan manajemen kunci sistem sandi yang telah dibuat; dan b. administrasi kunci sistem sandi meliputi pencatatan, penggandaan, distribusi, dan pemusnahan kunci sistem sandi.

Pasal 34

Lemsaneg melakukan penyiapan Peralatan Sandi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c yang terdiri dari kegiatan: a. penentuan Peralatan Sandi yang digunakan; b. uji coba Peralatan Sandi; dan c. melakukan setting parameter Peralatan Sandi.

Pasal 35

Operasional Gelar JKS Eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d merupakan kegiatan implementasi perencanaan Gelar JKS Khusus sampai dengan siap dioperasikan.

Pasal 36

(1) Lemsaneg berwenang melakukan evaluasi Gelar JKS Khusus di lapangan setelah implementasi Gelar JKS Khusus selesai dilaksanakan. (2) Evaluasi Gelar JKS Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan: a. penilaian kesesuaian antara implementasi dengan perencanaan Gelar JKS Khusus; b. penilaian efisiensi dan efektifitas pemanfaatan JKS Khusus.

BAB Kedua

Implementasi

Pasal 28

Koreksi

Lemsaneg bersama Instansi Pemerintah melaksanakan implementasi Gelar JKS Khusus berdasarkan proposal rencana Gelar JKS Khusus yang telah disusun.

Pasal 29

Koreksi

Implementasi Gelar JKS Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, meliputi kegiatan: a. penyiapan infrastruktur telekomunikasi yang digunakan; b. penyiapan kunci sistem sandi; c. penyiapan Peralatan Sandi; dan d. operasional Gelar JKS Khusus.

Pasal 30

(1) Instansi Pemerintah dan/atau Lemsaneg melakukan penyiapan infrastruktur telekomunikasi yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a. (2) Penyiapan infrastruktur telekomunikasi yang digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan infrastruktur yang telah ada atau membangun infrastruktur baru.

Pasal 31

Dalam hal infrastruktur telekomunikasi yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a menggunakan infrastruktur yang telah ada maka ketentuan penggunaannya adalah hanya untuk kepentingan JKS Khusus.

Pasal 32

Dalam hal infrastruktur telekomunikasi yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a membangun infrastruktur baru maka harus memenuhi persyaratan: a. memperhatikan topologi komunikasi Pengguna Persandian; b. sesuai dengan jenis Peralatan Sandi yang digunakan; c. memperhatikan faktor keamanan jaringan.

Pasal 33

Lemsaneg melakukan penyiapan kunci sistem sandi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b yang terdiri dari kegiatan: a. pembuatan kunci sistem sandi berdasarkan manajemen kunci sistem sandi yang telah dibuat; dan b. administrasi kunci sistem sandi meliputi pencatatan, penggandaan, distribusi, dan pemusnahan kunci sistem sandi.

Pasal 34

Lemsaneg melakukan penyiapan Peralatan Sandi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c yang terdiri dari kegiatan: a. penentuan Peralatan Sandi yang digunakan; b. uji coba Peralatan Sandi; dan c. melakukan setting parameter Peralatan Sandi.

Pasal 35

Operasional Gelar JKS Eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d merupakan kegiatan implementasi perencanaan Gelar JKS Khusus sampai dengan siap dioperasikan.

Peraturan Badan Nomor 14 Tahun 2010 tentang PEDOMAN GELAR JARINGAN KOMUNIKASI SANDI

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB Kesatu

Pasal 4

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB Ketiga

Pasal 14

BAB IV

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB Kesatu

Pasal 15

Pasal 16

BAB Kedua

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB Ketiga

Pasal 26

BAB V

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

BAB Kesatu

Pasal 27

BAB Kedua

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31