PERBAN

Peraturan Badan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

PERBAN Nomor 2 Tahun 2025

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Lembaga ini, yang dimaksud dengan: 1. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. 2. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. 3. Program adalah penjabaran kebijakan kementerian negara/lembaga dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai Hasil yang terukur sesuai dengan misi kementerian negara/lembaga. 4. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja pada kementerian negara/lembaga sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. 5. Kinerja adalah keluaran/Hasil dari Kegiatan/Program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. 6. Sasaran adalah Hasil yang diharapkan dari suatu Program atau keluaran yang diharapkan dari suatu Kegiatan. 7. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari Kinerja Program dan Kegiatan yang telah direncanakan. 8. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja. 9. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 10. Penilaian Kinerja Organisasi, selanjutnya disingkat PKO, adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan pencapaian pelaksanaan Program atau Kegiatan atau aktivitas dalam mencapai tujuan dan Sasaran organisasi. 11. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disebut LPSK, adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam UNDANG-UNDANG perlindungan saksi dan korban. 12. Hari adalah hari kerja.

BAB II

PENYELENGGARAAN SAKIP

Pasal 2

Koreksi

Penyelenggaraan SAKIP dilakukan secara berjenjang pada tingkat: a. lembaga; b. sekretariat jenderal LPSK; c. unit eselon II; dan d. perwakilan LPSK.

Pasal 3

Koreksi

Penyelenggaraan SAKIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi: a. rencana strategis; b. Perjanjian Kinerja; c. pengukuran Kinerja; d. pengelolaan data Kinerja; e. pelaporan Kinerja; dan f. reviu dan evaluasi Kinerja.

Pasal 4

(1) Ketua LPSK bertanggung jawab atas penyelenggaraan SAKIP lembaga. (2) Sekretaris Jenderal LPSK bertanggung jawab atas penyelenggaraan SAKIP Sekretariat Jenderal LPSK. (3) Setiap kepala unit eselon II bertanggung jawab atas penyelenggaraan SAKIP unit eselon II dan eselon III yang berada di bawah tanggung jawabnya. (4) Setiap kepala Perwakilan bertanggung jawab atas penyelenggaraan SAKIP perwakilan LPSK.

Pasal 5

(1) Rencana strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a disusun sebagai dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahunan. (2) Penyusunan rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1) Rencana strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digunakan sebagai acuan dalam: a. penyusunan rencana kerja tahunan; b. penyusunan rencana kerja dan anggaran lembaga; c. penyusunan perjanjian kinerja; dan d. pelaksanaan Program, Kegiatan, dan anggaran. (2) Rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan ketentuan: a. rencana strategis lembaga ditetapkan oleh Ketua LPSK; dan b. rencana strategis Sekretariat Jenderal LPSK ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal LPSK. (3) Rencana strategis Sekretariat Jenderal LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan setelah rencana strategis lembaga ditetapkan. (4) Dokumen rencana strategis lembaga yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan serta dipublikasikan pada laman resmi LPSK.

Pasal 7

(1) Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dibuat berdasarkan: a. rencana strategis Lembaga; b. rencana kerja pemerintah; dan c. rencana kerja dan anggaran lembaga. (2) Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat pada setiap tahun anggaran berjalan. (3) Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. Perjanjian Kinerja Pimpinan LPSK berdasarkan rencana strategis lembaga; b. Perjanjian Kinerja Sekretaris Jenderal LPSK berdasarkan rencana strategis Sekretariat Jenderal LPSK; c. Perjanjian Kinerja kepala unit eselon II dan kepala unit eselon III berdasarkan rencana strategis Sekretariat Jenderal LPSK sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan d. Perjanjian Kinerja kepala perwakilan berdasarkan rencana strategis Sekretariat Jenderal LPSK. (4) Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat: a. nama dan jabatan pembuat Perjanjian Kinerja; b. Sasaran Kinerja; c. Indikator Kinerja; d. target Kinerja; e. alokasi anggaran; f. deskripsi Perjanjian Kinerja; dan g. rencana aksi Perjanjian Kinerja. (5) Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c disusun dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut: a. spesifik; b. terukur; c. dapat dicapai; d. relevan; e. terdapat target waktu penyelesaian; dan f. berorientasi Hasil. (6) Rencana aksi Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g memuat target setiap triwulan pada tahun berjalan. (7) Format Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

Pasal 8

Pasal 9

(1) Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat dilakukan perubahan dalam hal terdapat: a. pergantian atau mutasi pejabat; b. perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan Sasaran berupa perubahan Program, Kegiatan dan alokasi anggaran; c. perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan Sasaran lembaga; dan/atau d. perubahan target dan capaian Indikator Kinerja. (2) Perubahan Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan: a. perubahan target dan capaian indikator kinerja dilakukan berdasarkan analisis mendalam serta mendapat persetujuan dari kepala unit yang menangani urusan di bidang umum dan kepegawian; b. dilakukan reviu dan ditetapkan oleh atasan pemilik Kinerja; dan c. dilaksanakan pada tahun berjalan.

