Peraturan Badan Nomor 3 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN KETI...

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2011 tentang Likuidasi Bank (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2011 Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2011 tentang Likuidasi Bank (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 787) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 4 diubah, serta ayat (4) Pasal 4 dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal I

Pasal 5

Koreksi

Direksi atau Pihak Yang Ditunjuk menjalankan Tugas Direksi, yang tidak menyusun Neraca Penutupan atau tidak menyampaikan Neraca Penutupan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dinyatakan menghambat proses likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Ketentuan ayat (1) Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Koreksi

(1) Setelah menerima Neraca Penutupan, Tim Likuidasi menunjuk kantor akuntan publik untuk mengaudit Neraca Penutupan berdasarkan pedoman penunjukan kantor akuntan publik yang ditetapkan oleh LPS. (2) Pelaksanaan audit Neraca Penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu kepada kerangka acuan kerja yang disusun oleh Tim Likuidasi. (3) Penyusunan kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh LPS. (4) Penunjukan kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Neraca Penutupan diterima Tim Likuidasi. (5) Tim Likuidasi menyampaikan Neraca Penutupan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada LPS paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kalender sejak tanggal penunjukan kantor akuntan publik. 4. Ketentuan ayat (3) Pasal 32 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4), sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Koreksi

(1) Pencairan aset dilakukan oleh Tim Likuidasi sesuai dengan rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21. (2) Pencairan aset dilakukan setelah Neraca Sementara Likuidasi disetujui oleh LPS. (3) Pencairan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa kredit dan/atau pembiayaan untuk pembayaran angsuran dan/atau pelunasan, dapat dilakukan sebelum Neraca Sementara Likuidasi disetujui oleh LPS. (4) Dalam hal Neraca Sementara Likuidasi belum disetujui oleh LPS, pencairan aset selain aset kredit dan/atau pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan LPS. 5. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

Koreksi

(1) Dalam melakukan penagihan piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, Tim Likuidasi dapat tidak mengenakan bunga dan denda yang timbul sejak tanggal pencabutan izin usaha Bank terhadap Debitur. (2) Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselesaikan dengan cara: a. pembayaran tunai; dan/atau b. memperhitungkan piutang dengan klaim Penjaminan atas simpanannya yang layak dibayar. 6. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 41 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4), sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

Koreksi

(1) Setelah Tim Likuidasi melakukan upaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 36, dan Pasal 37, dan masih terdapat sisa aset yang berdasarkan penilaian LPS tidak terdapat potensi pencairan aset dan/atau potensi pencairan aset tersebut lebih kecil dari biaya likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40B ayat (3) dan Pasal 40C ayat (3), Tim Likuidasi menawarkan sisa aset kepada LPS. (2) LPS menerima penawaran sisa aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40B ayat (3) dan Pasal 40C ayat (3) sebagai pembayaran dalam bentuk non tunai atas kewajiban Bank dalam likuidasi kepada LPS. (3) Dalam hal masih terdapat sisa aset setelah dilakukan pembayaran dalam bentuk non tunai kepada LPS, Tim Likuidasi menawarkan sisa aset tersebut kepada Kreditur selain LPS sesuai dengan urutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1). (4) Dalam hal masih terdapat kewajiban kepada Kreditur namun masih terdapat sisa aset karena sebagian atau seluruh Kreditur tidak bersedia menerima penawaran sisa aset sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Likuidasi menyerahkan sisa aset tersebut kepada LPS. 7. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

