PERBAN

Peraturan Badan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan, Penatausahaan, Serta Pencatatan Aset dan Kewajiban dari Penyelenggaraan Program Restrukturisasi Perbankan

PERBAN Nomor 3 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan ini yang dimaksud dengan: 1. Program Restrukturisasi Perbankan adalah program yang diselenggarakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan untuk menangani permasalahan perbankan yang membahayakan perekonomian nasional. 2. Lembaga Penjamin Simpanan adalah lembaga penjamin simpanan sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai Lembaga Penjamin Simpanan. 3. Bank adalah bank sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai perbankan dan UNDANG-UNDANG mengenai perbankan syariah. 4. Bank Sistemik adalah Bank yang karena ukuran aset, modal, dan kewajiban; luas jaringan atau kompleksitas transaksi atas jasa perbankan; serta keterkaitan dengan sektor keuangan lain dapat mengakibatkan gagalnya sebagian atau keseluruhan Bank lain atau sektor jasa keuangan, baik secara operasional maupun finansial, jika Bank tersebut mengalami gangguan atau gagal. 5. Bank selain Bank Sistemik adalah Bank yang tidak ditetapkan sebagai Bank Sistemik sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan. 6. Bank Penerima adalah Bank yang menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank yang berada dalam penanganan Program Restrukturisasi Perbankan. 7. Bank Perantara adalah bank umum yang didirikan oleh Lembaga Penjamin Simpanan untuk digunakan sebagai sarana resolusi dengan menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank yang ditangani Lembaga Penjamin Simpanan, selanjutnya menjalankan kegiatan usaha perbankan, dan akan dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain. 8. Pengurus adalah direksi dan/atau dewan komisaris Bank sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai perseroan terbatas untuk Bank yang berbentuk perseroan terbatas, atau organ yang setara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan untuk Bank yang berbentuk selain perseroan terbatas. 9. Otoritas Jasa Keuangan adalah otoritas jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai Otoritas Jasa Keuangan. 10. Bank INDONESIA adalah bank sentral Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Republik INDONESIA Tahun 1945.

Pasal 3

Koreksi

(1) Dalam penyelenggaraan Program Restrukturisasi Perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Lembaga Penjamin Simpanan berwenang: a. mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang organ yang setara dengan pemegang saham dan rapat umum pemegang saham Bank; b. mengambil alih dan melaksanakan segala hak dan wewenang Pengurus; c. menangguhkan pembayaran kewajiban tertentu dari Bank; d. menjual, melelang, atau mengalihkan kekayaan Bank di dalam negeri maupun di luar negeri, baik secara langsung maupun melalui penawaran umum; e. menjual, melelang atau mengalihkan tagihan Bank dan/atau menyerahkan pengelolaannya kepada pihak lain, tanpa memerlukan persetujuan nasabah debitur; f. mengalihkan pengelolaan seluruh atau sebagian kekayaan, kegiatan, dan/atau manajemen Bank kepada pihak lain; g. melakukan penyertaan modal sementara pada Bank secara langsung atau melalui konversi tagihan Lembaga Penjamin Simpanan terhadap Bank menjadi saham Bank; h. melakukan konversi kewajiban Bank kepada kreditur tertentu menjadi modal; i. menagih piutang Bank yang sudah pasti dengan penerbitan surat paksa; j. melakukan pengosongan atas tanah dan/atau bangunan milik atau yang menjadi hak Bank yang dikuasai oleh pihak lain, baik sendiri maupun dengan bantuan alat negara penegak hukum yang berwenang; k. meneliti dan memeriksa untuk memperoleh segala keterangan yang diperlukan dari dan mengenai Bank, dan pihak manapun yang terlibat atau patut diduga terlibat, atau mengetahui kegiatan yang merugikan Bank; l. menghitung dan MENETAPKAN kerugian yang dialami Bank dan membebankan kerugian tersebut kepada modal Bank yang bersangkutan, dan bilamana kerugian tersebut terjadi karena kesalahan atau kelalaian Pengurus Bank, dan/atau pemegang saham Bank, kerugian tersebut akan dibebankan kepada yang bersangkutan; m. mewajibkan pemegang saham Bank untuk menambah modal sesuai dengan jumlah tambahan modal yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan; n. membekukan aset milik Pengurus Bank, pemegang saham Bank, dan/atau pihak terafiliasinya yang terindikasi melakukan tindakan yang merugikan Bank, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri; o. mengalihkan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank kepada Bank Penerima atau Bank Perantara; p. menjual Bank kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban; q. menjamin pinjaman tertentu dari Bank; r. memberi pinjaman kepada Bank; dan s. melakukan tugas lain yang ditetapkan oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan. (2) Selain wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk menjalankan Program Restrukturisasi Perbankan, Lembaga Penjamin Simpanan dapat menggunakan seluruh wewenang terkait dengan penanganan Bank sebagaimana diatur dalam UNDANG-UNDANG mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.

