PERBAN

Peraturan Badan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembayaran Honorarium Atas Kelebihan Jumlah Minimal Jam Tatap Muka Bagi Jabatan Fungsional Widyaiswara di Lembaga Sandi Negara

PERBAN Nomor 12 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan: 1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 2. Jabatan Fungsional Widyaiswara adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan pendidikan, pengajaran, dan pelatihan PNS, evaluasi dan pengembangan pendidikan dan pelatihan pada lembaga pendidikan dan pelatihan pemerintah. 3. Widyaiswara adalah PNS yang diangkat sebagai pejabat fungsional dengan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan pendidikan, pengajaran, dan pelatihan PNS, evaluasi dan pengembangan pendidikan dan pelatihan pada lembaga pendidikan dan pelatihan pemerintah. 4. Pendidikan, Pengajaran, dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat Dikjartih adalah proses belajar mengajar dalam pendidikan dan pelatihan baik secara klasikal dan/atau non klasikal. 5. Jam Tatap Muka adalah satuan waktu yang digunakan dalam kegiatan penyampaian materi pendidikan dan pelatihan kepada peserta pendidikan dan pelatihan yang dilakukan oleh seorang Widyaiswara pada proses pembelajaran. 6. Jam Pelajaran yang selanjutnya disingkat JP adalah satuan waktu yang digunakan dalam kegiatan tatap muka pada proses pembelajaran, dalam hal 1 (satu) JP sebanyak 45 (empat puluh lima) menit. 7. Honorarium adalah honorarium kegiatan pendidikan, pengajaran, dan pelatihan. 8. Kelebihan Jam Pelajaran yang selanjutnya disebut Kelebihan JP adalah kelebihan jumlah minimal Jam Tatap Muka yang wajib bagi Widyaiswara. 9. Jam Kerja Efektif adalah jam kerja yang secara efektif digunakan untuk bekerja, yang dihitung dari jam kerja formal dikurangi dengan waktu kerja yang hilang karena bekerja seperti melepas lelah, istirahat makan dan sebagainya. 10. Kartu Kendali adalah laporan kegiatan Widyaiswara, baik berupa tatap muka maupun non tatap muka, selama periode 1 (satu) bulan. 11. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Lembaga Sandi Negara yang selanjutnya disebut Pusdiklat Lemsaneg adalah pusat pendidikan dan pelatihan yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, bimbingan, dan pengembangan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia di lingkungan Lembaga Sandi Negara dan sumber daya manusia sandi.