Pasal 10

Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dan perubahan Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ditetapkan oleh: a. Ketua LPSK untuk Perjanjian Kinerja Pimpinan LPSK dan Sekretaris Jenderal LPSK; dan b. Sekretaris Jenderal LPSK untuk Perjanjian Kinerja kepala unit eselon II, kepala unit eselon III dan kepala perwakilan.

Pasal 11

(1) Pengukuran Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilakukan oleh setiap pejabat pemilik Kinerja. (2) Pengukuran Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menggunakan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dengan membandingkan antara realisasi Kinerja dengan target Kinerja. (3) Pengukuran Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap triwulan pada tahun berjalan.

Pasal 12

Pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan melalui aplikasi internal yang dikelola oleh LPSK.

Pasal 13

(1) Pengelolaan data Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dilaksanakan dengan cara: a. mencatat; b. mengolah; dan c. melaporkan, data Kinerja. (2) Pengelolaan data Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan informasi pada setiap tingkat penyelenggara SAKIP, kebutuhan manajerial, data atau laporan keuangan yang dihasilkan dari pelaksanaan Kegiatan di lingkungan LPSK, dan statistik pemerintah. (3) Pengelolaan data Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup: a. penetapan data dasar; b. penyediaan instrumen perolehan data berupa pencatatan dan registrasi; c. penatausahaan dan penyimpanan data; dan d. pengkompilasian dan perangkuman.

Pasal 14

(1) Pelaporan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e disusun dalam bentuk laporan Kinerja. (2) Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun setelah tahun anggaran berakhir oleh setiap pejabat pemilik Kinerja berdasarkan Hasil pengukuran Kinerja. (3) Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat informasi mengenai: a. uraian singkat organisasi; b. rencana dan target kinerja yang ditetapkan; c. pengukuran kinerja; d. pencapaian tujuan dan Sasaran organisasi; e. realisasi dan capaian Indikator Kinerja berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja; f. penjelasan atas pencapaian Kinerja yang memuat hambatan dan permasalahan yang dihadapi serta langkah penyelesaian dan antisipasi ke depan yang akan dilakukan; g. perbandingan capaian Indikator Kinerja tahun berjalan dengan target dalam rencana strategis; h. perbandingan capaian Indikator Kinerja tahun berjalan dengan capaian Indikator Kinerja paling sedikit 1 (satu) tahun sebelumnya; i. informasi realisasi anggaran; dan j. evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud, mencakup efisiensi penggunaan sumber daya, dan upaya perbaikan dan penyempurnaan Kinerja ke depan. (4) Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga dapat dilengkapi dengan: a. realisasi dan capaian Program prioritas nasional dalam rencana kerja pemerintah berikut penjelasan yang memadai atas pencapaian Program; dan/atau b. prestasi dan apresiasi yang diterima. (5) Penyusunan Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikoordinasikan dengan unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang umum dan kepegawaian.

Pasal 15

(1) Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 disampaikan paling lama 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. (2) Penyampaian Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan: a. Kepala unit eselon II, Kepala unit eselon III, dan Kepala Perwakilan menyampaikan Laporan Kinerja kepada Sekretaris Jenderal LPSK; b. Berdasarkan Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, Sekretaris Jenderal mengompilasi dan merangkum serta menyampaikan laporan tersebut kepada Ketua LPSK; dan c. Ketua LPSK menyampaikan Laporan Kinerja kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Pasal 16

(1) Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diserahkan oleh setiap pemilik Kinerja paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang pengawasan untuk dilakukan reviu. (2) Reviu atas Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan bahwa Laporan Kinerja memuat informasi Kinerja yang andal, akurat dan berkualitas. (3) Hasil reviu atas Laporan Kinerja dituangkan dalam surat pernyataan telah direviu yang ditandatangani oleh Kepala unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang pengawasan untuk disampaikan kepada pemilik Kinerja dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal LPSK. (4) Dalam hal Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) perlu dilakukan perbaikan, pemilik Kinerja memperbaiki Laporan Kinerja sesuai rekomendasi yang didapat dari unit kerja yang menangani urusan di bidang pengawasan. (5) Surat pernyataan telah direviu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampirkan dalam dokumen Laporan Kinerja. (6) Dokumen Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dipublikasikan pada laman resmi LPSK. (7) Format hasil reviu atas Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan lembaga ini.

Pasal 17

Evaluasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f dilakukan dalam rangka: a. memperoleh informasi mengenai implementasi Kinerja; b. menilai tingkat implementasi Kinerja; c. menilai tingkat akuntabilitas Kinerja; d. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan Kinerja; dan e. melakukan monitoring atas tindak lanjut rekomendasi Hasil evaluasi periode sebelumnya.