BAB 1

Umum

Pasal 7

Koreksi

(1) Pengelolaan aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dapat dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan secara langsung dan/atau menunjuk pihak lain. (2) Dalam hal pengelolaan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pihak lain, Lembaga Penjamin Simpanan menunjuk, menguasakan, dan/atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan/atau atas nama Lembaga Penjamin Simpanan, guna melaksanakan pengelolaan aset.

Pasal 8

(1) Aset yang diperoleh dari Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a merupakan aset yang memenuhi kriteria sebagai berikut: a. aset produktif dengan kualitas rendah; b. aset yang apabila dialihkan kepada Lembaga Penjamin Simpanan diperkirakan akan berdampak positif terhadap kesehatan atau kinerja Bank; dan/atau c. aset yang apabila dialihkan kepada Lembaga Penjamin Simpanan diperkirakan pengelolaannya akan lebih optimal. (2) Dalam hal aset yang diperoleh Lembaga Penjamin Simpanan merupakan aset kredit, Lembaga Penjamin Simpanan dapat sekaligus mengambil alih agunan atas kredit tersebut.

Pasal 9

(1) Pengelolaan aset yang diperoleh dari Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dengan cara: a. penagihan; b. penjualan; c. sekuritisasi; d. litigasi; e. perjumpaan utang antara tagihan dan kewajiban; dan/atau f. restrukturisasi. (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan setelah debitur Bank melakukan pembayaran sejumlah kewajiban tertentu dari pinjamannya. (3) Dalam melaksanakan restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lembaga Penjamin Simpanan sesuai dengan kewenangannya: a. menurunkan suku bunga; b. menunda pembayaran; c. memperpanjang jangka waktu; d. mengonversikan piutang menjadi penyertaan modal; e. menghapus sebagian atau seluruh tunggakan denda; f. menghapus sebagian atau seluruh tunggakan bunga; dan/atau g. menghapus sebagian atau seluruh tunggakan pokok pinjaman. (4) Lembaga Penjamin Simpanan dapat melakukan penagihan kepada debitur Bank atau penjualan kepada Bank atau pihak lain atas aset yang telah dilakukan restrukturisasi. (5) Hasil pengelolaan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didistribusikan kepada Bank dan Lembaga Penjamin Simpanan sesuai dengan perjanjian yang disepakati oleh Bank dan Lembaga Penjamin Simpanan. (6) Hasil pengelolaan aset yang menjadi hak Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan: a. sebagai pengurang nilai penyertaan modal sementara atau pembayaran kewajiban Bank kepada Lembaga Penjamin Simpanan dalam hal Bank menerima penyertaan modal sementara dari Lembaga Penjamin Simpanan; atau b. sebagai pembayaran kewajiban Bank kepada Lembaga Penjamin Simpanan dalam hal Bank tidak menerima penyertaan modal sementara. (7) Dalam hal masih terdapat sisa hasil pengelolaan aset yang menjadi hak Bank setelah digunakan untuk pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Lembaga Penjamin Simpanan menyerahkan sisa hasil pengelolaan aset tersebut kepada Bank.

