PERBAN

Peraturan Badan Nomor 4 Tahun 2016 tentang LAYANAN PENYELESAIAN SENGKETA PENGADAAN BARANGJASA PEMERINTAH

PERBAN Nomor 4 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan: 1. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan PRESIDEN Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan PRESIDEN Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 2. Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan adalah layanan yang dibentuk untuk menyelesaikan Sengketa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 3. Sengketa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Sengketa Pengadaan adalah perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah antara pemilik pekerjaan dan pelaksana pekerjaan yang terikat hubungan kontraktual dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. 4. Arbitrase adalah penyelesaian perselisihan pengadaan barang/jasa di luar peradilan umum yang didasarkan pada klausul yang ada di dalam penyelesaian perselisihan pada kontrak atau perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh Para Pihak yang bersengketa. 5. Arbiter adalah seseorang yang ditunjuk oleh Para Pihak yang bersengketa atau ditunjuk oleh Sekretaris Layanan untuk memberikan Putusan atas Sengketa Pengadaan yang diserahkan penyelesaiannya melalui prosedur Arbitrase pada Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan. 6. Sekretariat adalah bagian dari Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan yang berfungsi untuk melaksanakan tugas administratif. 7. Ahli adalah seseorang yang memiliki latar belakang keahlian dan pengalaman tertentu sesuai dengan pokok sengketa. 8. Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh Ahli tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara guna kepentingan pemeriksaan. 9. Sekretaris Layanan adalah pimpinan di Sekretariat yang dijabat oleh Direktur yang menangani permasalahan hukum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di LKPP. 10. Sekretaris Arbiter adalah seseorang yang berasal dari Sekretariat yang ditunjuk oleh Sekretaris Layanan yang mempunyai tugas untuk mengurus administrasi penyelenggaraan Arbitrase, serta mencatat dan mendokumentasikan jalannya proses Arbitrase. 11. Putusan adalah putusan Arbitrase Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan yang bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat Para Pihak. 12. Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi selanjutnya disebut K/L/D/I yang menjadi Para Pihak adalah instansi/institusi dalam Pengadaan Barang/Jasa baik sebagian atau seluruhnya menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 13. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh K/L/D/I, yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai dengan diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa. 14. Para Pihak yang Bersengketa yang selanjutnya disebut Para Pihak adalah pemilik pekerjaan dan pelaksana pekerjaan yang terikat hubungan kontraktual dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. 15. Pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Pengadaan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan. 16. Termohon adalah pihak lawan dari Pemohon dalam penyelesaian Sengketa Pengadaan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan. 17. Pendapat Hukum adalah pendapat yang bersifat mengikat (Binding Opinion) yang diberikan atas permintaan Para Pihak mengenai penafsiran ketentuan yang kurang jelas, penambahan atau perubahan pada ketentuan yang berhubungan dengan timbulnya keadaan baru dalam suatu Kontrak Pengadaan Barang/Jasa. 18. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Penyedia atau pelaksana Swakelola. 19. Perjanjian Arbitrase adalah kesepakatan Para Pihak yang dibuat secara tertulis untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari pelaksanaan kontrak.

BAB IV

SUSUNAN PENYELENGGARA LAYANAN PENYELESAIAN SENGKETA PENGADAAN

Pasal 11

Koreksi

Susunan penyelenggara Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan terdiri dari: a. penanggung jawab layanan; b. Sekretariat; dan c. Arbiter.

Pasal 12

Koreksi

(1) Penanggung Jawab Layanan dijabat oleh Deputi yang menangani bidang hukum di LKPP. (2) Penanggung Jawab Layanan bertanggung jawab menyelenggarakan Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan, termasuk namun tidak terbatas pada pengembangan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi Layanan.

Pasal 13

(1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Layanan. (2) Sekretaris dijabat oleh Direktur yang menangani penanganan permasalahan hukum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di LKPP. (3) Sekretariat terdiri dari bagian administrasi umum dan bagian administrasi pemeriksaan.

Pasal 14

(1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan dibidang administrasi umum dan administrasi pemeriksaan. (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan program kerja dan pelaporan serta pelaksanaan pelayanan administrasi umum di bidang tata usaha kepegawaian, keuangan, dan urusan rumah tangga layanan; b. pelaksanaan pelayanan administrasi pemeriksaan; dan c. penghimpunan dan pengklasifikasian putusan Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan.

Pasal 15

Rincian tugas, fungsi dan susunan penyelenggara Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan di lingkungan Sekretariat ditetapkan oleh Penanggung Jawab Layanan.

