PERBAN

Peraturan Badan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Bank Selain Bank Sistemik yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas

PERBAN Nomor 2 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan ini yang dimaksud dengan: 1. Lembaga Penjamin Simpanan adalah lembaga penjamin simpanan sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai Lembaga Penjamin Simpanan. 2. Bank adalah bank sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai perbankan dan UNDANG-UNDANG mengenai perbankan syariah. 3. Bank selain Bank Sistemik adalah Bank yang tidak ditetapkan sebagai bank sistemik sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan. 4. Bank Perantara adalah bank umum yang didirikan oleh Lembaga Penjamin Simpanan untuk digunakan sebagai sarana resolusi dengan menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank yang ditangani Lembaga Penjamin Simpanan, selanjutnya menjalankan kegiatan usaha perbankan, dan akan dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain. 5. Bank Penerima adalah Bank yang menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank selain Bank Sistemik. 6. Pemegang Saham Pengendali adalah pemegang saham pengendali Bank sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perbankan. 7. Pengurus adalah direksi dan/atau dewan komisaris Bank sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai perseroan terbatas untuk Bank yang berbentuk perseroan terbatas, atau organ yang setara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan untuk Bank yang berbentuk selain perseroan terbatas. 8. Rapat Umum Pemegang Saham adalah rapat umum pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai perseroan terbatas untuk Bank yang berbentuk perseroan terbatas, atau organ yang setara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang- undangan untuk Bank berbentuk selain perseroan terbatas. 9. Komite Stabilitas Sistem Keuangan adalah komite stabilitas sistem keuangan sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan. 10. Bank INDONESIA adalah bank sentral Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 11. Otoritas Jasa Keuangan adalah otoritas jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai Otoritas Jasa Keuangan.

BAB II

PERSIAPAN PENYELESAIAN BANK SELAIN BANK SISTEMIK YANG MENGALAMI PERMASALAHAN SOLVABILITAS

Pasal 2

Koreksi

(1) Lembaga Penjamin Simpanan melakukan persiapan penyelesaian Bank selain Bank Sistemik yang mengalami permasalahan solvabilitas setelah memperoleh pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan. (2) Persiapan penyelesaian Bank selain Bank Sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan untuk memperoleh informasi mengenai kondisi Bank.

Pasal 3

(1) Dalam hal Bank selain Bank Sistemik yang mengalami permasalahan solvabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kondisinya memburuk dan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai Bank dalam pengawasan khusus, Lembaga Penjamin Simpanan melakukan proses peningkatan intensitas persiapan penyelesaian Bank selain Bank Sistemik setelah berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan. (2) Proses peningkatan intensitas persiapan penyelesaian Bank selain Bank Sistemik yang dilakukan Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk melakukan penjajakan kepada Bank lain yang bersedia menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank selain Bank Sistemik.

Pasal 4

Dalam melakukan proses persiapan penyelesaian Bank selain Bank Sistemik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan/atau proses peningkatan intensitas persiapan penyelesaian Bank selain Bank Sistemik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Lembaga Penjamin Simpanan dapat menunjuk, menguasakan, dan/atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan/atau atas nama Lembaga Penjamin Simpanan guna melaksanakan tugas tertentu.

Pasal 5

Dalam hal diperlukan, Lembaga Penjamin Simpanan meminta diselenggarakan rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan untuk MENETAPKAN langkah yang harus dilakukan oleh anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan untuk mendukung Lembaga Penjamin Simpanan dalam melakukan proses persiapan, peningkatan intensitas persiapan, dan/atau pelaksanaan penyelesaian Bank selain Bank Sistemik.

BAB III

PEMILIHAN CARA PENYELESAIAN BANK SELAIN BANK SISTEMIK YANG MENGALAMI PERMASALAHAN SOLVABILITAS

Pasal 6

Koreksi

(1) Lembaga Penjamin Simpanan melakukan penyelesaian Bank selain Bank Sistemik yang mengalami permasalahan solvabilitas dengan cara: a. mengalihkan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank selain Bank Sistemik kepada Bank Penerima; b. mengalihkan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank selain Bank Sistemik kepada Bank Perantara; c. melakukan penyertaan modal sementara pada Bank selain Bank Sistemik; dan/atau d. melakukan likuidasi Bank selain Bank Sistemik. (2) Lembaga Penjamin Simpanan dapat MENETAPKAN kriteria tertentu untuk Bank selain Bank Sistemik yang dapat dilakukan penyelesaian dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b.

