Koreksi Pasal 3

(1) Pengadaan Barang/Jasa pada BLU/BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD, dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah. (2) Dalam hal terdapat hasil kajian internal BLU/BLUD yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Pengadaan Barang/Jasa pada BLU/BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan peraturan pimpinan BLU/BLUD. (3) Ketentuan terkait pelaku dan organisasi Pengadaan Barang/Jasa pada BLU/BLUD mengacu kepada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa dan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (4) Dalam hal Pengadaan Barang/Jasa pada BLU/BLUD diatur dengan peraturan pimpinan BLU/BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BLU/BLUD mengumumkan rencana Pengadaan Barang/Jasa ke dalam aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dan menyampaikan data Kontrak dalam aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).