Pasal 10

Koreksi

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Februari 2016. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 November 2016 KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA, ttd DJOKO SETIADI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 November 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN I PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PEMBAYARAN HONORARIUM ATAS KELEBIHAN JUMLAH MINIMAL JAM TATAP MUKA BAGI JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA DI LEMBAGA SANDI NEGARA PENGHITUNGAN JUMLAH MINIMAL JAM TATAP MUKA BAGI JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA DI LEMBAGA SANDI NEGARA A. PENGHITUNGAN JAM MINIMAL Jam kerja efektif Widyaiswara = 1347 jam/tahun Kegiatan utama adalah 80% dari 1347 jam = 1077 jam 30% dari kegiatan utama adalah tugas pokok = 30% x 1077 Jam = 323 jam Penyepadanan : (323 jam x 60 menit)/45 menit = 430 jam Pelajaran (Per tahun) JP Minimal Per Bulan = 430 JP / 12 bulan = 35 JP / bulan Perhitungan 35 JP per bulan meliputi keseluruhan kegiatan dari tugas pokok Widyaiswara dari sub pelaksanaan dikjartih serta evaluasi dan pengembangan diklat. B. PENGHITUNGAN KEGIATAN TATAP MUKA Tatap muka = 67% x 35 JP = 23,45 dibulatkan menjadi 23 JP per bulan Kegiatan konversi = 35 – 23 = 12 JP per bulan KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA, ttd DJOKO SETIADI LAMPIRAN II PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PEMBAYARAN HONORARIUM ATAS KELEBIHAN JUMLAH MINIMAL JAM TATAP MUKA BAGI JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA DI LEMBAGA SANDI NEGARA TABEL BATAS WAKTU PENGHITUNGAN JP URAIAN KEGIATAN TATAP MUKA CONTOH BULAN KETERANGAN MARET APRIL... dst Tgl. 1 s/d 31 Tgl. 1 s/d 30 Sdr. Intan Mayasari, Widyaiswara madya mendapat tugas mengajar mata diklat pelayanan prima seba- nyak 16 JP yang dilak- sanakan pada tanggal 31 Maret dan 1 April, maka perhitungan JP tatap muka yang dila- kukan adalah 8 JP (31 Maret) 8 JP (1 April) Penjelasannya adalah : Jumlah jam tatap muka 16 JP dilaku- kan oleh yang ber- sangkutan selama 2 hari pada akhir bulan Maret dan awal April, diperhitungkan untuk masing-masing bulan, sehingga untuk perhi- tungan JP minimal tersebut tidak bisa dikumulatifkan kare- na sudah berbeda bulan. KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA, ttd DJOKO SETIADI LAMPIRAN III PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PEMBAYARAN HONORARIUM ATAS KELEBIHAN JUMLAH MINIMAL JAM TATAP MUKA BAGI JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA DI LEMBAGA SANDI NEGARA TABEL KONVERSI KEGIATAN LAIN WIDYAISWARA DI LEMBAGA SANDI NEGARA No Kegiatan Satuan Hasil JP 1. Menyusun bahan diklat a. Bahan ajar Makalah 1 b. Bahan tayang Bahan tayang 1 c. Bahan peraga Bahan peraga 1 d. GBPP/RBPMD dan SAP RP GBPP/RBPMD dan SAP RP 1 2. Menyusun soal a. Pretest – posttest naskah 1 b. Komprehensif test naskah 1 c. Kasus naskah 1 3. Memeriksa hasil ujian a. Pretest – posttest 1 b. Komprehensif test 1 c. Studi kasus 1 4. Melakukan pendampingan OL/ PKL/Widyakarya laporan 1 5. Melaksanakan pendampingan penulisan kertas kerja/proyek perubahan Kertas kerja 1 6. Melaksanakan coaching pada proses penyelenggaraan laporan 2 7. Evaluasi diklat a. Terlibat dalam mengevaluasi penyelenggaraan diklat di instansinya laporan 1 b. Terlibat dalam penevaluasian kinerja Widyaiswara laporan 1 8. Pengembangan Diklat a. Terlibat dalam pelaksanaan analisis kebutuhan diklat laporan 5 b. Terlibat dalam penyusunan Kurikulum Diklat laporan 3 c. Terlibat dalam penyusunan Modul laporan 5 d. Terlibat dalam penyusun pedoman kediklatan laporan 3 e. Terlibat dalam penyusunan kebijakan kediklatan laporan 3 KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA, ttd DJOKO SETIADI LAMPIRAN IV PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PEMBAYARAN HONORARIUM ATAS KELEBIHAN JUMLAH MINIMAL JAM TATAP MUKA BAGI JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA DI LEMBAGA SANDI NEGARA TABEL PENGHITUNGAN PEMBAYARAN HONORARIUM ATAS KELEBIHAN JP Perhitungan pembayaran kelebihan honor mengajar dihitung setiap akhir bulan dan dapat dibayarkan pada bulan berikutnya sampai pada akhir tahun anggaran. Sebagai contoh : No Bulan Jumlah Keterangan Tatap Muka Non Tatap Muka JP yang Dibayarkan 1 2 3 4 5 6 1. Januari 0 0 0 Belum ada kegiatan Mengajar 2. Februari 15 7 0 JP tatap muka kurang dari 23 JP 3. Maret 21 11 0 Tidak ada kelebihan JP mengajar 4. April 35 11 11 Dibayarkan kelebihan JP tatap muka 5. Mei 25 7 0 Tidak ada kelebihan JP mengajar 6. Juni 30 15 7 Dibayarkan kelebihan JP tatap muka 7. Juli 50 11 26 Dibayarkan kelebihan JP tatap muka 8. Agustus 70 15 47 Dibayarkan kelebihan JP tatap muka 9. September 19 15 0 JP tatap muka kurang dari 23 JP 10. Oktober 70 14 47 Dibayarkan kelebihan JP tatap muka 11. Nopember 80 10 55 Dibayarkan kelebihan JP tatap muka 12. Desember 21 15 0 Tidak ada kelebihan JP tatap muka KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA, ttd DJOKO SETIADI LAMPIRAN V PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PEMBAYARAN HONORARIUM ATAS KELEBIHAN JUMLAH MINIMAL JAM TATAP MUKA BAGI JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA DI LEMBAGA SANDI NEGARA FORMAT KARTU KENDALI KEGIATAN WIDYAISWARA KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA, ttd DJOKO SETIADI

Peraturan Badan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembayaran Honorarium Atas Kelebihan Jumlah Minimal Jam Tatap Muka Bagi Jabatan Fungsional Widyaiswara di Lembaga Sandi Negara

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10