PERBAN

Peraturan Badan Nomor 2 Tahun 2012 tentang TATA CARA PENDAMPINGAN SAKSI LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

PERBAN Nomor 2 Tahun 2012

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

PERSIAPAN

Pasal 4

Koreksi

(1) Pendampingan diberikan setelah adanya keputusan perlindungan dalam rapat paripurna LPSK. (2) Penanggung Jawab Bidang wajib menunjuk Penanggung Jawab Kasus selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah adanya keputusan perlindungan Rapat Paripurna LPSK. (3) Ketentuan mengenai rapat paripurna LPSK diatur lebih lanjut dalam Peraturan LPSK tentang Rapat Paripurna.

Pasal 5

Koreksi

(1) Penanggung Jawab Kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) memiliki tugas, antara lain: a. melakukan registrasi; b. melakukan administrasi perlindungan; c. mempelajari keputusan paripurna; d. menyusun tim pelaksana pendampingan; e. menyusun rencana kegiatan; f. mempelajari data-data dan berkas perkara saksi; g. melakukan analisa kebutuhan; h. melakukan analisa resiko; i. melaksanakan rapat koordinasi; dan j. hal-hal lain yang dianggap perlu atas izin Penanggung Jawab Bidang. (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Penanggung Jawab Bidang.

Pasal 6

(1) Registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a memuat data antara lain: a. nomor registrasi permohonan UP2; b. identitas nama pemohon, alamat, pekerjaan, jenis kelamin, umur, dan agama; c. tanggal permohonan perlindungan; d. nomor Keputusan Rapat Paripurna; e. bentuk perlindungan; f. jangka waktu perlindungan; g. klasifikasi kasus perlindungan; h. pejabat berwenang dan alamat instansi yang memberikan rekomendasi; i. penasehat hukum dan/atau keluarga pemohon; j. perihal perkara yang dihadapi oleh pemohon; dan k. wilayah hukum dan aparat penegak hukum yang menangani perkaranya. (2) Administrasi perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, meliputi: a. surat pemberitahuan diterimanya permohonan perlindungan; b. surat pernyataan kesedian mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan; c. surat perjanjian perlindungan; d. surat koordinasi; dan e. surat-surat lain yang dibutuhkan. (3) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disampaikan kepada: a. saksi, keluarga, dan/atau penasehat hukum; b. instansi yang merekomendasikan permohonan perlindungan; c. instansi pemeriksa perkara (aparat penegak hukum); dan d. instansi dan/atau atasan tempat saksi bekerja. (4) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada saksi paling lambat 7 (tujuh) hari setelah adanya keputusan rapat paripurna. (5) Surat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat ditujukan kepada: a. penyidik; b. jaksa penuntut umum; c. ketua majelis hakim yang menangani perkara saksi; d. aparat pemerintahan yang berkaitan dengan kedudukan saksi sebagai Pegawai Negeri Sipil; dan e. instansi dan/atau atasan tempat saksi bekerja. (6) Surat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan dalam hal Penanggung Jawab kasus membutuhkan klarifikasi dan koordinasi penanganan perlindungan terhadap saksi.

Pasal 7

(1) Kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g meliputi: a.peralatan; b. transportasi; dan c. akomodasi. (2) Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a.recorder; b. kamera; c. camcorder; d. laptop; e. handy talkie; f. handphone; g. printer portable; h. alat tulis; i. peralatan keamanan; dan j. peralatan video dan teleconference jika dibutuhkan. (3) Transportasi dan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c, dilaksanakan sesuai ketentuan standar operasional prosedur keuangan LPSK.

BAB III

PELAKSANAAN PENDAMPINGAN

Pasal 8

Koreksi

(1) Penanggung Jawab Kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib menentukan pendamping saksi dalam setiap program perlindungan. (2) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan atas persetujuan Penanggung Jawab Bidang. (3) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua LPSK. (4) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat terdiri dari: a. staf LPSK; dan/atau b. lembaga pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat yang terkait.