Pasal 7

(1) Lembaga Penjamin Simpanan melakukan pemilihan cara penyelesaian Bank selain Bank Sistemik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) paling sedikit dengan mempertimbangkan perkiraan biaya penyelesaian yang paling rendah. (2) Selain kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Penjamin Simpanan juga mempertimbangkan pemenuhan persyaratan lain untuk penyertaan modal sementara, yaitu: a. perkiraan biaya penyelesaian Bank selain Bank Sistemik dengan cara penyertaan modal sementara secara signifikan lebih rendah dari perkiraan biaya penyelesaian Bank selain Bank Sistemik dengan cara likuidasi; b. Bank selain Bank Sistemik masih memiliki prospek usaha yang baik; c. adanya pernyataan dari Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuat dengan akta notaris yang paling sedikit memuat kesediaan untuk: 1. menyerahkan hak dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham kepada Lembaga Penjamin Simpanan; 2. menyerahkan kepengurusan Bank selain Bank Sistemik kepada Lembaga Penjamin Simpanan; dan 3. tidak menuntut Lembaga Penjamin Simpanan atau pihak yang ditunjuk Lembaga Penjamin Simpanan apabila proses penyelesaian dengan cara penyertaan modal sementara tidak berhasil, sepanjang Lembaga Penjamin Simpanan atau pihak yang ditunjuk Lembaga Penjamin Simpanan melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; d. Bank selain Bank Sistemik menyerahkan dokumen kepada Lembaga Penjamin Simpanan mengenai: 1. penggunaan fasilitas pendanaan, pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah dari Bank INDONESIA; 2. data keuangan nasabah debitur; 3. struktur permodalan dan susunan pemegang saham 3 (tiga) tahun terakhir; dan 4. informasi lainnya yang terkait dengan aset, kewajiban termasuk permodalan Bank selain Bank Sistemik yang dibutuhkan Lembaga Penjamin Simpanan. (3) Pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berlaku efektif terhitung sejak tanggal penyerahan Bank selain Bank Sistemik oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada Lembaga Penjamin Simpanan. (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d harus dipenuhi oleh Bank selain Bank Sistemik paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah Bank selain Bank Sistemik dinyatakan sebagai Bank yang tidak dapat disehatkan dari Otoritas Jasa Keuangan.

BAB IV

TATA CARA PENYELESAIAN BANK SELAIN BANK SISTEMIK YANG MENGALAMI PERMASALAHAN SOLVABILITAS

Pasal 8

Koreksi

Lembaga Penjamin Simpanan MENETAPKAN cara penyelesaian Bank selain Bank Sistemik setelah: a. menerima permintaan keputusan penyelesaian Bank selain Bank Sistemik yang tidak dapat disehatkan dari Otoritas Jasa Keuangan; dan b. memperoleh seluruh informasi dan dokumen pendukung mengenai kondisi Bank selain Bank Sistemik yang diperlukan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 9

(1) Lembaga Penjamin Simpanan segera memberitahukan cara penyelesaian Bank selain Bank Sistemik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 kepada Otoritas Jasa Keuangan. (2) Lembaga Penjamin Simpanan mengumumkan Bank selain Bank Sistemik yang dilakukan penyelesaian dalam media cetak dan/atau media elektronik.

Pasal 10

Pasal 11

(1) Dalam hal peninjauan ulang, pembatalan, pengakhiran, dan/atau pengubahan kontrak oleh Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf g menimbulkan kerugian bagi suatu pihak maka pihak tersebut hanya dapat menuntut penggantian yang tidak melebihi nilai manfaat yang telah diperoleh dari kontrak dimaksud, setelah terlebih dahulu membuktikan secara nyata dan jelas kerugian yang dialaminya. (2) Nilai manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan seluruh manfaat yang dapat diukur dengan nilai uang yang telah menjadi hak dari pihak yang dirugikan sesuai ketentuan yang diatur dalam kontrak sampai dengan kontrak tersebut dilakukan peninjauan ulang, pembatalan, pengakhiran, dan/atau pengubahan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 12

Pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank selain Bank Sistemik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dapat dilakukan kepada 1 (satu) atau lebih Bank Penerima.

Pasal 13

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), dalam melakukan pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank selain Bank Sistemik kepada Bank Penerima, Lembaga Penjamin Simpanan berwenang: a. MENETAPKAN jenis dan kriteria aset Bank selain Bank Sistemik yang dialihkan; b. MENETAPKAN jenis dan kriteria kewajiban Bank selain Bank Sistemik yang dialihkan; c. mengalihkan sebagian atau seluruh kewajiban Bank selain Bank Sistemik kepada Bank Penerima yang diikuti dengan pengalihan sebagian atau seluruh aset Bank selain Bank Sistemik tanpa persetujuan kreditur, debitur, dan/atau pihak lain, termasuk Pengurus dan Rapat Umum Pemegang Saham Bank selain Bank Sistemik; dan d. melakukan pembayaran kepada Bank Penerima atas selisih kurang antara nilai aset dan nilai kewajiban Bank selain Bank Sistemik yang dialihkan.

