PERBAN

Peraturan Badan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PERBAN Nomor 5 Tahun 2024

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Lampiran I Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2023 Nomor 748), diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

Pasal II

1. Bagi Pejabat Pelaksana di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang belum memenuhi syarat jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri PANRB Nomor 11 Tahun 2024 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pejabat Pelaksana dimaksud wajib memenuhi syarat jabatan paling lama tanggal 23 Agustus tahun 2029. 2. Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Paraf I Paraf II Paraf III BHOSDM BPKeu SES Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д PLT. DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ ASEP N. MULYANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR Ж Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 November 2024 KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Œ HENDRAR PRIHADI Paraf I Paraf II Paraf III BHOSDM BPKeu SES DAFTAR KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH A. KELAS JABATAN UNTUK JABATAN PIMPINAN TINGGI No. Nama Jabatan Kelas Jabatan (1) (2) (3) 1. Kepala LKPP 2. Sekretaris Utama 17 3. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan 15 4. Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia 15 5. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Umum 15 6. Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan 17 7. Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum 15 8. Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus 15 9. Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional 15 10. Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital 17 11. Direktur Perencanaan Transformasi, Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan 15 12. Direktur Sistem Pengadaan Digital 15 13. Direktur Pasar Digital Pengadaan 15 14. Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia 17 15. Direktur Pengembangan Profesi dan Kelembagaan 15 16. Direktur Sertifikasi Profesi 15 LAMPIRAN I PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Paraf I Paraf II Paraf III BHOSDM BPKeu SES No. Nama Jabatan Kelas Jabatan 17. Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah 17 18. Direktur Advokasi Pemerintah Pusat 15 19. Direktur Advokasi Pemerintah Daerah 15 20. Direktur Penanganan Permasalahan Hukum 15 21. Kepala Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa 15 22. Kepala Pusat Data dan Informasi 15 23. Inspektur 15 B. KELAS JABATAN UNTUK JABATAN ADMINISTRASI No. Nama Jabatan Kelas Jabatan (1) (2) (3) Jabatan Administrator 1. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Pengelolaan Barang Milik Negara 12 2. Kepala Bagian Rumah Tangga dan Protokol 12 3. Kepala Bagian Tata Usaha 12 Jabatan Pengawas 1. Kepala Subbagian Rumah Tangga 9 2. Kepala Subbagian Protokol 9 3. Kepala Subbagian Tata Usaha I 9 4. Kepala Subbagian Tata Usaha II 9 5. Kepala Subbagian Tata Usaha 9 Jabatan Pelaksana 1. Penelaah Teknis Kebijakan 7 2. Penata Keprotokolan 7 3. Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi 7 4. Penata Layanan Operasional 7 5. Pengolah Data dan Informasi 6 6. Pengelola Layanan Operasional 6 7. Pengelola Keprotokolan 6 8. Pengelola Layanan Pengadaan 6 Paraf I Paraf II Paraf III BHOSDM BPKeu SES C. KELAS JABATAN UNTUK JABATAN FUNGSIONAL No. Nama Jabatan Kelas Jabatan (1) (2) (3) 1. Analis Data Ilmiah Ahli Madya 11 2. Analis Data Ilmiah Ahli Muda 9 3. Analis Data Ilmiah Ahli Pertama 8 4. Analis Hukum Ahli Madya 11 5. Analis Hukum Ahli Muda 9 6. Analis Hukum Ahli Pertama 8 7. Analis Kebijakan Ahli Utama 14 8. Analis Kebijakan Ahli Madya 12 9. Analis Kebijakan Ahli Muda 10 10. Analis Kebijakan Ahli Pertama 8 11. Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya 12 12. Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda 10 13. Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama 8 14. Analis Pengembangan Kompetensi Ahli Madya 12 15. Analis Pengembangan Kompetensi Ahli Muda 10 16. Analis Pengembangan Kompetensi Ahli Pertama 8 17. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Utama 14 18. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Madya 12 19. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Muda 10 20. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Pertama 8 21. Arsiparis Ahli Madya 11 22. Arsiparis Ahli Muda 9 23. Arsiparis Ahli Pertama 8 24. Arsiparis Penyelia 8 25. Arsiparis Pelaksana Lanjutan/Mahir 7 26. Arsiparis Pelaksana/Terampil 6 27. Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Utama 14 28. Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya 12 29. Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda 10 30. Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama 8 Paraf I Paraf II Paraf III BHOSDM BPKeu SES No. Nama Jabatan Kelas Jabatan 31. Auditor Ahli Utama 14 32. Auditor Ahli Madya 12 33. Auditor Ahli Muda 10 34. Auditor Ahli Pertama 8 35. Auditor Penyelia 9 36. Auditor Mahir 7 37. Auditor Terampil 6 38. Manggala Informatika Ahli Madya 12 39. Manggala Informatika Ahli Muda 10 40. Manggala Informatika Ahli Pertama 8 41. Penata Laksana Barang Penyelia 9 42. Penata Laksana Barang Mahir 8 43. Penata Laksana Barang Terampil 7 44. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya 12 45. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda 10 46. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama 8 47. Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Madya 12 48. Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda 10 49. Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama 8 50. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya 12 51. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda 10 52. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama 8 53. Perencana Ahli Madya 12 54. Perencana Ahli Muda 10 55. Perencana Ahli Pertama 8 56. Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya 11 57. Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda 9 58. Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama 8 59. Pranata Hubungan Masyarakat Penyelia 8 60. Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Lanjutan 7 61. Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana 6 Paraf I Paraf II Paraf III BHOSDM BPKeu SES No. Nama Jabatan Kelas Jabatan 62. Pranata Keuangan APBN Penyelia 9 63. Pranata Keuangan APBN Mahir 8 64. Pranata Keuangan APBN Terampil 7 65. Pranata Komputer Ahli Utama 13 66. Pranata Komputer Ahli Madya 11 67. Pranata Komputer Ahli Muda 9 68. Pranata Komputer Ahli Pertama 8 69. Pranata Komputer Penyelia 8 70. Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan/Mahir 7 71. Pranata Komputer Pelaksana/Terampil 6 72. Pranata Komputer Pelaksana Pemula 5 73. Pustakawan Ahli Muda 9 74. Pustakawan Ahli Pertama 8 75. Sandiman Ahli Madya 12 76. Sandiman Ahli Muda 10 77. Sandiman Ahli Pertama 8 78. Statistisi Ahli Madya 11 79. Statistisi Ahli Muda 9 80. Statistisi Ahli Pertama 8 81. Widyaiswara Ahli Utama 14 82. Widyaiswara Ahli Madya 12 83. Widyaiswara Ahli Muda 10 84. Widyaiswara Ahli Pertama 8 KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, ttd HENDRAR PRIHADI