PERBAN

Peraturan Badan Nomor 1 Tahun 2016 tentang LAPORAN BANK UMUM PESERTA PENJAMINAN SIMPANAN

PERBAN Nomor 1 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan ini, yang dimaksud dengan: 1. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai perbankan dan bank umum syariah sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai perbankan syariah, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri. 2. Simpanan adalah simpanan sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai perbankan dan simpanan berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai perbankan syariah. 3. Keadaan Memaksa (Force Majeure) adalah suatu keadaan yang secara nyata menyebabkan Bank tidak dapat menyampaikan laporan, antara lain kebakaran, kerusuhan massa, perang, sabotase, serta bencana alam seperti gempa bumi dan banjir, yang dibenarkan oleh otoritas atau instansi terkait di daerah setempat.

BAB IV

TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN

Pasal 8

Koreksi

(1) Bank menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 secara elektronik melalui sistem informasi yang disediakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan. (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada hari Sabtu, hari Minggu, hari libur nasional dan lokal, serta cuti bersama yang ditetapkan oleh pemerintah. (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan pemberitahuan secara elektronik dari sistem informasi yang disediakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 9

(1) Bank menunjuk petugas yang bertanggung jawab menyampaikan laporan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1). (2) Bank menyampaikan daftar petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau perubahannya kepada Lembaga Penjamin Simpanan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah penunjukan. (3) Bank menyampaikan daftar petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Lembaga Penjamin Simpanan dengan surat penunjukan yang ditandatangani oleh direksi atau pejabat Bank yang berwenang. (4) Dalam hal surat penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh pejabat Bank yang berwenang, Bank menyertakan dokumen yang menjadi dasar kewenangan pejabat Bank dimaksud. (5) Penunjukan petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi atau menghilangkan tanggung jawab direksi Bank atas kebenaran data yang disampaikan dan pemenuhan kewajiban pelaporan Bank kepada Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 10

(1) Dalam hal terdapat gangguan teknis pada sistem informasi yang disediakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan sehingga Bank tidak dapat menyampaikan laporan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Bank wajib menyampaikan laporan dalam bentuk rekaman data dalam compact disc (CD), USB flash drive, atau media perekam data elektronik lainnya, dan dapat disertai dengan hasil cetak komputer (hardcopy) apabila diminta oleh Lembaga Penjamin Simpanan. (2) Lembaga Penjamin Simpanan memberitahukan kepada Bank mengenai terjadinya gangguan teknis pada sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis atau melalui sarana lain. Pasal11 (1) Batas waktu penyampaian laporan dalam bentuk rekaman data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) mengikuti ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1), dengan ketentuan dalam hal batas waktu jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, hari libur nasional dan lokal, serta cuti bersama yang ditetapkan oleh pemerintah, batas waktu penyampaian laporan adalah hari kerja pertama setelah hari libur tersebut. (2) Lembaga Penjamin Simpanan dapat MENETAPKAN perubahan batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Bank dinyatakan terlambat menyampaikan laporan dalam bentuk rekaman data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila: a. menyampaikan laporan secara langsung kepada Lembaga Penjamin Simpanan melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), dengan mengacu pada tanggal tanda terima dari Lembaga Penjamin Simpanan; atau b. mengirimkan laporan kepada Lembaga Penjamin Simpanan dengan menggunakan jasa pos atau kurir melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), dengan mengacu pada tanggal stempel pos atau tanda terima pengiriman dari kurir.

Pasal 12

(1) Laporan dalam bentuk rekaman data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) disampaikan kepada Lembaga Penjamin Simpanan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh anggota direksi Bank atau pejabat Bank yang berwenang. (2) Dalam hal surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat Bank yang berwenang, Bank wajib menyertakan dokumen yang menjadi dasar kewenangan pejabat Bank dimaksud. (3) Laporan dalam bentuk rekaman data sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dikirimkan ke Lembaga Penjamin Simpanan dengan alamat sebagai berikut: Group Penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan Gedung Equity Tower Lt. 20 Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 9 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 (4) Dalam hal terdapat perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (3),Lembaga Penjamin Simpanan memberitahukan perubahan alamat dimaksud kepada Bank.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian laporan diatur dalam Surat Edaran Lembaga Penjamin Simpanan.