Pasal 9

(1) Dalam pelaksanaan pendampingan, pendamping wajib mempelajari: a. kepribadian saksi; b. kondisi fisik dan psikologis saksi; c. rekam jejak saksi; d. kompetensi dan kemampuan saksi; dan e. potensi ancaman dan resiko saksi. (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendamping wajib memahami ketentuan mengenai: a. hukum materil saksi; b. hukum formil saksi; c. kualifikasi kejahatan saksi; d. hubungan sebab akibat; e. hubungan saksi dengan alat-alat bukti lainnya; f. alat-alat bukti yang dimiliki oleh saksi; g. agenda proses hukum saksi; h. konstruksi hukum/ peristiwa hukum yang dialami; dan i. kedudukan hukum saksi. (3) Kedudukan hukum saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain sebagai: a. pelapor (Whistleblower); b. korban; c. saksi; atau d. saksi pelaku yang bekerjasama (Justice Collaborator). (4) Ketentuan mengenai kedudukan hukum saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku.

Pasal 10

(1) Dalam hal melaksanakan pendampingan, pendamping dapat memberikan nasihat hukum. (2) Pemberian nasihat hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan hak dan kewajiban saksi dan/atau keluarganya dalam proses pemeriksaannya. (3) Pemberian nasihat hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebelum proses pemeriksaan saksi.

Pasal 11

(1) Dalam hal pelaksanaan pendampingan, pendamping wajib melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum. (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai proses peradilan pada: a. tingkat penyelidikan; b. tingkat penyidikan; c. tingkat penuntutan; dan d. pemeriksaan di pengadilan. (3) Ruang lingkup koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup: a. sebelum proses pemeriksaan dimulai; b. pada saat proses pemeriksaan; dan c. setelah selesainya proses pemeriksaan.

Pasal 12

Pasal 13

(1) Pendamping wajib melaksanakan tugas pendampingan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (2) Tugas pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni mengikuti, melihat dan mendengar proses pemeriksaan saksi sampai selesai.

Pasal 14

(1) Dalam melaksanakan tugas pendampingan ditingkat penyelidikan dan penyidikan, pendamping wajib mencatat hal-hal penting antara lain: a. waktu dan tempat pelaksanaan pemeriksaan berlangsung; b. nama, jabatan dan/atau pangkat pemeriksa; c. kondisi fisik dan psikis saksi; d. ada atau tidaknya tekanan selama proses pemeriksaan; e. pertanyaan-pertanyaan pemeriksa yang sangat penting dan mengarah kepada perbuatan tersangka dan/atau yang dapat menjerat diri saksi sendiri; dan f. jawaban-jawaban saksi yang penting atas pertanyaan sebagaimana dimaksud pada huruf e. (2) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai bahan laporan. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Penanggung Jawab Kasus dan Penanggung Jawab Bidang. (4) Dalam hal terjadi potensi ancaman dan resiko terhadap saksi selama proses pemeriksaan, pendamping wajib melakukan koordinasi dengan pemeriksa setelah proses pemeriksaan saksi selesai.

Pasal 15

(1) Dalam melaksanakan tugas pendampingan ditingkat pemeriksaan di pengadilan, pendamping wajib mencatat hal-hal penting antara lain: a. waktu dan tempat pelaksanaan pemeriksaan berlangsung; b. nama Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum, Panitera, dan Penasehat Hukum Terdakwa; c. kondisi fisik dan psikis saksi pada saat pemeriksaan berlangsung; d. kondisi dan situasi lingkungan diluar maupun di dalam ruang sidang; e. pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan Hakim, Jaksa Penuntut Umum, dan/atau Penasehat Hukum terdakwa kepada saksi selama proses pemeriksaan; dan f. jawaban-jawaban saksi atas pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e. (2) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai bahan laporan. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Penanggung Jawab Kasus dan Penanggung Jawab Bidang. (4) Dalam hal terjadi potensi ancaman dan resiko terhadap saksi selama proses pemeriksaan, pendamping wajib melakukan koordinasi dengan ketua pengadilan setempat, majelis hakim dan jaksa penuntut umum terkait setelah proses pemeriksaan saksi selesai.

Pasal 16

Pendamping wajib melakukan koordinasi dengan Pejabat rumah Tahanan atau Lembaga Pemasyarakatan dalam melakukan tugas pendampingan terhadap saksi yang berkedudukan sebagai tersangka atau terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf d.