Pasal 14

(1) Jenis dan kriteria aset Bank selain Bank Sistemik yang dapat dialihkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi: a. aset yang memiliki kualitas lancar atau dalam perhatian khusus, tidak dalam sengketa, disita, dan/atau dijaminkan; b. aset tetap dan inventaris yang digunakan dalam kegiatan usaha Bank selain Bank Sistemik; c. aset tak berwujud yang dimanfaatkan untuk kegiatan usaha Bank selain Bank Sistemik; dan d. aset lain yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan untuk dialihkan. (2) Jenis dan kriteria kewajiban Bank selain Bank Sistemik yang dapat dialihkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b yaitu simpanan nasabah penyimpan yang memenuhi kriteria simpanan layak dibayar sesuai dengan ketentuan penjaminan simpanan, dengan jumlah paling banyak sebesar nilai simpanan yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan yang tercatat pada pembukuan Bank selain Bank Sistemik pada saat dialihkan.

Pasal 15

(1) Pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank selain Bank Sistemik oleh Lembaga Penjamin Simpanan kepada Bank Penerima terjadi demi hukum sejak akta pengalihan aset dan/atau kewajiban Bank selain Bank Sistemik ditandatangani. (2) Dalam pelaksanaan pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank selain Bank Sistemik kepada Bank Penerima, Lembaga Penjamin Simpanan berkoordinasi dengan Bank INDONESIA untuk menjamin terlaksananya transaksi perbankan yang terkait dengan fungsi dan wewenang Bank INDONESIA segera setelah pengalihan aset dan/atau kewajiban dimaksud.

Pasal 16

(1) Lembaga Penjamin Simpanan meminta Otoritas Jasa Keuangan untuk mencabut izin usaha Bank selain Bank Sistemik yang telah dialihkan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajibannya kepada Bank Penerima. (2) Lembaga Penjamin Simpanan membubarkan badan hukum dan melakukan proses likuidasi Bank selain Bank Sistemik yang telah dicabut izin usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai likuidasi Bank.

Pasal 17

(1) Dalam pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank selain Bank Sistemik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, Lembaga Penjamin Simpanan dapat mendirikan 1 (satu) atau lebih Bank Perantara. (2) Pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank selain Bank Sistemik dapat dilakukan kepada 1 (satu) atau lebih Bank Perantara. (3) Ketentuan mengenai pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank selain Bank Sistemik kepada Bank Penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank selain Bank Sistemik kepada Bank Perantara.

Pasal 18

(1) Pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank selain Bank Sistemik oleh Lembaga Penjamin Simpanan kepada Bank Perantara terjadi demi hukum sejak akta pengalihan aset dan/atau kewajiban Bank selain Bank Sistemik ditandatangani. (2) Dalam pelaksanaan pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank selain Bank Sistemik kepada Bank Perantara, Lembaga Penjamin Simpanan berkoordinasi dengan Bank INDONESIA untuk menjamin terlaksananya transaksi perbankan yang terkait dengan fungsi dan wewenang Bank INDONESIA segera setelah pengalihan aset dan/atau kewajiban dimaksud. (3) Pengalihan demi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi perizinan untuk melakukan kegiatan tertentu yang terkait dengan aset dan/atau kewajiban Bank selain Bank Sistemik yang dialihkan dan selanjutnya diikuti dengan proses penyesuaian perizinan oleh Bank Perantara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

(1) Lembaga Penjamin Simpanan harus segera menjual Bank Perantara kepada Bank atau pihak lain atau mengalihkan seluruh aset dan/atau kewajiban Bank Perantara kepada Bank lain. (2) Penjualan Bank Perantara kepada Bank atau pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah Bank Perantara memenuhi tingkat kesehatan dan terdapat calon investor yang berkomitmen untuk menjaga tingkat kesehatan Bank Perantara. (3) Penjualan Bank Perantara atau pengalihan aset dan/atau kewajiban Bank Perantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan nilai wajar, secara terbuka, dan transparan. (4) Penjualan Bank Perantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

(1) Lembaga Penjamin Simpanan meminta Otoritas Jasa Keuangan untuk mencabut izin usaha Bank Perantara yang telah dialihkan seluruh aset dan/atau kewajibannya kepada Bank lain. (2) Lembaga Penjamin Simpanan membubarkan badan hukum dan melakukan proses likudasi Bank Perantara yang telah dicabut izin usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai likuidasi Bank.

