PERBAN

Peraturan Badan Nomor 3 Tahun 2011 tentang AKREDITASI PROGRAM PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

PERBAN Nomor 3 Tahun 2011

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Akreditasi Program Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Akreditasi adalah pengakuan terhadap mutu/kualitas program pelatihan pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilaksanakan oleh suatu lembaga pelatihan. 2. Asesmen Lapangan adalah kegiatan penilaian lapangan terhadap lembaga pelatihan pengadaan barang/jasa pemerintah untuk membuktikan bahwa isi dokumen yang disampaikan oleh lembaga pelatihan pada tahap asesmen pendahuluan telah diterapkan secara taat asas dan konsisten. 3. Asesmen Pendahuluan adalah kegiatan penilaian pendahuluan oleh asesor terhadap kelengkapan dokumen yang disampaikan lembaga pelatihan pengadaan barang/jasa pemerintah kepada LKPP. 4. Asesor adalah seseorang yang memiliki kualifikasi untuk melaksanakan asesmen/penilaian terhadap program pelatihan pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilaksanakan oleh lembaga pelatihan. 5. Berita Acara Asesmen adalah dokumen yang berisi uraian tentang pelaksanaan asesmen di lembaga pelatihan pengadaan barang/jasa pemerintah. 6. Borang adalah formulir akreditasi yang berisi data dan informasi yang digunakan untuk menilai mutu/kualitas suatu program pelatihan pengadaan barang/jasa pemerintah. 7. Deputi adalah Deputi yang membidangi masalah pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 8. Direktur adalah pejabat eselon II yang bekerja di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 9. Dokumen Akreditasi adalah berkas, surat, dan kelengkapan administrasi yang diperlukan dalam proses akreditasi terhadap program pelatihan pengadaan barang/jasa pemerintah. 10. Hasil Akreditasi adalah surat keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia yang berisi penetapan peringkat akreditasi bagi program pelatihan pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilaksanakan oleh lembaga pelatihan. 11. Kelompok Kerja Akreditasi adalah kelompok kerja yang bertugas menelaah dan mengkaji hasil asesmen yang dibuat asesor serta memberikan pertimbangan kepada Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia sebelum MENETAPKAN akreditasi program pelatihan pengadaan barang/jasa pemerintah. 12. Laporan Asesmen Pendahuluan adalah laporan atas pelaksanaan asesmen pendahuluan yang dilakukan asesor yang berisi penilaian kelengkapan terhadap dokumen-dokumen yang disampaikan lembaga pelatihan saat mengikuti asesmen pendahuluan. 13. Laporan Asesmen Lapangan adalah laporan atas pelaksanaan asesmen lapangan yang dilakukan asesor yang berisi penilaian kesesuaian antara dokumen yang disampaikan saat asesmen pendahuluan dengan fakta/bukti di lokasi lembaga pelatihan berada. 14. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, selanjutnya disebut LKPP adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada PRESIDEN, yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan perumusan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah. 15. Pengelola Manajemen adalah pimpinan lembaga, pengajar, tenaga administratif dan tenaga pendukung lainnya pada lembaga pelatihan pengadaan barang/jasa pemerintah. 16. Sanksi adalah hukuman yang diberikan LKPP kepada lembaga pelatihan pengadaan barang/jasa pemerintah karena melanggar ketentuan yang berlaku. 17. Surat Banding adalah surat keberatan atas hasil akreditasi yang diperoleh sebuah lembaga pelatihan pengadaan barang/jasa pemerintah yang dikirimkan kepada Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia. 18. Surat Pengaduan adalah surat yang berisi keluhan, ketidakpuasan, atau penyimpangan pelaksanaan pelatihan pengadaan barang/jasa pemerintah oleh lembaga pelatihan, yang disampaikan oleh masyarakat atau peserta pelatihan pengadaan barang/jasa pemerintah. 19. Survailen adalah kegiatan untuk menguji kembali kemampuan dan kelayakan sebuah lembaga pelatihan pengadaan barang/jasa pemerintah yang sudah memperoleh akreditasi dari LKPP.