BAB 2

Pengelolaan Aset yang Diperoleh dari Bank

Pasal 8

Koreksi

(1) Aset yang diperoleh dari Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a merupakan aset yang memenuhi kriteria sebagai berikut: a. aset produktif dengan kualitas rendah; b. aset yang apabila dialihkan kepada Lembaga Penjamin Simpanan diperkirakan akan berdampak positif terhadap kesehatan atau kinerja Bank; dan/atau c. aset yang apabila dialihkan kepada Lembaga Penjamin Simpanan diperkirakan pengelolaannya akan lebih optimal. (2) Dalam hal aset yang diperoleh Lembaga Penjamin Simpanan merupakan aset kredit, Lembaga Penjamin Simpanan dapat sekaligus mengambil alih agunan atas kredit tersebut.

Pasal 9

(1) Pengelolaan aset yang diperoleh dari Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dengan cara: a. penagihan; b. penjualan; c. sekuritisasi; d. litigasi; e. perjumpaan utang antara tagihan dan kewajiban; dan/atau f. restrukturisasi. (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan setelah debitur Bank melakukan pembayaran sejumlah kewajiban tertentu dari pinjamannya. (3) Dalam melaksanakan restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lembaga Penjamin Simpanan sesuai dengan kewenangannya: a. menurunkan suku bunga; b. menunda pembayaran; c. memperpanjang jangka waktu; d. mengonversikan piutang menjadi penyertaan modal; e. menghapus sebagian atau seluruh tunggakan denda; f. menghapus sebagian atau seluruh tunggakan bunga; dan/atau g. menghapus sebagian atau seluruh tunggakan pokok pinjaman. (4) Lembaga Penjamin Simpanan dapat melakukan penagihan kepada debitur Bank atau penjualan kepada Bank atau pihak lain atas aset yang telah dilakukan restrukturisasi. (5) Hasil pengelolaan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didistribusikan kepada Bank dan Lembaga Penjamin Simpanan sesuai dengan perjanjian yang disepakati oleh Bank dan Lembaga Penjamin Simpanan. (6) Hasil pengelolaan aset yang menjadi hak Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan: a. sebagai pengurang nilai penyertaan modal sementara atau pembayaran kewajiban Bank kepada Lembaga Penjamin Simpanan dalam hal Bank menerima penyertaan modal sementara dari Lembaga Penjamin Simpanan; atau b. sebagai pembayaran kewajiban Bank kepada Lembaga Penjamin Simpanan dalam hal Bank tidak menerima penyertaan modal sementara. (7) Dalam hal masih terdapat sisa hasil pengelolaan aset yang menjadi hak Bank setelah digunakan untuk pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Lembaga Penjamin Simpanan menyerahkan sisa hasil pengelolaan aset tersebut kepada Bank.

Pasal 10

Piutang kepada Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b berasal dari: a. kewajiban Bank kepada Lembaga Penjamin Simpanan berupa pemberian pinjaman; b. kewajiban Bank kepada Lembaga Penjamin Simpanan akibat pemberian penjaminan oleh Lembaga Penjaminan Simpanan atas pinjaman Bank dari pihak lain; c. kewajiban Bank dalam likuidasi atas pemberian dana talangan oleh Lembaga Penjamin Simpanan; dan d. kewajiban lainnya kepada Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 11

(1) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dan huruf b dikenakan bunga atau imbalan. (2) Lembaga Penjamin Simpanan menatausahakan rekening koran atas tagihan kewajiban Bank. (3) Lembaga Penjamin Simpanan menagih pokok dan bunga atau pokok dan imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas pinjaman atau pembiayaan yang sudah jatuh tempo kepada Bank. (4) Pokok dan bunga atau pokok dan imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan ke Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 12

Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diselesaikan oleh Bank dengan membayar seluruh kewajiban secara tunai.