Pasal 30

Dalam hal Lembaga Penjamin Simpanan melakukan penyelesaian Bank selain Bank Sistemik dengan cara likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, Lembaga Penjamin Simpanan meminta Otoritas Jasa Keuangan untuk mencabut izin usaha Bank selain Bank Sistemik.

Pasal 31

(1) Lembaga Penjamin Simpanan melakukan pembayaran klaim penjaminan kepada nasabah penyimpan dari Bank selain Bank Sistemik yang dicabut izin usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30. (2) Lembaga Penjamin Simpanan melakukan proses likuidasi terhadap Bank selain Bank Sistemik yang dicabut izin usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai likuidasi Bank.

BAB Kedua

Pengalihan Aset dan/atau Kewajiban Bank Selain Bank Sistemik kepada Bank Penerima

Pasal 12

Koreksi

Pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank selain Bank Sistemik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dapat dilakukan kepada 1 (satu) atau lebih Bank Penerima.

Pasal 13

Koreksi

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB Ketiga

Pengalihan Sebagian atau Seluruh Aset dan/atau Kewajiban Bank Selain Bank Sistemik kepada Bank Perantara

Pasal 17

Koreksi

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB 1

Umum

Pasal 21

Koreksi

Setelah Lembaga Penjamin Simpanan MEMUTUSKAN melakukan penyelesaian Bank selain Bank Sistemik dengan cara penyertaan modal sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dan Rapat Umum Pemegang Saham menyerahkan hak dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham kepada Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c maka Lembaga Penjamin Simpanan dapat melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).

Pasal 22

Biaya penyelesaian Bank selain Bank Sistemik yang dikeluarkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan menjadi penyertaan modal sementara Lembaga Penjamin Simpanan pada Bank selain Bank Sistemik.

Pasal 23

Bank selain Bank Sistemik menerbitkan saham biasa atas penyetoran modal oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 24

Selama dalam masa penyelesaian oleh Lembaga Penjamin Simpanan, Bank selain Bank Sistemik tidak diperkenankan membagikan dividen kepada pemegang saham.

Pasal 25

Pasal 26

(1) Lembaga Penjamin Simpanan tidak melanjutkan penyelesaian Bank selain Bank Sistemik dengan cara penyertaan modal sementara apabila dalam proses penyelesaian Bank selain Bank Sistemik dimaksud, Lembaga Penjamin Simpanan menemukan biaya penyelesaian Bank selain Bank Sistemik dengan cara penyertaan modal sementara jauh lebih besar dari perkiraan biaya penyelesaian Bank selain Bank Sistemik pada saat keputusan penyelesaian ditetapkan. (2) Keputusan Lembaga Penjamin Simpanan untuk tidak melanjutkan penyelesaian Bank selain Bank Sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan disertai dengan permintaan pencabutan izin usaha Bank selain Bank Sistemik. (3) Lembaga Penjamin Simpanan melakukan pembayaran klaim penjaminan kepada nasabah penyimpan dari Bank selain Bank Sistemik yang dicabut izin usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Lembaga Penjamin Simpanan melakukan proses likuidasi terhadap Bank selain Bank Sistemik yang dicabut izin usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai likuidasi Bank.

Pasal 27

(1) Penyertaan modal sementara Lembaga Penjamin Simpanan pada Bank selain Bank Sistemik yang tidak dilanjutkan penyelesaiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 merupakan biaya penyelesaian terhadap Bank selain Bank Sistemik. (2) Biaya penyelesaian Bank selain Bank Sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Bank selain Bank Sistemik yang harus dibayar kepada Lembaga Penjamin Simpanan dari hasil likuidasi Bank selain Bank Sistemik.

BAB 2

Bank Selain Bank Sistemik yang Tidak Dilanjutkan Penyelesaiannya

Pasal 26

Koreksi

Pasal 27

Pasal 28

Lembaga Penjamin Simpanan melakukan penjualan saham Bank selain Bank Sistemik milik Lembaga Penjamin Simpanan dan milik Pemegang Saham Pengendali dengan cara penjualan secara langsung kepada investor dan/atau cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 29