Pasal 16

(1) Arbiter ditetapkan oleh Penanggung Jawab Layanan. (2) Arbiter diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 17

(1) Untuk dapat ditetapkan menjadi Arbiter, paling sediit memenuhi syarat sebagai berikut: a. warga negara INDONESIA; b. cakap melakukan tindakan hukum; c. berumur paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun; d. memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif dibidangnya paling sedikit 5 (lima) tahun; dan e. memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi dan penetapan Arbiter ditetapkan oleh penanggung jawab layanan.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugasnya, Arbiter dapat dibantu oleh Sekretaris Arbiter yang berasal dari bagian administrasi sengketa.

BAB VI

MEKANISME PEMERIKSAAN

Pasal 20

Koreksi

(1) Pemeriksaan dilakukan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap. (2) Apabila permohonan yang diajukan tidak diputus dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan wajib mengambil putusan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui. (3) Pemeriksaan dapat dilakukan secara: a. panel Arbiter, dengan 1 orang ketua dan 2 orang anggota; atau b. Arbiter tunggal apabila disepakati Para Pihak. (4) Pemeriksaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara terbuka untuk umum. (5) Bahasa yang digunakan dalam semua proses Arbitrase adalah bahasa INDONESIA. (6) Permohonan, tanggapan, pembuktian, kesimpulan, dan putusan dilakukan secara tertulis. (7) Pemeriksaan diselenggarakan di kantor Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan atau di tempat yang ditetapkan oleh Sekretariat. (8) Arbiter menyelenggarakan Arbitrase dengan cara yang patut, yakni Para Pihak diperlakukan dengan persamaan hak dan diberi kesempatan yang patut dan sama pada setiap tahap pemeriksaan perkara. (9) Para Pihak yang bersengketa dapat didampingi dan/atau diwakili oleh pendamping dan/atau kuasanya dengan surat kuasa khusus. (10) Atas permohonan salah satu pihak, Arbiter dapat mengambil putusan provisionil atau putusan sela lainnya untuk mengatur ketertiban jalannya pemeriksaan termasuk penetapan sita jaminan, memerintahkan penitipan barang kepada pihak ketiga, atau menjual barang yang mudah rusak. (11) Arbiter dapat memerintahkan agar setiap dokumen dan/atau bukti disertai dengan terjemahan ke dalam bahasa INDONESIA. (12) Arbiter dapat mengadakan pemeriksaan setempat atas segala hal yang dipersengketakan atau hal lain yang berhubungan dengan sengketa yang sedang diperiksa, dan dalam hal dianggap perlu, Para Pihak akan dipanggil secara sah agar dapat hadir dalam pemeriksaan tersebut. (13) Dalam hal Para Pihak telah memilih upaya penyelesaian Sengketa Pengadaan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan, maka meniadakan hak pihak lainnya untuk mengajukan upaya hukum gugatan melalui pengadilan.

Pasal 21

(1) Para Pihak yang dirugikan dalam pelaksanaan Kontrak dapat mengajukan permohonan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan. (2) Permohonan harus dibuat secara tertulis, diajukan dan didaftarkan pada Sekretariat Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan. (3) Permohonan paling sedikit memuat: a. identitas lengkap dan kedudukan pemohon dan termohon; b. uraian atau keterangan mengenai fakta permasalahan yang dimohonkan; c. butir-butir permasalahan yang dimohonkan; d. tuntutan yang dimohonkan; dan e. lampiran berupa bukti yang terkait. (4) Pemohon dapat mencabut permohonan untuk menyelesaikan sengketa pada Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan.

Pasal 22

(1) Setelah menerima berkas permohonan, Sekretaris Layanan memeriksa kelengkapan dan isi berkas permohonan. (2) Apabila kelengkapan dan berkas permohonan tidak lengkap, Sekretaris Layanan memberitahukan kepada Pemohon untuk memperbaiki dan/atau melengkapi berkas permohonan. (3) Pemohon diberikan satu kali kesempatan untuk menyampaikan kelengkapan dan/atau perbaikan atas permohonan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya pemberitahuan perbaikan atas Permohonan tersebut. (4) Apabila Pemohon tidak menyampaikan kelengkapan dan/atau perbaikan permohonan dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemohon dianggap membatalkan atau tidak melanjutkan pengajuan permohonan.

Pasal 23

(1) Sekretaris menyampaikan salinan permohonan disertai perintah agar Termohon memberikan tanggapan secara tertulis. (2) Termohon wajib menyampaikan tanggapan terhadap permohonan Pemohon, kepada Sekretaris Layanan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak permohonan diterima. (3) Dalam hal Termohon tidak menyampaikan tanggapan dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Termohon dianggap tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan tanggapan.

Pasal 24

(1) Para Pihak mengusulkan satu orang Arbiter yang tercatat dalam daftar Arbiter pada Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan. (2) Dalam hal permohonan dan tanggapan Para Pihak tidak menunjuk Arbiter, Para Pihak dianggap telah menyerahkan secara mutlak penunjukan tersebut kepada Penanggung Jawab Layanan.