Pasal 13

(1) Dalam hal Bank tidak dapat menyelesaikan pembayaran seluruh kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dan huruf b secara tunai, Bank menyelesaikan pembayaran seluruh kewajiban dengan cara: a. membayar dari hasil penjualan aset agunan yang diberikan oleh Bank; dan/atau b. membayar dari hasil penjualan aset Bank. (2) Dalam hal Bank tidak menyelesaikan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Penjamin Simpanan dapat mengonversikan seluruh kewajiban pembayaran Bank kepada Lembaga Penjamin Simpanan menjadi saham Lembaga Penjamin Simpanan pada Bank.

Pasal 14

Kewajiban Bank dalam likuidasi atas pemberian dana talangan oleh Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, penyelesaian pembayaran kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai likuidasi Bank.

BAB 3

Pengelolaan Piutang Kepada Bank

Pasal 10

Koreksi

Piutang kepada Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b berasal dari: a. kewajiban Bank kepada Lembaga Penjamin Simpanan berupa pemberian pinjaman; b. kewajiban Bank kepada Lembaga Penjamin Simpanan akibat pemberian penjaminan oleh Lembaga Penjaminan Simpanan atas pinjaman Bank dari pihak lain; c. kewajiban Bank dalam likuidasi atas pemberian dana talangan oleh Lembaga Penjamin Simpanan; dan d. kewajiban lainnya kepada Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 11

(1) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dan huruf b dikenakan bunga atau imbalan. (2) Lembaga Penjamin Simpanan menatausahakan rekening koran atas tagihan kewajiban Bank. (3) Lembaga Penjamin Simpanan menagih pokok dan bunga atau pokok dan imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas pinjaman atau pembiayaan yang sudah jatuh tempo kepada Bank. (4) Pokok dan bunga atau pokok dan imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan ke Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 12

Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diselesaikan oleh Bank dengan membayar seluruh kewajiban secara tunai.

Pasal 13

(1) Dalam hal Bank tidak dapat menyelesaikan pembayaran seluruh kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dan huruf b secara tunai, Bank menyelesaikan pembayaran seluruh kewajiban dengan cara: a. membayar dari hasil penjualan aset agunan yang diberikan oleh Bank; dan/atau b. membayar dari hasil penjualan aset Bank. (2) Dalam hal Bank tidak menyelesaikan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Penjamin Simpanan dapat mengonversikan seluruh kewajiban pembayaran Bank kepada Lembaga Penjamin Simpanan menjadi saham Lembaga Penjamin Simpanan pada Bank.

Pasal 14

Kewajiban Bank dalam likuidasi atas pemberian dana talangan oleh Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, penyelesaian pembayaran kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai likuidasi Bank.

Pasal 15

(1) Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c berasal dari: a. konversi kewajiban Bank kepada Lembaga Penjamin Simpanan menjadi saham Lembaga Penjamin Simpanan pada Bank; dan/atau b. konversi kewajiban nasabah debitur Bank kepada Bank menjadi saham Lembaga Penjamin Simpanan pada nasabah debitur Bank. (2) Lembaga Penjamin Simpanan dapat melakukan restrukturisasi perusahaan yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Dalam rangka restrukturisasi perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lembaga Penjamin Simpanan dapat mendirikan perusahaan induk. (4) Lembaga Penjamin Simpanan dapat mengikutsertakan investor dalam penambahan modal perusahaan dan dalam melakukan restrukturisasi perusahaan. (5) Pelepasan saham Lembaga Penjamin Simpanan pada Bank dan/atau nasabah debitur Bank, dilakukan dengan cara: a. dijual kepada Bank, atau pihak lain; dan/atau b. yang diperkirakan memberikan hasil optimal bagi Lembaga Penjamin Simpanan.