Proses penjualan saham Bank selain Bank Sistemik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Lembaga Penjamin Simpanan melakukan penyelesaian Bank selain Bank Sistemik setelah menerima penyerahan Bank selain Bank Sistemik dari Otoritas Jasa Keuangan untuk dilakukan penyelesaian berdasarkan UNDANG-UNDANG mengenai Lembaga Penjamin Simpanan dan UNDANG-UNDANG mengenai Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan. (2) Dalam melakukan penyelesaian Bank selain Bank Sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Penjamin Simpanan berwenang: a. mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham; b. menguasai dan mengelola aset dan kewajiban Bank selain Bank Sistemik; c. meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/atau mengubah setiap kontrak yang mengikat Bank selain Bank Sistemik yang diselamatkan dengan pihak ketiga yang merugikan Bank selain Bank Sistemik; dan d. menjual dan/atau mengalihkan aset Bank selain Bank Sistemik tanpa persetujuan debitur dan/atau kewajiban Bank selain Bank Sistemik tanpa persetujuan kreditur. (3) Setelah Lembaga Penjamin Simpanan mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham Bank selain Bank Sistemik, termasuk hak dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Lembaga Penjamin Simpanan dapat melakukan tindakan sebagai berikut: a. menguasai, mengelola, dan melakukan tindakan kepemilikan atas aset milik atau yang menjadi hak Bank selain Bank Sistemik dan/atau kewajiban Bank selain Bank Sistemik; b. melakukan penyertaan modal sementara; c. menjual atau mengalihkan aset Bank selain Bank Sistemik tanpa persetujuan debitur dan/atau kewajiban Bank selain Bank Sistemik tanpa persetujuan kreditur; d. mengalihkan manajemen Bank selain Bank Sistemik kepada pihak lain; e. melakukan merger atau konsolidasi dengan Bank lain; f. melakukan pengalihan kepemilikan Bank selain Bank Sistemik; dan/atau g. meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/atau mengubah kontrak yang mengikat Bank selain Bank Sistemik dengan pihak ketiga, yang menurut Lembaga Penjamin Simpanan merugikan Bank selain Bank Sistemik.

(1) Dalam hal ekuitas Bank selain Bank Sistemik bernilai positif pada saat penyerahan Bank selain Bank Sistemik dari Otoritas Jasa Keuangan kepada Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Lembaga Penjamin Simpanan dan Pemegang Saham Pengendali membuat perjanjian yang mengatur penggunaan hasil penjualan saham Bank selain Bank Sistemik milik Lembaga Penjamin Simpanan dan milik Pemegang Saham Pengendali. (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat penggunaan hasil penjualan saham Bank selain Bank Sistemik dengan urutan sebagai berikut: a. pengembalian seluruh biaya penyelesaian yang telah dikeluarkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan; b. pengembalian kepada Pemegang Saham Pengendali secara proporsional sesuai dengan persentase kepemilikan saham dari jumlah ekuitas pada saat penyerahan Bank selain Bank Sistemik dari Otoritas Jasa Keuangan kepada Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1); dan c. pengembalian kepada Lembaga Penjamin Simpanan dan Pemegang Saham Pengendali secara proporsional sesuai dengan perbandingan pengembalian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dalam hal masih terdapat sisa hasil penjualan saham Bank selain Bank Sistemik setelah penggunaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b. (3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Pemegang Saham Pengendali, maka pembagian pengembalian kepada Pemegang Saham Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan pembagian sisa hasil penjualan saham Bank selain Bank Sistemik yang merupakan bagian dari Pemegang Saham Penggendali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan secara proporsional sesuai dengan persentase kepemilikan saham masing-masing Pemegang Saham Pengendali pada saat penyerahan Bank selain Bank Sistemik dari Otoritas Jasa Keuangan kepada Lembaga Penjamin Simpanan. (4) Dalam hal ekuitas Bank selain Bank Sistemik bernilai nol atau negatif pada saat penyerahan Bank selain Bank Sistemik dari Otoritas Jasa Keuangan kepada Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Pemegang Saham Pengendali yang dijual sahamnya oleh Lembaga Penjamin Simpanan tidak memiliki hak atas hasil penjualan saham Bank selain Bank Sistemik. (5) Besarnya ekuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan pendekatan harga wajar dan diaudit oleh kantor akuntan publik atau instansi pemerintah di bidang audit atas penunjukan dari Lembaga Penjamin Simpanan.

Peraturan Badan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Bank Selain Bank Sistemik yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

BAB IV

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 30

Pasal 31

BAB Kesatu

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kedua

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB Ketiga

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB Keempat

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB 1

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB 2

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

BAB 3

Pasal 28

Pasal 29

BAB Kelima

Pasal 30

Pasal 31

BAB V

Pasal 32

BAB VI

Pasal 33

Pasal 34

BAB VII

Pasal 35

BAB VIII

Pasal 36

Pasal 37