BAB III

ORGANISASI PELAKSANA AKREDITASI

Pasal 5

Koreksi

(1) Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia adalah pimpinan tertinggi dalam pelaksanaan akreditasi. (2) Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia memiliki tugas sebagai berikut: a. Memimpin rapat pleno penetapan akreditasi; b. Menandatangani surat keputusan akreditasi; c. Menandatangani surat keputusan survailen; d. Menandatangani jawaban surat banding lembaga pelatihan; e. Melakukan pembinaan terhadap kinerja asesor.

Pasal 6

(1) Kelompok kerja akreditasi adalah lembaga yang dibentuk untuk memberikan masukan dan pertimbangan kepada Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan akreditasi. (2) Kelompok kerja akreditasi terdiri dari: a. Ketua merangkap anggota yang dijabat oleh salah satu direktur di Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia; b. Sekretaris merangkap anggota yang dijabat oleh pejabat eselon II di LKPP; c. Anggota minimal berjumlah 3 orang yang diisi oleh Pejabat Eselon III di LKPP. (3) Masa kerja Kelompok Kerja Akreditasi adalah 1 (satu) tahun dan setelah itu dapat ditunjuk kembali. (4) Susunan keanggotaan kelompok kerja akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Deputi Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia.

Pasal 7

(1) Ketua kelompok kerja akreditasi memiliki tugas sebagai berikut: a. Menandatangani surat tugas asesmen pendahuluan; b. Menandatangani surat tugas asesmen lapangan; c. Menandatangani surat usulan ketetapan akreditasi yang berisi masukan dan pertimbangan kepada Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia dalam penetapan akreditasi; d. Menandatangani surat tugas survailen; e. Memimpin rapat kelompok kerja untuk memberikan pertimbangan akreditasi; f. Menyampaikan pendapat dalam penentuan akreditasi; g. Melakukan klarifikasi terhadap hasil asesmen yang dibuat asesor. (2) Sekretaris kelompok kerja akreditasi memiliki tugas sebagai berikut: a. Membantu ketua kelompok kerja akreditasi dalam penyiapan kelengkapan administrasi yang mendukung pelaksanaan akreditasi; b. Menghadiri rapat penentuan akreditasi; c. Menyampaikan pendapat dalam penentuan akreditasi; d. Melakukan klarifikasi terhadap hasil asesmen yang dibuat asesor; e. Menyimpan dokumen yang terkait dengan pelaksanaan akreditasi. (3) Anggota kelompok kerja akreditasi memiliki tugas sebagai berikut: a. Menghadiri rapat penentuan akreditasi; b. Menyampaikan pendapat dalam penentuan akreditasi; c. Melakukan klarifikasi terhadap hasil asesmen yang dibuat asesor.

Pasal 8

(1) Syarat menjadi asesor akreditasi adalah seseorang yang pernah mengikuti pelatihan asesmen akreditasi dan memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa pemerintah. (2) Asesor memiliki tugas sebagai berikut: a. Melaksanakan asesmen akreditasi program pelatihan sesuai standar mutu yang ditetapkan LKPP; b. Membuat laporan asesmen pendahuluan dan laporan asesmen lapangan serta menyampaikannya kepada ketua kelompok kerja akreditasi; c. Menjaga integritas dan profesionalisme ketika melaksanakan tugas asesmen. (3) Dalam melaksanakan tugas asesmen, asesor harus disertai surat tugas dari ketua kelompok kerja akreditasi.