(1) Dalam hal pelaksanaan koordinasi di tingkat penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, pendamping dapat melakukan tindakan antara lain: a. menegaskan kehadiran saksi sesuai dengan surat panggilan pemeriksaan; b. menegaskan status saksi berada dalam program perlindungan LPSK; c. meminta informasi perkembangan perkara yang sedang dihadapi saksi; d. LPSK memberikan pendampingan untuk menjamin keamanan, ketenangan, dan keselamatan saksi dalam memberikan keterangan; e. kedudukan LPSK dalam aktivitas pendampingan Saksi tidak substansial pada perkara yang sedang dalam proses; f. menjelaskan keberadaan pendamping tidak mencampuri urusan materi pemeriksaan; g. meminta agar prroses pemeriksaan dihentikan apabila dalam proses pemeriksaan, saksi merasa kelelahan atau mengalami gangguan kesehatan; h. hasil pemeriksaan saksi yang telah dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, dijadikan sebagai alat bukti; i. merahasiakan hasil pemeriksaan yang berkaitan dengan substansi perkara; dan j. menggali informasi kepada aparat penegak hukum/Penyidik mengenai situasi dan kondisi yang dapat mengancam keamanan saksi. (2) Dalam hal pelaksanaan koordinasi di tingkat penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, pendamping dapat melakukan tindakan antara lain: a. menyampaikan kehadiran saksi sesuai dengan surat panggilan pemeriksaan; b. menyampaikan status saksi berada dalam program perlindungan LPSK; c. meminta informasi perkembangan perkara yang sedang dihadapi saksi; d. menjamin keamanan, ketenangan, dan keselamatan saksi dalam memberikan keterangan; e. kedudukan LPSK dalam aktivitas pendampingan Saksi tidak substansial pada perkara yang sedang dalam proses; f. menjelaskan keberadaan pendamping tidak mencampuri urusan materi pemeriksaan; g. meminta agar prroses pemeriksaan dihentikan apabila dalam proses pemeriksaan, saksi merasa kelelahan atau mengalami gangguan kesehatan; h. hasil pemeriksaan saksi yang telah dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, dijadikan sebagai alat bukti; i. merahasiakan hasil pemeriksaan yang berkaitan dengan substansi perkara; dan j. menggali informasi kepada aparat penegak hukum/ Penyidik mengenai situasi dan kondisi yang dapat mengancam keamanan saksi. (3) Dalam hal pelaksanaan koordinasi di tingkat penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, pendamping dapat melakukan tindakan antara lain: a. memastikan jadwal pemeriksaan saksi di persidangan; b. meminta dibuatkan jadwal pemeriksaan terhadap masing-masing saksi, apabila saksi lebih dari satu orang; c. meminta informasi potensi ancaman yang dihadapi oleh saksi selama proses persidangan sebelumnya; dan d. dapat memberikan alternatif penggunaan teleconference dan video conference jika saksi tidak dimungkinkan untuk dihadirkan dalam persidangan. (4) Dalam hal pelaksanaan koordinasi di tingkat pemeriksaan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d, pendamping dapat melakukan tindakan antara lain: a. melaporkan kehadiran Pendamping pada pelaksanaan sidang sesuai dengan surat tugas yang ditetapkan LPSK; b. menjelaskan kedudukan, peran dan tugas LPSK dalam memberikan Pendampingan terhadap saksi; c. menginformasikan bentuk perlindungan LPSK terhadap saksi; d. menginformasikan potensi ancaman dan resiko saksi; e. menjelaskan kondisi fisik dan psikis saksi; f. memohon kepada Ketua Majelis Hakim agar dapat diberikan fasilitas ruang tunggu khusus bagi saksi; g. memohon kepada Ketua Majelis Hakim agar dapat diberikan tempat bagi Pendamping LPSK dalam melaksanakan tugas pendampingan; dan h. memohon kepada Ketua Majelis Hakim agar pemeriksaan saksi dilakukan melalui teleconference, jika diperlukan.

Peraturan Badan Nomor 2 Tahun 2012 tentang TATA CARA PENDAMPINGAN SAKSI LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB III

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB IV

Pasal 17

Pasal 18

BAB V

Pasal 19

Pasal 20

BAB VI

Pasal 21