Koreksi

(1) Penawaran kepada Kreditur selain LPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) dilakukan melalui pengumuman dalam 1 (satu) surat kabar yang mempunyai peredaran luas dan/atau dilakukan melalui media lain yang dapat menjangkau Kreditur selain LPS. (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi paling kurang sebagai berikut: a. berakhirnya jangka waktu likuidasi; b. sisa aset yang akan ditawarkan kepada para Kreditur selain LPS sebagai pembayaran non tunai termasuk kondisi aset tersebut; c. batas waktu bagi Kreditur selain LPS untuk memberitahukan kesediaan menerima penawaran pembayaran non tunai tersebut; d. konsekuensi apabila Kreditur selain LPS tidak bersedia/tidak memberikan tanggapan terhadap penawaran Tim Likuidasi untuk menerima pembayaran non tunai; dan e. nama dan alamat Tim Likuidasi. (3) Batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, paling singkat 7 (tujuh) hari kalender dan paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal diumumkan. (4) Dalam hal Kreditur selain LPS yang bersedia menerima pembayaran non tunai lebih dari satu Kreditur maka mekanisme pembayaran non tunai kepada Kreditur selain LPS dilakukan mengikuti mekanisme pembayaran tunai yang pelaksanaannya diserahkan kepada Kreditur yang bersangkutan. (5) Dalam hal terdapat Kreditur selain LPS yang bersedia menerima penawaran sisa aset berupa kredit dan/atau tagihan lainnya sebagai pembayaran non tunai maka: a. Tim Likuidasi melakukan pengalihan hak tagih (cessie) dari Bank dalam likuidasi kepada Kreditur selain LPS, untuk aset non tunai berupa kredit dan/atau tagihan lainnya; b. Tim Likuidasi memberitahukan kepada Debitur mengenai pengalihan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, melalui pengumuman di surat kabar yang mempunyai peredaran luas atau melalui media lain yang dapat menjangkau Debitur; c. Kreditur selain LPS yang menerima penawaran sisa aset tersebut hanya berhak mendapatkan pelunasan dari hasil pencairan aset oleh Kreditur selain LPS sebesar kewajiban Debitur; dan d. seluruh dokumen Kredit dan dokumen jaminan diserahkan oleh Tim Likuidasi kepada Kreditur selain LPS yang menerima penawaran sisa aset. (6) Dalam hal sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tidak ada Kreditur selain LPS yang bersedia atau tidak memberikan tanggapan untuk menerima sisa aset sebagai pembayaran non tunai maka Kreditur yang bersangkutan dianggap melepaskan haknya terhadap sisa aset yang ditawarkan tersebut. 8. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 45 diubah, serta ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Pasal 45 dihapus, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

Koreksi

(1) LPS dapat melakukan penagihan atau pencairan terhadap sisa aset non tunai yang diserahkan kepada LPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (4). (2) LPS dapat melakukan penghapusan terhadap sisa aset non tunai yang diserahkan kepada LPS. (3) Hasil pencairan sisa aset non tunai diserahkan kepada Kreditur sesuai dengan urutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) UNDANG-UNDANG mengenai LPS. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan atau pencairan dan penghapusan aset non tunai yang diserahkan kepada LPS diatur dengan Peraturan Dewan Komisioner. (5) Dihapus. (6) Dihapus. (7) Dihapus. 9. Di antara Pasal 67 dan Pasal 68 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 67A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67A

Koreksi

Tim Likuidasi dapat menerima pembayaran dalam rangka pelunasan utang Debitur sepanjang Neraca Akhir Likuidasi belum selesai disusun. 10. Di antara BAB XII dan BAB XIII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XIIA sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB XIIA PELAKSANAAN LIKUIDASI BANK PERANTARA 11. Di antara Pasal 71 dan Pasal 72 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 71A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71A

Koreksi

Ketentuan mengenai Likuidasi Bank dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan ini berlaku secara mutatis mutandis terhadap proses likuidasi bank perantara yang dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal II

Koreksi

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Agustus 2019 KETUA DEWAN KOMISIONER LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd HALIM ALAMSYAH Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Agustus 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA

Peraturan Badan Nomor 3 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN NOMOR 1/PLPS/2011 TENTANG LIKUIDASI BANK

Pasal I

Pasal 4

Pasal I

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 28

Pasal 32

Pasal 34

Pasal 41

Pasal 44

Pasal 45

Pasal 67A

Pasal 71A

Pasal II