PERBAN

Peraturan Badan Nomor 18-prt-m-2016 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Tata Cara Penggunaan Dana Talangan Badan Usaha untuk Pengadaan Tanah Jalan Tol

PERBAN Nomor 18-prt-m-2016 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB V

PENGGUNAAN DANA TALANGAN

Pasal 5

Dana Talangan hanya boleh dipergunakan untuk pembayaran besaran dan bentuk ganti rugi atas tanah, bangunan dan tanaman, serta benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah.

Pasal 6

Koreksi

Biaya yang tidak dapat dibiayai melalui Dana Talangan sebagaimana dimaksud dalamPasal 5, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanganan.

Pasal 7

Badan Usaha wajib membuka rekening khusus atas nama Badan Usaha, untuk menampung Dana Talangan yang wajib disediakan oleh Badan Usaha, sesuai dengan ketentuan dalam PPJT atau Amandemen PPJT.

Pasal 8

Paling lambat tanggal 10 setiap bulannya atau sesuai dengan permintaan dari BPJT dan/atau Direktorat Jenderal Bina Marga, Badan Usaha wajib mengirimkan salinan rekening koran Dana Talangan kepada BPJT dan Direktorat Jenderal Bina Marga.

Pasal 9

Dalam hal biaya ganti rugi pengadaan tanah ternyata melebihi besaran Dana Talangan dalam PPJT, maka Direktorat Jenderal Bina Marga memberitahukan hal tersebut secara tertulis kepada BPJT untuk dilakukan Amandemen PPJT.

Pasal 10

Berdasarkan jadwal kegiatan pengadaan tanah dalam PPJT, PPK Pengadaan Tanah, BPJT, PPT, dan Badan Usaha menyusun Rencana Penggunaan Dana Talangan.

Pasal 11

Berdasarkan Rencana Penggunaan Dana Talangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, PPK Pengadaan Tanah mengajukan Surat Perintah Pembayaran sesuai hasil validasi Pelaksana Pengadaan Tanah kepada Badan Usaha untuk dilakukan pembayaran kepada yang berhak, dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dan Kepala BPJT serta melampirkan daftar penerima Uang Ganti Rugi yang menyebutkan nomor rekening bank atas nama masing-masing pihak yang berhak.

Pasal 12

(1) Badan Usaha melakukan pembayaran ganti rugi atas tanah, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak penyampaian hasil validasi diterima, dengan cara mentransfer langsung pembayaran tersebut dari rekening dana talangan kepada rekening bank atas nama pihak yang berhak. (2) Badan Usaha berhak mendapatkan rekaman Berita Acara Pelepasan Hak dan Kuitansi pembayaran uang ganti rugi tanah dari Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara, dalam hal Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara belum beroperasi.

Pasal 13

Setelah Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara sebagaimana dimaksud dalamPasal 2 ayat (2) telah berdiri dan beroperasi, maka Badan Usaha mengajukan permohonan pengembalian dana talangan kepada Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara sebagaimana dimaksud dalamPasal 2 ayat (2) melalui PPK Pengadaan Tanah.

Peraturan Badan Nomor 18-prt-m-2016 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Tata Cara Penggunaan Dana Talangan Badan Usaha untuk Pengadaan Tanah Jalan Tol

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

BAB IV

Pasal 4

BAB V

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB VI

Pasal 14

BAB VII

Pasal 15

BAB VIII

Pasal 16