Pasal 25

(1) Sekretaris mengusulkan penetapan Arbiter yang akan memeriksa sengketa berdasarkan permohonan Para Pihak. (2) Dalam hal Para Pihak tidak memilih Arbiter, Sekretaris Layanan menentukan Arbiter yang akan memeriksa sengketa tersebut. (3) Arbiter wajib mengundurkan diri apabila diduga berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dengan Para Pihak. (4) Sekretaris Layanan dapat mengganti Arbiter apabila terindikasi adanya konflik kepentingan dengan pihak berperkara, atas permintaan Para Pihak atau Keputusan Sekretaris Layanan. (5) Arbiter MENETAPKAN jadwal pemeriksaan.

Pasal 26

(1) Sekretaris Layanan memanggil Para Pihak untuk menghadiri acara pemeriksaan, disertai dengan informasi waktu dan tempat pemeriksaan. (2) Dalam hal pada hari yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Para Pihak tidak memenuhi surat panggilan, maka dilakukan pemanggilan untuk yang terakhir kali kepada Para Pihak untuk melaksanakan pemeriksaan. (3) Dalam hal pada hari yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), Pemohon tidak hadir tanpa suatu alasan yang dapat diterima, tuntutan Pemohon sebagaimana tercantum dalam Permohonan dinyatakan gugur dan tugas Arbiter dianggap selesai. (4) Dalam hal pada hari yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), Termohon tidak hadir tanpa suatu alasan yang dapat diterima, maka pemeriksaan akan dilaksanakan tanpa kehadiran Termohon.

Pasal 27

Pemeriksaan dilaksanakan dengan tahapan: a. pemeriksaan pendahuluan; b. pembuktian; c. kesimpulan; dan d. putusan.

BAB Kesatu

Umum

Pasal 20

Koreksi

(1) Pemeriksaan dilakukan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap. (2) Apabila permohonan yang diajukan tidak diputus dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan wajib mengambil putusan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui. (3) Pemeriksaan dapat dilakukan secara: a. panel Arbiter, dengan 1 orang ketua dan 2 orang anggota; atau b. Arbiter tunggal apabila disepakati Para Pihak. (4) Pemeriksaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara terbuka untuk umum. (5) Bahasa yang digunakan dalam semua proses Arbitrase adalah bahasa INDONESIA. (6) Permohonan, tanggapan, pembuktian, kesimpulan, dan putusan dilakukan secara tertulis. (7) Pemeriksaan diselenggarakan di kantor Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan atau di tempat yang ditetapkan oleh Sekretariat. (8) Arbiter menyelenggarakan Arbitrase dengan cara yang patut, yakni Para Pihak diperlakukan dengan persamaan hak dan diberi kesempatan yang patut dan sama pada setiap tahap pemeriksaan perkara. (9) Para Pihak yang bersengketa dapat didampingi dan/atau diwakili oleh pendamping dan/atau kuasanya dengan surat kuasa khusus. (10) Atas permohonan salah satu pihak, Arbiter dapat mengambil putusan provisionil atau putusan sela lainnya untuk mengatur ketertiban jalannya pemeriksaan termasuk penetapan sita jaminan, memerintahkan penitipan barang kepada pihak ketiga, atau menjual barang yang mudah rusak. (11) Arbiter dapat memerintahkan agar setiap dokumen dan/atau bukti disertai dengan terjemahan ke dalam bahasa INDONESIA. (12) Arbiter dapat mengadakan pemeriksaan setempat atas segala hal yang dipersengketakan atau hal lain yang berhubungan dengan sengketa yang sedang diperiksa, dan dalam hal dianggap perlu, Para Pihak akan dipanggil secara sah agar dapat hadir dalam pemeriksaan tersebut. (13) Dalam hal Para Pihak telah memilih upaya penyelesaian Sengketa Pengadaan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan, maka meniadakan hak pihak lainnya untuk mengajukan upaya hukum gugatan melalui pengadilan.

Peraturan Badan Nomor 4 Tahun 2016 tentang LAYANAN PENYELESAIAN SENGKETA PENGADAAN BARANGJASA PEMERINTAH

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB Kesatu

Pasal 2

BAB Kedua

Pasal 3

BAB Ketiga

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB III

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Kesatu

Pasal 7

BAB Kedua

Pasal 8

BAB Ketiga

Pasal 9

BAB Keempat

Pasal 10

BAB IV

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB Kesatu

Pasal 11

BAB Kedua

Pasal 12

BAB Ketiga

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB Keempat

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB V

Pasal 19

BAB VI

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB Kesatu

Pasal 20

BAB Kedua

Pasal 21

BAB Ketiga

Pasal 22

BAB Keempat

Pasal 23

BAB Kelima

Pasal 24

BAB Keenam

Pasal 25

BAB Ketujuh

Pasal 26

BAB Kedelapan

Pasal 27