Koreksi Pasal II
PERBAN Nomor 2 Tahun 2024 | Peraturan Badan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Teks Saat Ini
Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Paraf I Paraf II Paraf III
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
Ѽ
ASEP N. MULYANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR Ж
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 April 2024
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA,
Œ
HENDRAR PRIHADI
Paraf I Paraf II Paraf III
DAFTAR KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
A. KELAS JABATAN UNTUK JABATAN PIMPINAN TINGGI No.
Nama Jabatan Kelas Jabatan
(1)
(2)
(3)
1. Kepala LKPP
2. Sekretaris Utama 17
3. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan 15
4. Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia 15
5. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Umum 15
6. Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan 17
7. Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum 15
8. Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus 15
9. Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional 15
10. Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital 17
11. Direktur Perencanaan Transformasi, Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan 15
12. Direktur Sistem Pengadaan Digital 15
13. Direktur Pasar Digital Pengadaan 15
14. Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia 17
15. Direktur Pengembangan Profesi dan Kelembagaan 15
16. Direktur Sertifikasi Profesi 15
17. Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah 17
18. Direktur Advokasi Pemerintah Pusat 15 LAMPIRAN I PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
Paraf I Paraf II Paraf III
No.
Nama Jabatan Kelas Jabatan
19. Direktur Advokasi Pemerintah Daerah 15
20. Direktur Penanganan Permasalahan Hukum 15
21. Kepala Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa 15
22. Kepala Pusat Data dan Informasi 15
23. Inspektur 15
B. KELAS JABATAN UNTUK JABATAN ADMINISTRASI No.
Nama Jabatan Kelas Jabatan
(1)
(2)
(3) Jabatan Administrator
1. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Pengelolaan Barang Milik Negara 12
2. Kepala Bagian Rumah Tangga dan Protokol 12
3. Kepala Bagian Tata Usaha 12 Jabatan Pengawas
1. Kepala Subbagian Rumah Tangga 9
2. Kepala Subbagian Protokol 9
3. Kepala Subbagian Tata Usaha I 9
4. Kepala Subbagian Tata Usaha II 9
5. Kepala Subbagian Tata Usaha 9 Jabatan Pelaksana
1. Analis Akreditasi Lembaga Diklat 7
2. Analis Barang Milik Negara 7
3. Analis Berkas Sengketa 7
4. Analis Data dan Informasi 7
5. Analis Diklat 7
6. Analis Hukum 7
7. Analis Iklim Usaha dan Kerjasama 7
8. Analis Kerjasama Bilateral dan Regional 7
9. Analis Kerjasama Diklat 7
10. Analis Kinerja 7
11. Analis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 7
Paraf I Paraf II Paraf III
No.
Nama Jabatan Kelas Jabatan
12. Analis Pengembangan Kompetensi 7
13. Analis Perencanaan 7
14. Analis Perencanaan Anggaran 7
15. Analis Perencanaan dan Kerjasama 7
16. Analis Perencanaan Sumber Daya Manusia Aparatur 7
17. Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 7
18. Analis Permasalahan Hukum 7
19. Analis Protokol 7
20. Analis Satuan Pengawas Internal 7
21. Analis Sistem Informasi 7
22. Analis Tata Usaha 7
23. Bendahara 7
24. Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa 7
25. Penelaah Pengembangan Usaha 7
26. Perancang Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa 7
27. Penyusun Laporan Keuangan 7
28. Pengelola Rumah Tangga 6
29. Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik 6
30. Ajudan 6
31. Pengadministrasi Sertifikasi 6
32. Pengadministrasi Umum 6
33. Pengelola Barang Milik Negara 6
34. Pengelola Data Administrasi dan Verifikasi 6
35. Pengelola Data Monitoring dan Evaluasi Berkas Sengketa 6
36. Pengelola Keuangan 6
37. Pengelola Media Center dan Kemitraan Media 6
38. Pengelola Sertifikasi 6
39. Pengelola Situs atau Web 6
40. Pengelola Teknologi Informasi 6
41. Pranata Barang dan Jasa 6
42. Sekretaris 6
Paraf I Paraf II Paraf III
No.