Pasal 18

Evaluasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan oleh unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang umum dan kepegawaian.

Pasal 19

Evaluasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan 1 (satu) tahun sekali paling lama 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 20

Evaluasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan terhadap pejabat pemilik Kinerja atas: a. Perjanjian Kinerja; b. pengukuran Kinerja; dan c. Laporan Kinerja, yang dibuat pada tahun sebelumnya.

Pasal 21

(1) Evaluasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dituangkan dalam laporan Hasil evaluasi Kinerja. (2) Laporan Hasil evaluasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat analisis: a. tingkat implementasi Kinerja; b. tingkat akuntabilitas Kinerja; c. saran perbaikan untuk peningkatan Kinerja; dan d. tindak lanjut rekomendasi Hasil evaluasi. (3) Laporan Hasil evaluasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh kepala unit yang menyelenggarakan urusan di bidang umum dan kepegawaian. (4) Laporan Hasil evaluasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada setiap pemilik Kinerja dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal LPSK paling lama 7 (tujuh) Hari setelah laporan Hasil evaluasi Kinerja ditandatangani.

Pasal 22

(1) Untuk mengukur tingkat implementasi manajemen Kinerja dan capaian Kinerja lembaga, unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang umum dan kepegawaian menyusun PKO. (2) PKO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan Hasil PKO. (3) Laporan Hasil PKO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi satu kesatuan dengan laporan Hasil evaluasi Kinerja. (4) Laporan Hasil PKO sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB Ketiga

Perjanjian Kinerja

Pasal 7

Koreksi

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Keenam

Pelaporan Kinerja

Pasal 14

Koreksi

Pasal 15

BAB Ketujuh

Reviu dan Evaluasi Kinerja

Pasal 16

Koreksi

Pasal 17

Pasal 18

Evaluasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan oleh unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang umum dan kepegawaian.

Pasal 19

Evaluasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan 1 (satu) tahun sekali paling lama 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

(1) Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disusun dan ditandatangani pada bulan pertama tahun berjalan. (2) Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh: a. Ketua LPSK untuk Perjanjian Kinerja lembaga; b. Ketua LPSK dan Sekretaris Jenderal LPSK untuk Perjanjian Kinerja Sekretaris Jenderal LPSK; c. Sekretaris Jenderal LPSK dan kepala unit eselon II untuk Perjanjian Kinerja kepala unit eselon II; d. Sekretaris Jenderal LPSK dan kepala unit eselon III yang menangani urusan di bidang pengawasan internal untuk Perjanjian Kinerja kepala unit eselon III sesuai dengan tugas dan fungsinya; e. Sekretaris Jenderal LPSK dan kepala perwakilan LPSK untuk Perjanjian Kinerja kepala perwakilan LPSK; dan f. Kepala unit eselon II yang menangani urusan di bidang umum dan kepegawaian dan kepala unit eselon III yang menangani urusan kerumahtanggaan untuk Perjanjian Kinerja kepala unit eselon III sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun melalui forum dialog Kinerja untuk menyusun strategi dan rencana aksi yang akan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja. (4) Forum dialog Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh: a. Pimpinan LPSK dan Sekretaris Jenderal LPSK untuk Perjanjian Kinerja Pimpinan LPSK; b. Pimpinan LPSK, Sekretaris Jenderal LPSK dan para kepala unit eselon II untuk Perjanjian Kinerja Sekretaris Jenderal LPSK; c. Sekretaris Jenderal, para kepala unit eselon II dan para kepala unit eselon III untuk Perjanjian Kinerja kepala unit eselon II; d. Sekretaris Jenderal LPSK dan kepala unit eselon III yang menangani urusan di bidang pengawasan internal untuk Perjanjian Kinerja kepala unit eselon III sesuai dengan tugas dan fungsinya; e. Sekretaris Jenderal LPSK dan kepala perwakilan LPSK untuk Perjanjian Kinerja kepala perwakilan LPSK; dan f. Kepala unit eselon II yang menangani urusan di bidang umum dan kepegawaian dan kepala unit eselon III yang menangani urusan kerumahtanggaan untuk Perjanjian Kinerja kepala unit eselon III sesuai dengan tugas dan fungsinya. (5) Pelaksanaan forum dialog Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan oleh unit kerja yang menangani urusan di bidang umum dan kepegawaian serta unit kerja yang menangani urusan di bidang pengawasan. (6) Dokumen Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan selanjutnya disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi serta dipublikasikan pada laman resmi LPSK.

Peraturan Badan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB Kesatu

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

Pasal 6

BAB Ketiga

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Keempat

Pasal 11

Pasal 12

BAB Kelima

Pasal 13

BAB Keenam

Pasal 14

Pasal 15

BAB Ketujuh

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB III

Pasal 23