Peraturan Badan Nomor 15 Tahun 2012 tentang STANDAR DOKUM…

Pasal 3

Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terdiri dari: 1. pengadaan barang melalui pelelangan umum/sederhana dengan pascakualifikasi metode satu sampul dengan evaluasi sistem gugur; 2. pengadaan barang melalui pelelangan umum dengan pascakualifikasi metode dua sampul dengan evaluasi sistem nilai/sistem penilaian biaya selama umur ekonomis; www.djpp.kemenkumham.go.id 3. pengadaan barang melalui pelelangan umum/terbatas dengan prakualifikasi metode satu sampul dengan evaluasi sistem gugur; 4. pengadaan barang melalui pelelangan umum/terbatas dengan prakualifikasi metode dua sampul dengan evaluasi sistem nilai/sistem penilaian biaya selama umur ekonomis; 5. pengadaan barang melalui pelelangan umum/terbatas dengan prakualifikasi metode dua tahap dengan evaluasi sistem nilai/sistem penilaian biaya selama umur ekonomis; 6. pengadaan barang melalui pelelangan umum/terbatas dengan prakualifikasi metode dua tahap dengan evaluasi sistem gugur dengan ambang batas; 7. pengadaan barang melalui mekanisme penunjukan langsung darurat; 8. pengadaan barang melalui mekanisme penunjukan langsung non darurat; 9. pengadaan barang melalui mekanisme pengadaan langsung; 10. pengadaan pekerjaan konstruksi melalui pelelangan umum/pemilihan langsung dengan pascakualifikasi metode satu sampul dengan evaluasi sistem gugur; 11. pengadaan pekerjaan konstruksi melalui pelelangan umum dengan pascakualifikasi metode dua sampul dengan evaluasi sistem nilai/sistem penilaian biaya selama umur ekonomis; 12. pengadaan pekerjaan konstruksi melalui pelelangan umum/terbatas dengan prakualifikasi metode satu sampul dengan evaluasi sistem gugur; 13. pengadaan pekerjaan konstruksi melalui pelelangan umum/terbatas dengan prakualifikasi metode dua sampul dengan evaluasi sistem nilai/sistem penilaian biaya selama umur ekonomis; 14. pengadaan pekerjaan konstruksi melalui pelelangan umum/terbatas dengan prakualifikasi metode dua tahap dengan evaluasi sistem nilai/sistem penilaian biaya selama umur ekonomis; 15. pengadaan pekerjaan konstruksi melalui pelelangan umum dengan prakualifikasi metode dua tahap dengan evaluasi sistem gugur dengan ambang batas; 16. pengadaan pekerjaan konstruksi melalui mekanisme penunjukan langsung darurat; 17. pengadaan pekerjaan konstruksi melalui mekanisme penunjukan langsung non darurat; 18. pengadaan pekerjaan konstruksi melalui mekanisme pengadaan langsung; www.djpp.kemenkumham.go.id 19. pengadaan jasa konsultansi berbentuk badan usaha melalui seleksi umum/sederhana dengan prakualifikasi metode satu sampul dengan evaluasi berdasarkan biaya terendah/pagu anggaran; 20. pengadaan jasa konsultansi berbentuk badan usaha melalui seleksi umum dengan prakualifikasi metode dua sampul dengan evaluasi berdasarkan kualitias; 21. pengadaan jasa konsultansi berbentuk badan usaha melalui seleksi umum dengan prakualifikasi metode dua sampul dengan evaluasi berdasarkan kualitias dan biaya; 22. pengadaan jasa konsultansi berbentuk badan usaha melalui seleksi umum dengan prakualifikasi metode dua sampul dengan evaluasi berdasarkan pagu anggaran; 23. pengadaan jasa konsultansi berbentuk badan usaha melalui mekanisme penunjukan langsung darurat; 24. pengadaan jasa konsultansi berbentuk badan usaha melalui mekanisme penunjukan langsung non darurat; 25. pengadaan jasa konsultansi berbentuk badan usaha melalui mekanisme pengadaan langsung; 26. pengadaan jasa konsultansi berbentuk perorangan melalui seleksi umum/sederhana dengan pascakualifikasi metode satu sampul dengan evaluasi berdasarkan kualitas; 27. pengadaan jasa konsultansi berbentuk perorangan melalui mekanisme penunjukan langsung non darurat; 28. pengadaan jasa konsultansi berbentuk perorangan melalui mekanisme penunjukan langsung darurat; 29. pengadaan jasa konsultansi berbentuk perorangan melalui mekanisme pengadaan langsung; 30. pengadaan jasa konsultansi berbentuk badan usaha melalui seleksi internasional dengan prakualifikasi metode dua sampul dengan evaluasi berdasarkan kualitas; 31. pengadaan jasa konsultansi berbentuk badan usaha melalui seleksi internasional dengan prakualifikasi metode dua sampul dengan evaluasi berdasarkan kualitas dan biaya; 32. pengadaan jasa lainnya melalui pelelangan umum/sederhana dengan pascakualifikasi metode satu sampul dengan evaluasi sistem gugur; 33. pengadaan jasa lainnya melalui pelelangan umum dengan pascakualifikasi metode dua sampul dengan evaluasi sistem nilai/sistem penilaian biaya selama umur ekonomis; www.djpp.kemenkumham.go.id 34. pengadaan jasa lainnya melalui pelelangan umum dengan prakualifikasi metode dua sampul dengan evaluasi sistem nilai/sistem penilaian biaya selama umur ekonomis; 35. pengadaan jasa lainnya melalui pelelangan umum/terbatas dengan prakualifikasi metode dua tahap dengan evaluasi sistem nilai/sistem penilaian biaya selama umur ekonomis; 36. pengadaan jasa lainnya melalui pelelangan umum dengan prakualifikasi metode dua tahap dengan evaluasi sistem gugur dengan ambang batas; 37. pengadaan jasa lainnya melalui mekanisme penunjukan langsung darurat; 38. pengadaan jasa lainnya melalui mekanisme penunjukan langsung non darurat; 39. pengadaan jasa lainnya melalui mekanisme pengadaan langsung.

Peraturan Badan Nomor 15 Tahun 2012 tentang STANDAR DOKUMEN PENGADAAN BARANGJASA PEMERINTAH

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9