Nama Jabatan Kelas Jabatan
43. Pengelola Penyelenggaraan Diklat 6
44. Verifikator Anggaran 6
45. Verifikator Keuangan 6
46. Pengadministrasi Keuangan 5
47. Pengadministrasi Layanan Pengadaan secara Elektronik 5
C. KELAS JABATAN UNTUK JABATAN FUNGSIONAL No.
Nama Jabatan Kelas Jabatan
(1)
(2)
(3)
1. Analis Data Ilmiah Ahli Madya 11
2. Analis Data Ilmiah Ahli Muda 9
3. Analis Data Ilmiah Ahli Pertama 8
4. Analis Hukum Ahli Madya 11
5. Analis Hukum Ahli Muda 9
6. Analis Hukum Ahli Pertama 8
7. Analis Kebijakan Ahli Utama 14
8. Analis Kebijakan Ahli Madya 12
9. Analis Kebijakan Ahli Muda 10
10. Analis Kebijakan Ahli Pertama 8
11. Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya 12
12. Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda 10
13. Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama 8
14. Analis Pengembangan Kompetensi Ahli Madya 12
15. Analis Pengembangan Kompetensi Ahli Muda 10
16. Analis Pengembangan Kompetensi Ahli Pertama 8
17. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya 12
18. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda 10
19. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama 8
20. Arsiparis Ahli Madya 11
21. Arsiparis Ahli Muda 9
22. Arsiparis Ahli Pertama 8
Paraf I Paraf II Paraf III
No.
Nama Jabatan Kelas Jabatan
23. Arsiparis Penyelia 8
24. Arsiparis Pelaksana Lanjutan/Mahir 7
25. Arsiparis Pelaksana/Terampil 6
26. Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Utama 14
27. Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya 12
28. Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda 10
29. Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama 8
30. Auditor Ahli Utama 14
31. Auditor Ahli Madya 12
32. Auditor Ahli Muda 10
33. Auditor Ahli Pertama 8
34. Auditor Penyelia 9
35. Auditor Mahir 7
36. Auditor Terampil 6
37. Manggala Informatika Ahli Madya 12
38. Manggala Informatika Ahli Muda 10
39. Manggala Informatika Ahli Pertama 8
40. Penata Laksana Barang Penyelia 9
41. Penata Laksana Barang Mahir 8
42. Penata Laksana Barang Terampil 7
43. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya 12
44. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda 10
45. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama 8
46. Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Madya 12
47. Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda 10
48. Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama 8
49. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya 12
50. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda 10
51. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama 8
52. Perekayasa Ahli Madya 12
53. Perekayasa Ahli Muda 9
Paraf I Paraf II Paraf III
No.
Nama Jabatan Kelas Jabatan
54. Perekayasa Ahli Pertama 8
55. Perencana Ahli Madya 12
56. Perencana Ahli Muda 10
57. Perencana Ahli Pertama 8
58. Pranata Hubungan Masyarakat Madya 11
59. Pranata Hubungan Masyarakat Muda 9
60. Pranata Hubungan Masyarakat Pertama 8
61. Pranata Hubungan Masyarakat Penyelia 8
62. Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Lanjutan 7
63. Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana 6
64. Pranata Keuangan APBN Penyelia 9
65. Pranata Keuangan APBN Mahir 8
66. Pranata Keuangan APBN Terampil 7
67. Pranata Komputer Ahli Utama 13
68. Pranata Komputer Ahli Madya 11
69. Pranata Komputer Ahli Muda 9
70. Pranata Komputer Ahli Pertama 8
71. Pranata Komputer Penyelia 8
72. Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan/Mahir 7
73. Pranata Komputer Pelaksana/Terampil 6
74. Pranata Komputer Pelaksana Pemula 5
75. Pustakawan Ahli Muda 9
76. Pustakawan Ahli Pertama 8
77. Sandiman Ahli Madya 12
78. Sandiman Ahli Muda 10
79. Sandiman Ahli Pertama 8
80. Statistisi Ahli Madya 11
81. Statistisi Ahli Muda 9
82. Statistisi Ahli Pertama 8
83. Widyaiswara Ahli Utama 14
84. Widyaiswara Ahli Madya 12
Paraf I Paraf II Paraf III
No.
Nama Jabatan Kelas Jabatan
85. Widyaiswara Ahli Muda 10
86. Widyaiswara Ahli Pertama 8
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA,
ttd
HENDRAR PRIHADI
Koreksi Anda