PERBAN

Peraturan Badan Nomor 1-plps-2012 Tahun 2012 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN NOMOR 1/PLPS/2011 TENTANG LIKUIDASI BANK

PERBAN Nomor 1-plps-2012 Tahun 2012

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2011 tentang Likuidasi Bank diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Pasal 19

Koreksi

(1) Dalam rangka pelaksanaan Likuidasi Bank, Tim Likuidasi dibantu oleh Tenaga Pendukung Tim Likuidasi. (2) Tenaga Pendukung Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Tim Likuidasi setelah mendapat persetujuan LPS. (3) Tenaga Pendukung Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari dalam Bank dalam likuidasi, termasuk anggota Direksi dan Komisaris non aktif, maupun dari luar Bank dalam likuidasi. (4) Penghasilan/fasilitas yang diberikan kepada Tenaga Pendukung Tim Likuidasi meliputi: a. honorarium; b. tunjangan hari raya; c. insentif; d. keikutsertaan dalam program JAMSOSTEK sesuai peraturan perundangan; dan e. keikutsertaan dalam program asuransi kesehatan, kematian, dan/atau kecelakaan diri, dengan total premi per tahun untuk masing-masing Tenaga Pendukung Tim Likuidasi maksimum sebesar honorarium 1 (satu) bulan dari Tenaga Pendukung Tim Likuidasi yang bersangkutan. (5) Besarnya honorarium Tenaga Pendukung Tim Likuidasi ditetapkan oleh Tim Likuidasi setelah mendapat persetujuan dari LPS. (6) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b ditetapkan oleh Tim Likuidasi dengan ketentuan: a. diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; b. pemberian tunjangan hari raya disesuaikan dengan hari raya keagamaan Tenaga Pendukung Tim Likuidasi yang bersangkutan, atau berdasarkan hari raya keagamaan mayoritas Tim Likuidasi dan Tenaga Pendukung Tim Likuidasi; c. besarnya tunjangan hari raya Tenaga Pendukung Tim Likuidasi ditetapkan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. (7) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b tidak diberikan kepada Tenaga Pendukung Tim Likuidasi yang telah diberhentikan oleh Tim Likuidasi lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum perayaan hari raya sebagai dasar pemberian tunjangan hari raya tersebut. (8) Honorarium dan penghasilan/fasilitas lain merupakan komponen biaya likuidasi yang menjadi beban Bank dalam likuidasi. 4. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Koreksi

(1) Tim Likuidasi menunda pembayaran gaji terutang dan pesangon pegawai dan/atau Direksi yang diindikasikan melakukan tindak pidana perbankan dan/atau tindak pidana lainnya yang merugikan Bank, kecuali gaji terutang bulan terakhir sebelum pencabutan izin usaha Bank. (2) Tim Likuidasi menunda pembayaran gaji terutang Komisaris yang diindikasikan melakukan tindak pidana perbankan dan/atau tindak pidana lainnya yang merugikan Bank, kecuali gaji terutang bulan terakhir sebelum pencabutan izin usaha Bank. (3) Tim Likuidasi mengakhiri penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melakukan pembayaran kepada pegawai, Direksi, dan/atau Komisaris Bank apabila: a. berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pegawai, Direksi, dan/atau Komisaris yang bersangkutan tidak terbukti melakukan tindak pidana perbankan dan/atau tindak pidana lainnya yang merugikan Bank; atau b. sampai dengan berakhirnya pelaksanaan likuidasi, pegawai, Direksi, dan/atau Komisaris yang bersangkutan tidak ditetapkan sebagai tersangka melakukan tindak pidana perbankan dan/atau tindak pidana lainnya yang merugikan Bank. (4) Dalam hal sampai dengan berakhirnya pelaksanaan likuidasi, putusan pengadilan terhadap proses hukum pegawai, Direksi, dan/atau Komisaris yang bersangkutan belum mempunyai kekuatan hukum tetap, Tim Likuidasi menitipkan gaji terutang dan pesangon pegawai, Direksi, dan/atau Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada LPS. (5) Dalam hal putusan pengadilan terhadap proses hukum pegawai, Direksi, dan/atau Komisaris yang bersangkutan belum mempunyai kekuatan hukum tetap, titipan gaji terutang dan pesangon pegawai sebagaiman dimaksud pada ayat (3) dibayarkan oleh LPS kepada: a. Pegawai, Direksi, dan/atau Komisaris yang bersangkuatan, apabila putusan pengadilan menyatakan bahwa pegawai, Direksi, dan/atau Komisaris tersebut tidak terbukti melakukan tindak pidana perbankan dan/atau tindak pidana lainnya yang merugikan Bank; atau b. Kreditur sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) Peraturan ini, apabila putusan pengadilan menyatakan bahwa pegawai, Direksi, dan/atau Komisaris tersebut terbukti melakukan tindak pidana perbankan dan/atau tindak pidana lainnya yang merugikan Bank. 9. Diantara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 29A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

