PERBAN

Peraturan Badan Nomor 11 Tahun 2014 tentang Whistleblowing System Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PERBAN Nomor 11 Tahun 2014

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan: 1. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan jdih.lkpp.go.id sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa. 2. Whistleblowing System adalah sistem untuk memproses pengaduan yang dapat dimanfaatkan oleh Whistleblower untuk mengadukan dugaan pelanggaran di bidang Pengadaan Barang/Jasa. 3. Whistleblower adalah orang dalam Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang memiliki informasi/akses informasi dan mengadukan perbuatan yang terindikasi penyimpangan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa yang terjadi di dalam organisasi pengadaan tempat dimana orang tersebut bekerja. 4. Pengaduan adalah proses penyampaian informasi yang disampaikan oleh Whistlelower sehubungan dengan adanya indikasi pelanggaran dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 5. Objek Pengaduan adalah seluruh perbuatan yang terindikasi terjadinya pelanggaran administrasi, persaingan usaha tidak sehat, dan tindak pidana dalam proses Pengadaan Barang/Jasa. 6. Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang selanjutnya disebut K/L/D/I adalah instansi/institusi yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 7. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan LKPP adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan PRESIDEN Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 8. Penanggung jawab adalah Kepala LKPP yang dalam hal ini didelegasikan kepada Deputi yang menangani Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP. 9. Pengawas adalah Direktur di lingkup Kedeputian Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP. 10. Administrator Sistem adalah pejabat LKPP yang melaksanakan operasi Whistleblowing System. 11. Verifikator adalah petugas yang melakukan penyaringan data/informasi berdasarkan kriteria yang tersedia dalam aplikasi Whistleblowing System. 12. Penelaah adalah petugas yang melakukan telaahan terhadap Pengaduan yang disampaikan oleh Whistleblower. 13. Terlapor adalah seseorang atau lebih yang diketahui oleh Whistleblower diduga terlibat pelanggaran dalam Pengadaan Barang/Jasa. jdih.lkpp.go.id 14. Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengawas intern pada institusi lain yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.

BAB III

PENGADUAN

Pasal 5

Koreksi

(1) Pengaduan yang disampaikan melalui Whistleblowing System adalah pengaduan yang berkenaan dengan Pengadaan Barang/Jasa. (2) Objek Pengaduan adalah seluruh perbuatan yang terindikasi terjadinya pelanggaran administrasi, persaingan usaha tidak sehat, dan tindak pidana dalam Pengadaan Barang/Jasa. (3) Pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. kesalahan akibat kelalaian yang dilakukan dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa; atau b. kesalahan yang dilakukan tidak/belum terdapat indikasi tindak pidana. (4) Persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. persekongkolan tender; b. konflik kepentingan; c. posisi dominan; dan d. peran ganda. (5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. indikasi penipuan; b. indikasi pemalsuan; dan/atau c. indikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pasal 6

Data Pengaduan berisi: 1. nama K/L/D/I yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa; 2. identitas terlapor yang diketahui oleh Whistleblower diduga terlibat pelanggaran; 3. Objek Pengaduan yang dilakukan oleh terlapor; 4. bukti/informasi yang mendukung Objek Pengaduan meliputi: a. dokumen; b. gambar; dan/atau jdih.lkpp.go.id c. rekaman. 5. waktu terjadinya Objek Pengaduan yang dilakukan oleh terlapor; 6. nama unit kerja tempat terjadinya Objek Pengaduan dilakukan; dan 7. sumber informasi lain.

Pasal 7

Whistleblower menyampaikan data Pengaduan secara elektronik melalui aplikasi Whistleblowing System (www.wbs.lkpp.go.id) yang dikembangkan oleh LKPP.

Pasal 8

(1) Verifikator melakukan penyaringan data Pengaduan berdasarkan kriteria yang tersedia dalam aplikasi Whistleblowing System. (2) Verifikator dapat meminta tambahan data Pengaduan kepada Whistleblower. (3) Verifikator meneruskan kepada Penelaah untuk Pengaduan yang memenuhi kriteria dan data Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6. (4) Penelaah menganalisis data Pengaduan yang disampaikan oleh Verifikator. (5) Berdasarkan hasil analisis, Penelaah MENETAPKAN kriteria Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. (6) Penelaah menyampaikan hasil penetapan kepada Pimpinan APIP Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi.

Pasal 9

Pimpinan APIP Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi menindaklanjuti Pengaduan sebagai berikut: a. menugaskan Auditor APIP Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi untuk melakukan pemeriksaan lanjutan (audit) dalam hal Pengaduan termasuk dalam kategori pelanggaran administrasi; jdih.lkpp.go.id b. menyampaikan rekomendasi kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam hal Pengaduan termasuk dalam kategori persaingan usaha tidak sehat; dan c. menyampaikan rekomendasi kepada instansi penegak hukum dalam hal pengaduan termasuk dalam kategori indikasi tindak pidana.

BAB IV

PENYELENGGARAAN WHISTLEBLOWING SYSTEM

Pasal 10

Koreksi

(1) Unsur-unsur penyelenggara Whistleblowing System terdiri atas: a. Penanggung Jawab; b. Pengawas; c. Penelaah; d. Verifikator; e. Administrator Sistem; dan f. Sekretariat. (2) Penanggung Jawab, Pengawas, Administrator Sistem, dan Sekretariat berkedudukan hanya di LKPP. (3) Penelaah dan Verifikator berkedudukan pada masing-masing Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi.