BAB V

PELAKSANAAN DAN METODE AKREDITASI

Pasal 10

Koreksi

(1) Akreditasi terhadap lembaga pelatihan dilaksanakan melalui proses asesmen/penilaian terhadap mutu program pelatihan pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilakukan oleh tim asesor berdasarkan standar mutu pelatihan yang ditetapkan LKPP; (2) Akreditasi terhadap Lembaga pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilaksanakan secara berkala, yaitu setiap 3 (tiga) tahun; (3) Lembaga pelatihan yang ingin memperbaiki nilai akreditasinya, dapat mengajukan kembali proses akreditasi paling kurang 6 (enam) bulan sejak surat keputusan akreditasi diterima dari Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia.

Pasal 11

Pelaksanaan akreditasi terhadap program pelatihan pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan melalui dua tahap yaitu: a. penilaian terhadap kelengkapan dokumen akreditasi (asesmen pendahuluan); dan b. peninjauan lapangan (asesmen lapangan) untuk menilai kesesuaian antara dokumen yang disampaikan saat asesmen pendahuluan dengan bukti/fakta di lokasi lembaga pelatihan berdomisili.

Pasal 12

(1) Asesmen pendahuluan dimaksudkan untuk memberikan keyakinan kepada kelompok kerja akreditasi bahwa lembaga pelatihan telah menyampaikan dokumen sesuai yang dipersyaratkan dalam akreditasi. (2) Prosedur pelaksanaan asesmen pendahuluan adalah sebagai berikut: a) Lembaga pelatihan mengirimkan surat kesiapan mengikuti asemen dalam rangka akreditasi kepada ketua kelompok kerja akreditasi yang dilengkapi dokumen yang dipersyaratkan; b) Ketua kelompok kerja akreditasi menerbitkan surat tugas asesmen pendahuluan kepada asesor; c) Asesor melaksanakan penilaian kesesuaian terhadap dokumen yang dikirimkan oleh lembaga pelatihan; d) Asesor membuat laporan asesmen pendahuluan dan menyampaikannya kepada ketua kelompok kerja akreditasi; e) Ketua kelompok kerja akreditasi membuat surat keputusan hasil asesmen pendahuluan dan menyampaikannya kepada lembaga pelatihan.

Pasal 13

(1) Asesmen lapangan dimaksudkan untuk memberikan keyakinan kepada kelompok kerja akreditasi bahwa dokumen yang disampaikan oleh lembaga pelatihan saat mengikuti asesmen pendahuluan sesuai dengan fakta/bukti di lokasi lembaga pelatihan berada. (2) Prosedur pelaksanaan asesmen lapangan adalah sebagai berikut: a) Ketua kelompok kerja akreditasi membuat surat tugas asesmen lapangan dan disampaikan kepada asesor; b) Berdasarkan surat tugas tersebut, asesor menghubungi lembaga pelatihan untuk melakukan koordinasi pelaksanaan asesmen lapangan; c) Asesor melaksanakan asesmen lapangan di lokasi lembaga pelatihan dengan mengacu kepada jadwal yang disepakati antara asesor dengan lembaga pelatihan; d) Asesor membahas dan mengkomunikasikan hasil asesmen lapangan dengan pimpinan lembaga pelatihan;. e) Asesor menuangkan hasil asesmen lapangan ke dalam berita acara asesmen lapangan dan membuat laporan asesmen lapangan; f) Asesor menyampaikan laporan asesmen lapangan kepada ketua kelompok kerja akreditasi; g) Ketua kelompok kerja akreditasi membahas laporan penilaian akhir program pelatihan bersama dengan sekretaris dan anggota kelompok kerja; h) Ketua kelompok kerja akreditasi membuat surat usulan keputusan akreditasi yang berisi masukan dan pertimbangan kepada Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia dalam penetapan akreditasi.

Peraturan Badan Nomor 3 Tahun 2011 tentang AKREDITASI PROGRAM PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB IV

Pasal 9

BAB V

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB VI

Pasal 14

BAB VII

Pasal 15

Pasal 16

BAB VIII

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB IX

Pasal 20

BAB X

Pasal 21