BAB V

PENGECUALIAN

Pasal 14

Koreksi

(1) Bank dikecualikan dari kewajiban menyampaikan laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 apabila Bank mengalami Keadaan Memaksa (Force Majeure) selama satu periode atau lebih dari satu periode penyampaian laporan dimaksud. (2) Bank dikecualikan dari batas waktu penyampaian laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)apabila Bank mengalami Keadaan Memaksa (Force Majeure) kurang dari satu periode penyampaian laporan dimaksud. (3) Satu periode penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah: a. mulai tanggal 11 bulan berjalan sampai dengan tanggal 10 bulan berikutnya, untuk laporan posisi Simpanan bulanan dan laporan keuangan bulanan; dan b. mulai tanggal 1 Juni tahun berjalan sampai dengan tanggal 31 Mei tahun berikutnya, untuk laporan keuangan tahunan. (4) Bank dikecualikan dari batas waktu penyampaian laporan perubahan data Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) apabila Bank mengalami Keadaan Memaksa (Force Majeure) selama periode penyampaian laporan dimaksud. (5) Periode penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sejak terjadinya perubahan data Bank sampai akhir batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1). (6) Bank yang mengalami Keadaan Memaksa (Force Majeure) wajib menyampaikan permintaan secara tertulis kepada Lembaga Penjamin Simpanan dengan alamat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) untuk mendapatkan pengecualian kewajiban menyampaikan laporan dan/atau pengecualian batas waktu penyampaian laporan,disertai dengansurat keterangan terjadinya Keadaan Memaksa (Force Majeure) dari otoritas atau instansi terkait di daerah setempat. (7) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) berlaku setelah Bank memperoleh persetujuan dari Lembaga Penjamin Simpanan. (8) Bank wajib menyampaikan laporan sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) setelah Bank dapat mengatasi Keadaan Memaksa (Force Majeure).

BAB VII

SANKSI

Pasal 16

Koreksi

(1) Bank yang terlambat menyampaikan laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kalender keterlambatan untuk setiap laporan yang harus disampaikan. (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, dengan jumlah hari kalender paling lama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari. (3) Bank membayar denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara melakukan transfer ke rekening Lembaga Penjamin Simpanan di Bank INDONESIA.

Pasal 17

(1) Lembaga Penjamin Simpanan menghitung dan MENETAPKAN besarnya sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 yang harus dibayar oleh Bank karena keterlambatan penyampaian laporan. (2) Lembaga Penjamin Simpanan memberitahukan secara tertulis kepada Bank yang dikenakan denda atas keterlambatan penyampaian laporan disertai dengan besarnya denda yang harus dibayar oleh Bank.

Pasal 18

Anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan/atau pemegang saham Bank yang tidak memenuhi dan/atau menyebabkan Bank tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan perubahan data Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, kewajiban menyampaikan laporan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dan/atau kewajiban membayar sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) UNDANG-UNDANG Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas UNDANG-UNDANG Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi UNDANG-UNDANG.

Pasal 19

Setiap orang atau badan, termasuk anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan/atau pemegang saham Bank, yang memberikan data, informasi, dan/atau laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 15 yang tidak benar, palsu, dan/atau menyesatkan dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95ayat (3) UNDANG-UNDANG Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas UNDANG-UNDANG Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi UNDANG-UNDANG.

Peraturan Badan Nomor 1 Tahun 2016 tentang LAPORAN BANK UMUM PESERTA PENJAMINAN SIMPANAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

BAB IV

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12

Pasal 13

BAB V

Pasal 14

BAB VI

Pasal 15

BAB VII

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB VIII

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB IX

Pasal 23

Pasal 24