BAB III

PENATAUSAHAAN DAN PENCATATAN

Pasal 23

Koreksi

Penatausahaan dan pencatatan aset dan kewajiban dalam penyelenggaraan Program Restrukturisasi Perbankan meliputi pedoman: a. pembukuan dan pelaporan keuangan; b. pengadaan barang dan jasa; c. standar biaya; d. penempatan dana; dan e. penghapusan aset.

Pasal 24

Koreksi

(1) Biaya penanganan Bank oleh Lembaga Penjamin Simpanan meliputi: a. dalam hal Lembaga Penjamin Simpanan melakukan penanganan Bank dengan cara pengalihan sebagian atau seluruh aset dan kewajiban Bank kepada Bank Penerima, selisih kurang kepada Bank Penerima merupakan biaya penanganan Bank; b. dalam hal Lembaga Penjamin Simpanan melakukan penanganan Bank dengan cara pengalihan sebagian atau seluruh aset dan kewajiban Bank kepada Bank Perantara: 1. selisih kurang kepada Bank Perantara merupakan biaya penanganan; dan 2. penyetoran modal untuk memenuhi tingkat kesehatan Bank Perantara yang dipersyaratkan Otoritas Jasa Keuangan merupakan penyertaan modal sementara; dan c. dalam hal Lembaga Penjamin Simpanan melakukan penanganan Bank dengan cara penyertaan modal sementara, selisih antara setoran modal dengan nilai wajar penyertaan modal sementara merupakan biaya penanganan. (2) Hasil pengelolaan atas aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diperhitungkan sebagai pengembalian atas biaya penanganan Bank yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 25

(1) Pencatatan terhadap pengelolaan aset dan kewajiban Program Restrukturisasi Perbankan dilakukan secara terpisah dari pencatatan aset dan kewajiban yang diperoleh atau yang berasal dari pelaksanaan fungsi dan tugas Lembaga Penjamin Simpanan sesuai dengan UNDANG-UNDANG mengenai Lembaga Penjamin Simpanan. (2) Pencatatan terhadap aset dan kewajiban Program Restrukturisasi Perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan paling sedikit mempertimbangkan: a. penyelenggaraan Program Restrukturisasi Perbankan bersifat ad-hoc; b. pencatatan berbasis akrual; c. selisih antara aset dan kewajiban yang tersisa dari Program Restrukturisasi Perbankan; dan d. aset dan kewajiban Program Restrukturisasi Perbankan tidak dikonsolidasi dengan aset dan kewajiban Lembaga Penjamin Simpanan dalam rangka pelaksanaan fungsi dan tugas Lembaga Penjamin Simpanan berdasarkan UNDANG-UNDANG mengenai Lembaga Penjamin Simpanan. (3) Apabila terdapat selisih lebih antara aset dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, selisih lebih tersebut dicatat sebagai kekayaan Lembaga Penjamin Simpanan. (4) Apabila terdapat selisih kurang antara aset dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, selisih kurang tersebut tidak diperhitungkan dalam modal Lembaga Penjamin Simpanan, tetapi diperhitungkan sebagai pengurang dana Program Restrukturisasi Perbankan yang akan ditutup dari kontribusi industri perbankan.

Pasal 26

Pengadaan barang dan jasa untuk penyelenggaraan Program Restrukturisasi Perbankan dilaksanakan dengan mempertimbangkan: a. prinsip pengadaan dilakukan dengan cepat, transparan, dan akuntabel; b. pengadaan jasa untuk tahun jamak dapat dilakukan; c. batasan nilai pengadaan untuk setiap metode dapat lebih tinggi dari kebijakan pengadaan untuk menjalankan pelaksanaan fungsi dan tugas Lembaga Penjamin Simpanan sesuai dengan UNDANG-UNDANG mengenai Lembaga Penjamin Simpanan; dan d. pengadaan dapat dilakukan dengan menggunakan daftar pendek rekanan penyedia barang dan jasa yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 27

(1) Dalam pengelolaan aset dan kewajiban Program Restrukturisasi Perbankan, Lembaga Penjamin Simpanan dapat MENETAPKAN standar biaya yang lebih tinggi dari standar biaya yang berlaku di Lembaga Penjamin Simpanan untuk biaya terkait personil. (2) Penetapan standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan keahlian khusus, tingkat kompleksitas pekerjaan, risiko pekerjaan, dan jenis pekerjaan yang bersifat ad-hoc.