Koreksi

(1) Penawaran kepada Kreditur selain LPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dilakukan melalui pengumuman dalam 1 (satu) surat kabar yang mempunyai peredaran luas atau dilakukan melalui media lain yang dapat menjangkau Kreditur, paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal penolakan LPS. (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi paling kurang sebagai berikut: a. berakhirnya jangka waktu likuidasi; b. sisa aset yang akan ditawarkan kepada para Kreditur sebagai pembayaran non tunai termasuk kondisi aset tersebut; c. batas waktu bagi Kreditur untuk memberitahukan kesediaan menerima penawaran pembayaran non tunai tersebut; d. konsekuensi apabila Kreditur tidak bersedia atau tidak memberikan tanggapan terhadap penawaran Tim Likuidasi untuk menerima pembayaran non tunai; dan e. nama dan alamat Tim Likuidasi. (3) Batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, paling kurang 7 (tujuh) hari kalender dan paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal diumumkan. (4) Dalam hal Kreditur yang bersedia menerima pembayaran non tunai lebih dari satu Kreditur maka mekanisme pembayaran non tunai kepada Kreditur dilakukan mengikuti mekanisme pembayaran tunai yang pelaksanaannya diserahkan kepada Kreditur yang bersangkutan. (5) Dalam hal terdapat kreditur selain LPS yang bersedia menerima penawaran sisa aset berupa kredit dan/atau tagihan lainnya sebagai pembayaran non tunai, maka: a. Tim Likuidasi melakukan pengalihan hak tagih (cessie) dari bank dalam likuidasi kepada Kreditur, untuk aset non tunai berupa kredit dan/atau tagihan lainnya; b. Tim Likuidasi memberitahukan kepada Debitur mengenai pengalihan sebagaimana dimaksud pada huruf a, melalui pengumuman di surat kabar yang mempunyai peredaran luas atau melalui media lain yang dapat menjangkau Debitur; c. Kreditur yang menerima penawaran sisa aset tersebut hanya berhak mendapatkan pelunasan dari hasil pencairan aset oleh Kreditur sebesar kewajiban Debitur; d. dalam hal aset non tunai berupa tagihan kepada Debitur yang tidak ada agunannya atau nilai pasar agunannya lebih kecil dari atau sama dengan kewajiban Debitur, seluruh dokumen Kredit dan jaminan diserahkan oleh Tim Likuidasi kepada Kreditur; dan e. dalam hal aset non tunai berupa tagihan kepada Debitur yang nilai agunannya lebih besar dari kewajiban Debitur maka: 1. dokumen jaminan dititipkan di LPS sampai kewajiban Debitur dinyatakan lunas oleh Kreditur, dalam hal hanya terdapat 1 (satu) agunan dan tidak dapat dilakukan pembagian; dan 2. dokumen jaminan diberikan kepada Kreditur maksimum sebesar kewajiban Debitur, sedangkan dokumen jaminan lainnya dititipkan di LPS sampai kewajiban Debitur dinyatakan lunas oleh Kreditur, dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) agunan dan dapat dilakukan pembagian jaminan. (6) Dalam hal sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tidak ada Kreditur yang bersedia atau tidak memberikan tanggapan untuk menerima sisa aset sebagai pembayaran non tunai maka Kreditur yang bersangkutan dianggap melepaskan haknya terhadap sisa aset yang ditawarkan tersebut. 15. Ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Badan Nomor 1-plps-2012 Tahun 2012 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN NOMOR 1/PLPS/2011 TENTANG LIKUIDASI BANK

Pasal I

Pasal 14

Pasal I

Pasal 14

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 24A

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 29A

Pasal 40

Pasal 40A

Pasal 40B

Pasal 40C

Pasal 41

Pasal 42

Pasal 44

Pasal 45

Pasal 48

Pasal 53

Pasal II