Pasal 11

Koreksi

(1) Penanggung Jawab Whistleblowing System adalah Kepala LKPP yang dalam hal ini didelegasikan kepada Deputi yang menangani Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP. (2) Penanggung Jawab memiliki tugas: a. mengembangkan Whistleblowing System; b. MENETAPKAN penempatan, pengangkatan dan pemindahan Pengawas dan Administrator sistem Whistleblowing System; c. MENETAPKAN pejabat untuk melaksanakan pengembangan Whistleblowing System; d. memberikan data/informasi untuk kepentingan penyelesaian masalah atau kasus berdasarkan surat perintah Kepala LKPP atas permintaan Pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi yang terkait. jdih.lkpp.go.id

Pasal 12

Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) terdiri atas Direktur pada Kedeputian yang menangani Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP.

Pasal 13

Pengawas memiliki tugas: a. mengawasi kinerja Whistleblowing System; b. mengidentifikasi kendala yang timbul dalam pelaksanaan Whistleblowing System; c. menerima usulan atau masukkan dari Verifikator dan Penelaah; d. menindaklanjuti usulan atau masukkan dari Verifikator dan Penelaah kepada Penanggung Jawab; dan e. mengusulkan pengembangan Whistleblowing System kepada Penanggung Jawab.

Pasal 14

Administrator Sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) ditetapkan oleh Kepala LKPP dengan persyaratan sebagai berikut: a. Pegawai Negeri Sipil; b. pendidikan paling kurang S1 atau sederajat; dan c. memiliki integritas.

Pasal 15

Administrator Sistem memiliki tugas: a. menyiapkan, memelihara, dan memantau perangkat lunak, perangkat keras, aplikasi, jaringan, dan keamanan Whistleblowing System; b. memfasilitasi akses terhadap penggunaan aplikasi kepada unsur-unsur penyelenggara Whistleblowing System sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1); dan c. mengusulkan pengembangan Whistleblowing System kepada Penanggung Jawab. jdih.lkpp.go.id

Pasal 16

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) ditetapkan oleh Kepala LKPP dengan persyaratan sebagai berikut: a. Pegawai LKPP; b. pendidikan paling kurang S1 atau sederajat; dan c. memiliki integritas.

Pasal 17

Sekretariat bertugas membantu pelaksanaan tugas Penanggung Jawab, Pengawas dan Administrator Sistem.

Pasal 18

Penelaah ditetapkan oleh Pimpinan masing-masing Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi atau pejabat yang berwenang dengan persyaratan sebagai berikut: a. Pegawai Negeri Sipil; b. pendidikan paling kurang S1 atau sederajat; c. bertugas sebagai Auditor atau ditugaskan secara khusus oleh Pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi; dan d. memiliki integritas.

Pasal 19

(1) Penelaah memiliki tugas: a. membuat telaahan terhadap pengaduan beserta dokumen pendukung yang disampaikan oleh Verifikator; b. menentukan apakah pengaduan yang diajukan termasuk dalam kategori pelanggaran administrasi, persaingan usaha tidak sehat, atau tindak pidana; c. menyampaikan hasil telaahan kepada Pimpinan APIP K/L/D/I; dan d. mengusulkan pengembangan Whistleblowing System kepada Penanggung Jawab. (2) Dalam menjalankan tugas, Penelaah berkewajiban: a. merahasiakan identitas Whistleblower; dan jdih.lkpp.go.id b. merahasiakan data dan informasi yang patut diduga dapat membuka rahasia Whistleblower.

Pasal 20

Verifikator ditetapkan oleh Pimpinan masing-masing Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi atau pejabat yang berwenang dengan persyaratan sebagai berikut: a. Pegawai Negeri Sipil; b. pendidikan paling kurang S1 atau sederajat; c. bertugas sebagai Auditor atau ditugaskan secara khusus oleh Pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi; dan d. memiliki integritas.

Pasal 21

(1) Verifikator memiliki tugas: a. melakukan penyaringan data/informasi berdasarkan kriteria yang tersedia dalam aplikasi Whistleblowing System; b. meminta kelengkapan data kepada Whistleblower; dan c. meneruskan pengaduan yang memenuhi syarat kepada Penelaah; dan d. mengusulkan pengembangan Whistleblowing System kepada Penanggung Jawab. (2) Dalam menjalankan tugas, Verifikator berkewajiban: a. merahasiakan identitas Whistleblower; dan b. merahasiakan data dan informasi yang patut diduga dapat membuka rahasia Whistleblower.

Peraturan Badan Nomor 11 Tahun 2014 tentang Whistleblowing System Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB Kesatu

Pasal 2

BAB Kedua

Pasal 3

BAB Ketiga

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Kesatu

Pasal 5

Pasal 6

BAB Kedua

Pasal 7

Pasal 8

BAB Ketiga

Pasal 9

BAB IV

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB Kesatu

Pasal 11

BAB Kedua

Pasal 12

Pasal 13

BAB Ketiga

Pasal 14

Pasal 15

BAB Keempat

Pasal 16

Pasal 17

BAB Kelima

Pasal 18

Pasal 19

BAB Keenam

Pasal 20

Pasal 21

BAB V

Pasal 22

Pasal 23

BAB VI

Pasal 24

BAB VII

Pasal 25

Pasal 26