Pasal 28

(1) Sumber pendanaan Program Restrukturisasi Perbankan berasal dari: a. pemegang saham Bank atau pihak lain berupa tambahan modal dan/atau perubahan kewajiban tertentu menjadi modal; b. hasil pengelolaan aset dan kewajiban yang berasal dari aset dan kewajiban Bank yang ditangani; c. kontribusi industri perbankan; dan/atau d. pinjaman yang diperoleh Lembaga Penjamin Simpanan dari pihak lain. (2) Dana yang diterima oleh Lembaga Penjamin Simpanan untuk penyelenggaraan Program Restrukturisasi Perbankan dikelola secara terpisah dari dana yang diterima Lembaga Penjamin Simpanan untuk pelaksanaan fungsi dan tugas Lembaga Penjamin Simpanan berdasarkan UNDANG-UNDANG mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 29

(1) Dana Program Restrukturisasi Perbankan yang berbentuk investasi dapat ditempatkan pada surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah INDONESIA dan/atau Bank INDONESIA. (2) Sesaat sebelum dan selama penyelenggaraan Program Restrukturisasi Perbankan, Lembaga Penjamin Simpanan dapat menempatkan dana Program Restrukturisasi Perbankan pada rekening giro di Bank INDONESIA dan/atau Bank milik pemerintah. (3) Lembaga Penjamin Simpanan juga dapat menempatkan dana Program Restrukturisasi Perbankan pada Bank yang ditangani Lembaga Penjamin Simpanan dalam Program Restrukturisasi Perbankan dengan syarat-syarat tertentu. (4) Dana Program Restrukturisasi Perbankan digunakan untuk penyelenggaraan Program Restrukturisasi Perbankan, termasuk untuk operasionalisasi Program Restrukturisasi Perbankan dan dalam rangka membangun kesiapan Lembaga Penjamin Simpanan untuk menyelenggarakan Program Restrukturisasi Perbankan.

Pasal 30

(1) Lembaga Penjamin Simpanan dapat melakukan penghapusan aset selama penyelenggaraan Program Restrukturisasi Perbankan. (2) Penghapusan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah upaya penagihan dan/atau penjualan dilakukan secara maksimal dan memenuhi kriteria: a. berdasarkan kajian Lembaga Penjamin Simpanan, hasil yang akan diperoleh dari pengelolaan aset lebih kecil dari biaya yang akan dikeluarkan; atau b. memenuhi kriteria lain yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 31

(1) Lembaga Penjamin Simpanan melaporkan pelaksanaan Program Restrukturisasi Perbankan kepada PRESIDEN melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan sebanyak 1 (satu) kali setiap 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan. (2) Selain melaporkan penyelenggaraan Program Restrukturisasi Perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Penjamin Simpanan juga melaporkan kegiatan pengelolaan aset dan kewajiban selama penyelenggaraan Program Restrukturisasi Perbankan.

Pasal 32

(1) Lembaga Penjamin Simpanan menyusun laporan pengakhiran Program Restrukturisasi Perbankan yang di dalamnya termasuk laporan pengelolaan aset dan kewajiban. (2) Laporan pengelolaan aset dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat daftar aset dan kewajiban yang tersisa di akhir Program Restrukturisasi Perbankan, selisih kurang atau lebih antara aset dan kewajiban Program Restrukturisasi Perbankan, dan catatan mengenai kondisi aset dan kewajiban Program Restrukturisasi Perbankan.

BAB Kedua

Pembukuan dan Pelaporan Keuangan

Pasal 24

Koreksi

(1) Biaya penanganan Bank oleh Lembaga Penjamin Simpanan meliputi: a. dalam hal Lembaga Penjamin Simpanan melakukan penanganan Bank dengan cara pengalihan sebagian atau seluruh aset dan kewajiban Bank kepada Bank Penerima, selisih kurang kepada Bank Penerima merupakan biaya penanganan Bank; b. dalam hal Lembaga Penjamin Simpanan melakukan penanganan Bank dengan cara pengalihan sebagian atau seluruh aset dan kewajiban Bank kepada Bank Perantara: 1. selisih kurang kepada Bank Perantara merupakan biaya penanganan; dan 2. penyetoran modal untuk memenuhi tingkat kesehatan Bank Perantara yang dipersyaratkan Otoritas Jasa Keuangan merupakan penyertaan modal sementara; dan c. dalam hal Lembaga Penjamin Simpanan melakukan penanganan Bank dengan cara penyertaan modal sementara, selisih antara setoran modal dengan nilai wajar penyertaan modal sementara merupakan biaya penanganan. (2) Hasil pengelolaan atas aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diperhitungkan sebagai pengembalian atas biaya penanganan Bank yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 25

(1) Pencatatan terhadap pengelolaan aset dan kewajiban Program Restrukturisasi Perbankan dilakukan secara terpisah dari pencatatan aset dan kewajiban yang diperoleh atau yang berasal dari pelaksanaan fungsi dan tugas Lembaga Penjamin Simpanan sesuai dengan UNDANG-UNDANG mengenai Lembaga Penjamin Simpanan. (2) Pencatatan terhadap aset dan kewajiban Program Restrukturisasi Perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan paling sedikit mempertimbangkan: a. penyelenggaraan Program Restrukturisasi Perbankan bersifat ad-hoc; b. pencatatan berbasis akrual; c. selisih antara aset dan kewajiban yang tersisa dari Program Restrukturisasi Perbankan; dan d. aset dan kewajiban Program Restrukturisasi Perbankan tidak dikonsolidasi dengan aset dan kewajiban Lembaga Penjamin Simpanan dalam rangka pelaksanaan fungsi dan tugas Lembaga Penjamin Simpanan berdasarkan UNDANG-UNDANG mengenai Lembaga Penjamin Simpanan. (3) Apabila terdapat selisih lebih antara aset dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, selisih lebih tersebut dicatat sebagai kekayaan Lembaga Penjamin Simpanan. (4) Apabila terdapat selisih kurang antara aset dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, selisih kurang tersebut tidak diperhitungkan dalam modal Lembaga Penjamin Simpanan, tetapi diperhitungkan sebagai pengurang dana Program Restrukturisasi Perbankan yang akan ditutup dari kontribusi industri perbankan.

Peraturan Badan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan, Penatausahaan, Serta Pencatatan Aset dan Kewajiban dari Penyelenggaraan Program Restrukturisasi Perbankan

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB II

Pasal 6

Pasal 22

BAB Kesatu

Pasal 6

BAB Kedua

Pasal 7

BAB 1

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB 2

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB 3

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB 4

Pasal 15

Pasal 16

BAB 5

Pasal 16

Pasal 17

BAB 6

Pasal 17

Pasal 18

BAB 7

Pasal 18

Pasal 19

BAB 8

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB 9

Pasal 20

Pasal 21

BAB Ketiga

Pasal 22

BAB III

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

BAB Kesatu

Pasal 23

BAB Kedua

Pasal 24

Pasal 25

BAB Ketiga

Pasal 26

BAB Keempat

Pasal 27

BAB Kelima

Pasal 28

Pasal 29

BAB Keenam